Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.

---

The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses persiapan pelaporan SPT untuk WNI yang bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh KKP TAG. Proses persiapan pelaporan ini dilakukan dari pengumpulan data-data yang diperlukan, melakukan perhitungan yang perlu dilakukan, hingga pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan proses persiapan pelaporan SPT dan refleksi diri atas pengalaman magang. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi proses pelaporan yang dilakukan oleh KKP TAG dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KKP TAG dalam proses persiapan pelaporan SPT yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report discusses the entire process of preparing tax return reporting for Indonesian citizen working aboard carried out KKP TAG. The preparation process for this report is carried out from collecting the necessary data, doing the necessary calculations, to preparing the tax return. The purpose of this internship report is to evaluate the entire process of preparing the SPT reporting as well as self-reflection on the internship experience. This is accomplished by comparing the KKP TAG's reporting process to the Indonesian tax regulations.Based on the evaluation that has been carried out, it is concluded that the process of tax return preparation by KKP TAG is in accordance with the applicable tax regulation in Indonesia"

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."

"[ABSTRAKKebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil pertanian telah mengalami pergeseran, dari yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas barang hasil pertanian, menganalisis implikasi perubahan kebijakan PPN berdasarkan asas revenue productivity, dan menganalisis pertimbangan kebijakan barang hasil pertanian menjadi barang kena pajak (BKP) atau non BKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas barang hasil pertanian menjadi dikenakan PPN, telah sesuai dengan legal character PPN yaitu general, namun karena sektor pertanian termasuk dalam kategori hard to tax maka perlu adanya desain kebijakan khusus atas Pajak Masukannya dikarenakan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut, petani dan pengusaha barang pertanian harus menanggung biaya administrasi, daya saing menurun dan terganggunya cash flow. Hasil analisis prinsip revenue productivity, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak akibat perubahan kebijakan PPN atas barang hasil pertanian. Sementara berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh data bahwa 30 negara memberikan fasilitas khusus berupa zero rated, exemption atau reduced rate terhadap barang hasil pertanian yang dapat menjadi pilihan kebijakan.

---

ABSTRACTThe Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government?s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs? competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem., The Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government’s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs’ competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem.]"

"Perkembangan model bisnis e-commerce yang pesat menciptakan potensi penerimaan pajak, namun dalam meregulasi ketentuannya merupakan tantangan tersendiri karena harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam desain kebijakan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce dan strategi pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlu mengatasi kendala pengelolaan data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce, perlu mempertimbangkan efisiensi biaya pemajakan dengan meminimalkan biaya pemajakan, perlu mewujudkan keadilan dengan menyamaratakan ketentuan kewajiban perpajakan tiap bentuk platform social commerce ataupun platform lainnya, serta mempertimbangkan sistem pengawasan yang efisien karena saat ini masih manual melalui internal DJP. Langkah awal strategi pemungutan perlu memfokuskan untuk menciptakan sistem terintegerasi untuk memperoleh data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce. Dibutuhkan ketentuan penegasan atau pedoman teknis terkait transaksi pada social commerce yang mengacu pada ketentuan existing dalam UU PPN, karena saat ini belum ada. Atas pengklasifikasian model bisnis dalam SE-62/PJ/2013, penyetoran data dalam PMK 210/PMK.010/2018, serta penunjukan pemungut dalam Pasal 32A UU HPP sudah memenuhi kemudahan administrasi tetapi hanya fokus pada marketplace, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan social commerce. Dibentuknya aplikasi SONETA merupakan upaya untuk penyediaan data dan membantu pengawasan, namun belum terintegerasi.

