Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 182070 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sista Anggarani
"Permukiman di daerah pinggiran kota seperti Kota Depok dan Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya pemukim-pemukim yang berdatangan ke daerah pinggiran tersebut. Daerah pinggiran stasiun kereta api Depok Lama, Citayam, dan Bojong Gede merupakan daerah-daerah yang cukup banyak diminati oleh para pendatang karena ketersediaan lahan dan aksesibilitas yang cukup memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pertumbuhan permukiman di pinggiran stasiun kereta api Depok Lama, Citayam dan Bojong Gede serta variabel apa saja yang mempengaruhinya. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan observasi, peta dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif untuk menjawab masalah bagaimana pola pertumbuhan permukiman di pinggiran stasiun kereta api Depok Lama, Citayam, dan Bojong Gede dengan melihat perubahan luasan permukiman yang terjadi di daerah penelitian selama kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 1995 – 2005. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pola pertumbuhan permukiman di pinggiran stasiun kereta api Depok Lama, Citayam, dan Bojong Gede cenderung berpola linier mengikuti jalan dan variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan pemukiman adalah aksesibilitas.

Settlements at the outskirts in the city like Depok Municipal and Bogor Regency experienced growth every year. Growth was marked by the growing number of settlers who flocked to their outskirts/bank. The outskirts of Depok Lama, Citayam, and Bojong Gede railway station are areas that are mostly staked to newcomers because of the availability of land and adequate accessibility. The study aims to find out how the growth pattern of settlements at the outskirts of the railway station Depok Lama, Citayam and Bojong Gede and what variables influence it. The research process carried out by collecting data using observation, map, and documentation. Analysis of data is using descriptive to answer the question on how patterns of settlement growth at Depok Lama, Citayam, and Bojong Gede railway station outskirts to see the changes that occurred in residential area during a 10 year of study period, from 1995 to 2005. The result shows the pattern of settlement growth at the outskirts tend to grow in linear pattern in line with the road, and the most influential variable in their growth is the accessibility. "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muardi Putra Haji Husin
"Hirarki dalam perumahan militer merupakan implementasi prinsip antara anggota dan atasan di dalam sistem militer. Prinsip ini mempengaruhi tata letak wilayah perumahan, meskipun bentuk pengaruhnya belum diketahui secara pasti. Studi ini mengamati pangkalan utama perumahan militer TNI Angkatan Laut Kelapa Gading untuk memahami susunan ruangnya. Hirarki dalam perumahan militer mengacu pada sistem organisasi yang menentukan tingkatan dan prioritas pembagian dan penggunaan fasilitas perumahan. Fasilitas pada tingkat tertinggi diperuntukkan bagi perwira tinggi dan staf senior, dengan standar dan spesifikasi yang lebih baik. Hirarki dalam perumahan militer merupakan faktor penting dalam pengembangan dan penggunaan fasilitas, memastikan penggunaan yang efisien dan adil sesuai dengan tugas dan tingkatan individu dalam organisasi militer.

Hierarchy in military housing districts is the implementation of the principles governing the relationships between members and superiors within the military system. This principle influences the layout of the housing area, although the exact nature of its influence is not yet fully understood. This study observes the main base of Indonesian Navy military housing in Kelapa Gading to comprehend its spatial arrangement. Hierarchy in military housing refers to the organizational system that determines the levels and priorities of the allocation and utilization of housing facilities. Facilities at the highest level are intended for high-ranking officers and senior staff, with better standards and specifications. Hierarchy in military housing is a crucial factor in the development and utilization of facilities, ensuring efficient and fair usage based on the duties and ranks of individuals within the military organization."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radityas Megha Widyadari
"ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas
Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk
pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau
Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah
Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai
Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang
tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau
tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui
perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan
Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk
dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II
menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas
Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena
akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah
beralih kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan melalui
pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman
pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan
melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah
negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa-Beli, dan akta Tanda Bukti Hak
Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dan/atau
dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang
sehingga tidak perlu melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan
pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin
Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai
pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara
setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.

