Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu mengenai penodaan agama menjadi salah satu topik yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Tidak adanya suatu kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan penodaan menyebabkan para hakim dan umat beragama dapat dengan leluasa mengartikan penodaan. Padahal, penjelasan Pasal 156A KUHP telah memberikan suatu penjelasan objektif mengenai niat seseorang dalam melakukan tindak pidana. Pada praktiknya, luasnya arti penodaan agama ini dapat digunakan untuk menuntut orang-orang yang salah dalam melakukan ritual keagamaan dengan alasan menodai agama tersebut. Salah satu contohnya dalam skripsi ini adalah pencemaran hosti, yang mana diimani sebagai kehadiran tubuh Yesus menurut ajaran Gereja Katolik. Sepanjang tahun 2012-2019, terdapat enam kasus pencemaran hosti, yang hampir semua dilakukan oleh umat Kristen Protestan, termasuk pula Katolik sendiri, hingga berujung pada tindak pidana. Kesemua kasus terkait pencemaran hosti terjadi di satu satunya provinsi mayoritas Katolik di Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Ketidaktahuan para terdakwa tentang ajaran Katolik mengenai hosti menjadi alasan pembelaan diri mereka. Meskipun demikian, hakim berpendapat bahwa memasuki rumah ibadah agama lain selain agamanya sendiri haruslah dilihat sebagai bentuk pengetahuan terhadap ajaran dan norma yang haruslah ditaati.

---

Blasphemy issues have been a hot topic to discuss recently. The absence of a clear understanding on blasphemy causes judges and religious communities to freely interpret it. However, Article 156A of the Criminal Code on blasphemy law gives an objective explanation which requires a personal intention to commit the crime. The wide interpretation of this article is also aimed to prosecute people who are falsely carrying out religious rituals by the reason of disrespecting the religion. One example which is highlighted in this thesis is desecration towards sacred host (communion bread), which is believed as the presence of body of Jesus according to the Catholic Church. During 2012-2019, there were six cases of host desecration, in this regards, were conducted by perpetrators who have Protestant, and also Catholic itself, as their religious backgrounds, which eventually resulted as crimes. All cases related to the host desecration occurred in the only Catholic-majority province in Indonesia, East Nusa Tenggara. The lack of knowledge about the Catholic values of host has been the main defending arguments. Nevertheless, judges concluded that entering a house of worship of another religion should be seen as awareness of different religious teaching and values which require respect."

"Masih tingginya angka kematian bayi dan rendahnya status gizi bayi di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bayi. Status gizi merupakan salah satu proksi untuk mengukur kelangsungan hidup anak (Mosley & Chen, 1984; Pelletier & Frongillo, 2003). Tujuan penelitian untuk mengetahui pola hubungan faktor sosial-ekonomi terhadap kelangsungan hidup bayi melalui faktor proksi determinan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari hasil Survey Perilaku Kesehatan Ibu dan Anak serta Pola Pencarian Pengobatan di Tingkat Masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Sampel pada penelitian ini adalah bayi berumur 0-ll bulan dan mcmenuhi syarat kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga total sampel adalah 1937 bayi. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah variabel pengeluaran per kapita, status bekerja ibu dan tingkat pendidikan ibu (faktor sosial-ekonomi), variabel stunting, underweight dan wasling (kelangsungan hidup bayi), variabel umur ibu, paritas dan jarak kelahiran (faktor maternal), sumber air minum, jenis jamban, kepadatan rumah, jenis dinding, jenis atap, dan jenis lantai (faktor kontaminasi lingkungan), variabel pemberian kolostrum, ASI eksklusif dan kesesuaian pemberian makan mmbahan (faktor delisiensi nutrisi), dan kelengkapan imunisasi, kunjungan neonatal pertama dan kedua (faktor penoegahan dan perawatan kesehatan bayi). Metode analisis statistik yang digunakan adalah uii chi-square dan Structural Equation Modeling (SEM). Proporsi status gizi lcurang berkisar antara 13-16% pada kedua provinsi untuk ketiga jenis pengukuran status gizi (stzmting, wasting dan zmderweight). Terdapat perbedaan bermakna, propoisi bayi wasting antara bayi dengan rumah yang padat dibandingkan yang kurang padat (p<0,05). Terdapat perbedaan bermakna., proporsi bayi stunting, under-weight atau wasting, pada variabel asi eksklusif kesesuaian pemberian makanan tambahan, dan kelengkapan imunisasi (p<0,01). Underweight merupakan indikator yang paling dominan di antara smniing dan wasting dalam menjeiaskan kelangsungan hidup bayi sebemr 96% (Xte1standar20,70; VE20,50; ClL>:0,70). Pada faktor defisiensi nutrisi, variabel pemberian kolostrum dan air susu ibu merupakan indikator yang baik, sedaugkan variabel kunjungan neonatal kedua merupakan indikator yang balk dalam menjelaskan falctor pencegahan dan perawatan kesehatan bayi sebesar 98% (7(,terstandar20,70; VB20,50; CR20,70). Terdapat pola hubungan antara faktor sosial-ekonomi terhadap kelangsungan hidup bayi melalui faktor proksi (faktor matemal, kontaminasi lingkungan, dan defisiensi gizi) (GFI>0,90; CFI>0,92).

