Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi kriminalitas di pedesaan Indonesia. Pedesaan identik dengan sektor agrikultural, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, dan infrastruktur jalan yang cenderung masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan menjadi penting bagi perkembangan desa. Sejak pemerintah mengeluarkan konsep pembangunan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pembangunan masif infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, selain memberikan dampak positif, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perdebatan karena adanya eksternalitas negatif yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya kriminalitas. Dengan menggunakan model regresi logistik, penelitian ini menganalisis data Potensi Desa (Podes) tahun 2006-2018 untuk desa/kelurahan di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia beriringan dengan peningkatan peluang kriminalitas, yaitu sekitar 1,3-1,5 kali lebih tinggi. Setelah pembangunan masif karena pemanfaatan dana desa, pembangunan jalan di desa-desa terpencil diindikasi lebih memberikan manfaat untuk kemajuan ekonomi desa, yang kemudian dapat berdampak pada turunnya pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya karena kondisi ekonomi yang membaik. Temuan ini mendukung beberapa literatur yang menjelaskan bahwa infastruktur jalan dan aksesibilitas dapat memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas.

---

This study views how the road infrastructure development affects crime in rural Indonesia. Rural areas are related to agricultural sector, high poverty rates, low quality of life, and low road infrastructure. Under these conditions, the road infrastructure development in rural areas is important for village development. Since the government issued the concept of village development through Law no. 6 of 2014 concerning Villages, a massive road infrastructure development occurred in rural Indonesia which aims to fulfill village facilities and infrastructure and develop local economic potential.Despite of having a positive impact, the road infrastructure development is also a debate because of the negative externalities on environment and society, one of which is crime. By using the logistic regression model, this study analyzes the Village Potential (Podes) data for villages in all provinces in Indonesia for the period 2006-2018. The estimation results show that the road infrastructure development in rural Indonesia is accompanied by an increase in crime opportunities, which is about 1.3-1.5 times higher. After the massive road infrastructure development due to village fund, the road development in remote villages is indicated to be more beneficial for village economic progress, which can have an impact on decreasing criminals due to better economic condition. This finding supports some previous literatures which explain that road infrastructure and accessibility can provide opportunities for crime."

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."

"Hubungan antara tingkat pengangguran dengan kriminalitas telah menjadi area yang selama bertahun-tahun diteliti dan menjadi pusat perdebatan bagi para ahli. Walaupun berdasarkan teori ekonomi dapat diduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan kriminalitas, nyatanya penelitian empiris yang telah ada menemukan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya motivation effect dan opportunity effect yang berperan dalam mempengaruhi kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan spesialisasi tindakan kriminal yang terjadi pada suatu wilayah. Dengan menggunakan location quotient dalam mengukur derajat spesialisasi suatu tindakan kriminal dan membagi pengaruh tingkat pengangguran berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, penelitian ini menemukan bahwa pengangguran jangka panjang berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi negatif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan, serta pengangguran jangka pendek berpengaruh negatif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan pada suatu wilayah.

---

The relationship between the unemployment rate and crime has been debated area for many years. Although based on economic theory it can be assumed that there is a positive relationship between the unemployment rate and crime, in fact, existing empirical research has found different results. This is due to the motivation effect and opportunity effect that plays an important role in influencing crime. This study aims to determine the relationship between the unemployment rate and the specialization of criminal acts. By using a location quotient to measure the degree of specialization of a criminal act and dividing the effect of the unemployment rate based on the time period, namely the long run and short run, this study found that long-run unemployment has a positive effect on property crime specialization but negative on violent crime specialization, and short-run unemployment has a negative effect on property crime specialization but positive effect on violent crime specialization."

"Studi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia pada level provinsi. Studi ini menggunakan metode analisis stokastik frontier untuk data panel. Data yang digunakan mencakup 34 provinsi dengan periode tahun 2011 hingga 2016. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Kontribusi dari studi ini adalah memberikan tinjauan empiris terkait hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah sebagai akibat adanya perubahan aktivitas ekonomi. Estimasi dengan menggunakan data penerimaan pajak di 34 provinsi periode tahun 2011-2016, hanya mengkonfirmasi hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity PDRD. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun PDRD. Provinsi yang lebih kaya akan cenderung memiliki potensi untuk membayar pajak lebih tinggi. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian suatu provinsi maka terdapat kecenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan, peningkatan kepemilikan NPWP yang menunjukkan kepatuhan administratif menggambarkan perluasan basis pajak dan selanjutnya meningkatkan tax capacity.

