Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 14 kanal online dan offline Cepat Respon Masyarakat (CRM) sebagai sistem pengaduan resmi yang saling terintegrasi. Seiring dengan munculnya pandemi Covid-19, pengaduan masyarakat terkait Covid-19 di DKI Jakarta meningkat. Pada tahun 2020, dari 137.776 pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem CRM, 14.581 diantaranya merupakan pengaduan Covid-19. Dengan meningkatnya aduan Covid-19 di DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Covid-19 pada sistem CRM DKI Jakarta menggunakan 12 dimensi dari teori best practice manajemen pengaduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara mendalam kepada 7 informan, dan mengolah 989 sampel aduan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen pengaduan Covid-19 sistem CRM DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik dengan memenuhi delapan dari dua belas dimensi yang ada. Terdapat tiga dimensi yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu create closure, pengaduan sebagai isu strategis, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, dimensi penghitungan biaya tindak lanjut aduan belum dilaksanakan pada sistem CRM DKI Jakarta karena pegawai menggunakan sistem shift kerja sehingga tidak ada biaya tambahan bagi pekerja lembur.

---

Cepat Respon Masyarakat (CRM) is an official complaint system owned by the DKI Jakarta Provincial Government which has 14 online and offline complaint channels that are integrated with each other. Along with the emergence of the Covid-19 pandemic, public complaints related to Covid-19 in DKI Jakarta have increased. In 2020, amongst 137,776 public complaints that entered the CRM system, 14,581 of them were Covid-19 complaints. With the increase in Covid-19 complaints in DKI Jakarta, this study aims to determine the management of Covid-19 complaints in the DKI Jakarta CRM system uses the best practice theory of complaint management use twelve dimensions. This study uses a post-positivist approach, data collection is carried out by literature study, in-depth interviews with seven informants and processing 989 complaints samples. The results of the study concluded that the Covid-19 complaint management of DKI Jakarta's CRM system had been implemented properly by fulfilling eight of the twelve existing dimensions. There are three dimensions that have not been implemented optimally, namely create closure, complaint as a strategic issue, and internal control system. In addition, the dimensions of calculating the cost of following up complaints have not been implemented in the DKI Jakarta CRM system because employees use a work shift system so that there are no additional costs for overtime workers."

"Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan pada aplikasi Jakarta Lapor (JakLapor), yang menjadi salah satu kanal pengaduan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama adalah pada efektivitas aplikasi dalam menangani keluhan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, JakLapor merupakan kanal pelaporan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan umpan balik yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat manajemen pengaduan JakLapor berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Best Practice Complaint Management oleh Johnston dan Mehra (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JakLapor berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan memberikan feedback yang cepat dan efektif kepada pengguna. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam operasionalisasi sistem ini, termasuk kebutuhan untuk peningkatan integrasi pelaporan terpusat dan terdesentralisasi serta pelatihan bagi petugas yang menangani pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengaduan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat.

---

This study analyzes the complaint management within the Jakarta Lapor (JakLapor) application, a primary public service complaint channel in DKI Jakarta Province. It focuses on the application's effectiveness in handling public grievances and its contribution to enhancing public service quality. JakLapor, being the most utilized reporting channel by the public, has received positive feedback. This research aims to identify the factors contributing to JakLapor's complaint management success. Employing a post-positivism approach, primary data was gathered through in-depth interviews, and secondary data through literature review. Data triangulation techniques were used for analysis, alongside the primary theory of Best Practice Complaint Management by Johnston and Mehra (2002). The findings reveal JakLapor's success in increasing public participation in the complaint process and providing quick and effective feedback. However, challenges exist, including the need for better centralized and decentralized reporting integration and training for complaint handlers. The study recommends further development of the complaint system to ensure its effectiveness and efficiency in managing public complaints."

"Pelayanan pengaduan pada masa pandemi menjadi sangat penting untuk dilakukan, yang tujuannya adalah membantu menjaga kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengaduan, memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena pemberlakuan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satu lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik adalah Ombudsman RI. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI hanya mampu menyelesaikan sebanyak 43,04% laporan masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelayanan pengaduan Ombudsman RI agar tetap maksimal, dibutuhkan manajemen pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Ombudsman RI pada masa pandmei COVID-19 ditinjau dari konsep Best Practice Complaint Management yang dikemukakan oleh Johnston dan Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI hanya memenuhi delapan dari dua belas dimensi Best Practice Complaint Management. Sedangkan dua dimensi lainnya belum terpenuhi secara optimal dan dua dimensi lainnya belum terpenuhi.