---

The high rate of infant mortality and the low rate of nutritional status of infant in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur province affect the survival of infant in the area. Nutritional status is one of the proxies in measuring infant survival (Mosley & Chen, 1984; Pelletier & Frongillo, 2003). The objective of the research is to find out the relationship pattern of socioeconomic to infant survival, through proxy determinant factors in West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara province in the year 2007.

The research utilizes secondary data derived ii'om the “Health Behavior of Mother and Child” survey and the “Medication Outlook Pattern” survey in the society level _in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur province year 2007. The samples taken are infant aging 0-ll months, and is inline with the researcher’s standard of data, therefore the total number- of samples are 1937 infants. The variables studied in the research are expenditure per capita., maternal working status, and maternal educational status (socioeconomic factors), stunting, tmderweight, and wasting (infant survival), matemal age, parity, birth distance (maternal factors), Source of drinking water, type of toiletry, house density, type of house wall, type of house floor (environmental contaminants factors), colostrums providing, exclusive breastfeeding and the proper supplementary food providing (nutritional deficiency factors), completeness of immunization, first and second neonatal visits (infant health prevention and treatment factors). The method of statistic analysis used is the chi-square test and the Structural Equation Modeling (SEM).

The proportion of poor nutritional status is around 13-16% in the two provinces for the three types of nutritional status measurement (srunring, wasting, and underweighr). There is a significant difference in the proportion of infant wasting among infants living in high density housing compared to the infants living in the lower density housing (p<0.05). 'I`l1ere is a significant difference in the proportion of infant stunting, underweight, or wasting in the exclusive breastfeeding variable, proper supplementary food providence, and completeness of immunization (p<0.0l). Undenveighr is the most dominant indicator among stunting and wasting in explaining infant survival as much as 96% (x standardized;0.70; VE20.50; CIQO.70). In the nutritional deficiency factor, the colostnxms providing and breastfeeding variables are good indicators, second neonatal visit variable is the proper indicator in explaining the factors of health infant prevention and treatment, as much as 98% (x standardized20.70; VE?_0.50; CF20.70). There is a relationship pattern between the socioeconomic factors and the infant survival through proxy factor (matemal, environmental contamination, nutritional deficiency factors) (GF I>0.90; CF l>0.92)."

"Sejak Reformasi 1998 hingga tahun 2017, jumlah kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia meningkattajam dari 9 kasus menjadi lebih dari 88 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut Pasal 156a KUHP menjadi pasalyang sering digunakan baik dalam amar putusan hakim. Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan delikpenodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-UndangNo. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Permasalahan yangkerap muncul dalam penerapan Pasal 156a KUHP di pengadilan adalah mengenai tidak jelasnya tolak ukurperbuatan sebagai dasar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Untuk menganalisis masalahtersebut, dilakukan penelitian normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-perundangan pidana, pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesimpangsiuran terkaitmodel penanganan kasus penodaan agama di Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pemaknaan Pasal156a KUHP di kalangan akademisi maupun praktisi yang memaknai konstruksi pasal ini sebagai gabungan unsurtindak pidana yang bersifat kumulatif dan yang memaknainya secara alternatif. Dalam praktiknya di pengadilan,hakim cenderung menerapkan Pasal 156a KUHP dengan konstruksi huruf a dan huruf b dalam pasal tersebutsecara alternatif namun tanpa pertimbangan hukum yang memadai.