---

The rapid development of e-commerce business model creates potential for new tax revenues, but regulating the provisions is a challenge in itself because it has to always go along with current developments. This study aims to analyse the considered factors in the design of value added tax policy on transactions in social commerce and the strategy for collecting value added tax on transactions in social commerce. The approach used in this study is qualitative with a descriptive research type, as well as data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several factors that need to be considered, such as the need to overcome difficulty to capture data of business actors and their transactions on social commerce, the need to consider the efficiency of taxation costs by minimizing taxation costs, the need to consider equity aspect by regulating the tax burden equally for each form of social commerce or other platforms, as well as considering an efficient monitoring system because currently it is still manual through internal DGT. The initial step of the collection strategy needs to focus on creating an integrated system to obtain data on business actors and their transactions on social commerce. Affirmation provisions or technical guidelines are needed regarding transactions on social commerce that refer to the existing provisions in the VAT Law, because currently they do not exist. Regarding the classification of business models in SE-62/PJ/2013, obligation on informing data in PMK 210/PMK.010/2018, and the appointment of a collector in Article 32A of the HPP Law has fulfilled ease of administration but only focuses on the marketplace, it is necessary to consider involving social commerce. The establishment of the SONETA application is an attempt to provide data and assist with supervision, but it has not been integrated."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."

"Serelah adanya krisis moneter pada tahun 1991 yang mana salah satu penyebabnya adalah kekurang hati-hatian dari banyak pemaahaan besar dalam mengelola keuangannya pada saat tersebut banyak peruqahaan mengambil pinjaman dalam valuta asing terutama USD, walaupun pendapatan yang diperoleh untuk membayar hutangnya tersebut dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya selisih tingkat bunga rupiah dengan tingkat bunga pinjaman valuta asing dan dilain pihak kurs rupiah terhadap mata uang asing sangatlah kuat.Krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya yang dalam valula asing tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkitan.Belajar dari hal tersebut diatas, timbul kebutuhan akan instrument derivatif guna menutup resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang asing dan juga perubahan tingkat bunga. Pada saal ini banyak jenis-jenis derivatif yang digunakan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengelola resikonya. lnstrument derivatif dirasakan semakin cepat variasi nya demikian juga jumlah transaksinya.Dilain pihak salah satu tujuan ulama dari pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara Untuk ini diperlukan peraturan perpajakan yang memberikan kepastian hukum, bersifat adil, tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian atau tidak menggangu arus modal masuk yang dibutuhkan hagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga haruslah ekonomis dalam hal administrasinya.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, artikel penelitian. peraturan-peraluran perpajakan yang berlaku , Selain itu juga dilakukan pencarian informasi kepada pejabat dibidang perpajakan, konsulen pajak dan wajib pajak.Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum adanya peraturan perpajakan yang komprehensif dalam hal derivalif. Hal ini disebabkan karena demikian majunya instrument derivatif, sehingga kebanyakan lebih melihat hakekat ekonominya dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saja untuk memperhitungkan pajak atas transaksi derivatif.Selain itu juga dari uraian dapat dilihat peraturan-peraturan yang dibuat terkadang lebih mementingkan penerimaan pajak dan kurang memperhatikan hakikat ekonomi dari derivatif itu sendiri.Pada akhirnya disarankan untuk melakukan penelitian yang Iebih mendalam dan komprehensif untuk perpajakan atas transaksi derivalif yang mana melibatkan ahli-ahli dalam instrument derivatif seperti Bank Indonesia. Sehingga dapat diciptakan peraturan perpajakan yang dapat meningkaikan penerimaan negara dan dilain pihak hakekat ekonomi tetap diperhatikan sehingga tidak menggangu penumbuhan perekonomian.

---

Alier financial crisis in 1997, in which one of the causes is imprudence of big companies in managing their financial matter, many companies have taken loan in foreign currency whereas their income for paying their debt is in rupiah. This happen due to interest rate of rupiah higher than interest rate of foreign currency and also exchange rate of rupiah is relatively strong compare to other currency.The economic crisis caused many companies face difficulty in paying their debt in foreign currency and finally resulted in bankruptcy.Learning from this problem, there is a need of derivative instruments to mitigate risk offoreign exchange rate and interest rate. Currently there are many types of derivatives used by banks and other companies for risk management. Derivative instruments growth so fast both in types and amount of transactions.On the other side, one of the main objectives of tax is increase the government revenue. Due to that, there is a need for tax regulation which give certainty in law, equality, and not distorting economic or incoming fund which is needed for economic growth and linally should be efficient in administrative matter.This research was done through library study from books, articles and current tax regulations. In addition to that, searching of information was also done by interviewing tax officer, tax consultant and companies.Result of the research shows that there are no comprehensive tax regulation for derivative. This is due to the advances of derivative instrument therefore mostly look at the economic substance and using accounting principle in calculating tax on derivative.On the other hand, from the analysis it is found that in some taxes regulation that has been made occasionally put the importance ofgetting the tax revenue and less attention to the economic substance of derivative itsellf.Finally, it suggests that a comprehensive research should be conducted for taxation on derivatives transaction which shall involve expetts in derivative instruments such the Central Bank. This will result in creating tax regulation that will increase govemment revenue and on the other side will as well put attention to the economic substance, so that will not distort the economic growth."