ABSTRACT
This study was conducted to analyze the authentication of Residential Permit of
State Housing Class II and State Housing Class III as a form granting permission
to inhabit, to occupy and to take control of State Housing from the
Ministry/Institution to the Civil Servants or Members of Indonesian National
Army as the holders of Residential Permit of State Housing. State Housing is the
state-owned assets that cannot be owned, but residents of the State Housing Class
III can do the transfer of authorization with or without the soil so that become
propriety through lease-purchase agreement until the Receipt of Propriety and
Land Rights Release issued. Residential Permit become one of the basic to
undertake a series of procedures for transferring status from State Housing Class
II into the State Housing Class III and for the transferring authorization from
State Housing Class III into propriety so that the publication and its use must be
conducted in accordance with the regulation as it will have implications for the
third parties when State Housing Class III have switched ownership. This study
uses literature through normative juridical approach using secondary data based
on the normative law in force in Indonesia as well as primary data by conducting
and interview to the State Housing expert. Residential Permit, Lease-Purchase
Agreement, and the deed of Receipt of Propriety and Land Rights Release
although not made by and/or Notary remains an authentic deed because it is
made by the official competent authority with the form established by law so no
need to involve Land Titles Registrar in registering on the authorization
transferring of State Housing Class III. Residential Permit is not an evidence of
ownership but only as granting permission to inhabit a State Housing that will be
returned to the country after devotion of the Civil Servants or Members of
Indonesian National Army come to an end."
2016
T45832
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hidayat
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1999
S35611
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Joy Irmanputhra
"ABSTRAK
Rumah atau papan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia, disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Dewasa ini permasalahan perumahan dan pemukiman tampak semakin transparan dan jelas bagi masyarakat luas. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan media massa, salah satunya surat kabar, dalam meliput hal-hal yang kritis, seperti masalah pembebasan tanah dengan ganti rugi yang tidak sesuai, perilaku developer yang kurang bertanggung. jawab, perumahan frktif, maraknya keluhan konsumen, dan lain-lain. Harian Kompas menyajikan permasalahan ini dalam bentuk liputan berita, tajuk rencana dan artikel opini. Sedangkan dari konsumen rumah atau masyarakat di sekitar kompleks perumahan keluhan ini umumnya disampaikan melalui surat pembaca.
Guna memahami permasalahan perumahan yang diliput di surat kabar, maka penulis melakukan kajian isi (content analysis) terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca di Harian Kompas selama periode tahun 1991- 1995. Analisis ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang umumnya dipermasalahkan oleh para pemuka masyarakat, pakar, masyarakat dan konsumen rumah. Di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan isu dan permasalahan tersebut.
Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca dapat diketahui beberapa permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman seperti masalah pertanahan, perijinan dan pungutan, fasilitas sosial dan umum (faros dan fasum), perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, perilaku dan etika bisnis para developer, lingkungan hidup, tata kota, KPR, keluhan konsumen dan warga masyarakat di sekitar kompleks perumahan baru, dan lain-lain.
Adanya liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca ini merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Harian Kompas terhadap permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman. Harian ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan lingkungan dan pertalian (correlation) di bidang ini. Kompas juga telah melaksanakan fungsi pemberian informasi dan pendidikan kepada masyarakat.
"
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abimanyu T. Alamsyah
Jakarta: UI-Press, 2009
PGB 0353
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Nabilah Lailati Fajriah
"Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.

In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Unversitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Waldy Maududi
"Perkembangan bisnis properti melalui situs/aplikasi jual beli, khususnya di Indonesia, situs/aplikasi jual beli hanya berperan sebagai wadah yang mempertemukan antara penjual rumah dan pembeli rumah. Belum ditemukan pengembang situs jual beli yang menjadi ataupun menyediakan pelaksana pembangunan rumah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi fitur aplikasi Punya Rumah untuk pengembangan dan pembangunan rumah berdasarkan faktor yang mempengaruhi keputusan membeli rumah dan menganalisis kelayakan bisnis proyek pembangunan rumah berbasis aplikasi. Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan membeli rumah, sedangkan untuk menganalisis tingkat kelayakan investasi menggunakan metode analisis sensitivitas. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan aplikasi jual beli online yang bergerak pada pembangunan rumah dengan fitur yang berdasarkan faktor yang mempengaruhi keputusan membeli rumah, dan dengan mempertimbangan kelayakan investasi bisnis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga, lokasi dan aksesibilitas, desain, kualitas, lingkungan dan fasilitas umum, investasi, proses pembayaran, tahap pembangunan, dan faktor pendukung mempengaruhi keputusan membeli rumah. Semua faktor yang mempengaruhi keputusan membeli rumah tersebut secara parsial maupun secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli rumah. Pengembangan aplikasi Punya Rumah memenuhi kriteria layak investasi secara finansial jika transaksi penjualan mencapai minimal 5 transaksi per bulan dengan luas tanah dan bangunan yang terjual minimal sebanyak 390 m2 luas tanah dan 234 m2 luas bangunan per bulan, atau dengan keuntungan minimal Rp4.387.500.000 per bulan, jika hal demikian tercapai maka diperoleh nilai NPV Rp1.296.728.076, nilai IRR 6,82%, PP 14 bulan, dan nilai DSCR 2,13.

The development of the property business through buying and selling sites / applications, especially in Indonesia, the buying and selling site / application only acts as a forum that brings together home sellers and home buyers. There has not been a developer of buying and selling sites that provide or implement house construction services yet. The purpose of this study is to identify the features of the Punya Rumah application for the development and construction of houses based on factors that influence the decision to buy a house and to analyze the business feasibility of an application-based home development project. The multiple linear regression analysis method is used to determine the factors that influence the decision to buy a house, while to analyze the investment feasibility level uses the sensitivity analysis method. This study discusses the development of online buying and selling sites / applications that are engaged in building houses with features based on factors that affect the decision to buy a house, and by considering the feasibility of business investment. The results of this study indicate that price, location and accessibility, design, quality, environment and public facilities, investment, payment processing, construction stage, and supporting factors influence the decision to buy a house. All factors that influence the decision to buy a house partially or simultaneously have a positive and significant effect on the decision to buy a house. The development of the Punya Rumah application meets the criteria for financially feasible investment if the sales transaction reaches a minimum of 5 transactions per month with a minimum area of land and buildings sold of at least 390 m2 of land area and 234 m2 of building area per month, or with a minimum profit of IDR 4,387,500,000 per month. month, if this is achieved, the NPV value is Rp1,296,728,076, an IRR value of 6.82%, PP 14 months, and a DSCR value of 2.13."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Ikhsan Bouty
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 2002
728.1 IKH r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>