---

Complaint services during the pandemic are crucial to help maintain the quality of public services received by the community. However, the execution of public services during the COVID-19 pandemic, including complaint services, has its challenges. These are due to the implementation of various policies to cope with the spread of the COVID-19 virus. In this case, Ombudsman RI exists as one of the state institutions in charge of public services supervising and receiving public reports related to public services. However, Ombudsman RI was only able to complete 43.04% of public reports throughout 2020. Therefore, complaint management is required to maintain the quality of the Ombudsman RI complaint service to remain optimal. This study aims to determine the complaint management of Ombudsman RI during the COVID-19 pandemic in terms of the Best Practice Complaint Management concept proposed by Johnston and Mehra (2002). This study uses a post-positivist approach, and data collection is carried out through interviews and literature study. The results showed that the Ombudsman RI only met eight of the twelve dimensions of Best Practice Complaint Management. While two dimensions have not been fulfilled optimally and the other two dimensions have not complied."

"Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.  Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan mendesain Compliance Risk Management (CRM) dalam rangka pemeriksaan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di DKI Jakarta. Studi ini menemukan bahwa: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan kebijakan Compliance Risk Management sejak tahun 2019 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pemungutan; (2) Pengawasan dan pemeriksaan fokus pada wajib pajak yang tidak patuh yang sudah dilakukan analisa menggunakan analisis prioritas berdasarkan “big data analytics” dengan pengolahan data menggunakan alogaritma machine learning melalui aplikasi approweb; (3) Bapenda belum memiliki kebijakan compliance risk management fungsi pemeriksaan dan profil resiko kepatuhan wajib pajak, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi atas wajib pajak restoran; (4) Bapenda belum memiliki payung hukum keterbukaan informasi perpajakan dengan pihak ke tiga sehingga belum adanya integrasi data yang memudahkan fiskus dalam rengka pengawasan wajib pajak. Selain itu disarankan agar Bapenda membuat aturan mengenai kebijakan kepatuhan Compliance Risk Management Fungsi Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

---

The implementation of tax self-assessment system gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their tax payables. To achieve optimal results, the implementation of this system is largely determined by the level of compliance of the taxpayers. This study aims to increase the level of compliance of restaurant taxpayers by designing Compliance Risk Management (CRM) in auditing taxpayers. This study uses a qualitative approach by conducting interviews with informants who play a role in the implementation of tax policy in Indonesia and in DKI Jakarta. This study found that: (1) the Directorate General of Taxes (DGT) through Compliance Risk Management policy since 2019 was able to increase taxpayer compliance and tax revenue and reduce collection costs; (2) Supervision and audit focus on non-compliant taxpayers who have been analyzed based on “big data analytics” by processing data using machine learning algorithms through the approweb application; (3) Bapenda does not yet have a compliance risk management policy for the audit function and compliance risk profile of taxpayer, so that a high level of compliance has not yet achieved for restaurant taxpayers; (4) Bapenda does not yet have a legal protection for tax information disclosure with third parties, so that there is no data integration that makes it easier for the tax authorities to supervise taxpayers. In addition, it is recommended that Bapenda make rules regarding the Compliance Risk Management Compliance Policy for the Audit Function in order to improve restaurant taxpayer compliance."

"Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mekanisme komplain pada platform SP4N-LAPOR dengan menggunakan pendekatan best practice complaint management. Provinsi DKI Jakarta menjadi kawasan yang menarik untuk diteliti karena menjadi pemerintahan daerah yang memiliki laporan terbanyak. Peneliti menggunakan empat dimensi teori dari Robert Johnston dan Sandy Mehra (2002), yaitu Easily Understood and Accesed Complaint, Complaint-Soliciting Culture, Process Simplicity, dan Systematic Follow-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak- pihak yang terkait dan didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR! di DKI Jakarta Sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya tujuh indikator dari sebelas indikator teori. Tujuh indikator tersebut yaitu, aksesibilitas, kemudahan mekanisme komplain pengaduan, transparansi, satu titik kontak pengaduan, evaluasi terhadap output, survei kepuasan, dan pendekatan terpusat dna terdesentralisasi. Namun masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki dalam mengelola SP4N-LAPOR! di DKI Jakarta seperti perlu ditingkatkan kesadaran bagi staff pengelola, peningkatan kecepatan dalam merespon pengaduan, dan peningkatan kemampuan staff dalam menyelesaikan pengaduan. Mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR! di DKI Jakarta yang sudah baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan.