"Ekonomi digital semakin mendominasi sistem ekonomi di era ini, perdagangan aset kripto timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi aset kripto, terdapat pihak yang memperdagangkan aset kripto baik dari sisi komersial, tukar menukar, maupun jasa pertambangan. Pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto dilihat dari adanya objek PPN aset kripto yang termasuk dalam komoditi. Sedangkan aset kripto dikategorikan sebagai penghasilan karena adanya penambahan kekayaan pada transaksi perdagangannya. Penelitian ini membahas tentang kebijakan PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diatur di dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan serta membandingkan bagaimana kebijakan pajak kripto, dengan negara anggota forum G20. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut pajak aset kripto sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan bersifat netral, serta sesuai dengan asas keadilan dan didasari oleh asas revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi untuk memberi kepastian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

Digital economy increasingly dominating the economic system in this era, crypto assets trading arises due to technological developments. In a trade of crypto assets transaction, the crypto is subject to VAT payable because of it’s categorization as Commodities. The other subject is Income Tax because of how crypto assets is additional income to those who owned crypto assets. This research discusses about taxation of Crypto Assets policy in Indonesia, which regulated in PMK No. 68/PMK.03/2022. This study aims to analyze the policy’s formulation and analyzing the strategy of implementation, also to compare the policy and implementation of VAT dan Income Tax, along with countries in the G20 Forum. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. The result of this research indicates that the policies is based by the Government’s attempt to collect a Tax on crypto assets trading as accordant with the principle of tax collections which are equality and neutral, and based by the revenue productivity. Government chose the option giving certainty to Taxpayers who engages in taxation obligations. The strategy of implementation which Government prepares is to hold socialization, and to organize a system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."

"Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti rendahnya rasio pajak, jumlah penduduk yang ber-NPWP dan kecilnya angka pengembalian SPT Tahunan tak Iepas dari rendahnya kualitas administrasi pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak. Silvani (1992:290) tidak maksimalnya kinerja adminisirasi pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan tersebut diantaranya ditandai dengan gejala kurangnya penggunaan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai langkah preventif dan amtisipasi. Informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan memudahkan administrasi pajak untuk menetapkan perbedaan perlakuan baik bagi kelompok yang patuh atau belum patuh. Informasi yang memadai juga akan membantu proses formulasi strategi peningkatan kepatuhan. Osbome (2000:170) memandang bahwa wajib pajak adalah juga sebagai pelanggannya kantor pajak, hanya saja pelanggan disini bersifat unik karena berperan juga sebagai subyek kepatuhan. Bila administrasi pajak ingin mengetahui apa yang kurang dari kinerja Iayanan kepada pelanggannya maka wajib pajak menjadi sumber informasi umpan baliknya. Tujuan utama dan administrasi pajak adalah meraih kepatuhan sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oieh pemerintah diantaranya dengan merubah Strategi pelayanan dan pengawasan berdasarkan tipe wajib pajak melaiui pembentukan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Smaff Tax Offce (STO). STO menerapkan sistem administrasi modem yang ciri utamanya di bandingkan dengan model sebelumnya adalah adanya Account Representative (AR). Satu wajib pajak akan dilayani dan diawasi oleh seorang Account Representative untuk seluruh jenis pajak Namun pada kenyataannya setelah dilakukan modernisasi, dari indikator pencapaian target penerimaan STO Jakarta Sawah besar. Dua untuk tahun 2005 hanya meraih 61%, kendati demikian disisi lain tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya cukup menggembirakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Iebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1.75% dan SPT PPh Badan turun relatif kecil sebesar 7%. Dari kedua indikator tersebut tetap memicu adanya kesan bahwa administrasi perpajakan modern di STO Jakarta Sawah Besar Dua tidak membawa dampak perubahan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Kondisi tersebut sekaligus menurut Silvani menandakan bahwa seluruh faktor pendorong kepatuhan yang diaplikasikan melalui program pelayanan dan pengawasan oleh petugas pajak (Account Representadve) tidak penting (tidak memiliki arti) bagi wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat masalah hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang efektif harus mampu melihat faktor mana yang menjadi hambatan (burden) dan kemudahan (oppurtunity) bagi wajib pajak. Banyak faktor pendorong kepatuhan wajib pajak namun tidak semua dalam kendali administrasi pajak. Memahami hambatan dan kemudahan kemudian menilai mana yang paling dominan akan meningkatkan fokus strategi selanjutnya (effort to increase and effort to increase effectiveness). Penelitian ini bersifat kuantitif dengan menggunakan data variabel terikat yaitu kepatuhan waib pajak (ketetapan waktu Iapor dan bayar) dan variabel bebas yaitu pola sikap wajib pajak terhadap program yang telah dijalankan oleh Account Representadve. Penelitian ini mencoba menjelaskan adanya hubungan penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di kelurahan Pasar Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan mengetahui faktor-faktor penentu pendorong kepatuhan yang paling penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan penerapan administrasi modern dengan tingkat kepatuhan dan program pemberian instruksi yang jelas (clear instruction), mengingatkan batas waktu akhir pelaporan atau pembayaran (remind) dan pemberian informasi peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan wajib pajak (informing) merupakan faktor yang paling penting dan membedakan antara kelompok wajib pajak yang telah patuh, menjadi patuh dan belum patuh. Mengetahui sikap wajib terhadap program memudahkan administrasi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyusun usaha peningkatan efektifitas pelayanan dan pengawasan.