---

The number of blasphemy cases have increased significantly from only 9 cases in the New Order 1967 1998 tomore than 88 cases in the post Reformation era. Those cases have brought people to jail using article 156a ofIndonesian Criminal Code KUHP . This thesis discusses the history and the development of blasphemy lawwhich is regulated in the article 156a of the Indonesian Criminal Code and Law No. 1 PNPS of 1965 onPrevention of Misuse and or Blasphemy. The implementation of the law has brought problems related to theunclear criteria to elucidate the elements of the blasphemous acts. To analyze the problem, the author conducteda normative research focusing on the analysis of the criminal provision, jurists opinion, and a number of courtdecisions. This research shows that there is an inconsistency to handle blasphemy cases in Indonesia. There aretwo dominant views among the academics as well as the practitioners in defining blasphemy as it is stipulated inthe article of 156a Indonesian Criminal Code. The first view believes that the construction of the article is 'adouble offence' double opzet in which all its elements should be proven while the other side interprets the aand b elements in the article alternatively. This thesis concludes that the judges tend to apply article 156a byinterpreting the a and b elements in the article alternatively without some adequate legal arguments. Keywords blasphemy defamation of religion article 156a Indonesia's Criminal Code verdict analysis criminal law."

"Tulisan ini membahas mengenai pendudukan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa alasan utama Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur adalah untuk mencari kayu cendana. Hingga saat ini banyak sekali pengaruh Portugis di Nusa Tenggara Timur yang masih tersisa.

---

This writing discusses about Portuguese in Nusa Tenggara Timur. This writing concludes that Portuguese’s main reason to come to Nusa Tenggara Timur is to find sandalwood. There are a lot of Portuguese’s influences that still exist in Nusa Tenggara Timur until now."

"Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Divestasi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Studi Kasus Kegiatan Pertambangan Mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya penerapan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba, yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal asing dalam melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil, karena daerah tersebut saat ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu daerah baru tujuan penanaman modal, dengan memiliki potensi pertambangan khususnya dalam sektor pertambangan minerba, dengan potensi mangan khususnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait regulasi pertambangan minerba dan penanaman modal dalam pelaksanaan divestasi disektor pertambangan yang ada saat ini, utamanya terkait dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal asing, (utamanya dalam kegiatan pertambangan mangan yang ada di NTT). Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis terkait pertambangan minerba, yang dilakukan dengan penelitian sistematik hukum, sehingga penelitian dilakukan terhadap hal-hal meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum yang terkait. Adapun temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa, divestasi bukan merupakan hal yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Divestasi yang ada hanya merupakan upaya pengaturan negara dalam mengelola SDA minerba yang ada, namun dalam upaya tetap memperhatikan peluang-peluang ekonomi yang tidak hanya berpotensi memberi keuntungan bagi negara, tapi juga pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah juga menjalankan fungsinya sebagai pelaku usaha (entrepreneur) dalam mengelola sektor pertambangan yang ada. Permasalahan-permasalahan pada tahapan perencanaan, perizinan, dan adanya benturan antara UU Minerba dengan aturan sektoral lainlah yang menjadi masalah utama.

---

This research discusses the legal analysis of divestment arrangements within the application of Act No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Act) with a case study on manganese mining activities in East Nusa Tenggara Province. This research is performed on the grounds of divestment requirements in mineral and coal mining sector, which raises concern for foreign investors in mining activities. East Nusa Tenggara is the region of focus in this research because that region grows rapidly as one of the new investment destinations, with a mining potential especially in mineral and coal mining sector and with manganese potential in particular.

This research generally aims to draw the picture of the implementation of divestment in relation to the existing regulations on the mineral and coal mining and on investment, mainly with regards to the provision of legal certainty for foreign investors looking to invest in the manganese mining activities in East Nusa Tenggara. This research is legal-normative in nature, because this research studies the written legal norms relating to the mineral and coal mining, which is performed as a systematic legal research such that it is performed on the matters covering the legal subjects, rights and duties, legal events, legal connection, and the related legal objects.

