Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi jasa manajemen merupakan salah satu transaksi transfer pricing yang memiliki risiko terkena sengketa pajak paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak tidak dapat memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dari PT XX. Skripsi ini menganalisis eksistensi dan manfaat ekonomis dari transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XX atas intra group management service. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh informasi terkait pemberian jasa manajemen yang dilakukan oleh PT XX dengan XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian manfaat dan eksistensi jasa manajemen yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan dengan manfaat ekonomis atau komersial PT XX dalam meningkatkan atau mempertahankan usahanya. Sementara, untuk pengujian eksistensi dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung serta bukti yang diberikan PT XX berupa data dan dokumen yang menunjukkan PT XX tidak dapat beroperasi tanpa layanan manajemen dari XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jasa dan manfaat yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan karena dokumen pendukung dan transaksinya tidak bersifat duplikasi. Jasa duplikasi artinya jasa yang dilakukan oleh PT XX harus dilakukan secara mandiri dan bukan jasa yang telah dilakukan oleh PT XX sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi dalam penelitian ini tidak diberikan secara rinci sejak awal bukti dokumentasi diminta oleh Pemeriksa Pajak. Bukti dokumentasi harus dipersiapkan sejak awal sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak dan juga mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini berimplikasi bahwa Wajib Pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai atas eksistensi dan uji manfaat layanan intra-grup. Namun, dalam sengketa pajak yang terjadi berulang kali, PT XX diharapkan dapat mengajukan Advanced Pricing Agreement agar sengketa pajak tidak terulang kembali.

---

Intra-group management service transaction is the transactions that has a high transfer pricing risk between affiliated companies. This caused by the taxpayers cannot fulfill the existence and benefit test which one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. This thesis analyzes the existence and benefit test of the arm’s length range of transfer pricing transactions of PT XX’s management services. This study employs a case study research. Data collection was done by interviewing and studying documents to obtain information related to the provision of management services. The results show that the benefits and existence test of management services that received by PT XX can be proven by the economic or commercial benefit of PT XX in improving or maintaining its business and supporting documents and the evidences that PT XX gives in the form of data and documents that shows PT XX cannot operate without management services from XX LTD PTE. The results show that the existence of services and benefits received by PT XX can be proven because of the supporting documents and the transactions are not duplicative services. Duplicative services mean that the management services received should be carried out by PT XX independently. Also, the results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in existence and benefits test of intra-group services to reduce tax disputes. However, in tax disputes that occur repeatedly, PT XX is also expected to submit an Advanced Pricing Agreement to avoid tax disputes from recurring."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Salah satu bentuk transaksi transfer pricing yang sering terjadi di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen atau intragroup management services. Jasa manajemen selain diberikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terkadang juga dijadikan sebagai upaya untuk meminimalisir beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai mekanisme transfer pricing diatur dalam PER- 32/PJ/2011, namun dalam PER-32 hanya dijelaskan mengenai penetapan harga pasar wajar untuk transaksi yang bersifat khusus secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebijakan dan proses penetapan harga pasar wajar atas transaksi transfer pricing atas intra-group management services yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah permasalahan intra-group management services secara khusus belum diatur secara baik di Indonesia dan kebijakan yang ada walau sudah komprehensif dan seusai dengan peraturan yang lazimnya berlaku secara internasional, belum memberikan cukup contoh-contoh kasus tentang bagaimana penetepan harga pasar wajar yang tepat untuk transaksi intra-group management services. Serta banyak kebijakan transfer pricing di India yang dapat menjadi masukan bagi kebijakan di Indonesia.

---

One form of transfer pricing transaction that are occur inside the multinational company is the intra-group management service. The intra-group management services are provided not only to improve the company?s performance but sometimes also used as an effort to minimize the company's global tax burden. In Indonesia legislation on transfer pricing mechanism set out in PER-32/PJ/2010, but in PER-32 there is only description regarding on how to determine an arm's length price for special nature transaction as a whole.

This study aims to discuss on how to determine an arm?s length price for intra-group management services transactions in Indonesia. Research method used in the research is qualitative approach with qualitative analysis. Qualitative data is gathered from literature study and in-depth interview.

Based on the research, can be concluded that intra-group management services issue has not been properly regulated in Indonesia and the existed regulations even though have been comprehensively regulated and have followed the track of international best practice there seems to exists some lacks of examples on how to determine an arm?s length price for intra-group management services. Nonetheless there are many of India?s transfer pricing rules that can be applied in Indonesia."