---

Indonesia is still having face low tax compliance, low of tax ratio, less of citizen who are registered as tax payer and tax payer did not return tax report timely or absence. Tax administration has duties to delivery service quality and to monitor tax payer. Silvani (1992:290) many tax administration did not have well performance because cannot use encourage factors to influence tax payer act under the tax law. The appropriate informations provide significant measurement for tax administration to build preventif and anticipate programme. Tax administration most get suficient segmentation of tax payer in order to aplicate a different treatment for different group (comply or not comply) and become a fundamental fit to strategic process. Osborne (2000:170) has seen tax payer as client and a complier to tax obligations. If tax administration want to know about a degree of the quality service, administrator should ask to the tax payer and receive a feed back.The main objective of tax administration is to foster voluntary compliance. Many actions were created by the government, one of them is to changed the strategy of services and monitor programme by tax payer organization. Small tax office which build as a modern tax office has a significant and strategic contact person for tax paver. He or she was called as Account Representative. One tax payer has an Account Representative to serves and monitors for all tax obligation. In 2005 STO Sawah Besar Dua has just only 61% from the given target, as the bright sight personal income tax payer giving positive movement 1.75% more than last tax year. A positive from individual income tax is not followed by coorporate income tax payer, they are relatively less than last tax year (7%). Two unwanted indicators have build perception that modernization has no relation with tax compliance (Silvani). Without any sign of the positive relation, signal that tax administration (Account Representative) cannot delivery a quality programme has rise at once. Researcher has seen the unexpected situation is an interesting object to declare. The effective tax administration must has information about the burden and opportunity which could be a influence tax payer. Many factors surround a tax payer purpose in fitting a tax law but just a little under control by tax administration. The information of determinant factor is quite correct increasing a sharp strategy (effort to increase compliance and effort to increase effectiveness). The paper use a quantitative measurement, the dependent variable is counted from filling and payment timely, the other side independent variable is represented tax payer perception of quality services from STO Sawah Besar Dua.The research has two main objective, first to describe the significant relation between modern tax administration and the voluntary compliance and second to figure several determinant factors by tax payer categorically grouped in Pasar Baru District in STO Sawah Besar ua. Tax payer group divided into three different kind such as; who was complied, going to comply and perfectly not comply. There are three factors (programmes); clear instruction, remind and informing have strong related with tax payer perception by each group. Knowledge information of tax payer could be used to answer what the tax administration can do better to increase the effectiveness program in order to succeed tax compliance."