Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi pelaporan pajak penghasilan SPT Masa PPh 21 dan 23 pada SPT Masa Rumah Sakit DES periode Maret 2022. Rumah Sakit DES merupakan rumah sakit umum yang pada mulanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak. Hasil evaluasi akan membandingkan kesesuaian antara praktik pelaporan SPT Masa dengan dasar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan. Evaluasi dilakukan pada subjek pajak, objek pajak, pembayaran SPT, hingga pelaporan SPT Masa. Dari hasil evaluasi, pelaporan pajak penghasilan SPT Masa yang dilakukan oleh Rumah Sakit DES telah sesuai dengan dasar hukum dan teori yang berlaku. Selain membahas pelaporan SPT Masa pada pajak penghasilan Rumah Sakit DES, laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman yang didapat selama menjalankan magang.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of income tax reporting on periodic tax return DES Hospital for the March 2022 period. DES Hospital is a public hospital that initially focused on mother and child services. The results of the evaluation will compare the conformity between the reporting practices of the Periodic SPT with the applicable legal basis such as the Ministry of Finance Regulation. Evaluation is carried out on tax subjects, tax objects, payment of tax returns, to reporting of mass tax returns. From the evaluation results, the reporting of the Periodic Tax Return by DES Hospital is following the legal basis and applicable theory. In addition to discussing the reporting of the Periodic Tax Return on DES Hospital income tax, this internship report also discusses self-reflection from the experiences gained during the internship."

"Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of

streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws

and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort

to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies

in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT

ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is

less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy

barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not

understand tax regulations."

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengelolaan pajak restoran oleh BKD Kota CCC. BKD Kota CCC yaitu instansi Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan daerah terutama pajak daerah. Kegiatan magang dilakukan di bidang PAD 1 dan membahas pajak restoran. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian aktivitas pengelolaan pajak restoran terhadap referensi dan regulasi yang berlaku. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung yaitu pendaftaran, pelaporan dan penagihan pajak. Pendaftaran pajak meliputi pemberian dan pengembalian formulir SPOPD disertai lampiran, penerbitan NPWPD dan Maklumat Daerah serta Penetapan NPWPD secara jabatan. Lalu, Pelaporan pajak meliputi pemungutan pajak, pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak terutang. Kemudian penagihan pajak yang dimulai dari penagihan, surat teguran hingga kebijakan lelang. Pelaksanaan aktivitas sebagian besar telah sesuai referensi dan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian bersifat minor dan dapat diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional PAD 1.

---

This internship report aims to evaluate restaurant tax msanagement activities by the BKD Kota CCC. BKD Kota CCC is a local government institution that manages regional finances, especially local taxes. Internship activities are carried out in the field of PAD 1 and discuss restaurant taxes. Evaluation is carried out by looking at the suitability of restaurant tax activities against applicable references and regulations. There are 3 activities carried out during the internship, consist of registration, reporting and tax collection. Tax registration includes giving and returning SPOPD forms with attachments, issuance of NPWPD and Regional Declarations then Stipulation of NPWPD in office. Then, tax reporting includes tax collection, SPTPD reporting and payment of tax payable. Then tax collection starting from billing, warning letters to auction policies. Most of the activities carried out are in accordance with applicable references and regulations. Non-conformities are minor and can be resolved so that they do not interfere significantly with PAD 1 operational activities.

"

"Biaya komisi reasuransi merupakan biaya yang tidak terpisahkan dari bisnis reasuransi dengan komposisi biaya yang cukup besar, termasuk bisnis reasuransi yang dilakukan oleh PT RIU. Melalui mekanisme withholding tax dalam sistem pajak di Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh, DJP mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi melalui proses pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak antara DJP dan PT RIU. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan atas biaya komisi reasuransi melalui sengketa pajak yang dihadapi PT RIU, dengan melihat substansi dari biaya komisi reasuransi melalui proses pencatatan dan penerapan perpajakan, kronologis sengketa pajak, manajemen pajak perusahaan dalam menghadapi sengketa, dan analisis pendapat para ahli, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PT RIU dalam mementukan apakah komisi reasuransi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi agar sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi tidak terjadi secara berulang di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisi reasuransi bukan merupakan objek PPh Pasal 23 dengan melihat substansi dari transaksi, serta Putusan hasil sengketa yang dimenangkan oleh PT RIU untuk periode sengketa lima tahun berturut-turut yang memberikan kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP harus lebih terbuka dalam memahami model bisnis dan proses bisnis perusahaan, dan petugas lapangan DJP agar lebih cermat dalam menerapkan suatu aturan perpajakan secara tepat.