"Penelitian ini berfokus mengenai analisis transfer pricing terkait transaksi intra-group financing di Indonesia dengan melakukan studi kasus pada Grup Usaha Perusahaan Penyedia Kendaraan PT MMM Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur baik dari data dokumentasi transfer pricing yang dimiliki oleh grup usaha MMM Tbk, putusan pengadilan di Indonesia yang terkait dengan transaksi intragroup financing, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan dalam analisis transfer pricing pada grup usaha PT MMM Tbk dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan kebijakan intragroup financing. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia serta praktik yang berlaku di Indonesia, penggunaan analisis transfer pricing intragroup financing yang dilakukan oleh PT MMM Tbk dan anak usaha perlu memperhatikan beberapa kelengkapan khususnya mengacu kepada Draft Discussion OECD terkait intragroup financing serta putusan-putusan pengadilan yang ada dalam rangka untuk meminimalisir terjadi risiko sengketa perpajakan dalam transaksi intragroup financing. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia serta praktik transfer pricing intragroup financing, penggunaan analisis terkait transaksi intragroup financing yang dilakukan oleh PT MMM Tbk dapat diterima.

---

The focus of this study is the analysis on intragroup financing transactions in Indonesia based on the case study in MMM Tbk Group. The study used qualitative approach with descriptive design. Data collection is based on literature studies specifically refers to the case study of group MMM Tbk, Tax Court decision in Indonesia and in-dept interview. The result of this study shows that implementation of transfer pricing analysis on intragroup financing transactions and suggestion for management when deciding policy related to intragroup financing. Furthermore, from the perspective of tax regulation and practice in Indonesia, in the analysis used by MMM Group there are several considerations based on the OECD Draft Discussion regarding intragroup financing and Indonesian tax court decisions to minimalize risk for tax dispute. Moreover, in the view of Indonesia tax regulation and practice, the use of arm`s length principle for intragroup financing by MMM Group is acceptable."

"Indonesia telah menjadikan pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara dengan kontribusi di atas 75% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu sistem pemungutan pajak yang diadopsi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sistem self assessment. Penggunaan sistem tersebut sangat berguna untuk membantu otoritas pajak dalam mengawasi transaksi yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi telah menjadi praktik yang umum di era globalisasi ini karena praktik pembentukan grup usaha sudah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan. Akan tetapi, penggunaan sistem tersebut rawan terhadap terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini membahas terkait dengan kasus sengketa pajak yang melibatkan PT XYZ. Dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019, PT XYZ melakukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayarannya. Oleh karena itu, Fiskus melakukan pemeriksaan rutin dan ditemukan bahwa atas transaksi jasa intra grup yang dilakukan PT XYZ tidak memenuhi uji eksistensi dan uji manfaat. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis ketepatan atas uji eksistensi dan uji manfaat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada studi kasus PT XYZ. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atas koreksi dengan dasar uji eksistensi tidak tepat. Hal ini didapat setelah dibuktikan dengan beberapa dokumen pembuktian bahwa jasa telah benar-benar diberikan. Selain itu, dilakukan juga pengujian dari segi eksistensi jasa, legal, finansial, dan akuntansi, serta penjabaran argumentasi menurut Pemohon Banding, Terbanding, dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Terkait dengan uji manfaat, analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan terkait negative list jasa intra grup. Dilakukan juga analisis dari segi konsep matching cost against revenue yang mana sesuai konsep tersebut pembebanan biaya oleh PT XYZ sudah sesuai dengan prinsip 3M. Selain itu, diberikan juga fakta bahwa atas jasa yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh PT XYZ dengan penjabaran berupa beberapa manfaat dari divisi yang diberikan oleh PT BCD. Oleh karena itu, hasil analisis atas ketepatan koreksi dengan dasar uji manfaat adalah tidak tepat.