---

The study aims to determine the relationship between road infrastructure and infrastructure spending with tax capacity in Indonesia at the provincial level. This study uses stochastic frontier analysis method for panel data. The data used cover 34 provinces with the period of 2011 to 2016. Dependent variable used is the ratio of central tax revenue and local tax revenue and user charges PDRD. The contribution of this study is to provide an empirical review of the relationship between the availability of infrastructure and infrastructure spending with tax capacity for the type of central taxes and local taxes as a result of changes in economic activity.Estimates using tax revenue data in 34 provinces in 2011 2016 period only confirm the positive relationship between infrastructure spending and tax capacity for central and local taxes. While the availability of infrastructure only have a positive and significant impact on tax capacity PDRD. The level of income and the level of level of education significantly indicates a positive effect both on tax capacity of central tax and PDRD. Richer provinces will tend to have the potential to pay higher taxes. However, the greater the dominance of the agricultural sector in the economy of a province then there is a tendency to reduce the tax capacity of the central tax in the province. Similarly, tax administration factors, increased NPWP ownership as proxy for administrative compliance reflect the expansion of the tax base and further increase tax capacity. "

"Kriminalitas/tindak kejahatan pada umumnya dapat terjadi dimana saja, baik itu di tempat-tempat ramai maupun di tempat sepi, baik di daerah pedesaan, peralihan ataupun di perkotaan. Terjadinya kejahatan adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatan yang meluang dari masyarkat. Kejahatan merupakan kulminasi ancaman faktual, sedang kondisi awal yang mendahului ancaman faktual disebut faktor korelatjf kriminogenPeneljtjan ini tidak membahas faktor korelatif kriminogen, tetapj membahas kesempatan yang meluang dan masyarakat. Sedangkan tindak kejahataan itu sendiri dapat dilihat dari segi jumlah (kuantitatif) dan dari segi kualitasnya (kualitatjf)."

"Penelitian ini membahas pengaruh konsumsi alkohol dan pengangguran terhadap kriminalitas pada 34 provinsi untuk periode 2018 – 2020 di Indonesia melalui metode data panel. Penelitian ini mengestimasi model tipe kriminalitas yang diduga dipengaruhi oleh konsumsi alkohol, yaitu kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, hak milik menggunakan kekerasan dan narkotika. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode fixed-effect, random-effect, dan pooled least square. Selain itu, penelitian ini juga membahas hubungan agama terhadap konsumsi alkohol secara terpisah. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan konsumsi alkohol memilki pengaruh positif terhadap kejahatan terhadap nyawa. Kemudian, pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas secara keseluruhan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan. Hal tersebut diduga adanya peningkatan efek keamanan di Indonesia. Selain itu, ketimpangan melalui indeks Gini memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap kriminalitas, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Persentase penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap total kriminalitas dan kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan, sedangkan memiliki pengaruh negatif terhadap kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap narkotika. Proporsi populasi laki-laki memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas secara keseluruhan dan kejahatan terhadap narkotika. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap total kriminalitas dan kejahatan terhadap fisik, namun memiliki pengaruh positif terhadap kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan, dan kejahatan terhadap narkotika. Kelompok usia 15 – 29 tahun memiliki pengaruh positif terhadap kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan, sedangkan memiliki pengaruh negatif terhadap kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap kesusilaan. Penduduk non-muslim memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas secara keseluruhan. Kemudian, proxy penegakan hukum melalui indeks pemberdayaan gender memiliki pengaruh negatif terhadap seluruh tipe kriminalitas, kecuali kejahatan terhadap kesusilaan. Secara terpisah, persentase penduduk beragama Islam memiliki pengaruh negatif terhadap konsumsi alkohol.

---

This study discusses the effect of alcohol consumption and unemployment on crime in 34 provinces for the period 2018 – 2020 in Indonesia and employs the panel data method. This study breaks down crimes by types, namely crimes against life, physical, decency, property rights using violence and narcotics. The method in this study uses the fixed-effect method. The break-downs are assumed caused by alcohol consumption. In addition to the alcohol consumption – unemployment and crime nexus, this study also briefly discusses the relationship between religion and alcohol consumption separately. First, the estimation results of this study indicate that alcohol consumption has a positive effect on crimes against life. Unemployment has a negative effect on overall crime, crimes against decency, and crimes against property rights using violence. It’s assumed that this phenomenon caused by an increase of safety effect in Indonesia. In addition, the Gini index has the strongest positive influence on crime, especially crimes against life. The percentage of poor people has a positive influence on total crime and crimes against property rights using violence, while the percentage of poor people has negative effect on crime against life and crime against drugs. The proportion of male population has a positive influence on overall crime and crime against drugs. Education level has a negative effect on overall crime and physical crimes, but has a positive influence on crime against decency, crimes against property rights using violence, and crimes against drugs. The age group of 15 – 29 years has a positive influence on crimes against property rights using violence, while the negative influence on crimes against life and crimes against decency. The non-Muslim population has a positive influence on overall crime. Then, law enforcement proxies through the gender empowerment index have a negative effect on types of crime, except crimes against decency. Lastly, from the separate estimation of religion and alcohol consumption nexus, the percentage of the Muslim population has a negative influence on alcohol consumption."