The main finding of this research is that divestment is not the source of legal uncertainty. The divestment serves only as State's efforts to manage existing mineral and coal natural resources, and whose efforts still keep in mind the economic opportunities that potentially benefit both the State as well as the businesses. With this regard, the government also functions as entrepreneur in management the mining sector. The issues in the planning and licensing stages and the conflicts between Mineral and Coal Act with the other sectoral regulations are the actual culprit of legal uncertainty. "

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Sistem Tenaga Listrik (STL) Indonesia saat ini masih berkaca pada Negara Kontinental(daratan) dan tidak cocok jika terus diterapkan di Negara Kepulauan seperti Indonesia.Maka dengan membuat konsep Island Charging pada studi kasus Pulau Timor baik darisisi teknologi storage, supply chain dan keekonomian kiranya menjadi alternatif sertasolusi orisinil dalam memecahkan masalah energi seperti pemerataan elektrifikasi,terciptanya lingkungan bersih dan meningkatnya nilai tambah ekonomi serta benefituntuk daerah sekitarnya. Dimana metodologi yang digunakan mulai dari analisa teknistransportasi dan teknologi Mobile Energy Storage System (MESS), kemudian dilanjutkandengan analisa ekonomi menggunakan Livelized Cost of Storage (LCOS) pada MESSyang dominan dipengaruhi oleh moda transportasi. Hasil dari perhitungan tersebut akandibandingkan terhadap keekonomian Generator Setting (Genset) diesel di Pulau Wetarsehingga diperoleh kesimpulan bahwa konsep Island Charging ini dapat dikatakanfeasible apabila faktor eksternalitas ikut diperhitungkan dan adanya subsidi dariPemerintah jika menggunakan energi terbarukan

---

The current Indonesian Electric Power System (STL) still reflects on the Continental

Country (mainland) and is not suitable if it continues to be applied in an archipelago

country like Indonesia. So by making the concept of Island Charging in the case study of

Timor Island, both in terms of storage technology, supply chain, and economics, it is

likely to be an alternative and original solution in solving energy problems such as

equalization of electrification, creating a clean environment and increasing economic

added value and benefits to the surrounding area. The methodology used starts from

technical analysis of Mobile Energy Storage System (MESS) transportation and

technology, then continues with economic analysis using Levelized Cost of Storage

(LCOS) in MESS, which is dominantly influenced by the mode of transportation. The

results of these calculations will be compared to the economy of the Diesel Generator

Setting (Genset) on Wetar Island so that the conclusion is that the Island Charging concept

can be said to be feasible if externalities are taken into account, and there is a subsidy

from the Government when using renewable energy"

"ABSTRAKMasuknya gagasan mengenai rumah sehat, yang salah satunya dibawa melalui program pembangunan rumah sehat dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bagi masyarakat Desa Oinlasi, melahirkan berbagai dinamika pembangunan rumah tinggal di sana. Pembangunan rumah sehat tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dari rumah tradisional masyarakat Oinlasi, ume kbubu. Jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana pertemuan antara sistem modern dan tradisional yang diwujudkan dalam bentuk rumah tinggal yang terjadi di Desa Oinlasi, telah melahirkan situasi-situasi yang sulit untuk didefinisikan di dalam konteks pembangunan yang berbasis pada pendekatan modernisasi. Penulis menggunakan konsep friction dan hybrid culture untuk menjelaskan kasus-kasus terkait dinamika pembangunan rumah tinggal di Desa Oinlasi tersebut. Metode kualitatif dan pendekatan etnografi digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.Kata kunci:Desa Oinlasi, modernisasi, pembangunan, rumah sehat, ume kbubu.

---

ABSTRACTThe introduction of the idea of healthful houses, one of which was brought through the program of lsquo healthful housing rsquo from the government of South Timor Tengah District for the people of Oinlasi Village, gave rise to various dynamics of housing development. The construction of the healthful house does not necessarily eliminate the existence of the traditional house of the Oinlasi people, ume kbubu. This journal examines how the meeting between the modern and traditional systems, embodied in residential houses in the Oinlasi Village, has created a situation that is not easy to define in the term of development which is based on modernization approach. Writer uses the concept of friction and hybrid culture to analyse the cases that related to dynamics of housing development in Oinlasi Village. This thesis used qualitative method and ethnography approach.Keywords Development, healthful house, modernization, Oinlasi Village, ume kbubu"