---

Indonesia has made taxes the main instrument of state revenue with a contribution of more than 75% of all state revenue. One of the tax collection systems adopted in order to optimize tax revenues is the self-assessment system. The use of this system is very useful to assist tax authorities in monitoring transactions carried out by taxpayers, especially affiliate transactions. Affiliate transactions have become a common practice in this era of globalization because the practice of forming business groups has become a common practice for various companies. However, the use of this system is prone to tax disputes. This research discusses the tax dispute case involving PT XYZ. In the 2019 Annual Corporate Income Tax Report, PT XYZ submitted a request for restitution for its overpayment. Therefore, the tax authorities carried out routine checks and it was found that the intra-group service transactions carried out by PT XYZ did not meet the existence test and benefit test. In this research, an analysis was carried out related to the accuracy of the existence test and benefit test as the basis for the tax authorities correction. This research uses a qualitative approach based on the case study of PT XYZ. Data collection techniques include document study and in-depth interviews. The results of this research show that corrections based on the existence test are not appropriate. This is obtained after being proven by several documents proving that the services have actually been provided. Apart from that, testing was also carried out in terms of the existence of services, legal, financial and accounting, as well as an explanation of the arguments according to the Appellant, the Appellee, and the legal considerations of the Panel of Judges. Regarding the benefits test, the analysis is carried out by referring to regulations regarding the negative list of intra-group services. An analysis was also carried out in terms of the concept of matching costs against revenue, where according to this concept, cost charging by PT XYZ was in accordance with 3M principles. Apart from that, the fact was also given that the services provided were truly felt by the entity Therefore, the results of the analysis of the accuracy of corrections based on the benefit test are incorrect."

"Tesis ini membahas mengenai suatu kasus transfer pricing khususnya dalam transaksi intra-group services. Kasus yang dipilih dibahas dengan melihat perbandingan kebijakan transfer pricing di Singapura, Malaysia, India, dan Indonesia dalam hal menyelesaikan isu transfer pricing terkait transaksi intra- group services. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Direktur Jenderal Pajak sebaiknya memperinci peraturan transfer transfer pricing yang sudah ada khususnya pada bagian intra-group services. Selain itu, wajib pajak disarankan untuk tidak lengah dalam hal kelengkapan dokumentasi dan dokumen pendukung sebagai sarana pembelaan ketika terjadi pemeriksaan transfer pricing khususnya dalam transaksi intra-group services.

---

The focus of this study is to discuss a transfer pricing case related to Intra-Group Services transaction. The selected case is discussed with a comparison of transfer pricing policies in Singapore, Malaysia, India, and Indonesia in terms of resolving transfer pricing issues of intra-group service transaction. This study is a qualitative research using literature study.

The researcher suggests that Indonesian Directorate General of Taxes should itemize the existing transfer pricing regulations, especially for intra-group services’ sections. In addition, the taxpayers should be aware of keeping and maintaining documentation including supporting documents as a defence for future tax audit."

"Sengketa pajak yang sering terjadi antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak disebabkan karena perbedaan pendapat, salah satunya perbedaan penerapan metode transfer pricing. Penerapan metode transfer pricingmerupakan salah satu tahapan Wajib Pajak dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis argumentasi antara PT Y dengan DJP terhadap penerapan the most appropriate yang digunakan dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pembelian barang dagang oleh PT Y Tahun 2020. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa the most appropriate method untuk transaksi pembelian PT Y dengan pihak afiliasi adalah metode Transactional Net Margin Method (TNMM). Metode Transactional Net Margin Method (TNMM) lebih tepat untuk diterapkan karena penerapan di tingkat laba operasi tidak terlalu dipengaruhi oleh berbagai perbedaan transaksional terkait dengan harga. Selanjutnya, metode ini lebih toleran terhadap perbedaan fungsi dibandingkan dengan pengujian di tingkat laba kotor karena perbedaan fungsi akan tercermin pada beban operasi dimana dengan melakukan perhitungan atas beban operasi dapat mereduksi perbedaan fungsi yang ada, dimana PT Y melakukan fungsi pemasaran, periklanan, dan promosi serta kegiatan aktivitas subkontrak sehingga memberikan penambahan nilai terhadap fungsi dari produk yang didistribusikan tersebut. Transactional Net Margin Method (TNMM) pun lebih tepat digunakan jika rincian terkait informasi pencatatan akuntansi tidak tersedia sebagaimana PT Y mengalami kesulitan dalam menganalisis dan keterbatasan untuk melihat secara rinci berkaitan dengan komponen yang berada pada laporan keuangan pembandingnya serta hanya berdasarkan pada asumsi saja. Selain itu, adanya biaya yang terletak di dalam beban operasi sehingga pengujian kewajaran di tingkat laba operasi lebih tepat.

---

Tax disputes that often occur between taxpayers and the Directorate General of Taxes are caused by differences of opinion, one of which is the difference in the application of the transfer pricing method. The application of the transfer pricing method is one of the stages of the taxpayer in applying the principles of fairness and business practice. The purpose of this study was to analyze the arguments between PT Y and DGT regarding the application of the most appropriate which is used in the principles of fairness and business practice in the purchase of merchandise transactions by PT Y in 2020. The research was carried out using a qualitative approach and data collection techniques using literature and research. field in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that the most appropriate method for PT Y's purchase transactions with affiliated parties is the Transactional Net Margin Method (TNMM). The Transactional Net Margin Method (TNMM) method is more appropriate to apply because the application at the operating profit level is not too affected by various transactional differences related to prices. Furthermore, this method is more tolerant of differences in functions compared to testing at the gross profit level because differences in functions will be reflected in operating expenses whereby calculating operating expenses can reduce the differences in existing functions, where PT Y performs marketing, advertising and promotion functions as well subcontracting activities so as to provide added value to the function of the distributed product. The Transactional Net Margin Method (TNMM) is also more appropriate to use if details related to accounting recording information are not available as PT Y has difficulties in analyzing and has limitations in seeing in detail related to the components in its comparative financial statements and is only based on assumptions. In addition, there are costs that are included in operating expenses so that the test for fairness at the level of operating profit is more appropriate."

"Sengketa transfer pricing terhadap pembayaran royalti atas pemanfaatan harta tidak berwujud dan know-how tidak hanya berfokus pada penentuan harga transfer atas royalti. Sebelum menguji kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti, terlebih dahulu harus dibuktikan eksistensi dan kepemilikan harta tidak berwujud dan manfaat ekonomis atas pembayaran royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak berdasarkan koreksi Otoritas Pajak (DJP) dan argumentasi Wajib Pajak yang didasarkan pada 5 (lima) putusan pengadilan pajak, serta memperoleh lesson learned berupa faktor-faktor substansial dalam transaksi pembayaran royalti kepada pihak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa didasari oleh pembuktian atas eksistensi dan kepemilikan, manfaat ekonomis, dan kewajaran harga royalti dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam mempertahankan argumentasinya serta kesesuaian bukti dengan regulasi yang berlaku. Tax planning, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang baik dan benar, kolaborasi dalam perumusan regulasi, dan standarisasi pemeriksaan menjadi solusi untuk meminimalisir jumlah sengketa transfer pricing atas pembayaran royalti.

---

Transfer pricing disputes concerning royalty payments for the use of intangible assets and know-how do not solely focus on determining the transfer price of royalties. Before assessing the fairness and reasonableness of royalty payments, the existence and ownership of the intangible assets and the economic benefits of the royalty payments must first be proven. This research aims to analyze the judges' considerations in resolving tax disputes based on corrections by the Tax Authority (DJP) and the taxpayer's arguments, as reflected in five tax court rulings. Additionally, the research seeks to derive lessons learned regarding the substantial factors in royalty payment transactions involving related parties. The research method used is a qualitative approach, involving literature review and field studies. The findings indicate that the judges' considerations in resolving disputes are based on the proof of existence and ownership, economic benefits, and the fairness of royalty prices from each disputing party in defending their arguments, as well as the conformity of evidence with applicable regulations. Tax planning, the application of proper and accurate arm's length principles, collaboration in regulatory formulation, and standardized audits are proposed as solutions to minimize the number of transfer pricing disputes over royalty payments."

"Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu wajib menyimpan dokumen untuk mendukung bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban membuat dokumen diatur dalam PMK 213/2016. Dalam menerapkan prinsip tersebut, Wajib Pajak wajib mendokumentasikan setiap langkah-langkah untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Dokumentasi tersebut dikenal sebagai dokumentasi transfer pricing. PT A memiliki transaksi jasa intra-grup dengan PT B, PT C dan PT D yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT A, yang seluruh entitas tersebut berada di dalam negeri. Jenis jasa yang diberikan oleh PT A yaitu jasa administrasi penjualan kepada PT B, dan jasa akuntansi yang diserahkan oleh PT A kepada PT C dan PT D. Berdasarkan ambang batas dari PMK 213/2016 dan fakta yang tersebut, PT. A sudah memiliki kewajiban membuat dokumentasi transfer pricing dalam bentuk dokumen induk dan dokumen lokal. Tujuan dari dokumen induk dan dokumen lokal ini yaitu untuk membuktikan bahwa jasa intra-grup yang dilakukan di dalam negeri telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini membahas penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing atas transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. A dan kendala yang dialami dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan PT A dalam penerapan dokumentasi transfer pricing atas transaksi penyerahan jasa telah menjelaskan bahwa jasa yang diberikan di dalam negeri telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga syarat pembuktian yakni pembuktian keberadaan dari jasa eksistensi , memastikan kualifikasi pihak yang melakukan penyerahan jasa dan pembuktian bahwa kompensasi yang diterima oleh PT A atas penyerahan jasa telah menggunakan harga wajar benchmark.

---

One of the obligations of the Tax Payer performing a transaction with a related party is that it must keep the documents to support that the transaction is in accordance with the arm rsquo s length principle. The obligation to prepare documents is stipulated in PMK 213 2016. In applying the principle, the Taxpayer shall document every steps to determine arm rsquo s length principle. Such documentation is known as transfer pricing documentation. PT A has an intra group service transaction with PT B, PT C and PT D which is a related party with PT A, whereby all such entities are within the country. Types of services provided by PT A are sales administration services to PT B, and accounting services submitted by PT A to PT C and PT D. Based on the threshold of PMK 213 2016 and the facts mentioned above, PT A already has the obligation to make transfer pricing documentation in the form of master documents and local documents.

The purpose of this parent document and local document is to prove that intra group services conducted within the country have met the the arm rsquo s length principle. This study discusses the application of the documentation of transfer pricing on transactions submitted by PT A and constraints experienced in its application. The approach used is a qualitative approach with descriptive research.

The results of PT A in the application of transfer pricing documentation on delivery transactions has explained that the services provided in the country have apply the the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three conditions proving the existence of the services existence , ensuring the qualification of the party performing the submission services and proof that the compensation received by PT A for the delivery of services has been used reasonable price."

"One of the modern business characteristic is arising multiunit economic entity, company group and multinational enterprises (MNEs). Among the associated enterprises also happened transaction as done by independent company. When associated enterprises deal with each other, their commercial and financial relations may not under the arm's length principle. It may affected by, for example, global tax planning goal to maximize its earning after tax by tax liability minimization. This condition presents increasingly complex taxation issues for both tax administrations and MNEs themselves. In the case of tax administrations, to prevent tax base erosion, have difficulty in obtaining adequate information about similar transactions, the market conditions at the time the transactions took place, etc., for numerous and varied transactions. Such an undertaking usually becomes difficult with the passage of time. In the case of MNEs, the need to comply with the laws and administrative requirements that may differ from country to country creates additional problems.Because practice of transfer pricing often harm state, Director General of Tax given an authority by law to determine fair income and expenses, and therefore taxable profit, of associated enterprises. The authoritative statement is found in Section 18 Code number 17 year 2000 about Third Change of Code Number 7 year 1983 about Income Tax. As this rule follow-up, Director-General of Tax release circulair number : SE-04IPJ.711993 dated of 9 March 1993 about Transfer Pricing Cases Guidelines and Decision of Director-General of Tax number : KEP-01/PJ.7/1993 dated of 9 March 1993 about Transfer Pricing Tax Audit Guidelines.In practice in field, there are some significant cases in which the arm's length principle is difficult and complicated to apply, for example, in MNE groups dealing in the integrated production of highly specialized goods and the business is in a start-up losses phase. Despitefully, examination method of TP made arrangements for by company which have mature. It would be unfair to compare the mature business to a start-up phase business which not yet normal productive.To study this problem, writer use income tax theory from some expert (Adam Smith, Mansury, and others) and financial management theory about pricing. Research method taken is research of bibliography to look for theory data and law and regulation and interconnected document and research in field with interview to obtain more complete information about practice in field.Conclusion of this thesis is the method to examine arm's length principle with current level of data availability , difficult to be applied especially for the Taxpayers with high specialized product and business in start-up losses phase (because its production level is not optimal yet). Overall (total profit) method with rate of investment approach base on contribution margin concept can be an easy alternative method to be applied. Suggestions to tax administration are continue to complete rule of TP examination and its supporter data continue to be equipped and published to operational level."