---

Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT RIU. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which is regulated in Income Tax Article 23, Directorat General Tax (DGT) Officer imposes Income Tax article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DGT and PT RIU. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT RIU, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process of recording and implementing taxation, chronology of tax disputes, company tax management in dealing with disputes , and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT RIU in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of Income Tax Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT RIU for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DGT must be more open in understanding the company's business model and business processes, and that DGT field officers must be more careful in implementing tax regulations appropriately."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses persiapan pelaporan SPT untuk WNI yang bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh KKP TAG. Proses persiapan pelaporan ini dilakukan dari pengumpulan data-data yang diperlukan, melakukan perhitungan yang perlu dilakukan, hingga pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan proses persiapan pelaporan SPT dan refleksi diri atas pengalaman magang. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi proses pelaporan yang dilakukan oleh KKP TAG dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KKP TAG dalam proses persiapan pelaporan SPT yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report discusses the entire process of preparing tax return reporting for Indonesian citizen working aboard carried out KKP TAG. The preparation process for this report is carried out from collecting the necessary data, doing the necessary calculations, to preparing the tax return. The purpose of this internship report is to evaluate the entire process of preparing the SPT reporting as well as self-reflection on the internship experience. This is accomplished by comparing the KKP TAG's reporting process to the Indonesian tax regulations.Based on the evaluation that has been carried out, it is concluded that the process of tax return preparation by KKP TAG is in accordance with the applicable tax regulation in Indonesia"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan pajakpenghasilan pasal 23 atas jasa proyek iklan dan film pada rumah produksi PTABC berserta menganalisis perencanaan pajak pada pengenaan PPh Pasal 23.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukanpenelitian, hasilnya adalah terjadi perbedaan pemahaman atas dasar pengenaanPPh Pasal 23 yaitu dikenakan atas bruto dan imbalan. Untuk menghindariterganggunya alur kas sebaiknya dilakukan perencanaan pajak denganmenegaskan kesepakatan yang konsisten dan memanfaatkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat dikenakan PPh Final apabila memenuhipersyaratan yang berlaku.

---

ABSTRAKThis research was conducted in order to analyze the income taxationimplementation of article 23 for commercial and movie services project atproduction house PT ABC along with analyzing the imposition of tax planningIncome Tax Article 23 . The methods used in this research is qualitative. Afterdoing research, the result is there is a difference of understanding on the basis ofIncome Tax Article 23, namely the imposition of income tax imposed on gross andfee. To avoid disruption of cash flow tax planning should be done with theconsistent agreement confirms and take advantage of Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 so may be subject to final income tax if it meets theapplicable requirements."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang No. 11 tahun 1994 tentang PPN atas pendapatan komisi, pembayaran komisi dan pendapatan pajak teknik. Penulis mengambil tema tersebut untuk membandingkan aspek perpajakan yang dikenakan terhadap penghasilan jasa, yang diterima dari wajib pajak Indonesia, yangditerima dari wajib pajak Luar Negeri dan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak Luar Negeri. Dari sini terlihat beberapa perubahan seperti perubahan tarif dan perluasan obyek pajak. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif dengan menjabarkan mengenai pemotongan PPh pasal 23, pepbebasan PPh pasal 26, serta pemungutan PPN atas penghasilan jasa tersebut. Selain itu juga dijabarkan mengenai pengkreditan PPN untuk memperlihatkan adanya PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam PT. INT. Dalam hal pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, harus diperhatikan kemungkinan adanya suatu perjanjian perpajakan (tax treaty) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain yang bertujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak contohnya perjanjian perpajakan dengan Pemerintah Jepang. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan UU Perpajakan tahun 1994 dengan UU Perpajakan sebelumnya, sehingga dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dari hasil analisis tersebut ternyata PT. INT sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hanya saja dalam hal pembebasan pemotongan PPh pasal 26, baik PT. INT maupun wajib pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan tidak mengikuti prosedur Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 26 PT. INT sebagai pihak yang wajib memotong pajak penghasilan sebaiknya segera meminta wajib pajak negara lain tersebut untuk segera memohon SKB PPh pasal 26 untuk menghindari terjadinya kesalahan dan masalah dengan pihak fiskus."

"Laporan aktivitas magang ini mengevaluasi proses pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh PT MIN yang aktivitas utamanya adalah di bidang penyedia jasa menara telekomunikasi. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, 23, dan 26 yang dilakukan adalah periode Agustus 2021. Pembahasan utama dari laporan ini adalah tentang kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh PT MIN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada proses pelaporan SPT Masa Agustus 2021, tidak ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan SPT Masa Agustus 2021. Secara keseluruhan, prosedur pelaporan PT MIN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report discusses the evaluation of Periodic Tax Return (SPT Masa) reporting procedures as observed in PT MIN, which main operating activity is in the provision of telecommunication towers. The reporting of Periodic Tax Return (Income Tax Law Article 4 Paragraph 2, 23, and 26) observed is within the reporting period of August 2021. The main discussion of this report is the reporting compliance of PT MIN as required by the effective tax regulations. During the observed reporting period, it has been noted that there is no observable non-compliance of Periodic Tax Return reporting procedures as practiced by PT MIN. Overall, the reporting procedure of PT MIN is sufficiently complied to effective tax regulations."

"Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap sektor kehidupan manusia, seperti konstruksi, sehingga Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan di mana salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Namun, realisasi insentif tersebut cukup rendah pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor deteminan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja pada sektor konstruksi menggunakan teori implementasi dari Grindle dengan menggunakan dimensi content of policy dan context of implementation. Pendekatan penelitian ini adalah post positivistdengan teknik analisa data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan mengaplikasikan teknik pengumpulan data melalui field research melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP telah memberikan kebermanfaatan bagi pegawai pada sektor konstruksi. Implementasi tersebut pun dipengaruhi oleh sembilan determinan berdasarkan teori implementasi dari Grindle Indikator di mana interests affected menunjukkan keputusan perusahaan konstruksi memanfaatkan insentif adalah untuk membantu para pegawainya, type of benefits menunjukkan adanya kebermanfaatan bagi pegawai perusahaan konstruksi dengan bertambahnya penghasilan yang diterima, extent of change envisioned menunjukkan keikutsertaan perusahaan konstruksi didasarkan pada tujuan yang jelas untuk membantu pegawai, site of decision making meunjukkan bahwa keputusan perusahaan konstruksi telah melalui proses pengambilan keputusan pada jajaran direksi, program implementors menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, resources committed menunjukkan adanya sumber daya yang digunakan perusahaan konstruksi dan juga Kementerian Keuangan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, power, interest, and strategies of actor involved menunjukkan adanya kekuatan, keinginan, dan strategi perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, institution and regime characteristics menunjukkan adanya alasan perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, compliance and responsiveness menunjukkan adanya kepatuhan perusahaan konstruksi untuk menjalankan kewajiban pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 DTP. Selain itu, ditemukan dua faktor pendukung, yaitu kondisi finansial wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat empat faktor penghambat, antara lain keterlambatan petunjuk teknis, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terbatasnya wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif, dan kendala administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu apresiasi kepada pemerintah dengan keseriusannya untuk membantu pegawai terdampak pandemi COVID-19 dan juga mendorong wajib pajak agar lebih aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, seperti sosialisasi, kesiapan sistem perpajakan, dan dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan kepada masyarakat.

---

COVID-19 has impacted human activities, significantly construction, and the government of Indonesia has stipulated several tax incentives that include tax incentives on employment income tax borne by the government. The realization of the tax incentive was low in 2020 and significantly increased in 2021. This research is purposed to analyze the determinant factor of implementation of a tax incentive on employment income tax borne by the government in the construction sector with the theory of implementation by Grindle. The approach of this research is post-positivist with a qualitative analysis method. The types of data are primary and secondary through interviews and literary studies. The research has shown that the implementation of a tax incentive on employment income tax borne by the government has given a positive impact on the employee in the construction sector. The implementation is affected by the determinant factor of the theory of implementation by Grindle that interests affected shows that the construction company have applied for the incentive with a purpose to help its employee; type of benefits shows that the benefit of the incentive is the increment of income of the construction employee; extent of change envisioned shows that the construction company has a good reason to apply for the incentive which is to help its employee; site of decision making shows that the construction company has had decision making process in the management; program implementors shows that there were a lot of people who have involved in the implementation process; resources committed; power, interest, and strategies of the actor involved shows that the construction company has shown the power, interest, and strategies to involved in the incentive; institution and regime characteristics shows that each stakeholder has its own reason to involved in the incentive; and compliance and responsiveness shows the obedient and responsibility of the stakeholders. Moreover, this research finds out that financial condition and compliance are the supporting factors. On the other hand, delay of the guidance, lack of information, limited recipient, and administrative problems are the obstacles that have affected the implementation. This research has also shown that the government should be appreciated for the effort and encourage the taxpayers to be more active. However, the government needs to improve the accessibility of information, the tax system, and the policy’s effect on the taxpayers."