Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendekatan investasi ESG dan investasi syariah memiliki nilai-nilai yang mirip. Investasi syariah didasarkan pada prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai maqashid syariah (yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda). Sementara itu, pada konsep investasi ESG, perlu dilakukan penyaringan terhadap sektor-sektor usaha tertentu. Namun, menerapkan ESG di industri jasa keuangan syariah di Indonesia, terutama di industri pasar modal masih memiliki tantangan, salah satunya adalah regulasi yang belum memadai. Oleh karena itu, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah pada investasi ESG dan menguraikan upaya pengaturan untuk mengintegrasi investasi ESG dalam ketentuan pasar modal syariah Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif-analitis. Analisis terhadap konsep maqashid syariah, maslahah mursalah, dan prinsip syariah di pasar modal akan dikaitkan dengan peraturan yang terkait dengan investasi ESG. Hasil penelitian menemukan bahwa ajaran Islam kompatibel dengan prinsip-prinsip yang diterima secara universal dari UN Global Compact, yaitu hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi. Selanjutnya, Tesis ini mengusulkan dibuatnya ketentuan baru mengenai integrasi investasi ESG dalam pasar modal syariah yang mencakup: (1) Efek dan Kriteria Efek dalam DES ESG, (2) DES ESG yang ditetapkan OJK, dan (3) DES ESG yang diterbitkan PP DES.

---

The ESG investment approach and Islamic investment have similar values. Sharia investment is based on sharia principles which aim to achieve maqashid sharia (i.e. safeguarding the soul, religion, mind, lineage and property). Meanwhile, in the ESG investment concept, it is necessary to filter certain business sectors. However, implementing ESG in the Islamic financial services industry in Indonesia, especially in the capital market industry, still has challenges, one of which is inadequate regulation. Therefore, this Thesis aims to analyze the application of maqashid sharia in ESG investment and describe regulatory efforts to integrate ESG investment in the provisions of the Indonesian Islamic capital market. This Thesis is normative juridical research, which research results is in the form of prescriptive-analytical. Analysis of the concepts of maqashid sharia, maslahah mursalah, and sharia principles in the capital market will be linked to regulations related to ESG investment. The results of the study found that Islamic teachings are compatible with the universally accepted principles of the UN Global Compact, which are human rights, labor, environment, and anti-corruption. Furthermore, this Thesis proposes to make new provisions regarding the integration of ESG investment in the Islamic capital market which includes: (1) Securities and Securities Criteria in DES ESG, (2) DES ESG stipulated by OJK, and (3) DES ESG issued by PP DES."

"Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang tegas untuk mencapai kepastian dan menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Meskipun pelaporan ESG di Indonesia bersifat sukarela, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari penetapan pengaturan, kebijakan, hingga pengawasan. Penempatan ESG sebagai instrumen sukarela membutuhkan pengaturan dan kebijakan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan implementasi ESG yang optimal. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan ESG di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menetapkan standar, regulasi, dan pengawasan yang tepat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim.

---

This paper examines the urgency of regulating Environmental, Social, and Governance (ESG) in Indonesia in response to global climate change by analyzing legal instruments for ESG implementation in Indonesia using doctrinal research methods. The paper highlights the need for national standards to enhance transparency and accountability in ESG reporting by companies in Indonesia. With various existing and continuously developing standards from third-party institutions in ESG assessments, the Indonesian government must establish clear standards to ensure certainty and avoid unwanted issues. While ESG reporting in Indonesia is voluntary, the government needs to take proactive steps to address various problems, from setting regulations and policies to overseeing their implementation. The placement of ESG as a voluntary instrument requires strict regulation and policy from the government to ensure optimal ESG implementation. This paper emphasizes that the success of ESG implementation in Indonesia requires active involvement from the government in setting standards, regulations, and oversight to ensure transparency, accountability, and sustainability in corporate business practices to address climate change."

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, dan biaya modal perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Data dikumpulkan dari sampel 34 perusahaan publik di Indonesia periode 2015 – 2019 lengkap dengan skor gabungan ESG dan skor pilar individu – lingkungan, sosial, dan tata kelola – masing-masing perusahaan dari Thomson Reuters Refinitiv Eikon Datastream. Penelitian ini menggunakan balanced panel data dan metode regresi data panel, dengan teknik estimasi random effect model yang ditemukan paling cocok untuk setiap model pada penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa skor gabungan ESG berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (ROE) secara signifikan. Namun, skor gabungan ESG tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin's Q) dan biaya modal (weighted average cost of capital, WACC). Selain itu, skor secara individual, hanya faktor tata kelola ESG yang signifikan namun negatif dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sedangkan faktor individu ESG tidak ada yang signifikan dengan nilai perusahaan serta biaya modal dalam penelitian ini.

---

This study aimed to examine the effect of environmental, social, and governance (ESG) factors on profitability, firm value, and cost of capital of Indonesian listed firms. The data is collected from a sample of 34 publicly listed companies in Indonesia during 2015 – 2019 along with each firm’s complete ESG combined score and individual pillar score – environmental, social, and governance – from Thomson Reuters Refinitiv Eikon Datastream. This study utilized balanced panel data and panel data regression, with the random effect model estimation techniques best fitted for the proposed research models. The study found that ESG combined score negatively affects firm’s profitability (i.e., ROE) significantly. However, the ESG combined score didn’t significantly affect firm’s value (i.e., Tobin’s Q) and cost of capital (weighted average cost of capital, WACC). Moreover, individually, only the governance factor of ESG is significant yet negative in influencing the profitability of a company. Whereas none of the individual factors of ESG is significant with firm value as well as cost of capital in this study."