"Studi ini mengeksplorasi pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap transformasi ekonomi pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana infrastruktur TIK dan penggunaan ponsel berkontribusi terhadap transisi dari pekerjaan pertanian ke non-pertanian dan mendukung diversifikasi ekonomi dalam rumah tangga pedesaan. Metodologi yang digunakan melibatkan penggunaan model Random-Effect Panel Logit untuk menganalisis dampak infrastruktur TIK, seperti Base Transceiver Stations (BTS) dan kekuatan sinyal, terhadap pergeseran ekonomi menuju sektor non-pertanian. Selain itu, Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk memperkirakan efek kausal penggunaan ponsel pada hasil pertanian, dengan mengontrol bias seleksi potensial. Data diperoleh dari Potensi Desa (PODES) dan Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS-5), mencakup infrastruktur tingkat desa dan penggunaan ponsel serta praktik pertanian tingkat rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran BTS dan kekuatan sinyal yang kuat secara signifikan meningkatkan kemungkinan penduduk desa beralih ke sektor non-pertanian, menyoroti peran penting konektivitas teknologi dalam memfasilitasi diversifikasi ekonomi. Selain itu, penggunaan ponsel di kalangan petani meningkatkan pekerjaan di luar pertanian, budidaya tanaman non-pangan, dan diversifikasi pertanian, menunjukkan bahwa alat TIK memfasilitasi akses ke informasi penting dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Temuan ini menegaskan pentingnya kesiapan dan penggunaan TIK dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Tidak hanya mentransisikan daerah pedesaan ke sektor yang lebih produktif, tetapi juga memaksimalkan manfaat bagi mereka yang tetap berada di sektor pertanian.

---

This study explores the influence of Information and Communication Technology (ICT) on rural economic transformation in Indonesia. The study aims to explain how ICT infrastructure and cellphone usage contribute to the transition from agricultural to non-agricultural employment and support economic diversification within rural households.  The methodology involves using a Random-Effect Panel Logit model to analyze the impact of ICT infrastructure, such as Base Transceiver Stations (BTS) and signal strength, on the economic shift towards non-agricultural sectors. Additionally, Propensity Score Matching (PSM) is employed to estimate the causal effects of cellphone usage on agricultural outcomes, controlling for potential selection bias. Data is sourced from the Rural Potential Data (PODES) and the Indonesia Family Life Survey (IFLS-5), covering village-level infrastructure and household-level cellphone usage and agricultural practices. The results reveal that the presence of BTS and strong signal strength significantly increases the likelihood of villagers transitioning to non-agricultural sectors, highlighting the critical role of technological connectivity in facilitating economic diversification. Furthermore, cellphone usage among farmers enhances off-farm employment, the cultivation of non-grain crops, and agricultural diversification, demonstrating that ICT tools facilitate access to vital information and optimize resource allocation. These findings underscore the importance of ICT readiness and usage in driving rural economic transformation. Not only transitioning rural area to a more productive sector, but also maximize the benefits for those who stays in agricultural sector."

"Salah satu indikator kinerja ekonomi untuk menjadikan negara berkembang menjadi negara maju adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan. Namun keterbatasan dana pemerintah mengakibatkan lambatnya pembangunan jaringan jalan baru, sehingga diperlukan solusi pola pembiayaan melalui kerjasama pemerintah swasta dalam bentuk partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek investasi jalan tol di Indonesia setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi dengan menerapkan teknik analisis risiko. Teknik estimasi risiko yang digunakan dalam makalah ini menunjukkan unsur biaya investasi yang didukung oleh analisis risiko. Faktor risiko yang akan diidentifikasi akan menjadi kendala dalam kinerja investasi proyek. Pada penelitian ini didapatkan adanya beberapa faktor risiko yang bisa dianggap sudah tidak relevan dengan investasi infrastruktur di Indonesia di masa kini, dan juga terdapat perbedaan nilai faktor risiko yang signifikan baik kenaikan maupun penurunan pada beberapa faktor risiko. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja investasi pada proyek jalan tol.

---

One of the economic performance indicators to turn a developing country into a developed country is infrastructure. Infrastructure development to support economic activities in Indonesia is urgently needed. However, limited government funds have resulted in slow development of a new road network, so a solution to a financing scheme is needed through public-private partnerships in the form of private participation in infrastructure development. This study aims to evaluate the feasibility of investing in toll road investment projects in Indonesia after identifying the factors that affect investment performance by applying risk analysis techniques. The risk estimation technique used in this paper shows the investment cost element which is supported by risk analysis. The risk factors that will be identified will become obstacles in project investment performance. In this study, it was found that there are several risk factors that can be considered irrelevant to infrastructure investment in Indonesia today, and there are also significant differences in risk factor values, both increases and decreases in several risk factors. This research is expected to be used to optimize investment performance in toll road projects."