---

This research aims to analyze the complaint mechanism on the SP4N-LAPOR platform using best practice complaint management approach. DKI Jakarta Province is an interesting area to study because it is the regional government that has the most reports. Researchers used four dimensions of theory from Robert Johnston and Sandy Mehra (2002), namely Easily Understood and Accesed Complaints, Complaint-Soliciting Culture, Process Simplicity, and Systematic Follow-up. This research uses a post- positivist approach with data collection techniques carried out through in-depth interviews with related parties and supported by secondary data. The research results show that the SP4N-LAPOR! in DKI Jakarta is well managed. This can be seen from the fulfillment of seven indicators out of eleven theoretical indicators. The seven indicators are, accessibility, ease of complaints mechanism, transparency, one point of contact for complaints, evaluation of output, satisfaction survey, and decentralized approach. However, there are obstacles dan challanges that need to be improved dan fixed in managing SP4N-LAPOR! in DKI Jakarta, such as need to increase awareness of management staff, increase speed in responding to complaints, and increase staff ability in resolving complaints. SP4N-LAPOR! in DKI Jakarta which is already well managed is expected to increase public trust and encourage Citizen participation in making complaints."

"Tesis ini membahas mengenai persepsi pengguna Aplikasi CRM terhadap implementlsi Aplikasi CRM sebagai media komuaikasi dalam penyelesaian lapotan permasalahan sistem informasi manajemen keimigrasian dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang didukung oleh metode pengumpulan data kualitatif, Hasil penelitian ini menyarankan adanya sebuah standar atau petunjuk/ peraturan yang mengatur mekanisme pelaporan permasalahan sistem infonnasi manajmen keimigrasian dan dilakukannya beberape penyesnaian atau perubahan atas Aplikasi CRM itu sendiri, antara lain integrasi kedalam Portal Direktorat Jenderal lmigrasi, pernbuatan buku petunjuk praktis penggunaan Aplikasi CRM dan yang terpenting adalah pelaksanaan pelatihan serta sosialisasi mengenai implementasi Aplikasi CRM kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal lmigrasi.

---

The point of this thesis is about study of the respondence perception of implementation of Customer Relationship Management (CRM) application in handling internal complaint of the problem in immigration information management system and analyzing the factors that might effecting il This study is using quantitative research method which is supported by qualitative research method by using descriptive design. It is expected that the result of this study will suggest a real standard or instruction rules which will w:r.mge the reportiog mechanism for the problem in immigration information management system and will rage eadquarter to do some adjustment in the said CRM application. It is also hoped the adjustment will be in the fonn of integrating the system into a portal belongs to Directorate General of Immigration) issuing practical manual hook for the using of CRM application, and the most important is performing some courses and socialization of the implementation of CRM application forr all employees in Directorate General of Immigration."

"Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling terdampak oleh virus ini dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 96.785 kasus. Oleh karena itu, pada tahun 2021 silam, diberlakukan kebijakan PPKM untuk menekan pola persebaran virus Covid-19 tersebut. Pada penelitian ini, akan dikaji bagaimana persebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro yang berlangsung dari tanggal 9 Februari 2021 hingga 25 Juli 2021 terhadap faktor lingkungan, yaitu kualitas udara serta faktor sosial, yaitu kepadatan penduduk, keberadaan transportasi umum, dan sirkulasi penduduk (penduduk keluar masuk). Selama periode ini, nantinya pola persebaran virus Covid-19 akan dianalisa menggunakan bantuan GIS atau Geographic Information System dengan metode hot spot analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penderita Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro lebih banyak berdomisili di kecamatan yang terletak di pinggiran Jakarta atau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecamatan yang terletak di bagian tengah Jakarta, persebarannya cenderung terkendali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran Covid-19 seperti faktor lingkungan alam dan sosial, diketahui tidak memiliki pengaruh dan signifikansi yang kuat terhadap tiap faktor yang diduga mempengaruhi persebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

---

Corona Virus Disease 2019, commonly abbreviated as Covid-19, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2. DKI Jakarta Province is one of the provinces in Indonesia most affected by this virus, with the highest number of cases in 2021 totaling 96,785 cases. Therefore, in 2021, the PPKM policy was implemented to suppress the pattern of the spread of the Covid-19 virus. In this study, it will be studied how the spread of Covid-19 in DKI Jakarta occurred during the Micro PPKM period, which took place from February 9th, 2021, to July 25th, 2021,regarding environmental factors, namely air quality, and social factors, namely population density, availability of public transportation, and circulation residents (population in and out). During this period, the pattern of the spread of the Covid-19 virus will be analyzed with the help of GIS, or Geographic Information System, using the hot spot analysis method. The results of this study indicate that more sufferers of Covid-19 in DKI Jakarta during the Micro-PPKM period lived in sub-districts located on the outskirts of Jakarta or directly adjacent to West Java Province. While the sub-districts are located in the central part of Jakarta, their distribution tends to be controlled. The factors that influence the spread of Covid-19, such as natural and social environmental factors, are known to have no strong influence or significance for each factor that is suspected of influencing the spread of Covid-19 in DKI Jakarta."

"Pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan global yang berdampak pada segala aspek kehidupan. Tingginya angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan angka kematian akibat COVID-19 menjadi urgensi besar bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penularan penyakit tersebut. Perilaku merokok adalah salah satu faktor risiko COVID-19 baik bagi penularannya maupun perburukan progresif hingga berujung kematian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan perilaku mengenai COVID-19 pada perokok di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan cross sectional. Responden penelitian berjumlah 320 responden yang tersebar di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu laki-laki berusia 40-59 tahun yang merokok menghisap 11-19 batang rokok per hari dan sudah merokok sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Tingkat pengetahuan mengenai COVID-19 cukup, memiliki sikap menerima terhadap pencegahan COVID-19 dan perilaku yang positif terhadap pencegahan COVID-19. Penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi dan meningkatkan pengetahuan, sikap serta perilaku terhadap pencegahan COVID-19.

---

The COVID-19 pandemic is a global health problem that affects all aspects of life. The high number of positive confirmed cases of COVID-19 and the death rate due to COVID-19 has become a big urgency for the community to take precautions against the transmission of the disease. Smoking behavior is a risk factor for COVID-19 both for transmission and for progressive deterioration that can lead to death. The purpose of this study is to identify knowledge, attitudes and behavior regarding COVID-19 in smokers in DKI Jakarta. This study used a descriptive analytic research design using a cross sectional approach. The research respondents totaled 320 respondents spread across DKI Jakarta. The results showed that the majority of respondents, namely men aged 40-59 years who smoke, smoke 11-19 cigarettes per day and have been smoking for more than 10 years. The level of knowledge about COVID-19 is sufficient, has an accepting attitude towards preventing COVID-19 and positive behavior towards preventing COVID-19. This study recommends that the public adhere to and improve knowledge, attitudes and behavior towards the prevention of COVID-19."

"Penyintas COVID-19 menghadapi long COVID-19 dan stigma sosial, merupakan kelompok yang menghadapi tantangan besar secara fisik maupun psikologis. Resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan atau trauma merupakan faktor penting yang diperlukan penyintas COVID-19 untuk bangkit kembali akibat Pandemi COVID-19. DKI Jakarta sebagai titik episentrum pandemi COVID-19, dianggap sebagai Provinsi yang terkena dampak paling besar dari COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan resiliensi pada penyintas COVID-19 di DKI Jakarta. Desain penelitian yang digunakan berupa cross-sectional, dengan jumlah sampel 150 penyintas COVID-19 di DKI Jakarta, yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yaitu Daily Spiritual Experience Scale (DSES), General Self-Efficacy Scale (GSE), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSSS), dan Brief Resilience Scale (BRS). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor tingkat pendidikan, spiritualitas, self-efficacy, dan dukungan sosial terhadap resiliensi Penyintas COVID-19. Penelitian lebih lanjut terkait resiliensi pada penyintas COVID-19 tanpa gejala disarankan.

---

COVID-19 survivors face the long COVID-19 and social stigma, are a group that faces great challenges physically and psychologically. Resilience or the ability to bounce back from adversity or trauma is an important factor needed by COVID19 survivors to bounce back from the COVID-19 Pandemic. DKI Jakarta, as the epicenter point of the COVID-19 pandemic, is considered the province most affected by COVID-19. This study aims to determine the factors associated with resilience to COVID-19 survivors in DKI Jakarta. The research design used was cross-sectional, with a total sample of 150 COVID-19 survivors in DKI Jakarta, which were taken using the purposive sampling technique. The instrumens used are the Daily Spiritual Experience Scale (DSES), General Self-Efficacy Scale (GSE), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), and Brief Resilience Scale (BRS). The results showed that there was a relationship between education level, spirituality, self-efficacy, and social support factors on the resilience of COVID-19 survivors. Further research on resilience in asymptomatic COVID-19 survivors is recommended."

"Penelitian ini membahas mengenai jalannya implementasi Citizen Relation Management sebagai layanan penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud penerapan e-government dan manajemen pengaduan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi Citizen Relation Management telah berjalan secara efisien dan efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa di Kelurahan Susukan, aplikasi Citizen Relation Management telah digunakan sesuai fungsinya dengan baik dan dapat mempermudah penanganan laporan pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar implementasinya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

---

This research discusses the implementation of Citizen Relation Management as Integrated Public Complaint Handling Services held by DKI Jakarta government as one of e-government implementation and public complaint management in performing public services. This research aims to analyze whether the implementation of Citizen Relation Management has worked efficiently and effectively. The research approach applied in this research is a qualitative approach that outlined descriptively by conducting in-depth interviews and library research as data collection methods. This research showed that in Susukan Subdistrict, Citizen Relation Management application has been used for its intended purpose and could simplify the public complaint handling through various integrated complaint channel within the application. However, some aspects must be improved so the implementation could work way better than before."