".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai dari kinerja ESG perusahaan, pelaporan keberlanjutan, dan penggunaan standar pelaporan GRI terhadap nilai pasar ekuitas di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis panel data dengan 33 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dengan periode penelitian sepanjang 6 tahun, yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kinerja ESG perusahaan diukur dari nilai ESG komposit, pelaporan keberlanjutan dinilai dari persentase cakupan pelaporan, dan penggunaan standar pelaporan GRI diwakili oleh variabel dummy. Dalam ketiga model yang digunakan, penelitian tidak hanya menggunakan skor kinerja ESG komposit sebagai proksi skor, tetapi juga menggunakan model baseline (tanpa skor) dan skor per pilar ESG. Dari hasil olah data, dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan terbukti mempengaruhi nilai pasar secara signifikan dan positif. Namun, setelah melewati skor ESG komposit pada level tertentu, pengaruhnya pada nilai pasar justru negatif. Selain itu, penggunaan standar pelporan GRI mempengaruhi nilai pasar secara signifikan negatif. Penelitian menyimpulkan bahwa kinerja ESG, pelaporan keberlanjutan, dan standar pelaporan GRI hanya memiliki relevansi nilai jika skor yang digunakan adalah skor komposit ESG dan bukan skor per pilar saja.

---

This study aims to analyze the value relevance of Indonesian companies’ ESG performance, sustainability reporting, and the use of GRI reporting standards on market value in Indonesia. This study uses panel data analysis on 33 public companies listed on the Indonesia Stock Exchange as a sample with a research period of from 2013 to 2018. The company's ESG performance was measured by the composite ESG value, sustainability reporting was assessed by percentage of reporting coverage, and the use of GRI reporting standards is represented by dummy variables. In the three models used, the study not only used the composite ESG performance score as a proxy for the score, but also used the baseline model (without including any ESG score) and the score of each pillar of the ESG. From the results, it can be concluded that the sustainability report is proven to affect market value significantly and positively. However, after the composite ESG score passes a certain level, its effect on the market value is actually negative. In addition, the use of GRI reporting standards significantly affects market value negatively. The study concludes that ESG performance, sustainability reporting, and GRI reporting standards only have value relevance if the score used is the ESG composite score and not just the score of each ESG pillar.

"

"Munculnya pandemi Covid-19 membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat, yang mengakibatkan kestabilan dan penurunan perdagangan bursa. Stakeholder menjadi lebih berhati-hati serta selektif saat mengambil keputusan. Maka, perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas kepada stakeholder dalam mengambil keputusan yang akurat. Salah satu informasi perusahaan yang harus diungkapkan adalah informasi non-keuangan, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Penerapan ESG mendorong bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, di mana hal ini juga membantu stakeholder untuk terhindar kerugian apabila perusahaan berperilaku yang dapat menimbulkan risiko. Studi ini memiliki tujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh dari penerapan ESG terhadap nilai perusahaan di Indonesia, di mana sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2021. Variabel independen pada penelitian yakni Skor ESG, di mana nilai dari tiap komponen merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan Thomas Reuters. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dummy variable, di mana acuannya merupakan Indeks ESG SL IDX KEHATI. Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan, yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor dan Indeks memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adanya penerapan ESG pada perusahaan dapat meminimalisir asimetri informasi serta potensi konflik dengan para stakeholder. Selain itu, ESG Index digunakan untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder trehadap isu-isu ESG, di mana hal ini dapat memberi sinyal yang memungkinkan stakeholder untuk lebih akurat untuk menilai perusahaan berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam indeks

---

The emergence of the Covid-19 pandemic has made the business competition even tougher, which has resulted in stability and a decline in stock exchange trading. Stakeholders become more careful and selective when making decisions. Therefore, companies must disclose quality financial reports to stakeholders in making accurate decisions. One of the company information that must be disclosed is non-financial information, namely Environmental, Social, and Governance. The application of ESG encourages the company's business to behave ethically, which also helps stakeholders to avoid losses if the company behaves in a way that may pose a risk. This study aims to empirically re-examine the effect of applying ESG on company value in Indonesia, where a sample of companies are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012-2021. The independent variable in this study is the ESG Score, where the value of each component is the result of an assessment conducted by Thomas Reuters. In addition, this study also uses a dummy variable, where the reference is the ESG SL IDX KEHATI Index. The independent variable in this study is firm value, which is proxied by Tobin's Q. The results show that scores and indexes have a positive influence on firm value. The existence of the application of ESG in companies can minimize information asymmetry and potential conflicts with stakeholders. In addition, the ESG Index is used to address stakeholder concerns about ESG issues, which can provide a signal that allows stakeholders to more accurately assess companies based on the standards specified in the index."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kinerja ESG terhadap risiko kesulitan keuangan perusahaan non-keuangan di Indonesia periode tahun 2017 hingga 2022. Sampel penelitian terdiri dari 32 perusahaan dari sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan random effect model (REM), penelitian ini menemukan bahwa kinerja ESG keseluruhan signifikan dalam mempengaruhi risiko kesulitan keuangan secara negatif. Hubungan korelasi yang sama juga ditemukan ketika kinerja ESG diteliti secara terpisah. Akan tetapi, risiko kesulitan keuangan tidak lagi dapat dipengaruhi oleh kinerja ESG secara keseluruhan ketika perusahaan beroperasi di periode krisis atau sudah mengalami kondisi kesehatan keuangan yang buruk.

---

This study aims to examine the impact of ESG performance on financial distress risk of non-financial companies in Indonesia from 2017 to 2022. The research sample consisted of 32 companies from the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange. Using the random effect model (REM), this study finds that overall ESG performance is significant in negatively influencing financial distress risk. The same relationship was also found when ESG performance was examined separately. However, financial distress risk can no longer be influenced by overall ESG performance when the company is operating in a crisis period or already in poor financial health."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."

"Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

---

Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan."