Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat pengembalian investasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2020. Data yang digunakan adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2020. Estimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan dilakukan dengan Metode Two-Step Heckman dan Fungsi Pendapatan Mincer. Hasilnya, pada tahun 2020, tingkat pengembalian investasi pendidikan SMK lebih tinggi 16,82% dibandingkan dengan tingkat pengembalian investasi pendidikan SMA. Namun, ketika dilihat berdasarkan kelompok umur, hasil memperlihatkan bahwa SMK hanya memberikan keuntungan upah di awal untuk laki-laki, yang kemudian menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun laki-laki lulusan SMK mengalami hasil yang memburuk, namun kemunduran serupa tidak dialami oleh perempuan lulusan SMK.

---

This study aims to determine the development of return on investment for Vocational High Schools (SMK) and Senior High Schools (SMA) in 2020. The data used is the August 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS) data. Step Heckman and the Mincer Revenue Function. As a result, in 2020, the return on investment in vocational education is 16.82% higher than the rate of return on investment in high school education. However, when viewed by age group, the results show that SMK only provides an initial wage advantage for men, which then declines with age. Although male SMK graduates experienced poorer results, the same decline was not experienced by female SMK graduates."

"

Parameter keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan melakukan penilaian pendidikan berupa evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, khususnya evaluasi hasil belajar, umumnya guru menggunakan sistem ujian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas soal ujian Matematika yang dibuat oleh guru dan memprediksi kemampuan Matematika siswa SMA Negeri A Kota Bekasi. Data yang digunakan merupakan soal, kunci jawaban dan jawaban ujian akhir semester SMA Negeri A Kota Bekasi mata pelajaran Matematika dengan subjek 148 siswa SMA Negeri A Kota Bekasi kelas 10 tahun ajaran 2019/2020. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Item Response Theory dengan 4 parameter. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 30 butir soal ujian yang dibuat oleh pihak sekolah, terdapat 19 butir soal yang berkualitas cukup baik untuk mengukur kemampuan siswa. Hasil analisis berdasarkan seluruh item, diperoleh bahwa dari 148 orang peserta yang mengikuti ujian Matematika SMA Negeri A Kota Bekasi terdapat 25 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan rendah, 97 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan sedang, dan 26 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan tinggi. Hasil analisis berdasarkan item berkualitas baik, diperoleh bahwa dari 148 orang peserta yang mengikuti ujian Matematika SMA Negeri A Kota Bekasi terdapat 21 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan rendah, 103 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan sedang, dan 24 orang peserta yang memiliki tingkat kemampuan tinggi.

---

The parameters of educational success can be measured by conducting an educational assessment in the form of an evaluation. In the process of evaluation, especially learning outcomes evaluation, teachers generally use the examination system. The purposes of this research are to analyze the quality of Mathematics exam questions made by teachers and predict the Mathematics ability of A High School students in Bekasi City. The data used are the exam questions, answer keys of exam questions and students answers to the Mathematics final exam of the A High School in Bekasi City with 148 subjects of 10th grade of A High School students in Bekasi 2019/2020. The method used to achieve these purposes is Item Response Theory with 4 parameters. The results of this study obtained show that from 30 exam questions made by the school, there are 19 items with good quality to measure the ability of students. The results of the analysis based on all items, it was found that from 148 students who took the Mathematics Examination at the A High School in Bekasi, there are 25 students with low levels of ability, 97 students with medium levels of ability, and 26 students with high levels of ability. The results of the analysis based on good quality items, it was found that from 148 students who took the Mathematics Examination at the A High School in Bekasi, there are 21 students with low levels of ability, 103 students with medium levels of ability, and 24 students with high levels of ability.

"

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah Soeharto dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 1975-1994 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tujuan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu juga untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter Pancasila.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Soeharto tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Kritik diarahkan pada materi pendidikan Pancasila dan PSPB yang diulang-ulang baik pada jenjang dan mata pelajaran yang berbeda. Tahun 1994 pemerintah akhirnya menggabungkan mata pelajaran yang memiliki kajian yang sama sebagai tanggapan atas kritik tersebut.

---

This thesis discusses the policy during Soeharto's era in instilling the values of Pancasila at the higher secondary school level within 1975-1994 through the subject of Pendidikan Moral Pancasila, the P4 training, and the subject of PSPB. The policy was the implementation of the government's purpose in enforcing Pancasila purely and consistently. In addition, it was meant to develop the young generation to possess the Pancasilacharacters.The methods used in this research were heuristic, critics, interpretation, and historiography. The research result shows that the Soeharto's government's policy triggered criticism from public. The criticism was directed to the materials of Pancasila education and PSPB which were given repeatedly at different levels and subjects. In 1994 the government finally combined the subjects with similar content as the response of the criticism."

"Tesis ini sebuah telaah atas perubahan kurikulum sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1975 sampai dengan 1994. Dalam mengkaji kebijakan nasional bidang pendidikan, menunjukan bahwa ternyata kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kurikulum persekolahan baik yang nampak dalam struktur kurikulum maupun materi pelajaran, khususnya pada mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Studi ini juga mengkaji proses perubahan kurikulum sejarah SMA tahun 1975, 1984 dan 1994 serta mendeskripsikan berbagai temuan yang menggambarkan hasil implementasi kurikulum tersebut.Berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan adanya berbagai variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, salah satunya terkait dengan kebijakan nasional dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya.Pengaruh dari kebijakan nasional membawa konsekuensi bagi pendidikan sejarah pada struktur kurikulum 1975 tidak ada lagi. Hal ini disebabkan mata pelajaran sejarah merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Para pengembang kurikulum ingin menerapkan model pendidikan di Amerika yang dianggapnya berhasil membawa kemajuan bagi negara tersebut. IPS merupakan terjemahan yang keliru dari social studies. Sebagai bagian dari IPS, sejarah Indonesia diajarkan kepada siswa SMA jurusan IPA hanya pada semester pertama, selebihnya di jurusan IPS dan Budaya yang mendapatkan Sejarah Indonesia dan Sejarah Kebudayan.Kurikulum 1975, merupakan peletak dasar pertama dalam perkembangan sejarah penyusunan kurikulum Indonesia yang menggunakan teori pendidikan dengan pendekatan sistem. Melalui pendekatan tersebut keterkaitan antara tujuan, materi, strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan sangat jelas. Sejarah sebagai bagian dari IPS, menuntut kreativitas guru dalam mengemas materi sejarah yang berwawasan IPS (Geografi, Ekonomi, Kewargaan Negara) dengan pendekatan sistem tersebut. Namun masuknya sejarah dalam bidang studi IPS membawa akibat yang tidak menguntungkan pada pengajaran sejarah.Pengajaran sejarah dianggap gagal dalam menumbuhkan kesadaran sejarah, memupuk sikap patriotisme dan nasionalisme siswa serta generasi muda, karena pads kurikulum 1975 tujuan pendidikan sejarah semata-mata membentuk visi keilmuan dan kurang memperhatikan tujuan untuk pembentukan nilai yang tercakup dalam mata pelajaran Sejarah dan Kewargaan Negara.Sejak diberlakukannya kurikulum 1975 berkembang wacana untuk menelaah kembali pelajaran sejarah. Sejarah harus dikeluarkan dari kelompok IPS, sebab sejarah merupakan bagian dari Pendidikan Humaniora.Berkembangnya dinamika sosial politik masyarakat ikut mempengaruhi terhadap konstelasi politik nasional saat itu, sebagai akibatnya kebijakan pendidikan yang dimunculkan berkaitan erat untuk memperkokoh ideologi politik dan hegemoni kekuasaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintervensi kebijakan pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya (kurikulum 1984) posisi sejarah dalam struktur kurikulum memunculkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1981 Meskipun PSPB bagian dari Pendidikan Pancasila yang berarti bukan pendidikan sejarah, tetapi kebijakan memberikan mata pelajaran tersebut kepada siswa dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, menjadi polemik dan wacana perdebatan di antara para sejarawan dan pendidik sejarah. Menurut para pakar sejarah yang berorientasi akademik (Sartono, Taufik Abdullah, Harsja W. Bachtiar) meniiai nuansa "pendidikan politik" dalam mata pelajaran tersebut begitu besar. Dalam penentuan materi nampak ada usaha untuk membuat "babad" baru, Sepeninggal Nugroho, Menteri (a.i.) J. B. Sumarlin mengambil kebijakan yang lebih fleksibel dalam penerapan mata pelajaran PSPB, tidak lagi secara formal terstruktur.Pada akhir tahun 1980-an pemerintah Indonesia berhasil membuat Undang - undang No. 2 Tabun 1989 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional. Atas dasar undang-undang tersebut, persiapan penyempumaan kurikulum persekolahan dimulai. Kurikulum baru tahun 1994 disusun tanpa mata pelajaran PSPB dan Sejarah Indonesia diajarkan kepada siswa SMU selama 9 catur wulan untuk semua jurusan.Pengembangan kurikulum tidak lagi berdasarkan teori pendidikan dengan pendekatan sistemnya, kurikulum 1994 dikembangkan dengan menggunakan teori kurikulum. Berdasarkan teori tersebut, hubungan antara tujuan, materi, strategi pembelajaran dan evaluasi tidak merupakan sesuatu yang mutlak, tetapi ada fleksibilitas dalam pencapaian tujuan. Satu tujuan dapat dicapai oleh beberapa pokok bahasan atau beberapa sub pokok bahasan.Filosofi pengembangan kurikulum 1994 adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya dan memberi penghargaan yang tinggi terhadap profesionalisme guru. Kondisi yang terjadi di lapangan (sekolah) tidak seperti apa yang diharapkan, karena berdasarkan hasil penelitian para pakar, ide pengembangan kurikulum 1994 tidak banyak dimengerti oleh guru karena kurang disosialisasikan. Sebagian besar guru masih pada poly lama, mengajar dengan cara konvensional.Hal ini bertambah rumit dengan adanya kebijakan Kanwil, dan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) produk MGMP wilayah ikut memberi andil menghambat kreativitas guru. Sejarah sebagai ilmu dan alat pendidikan belum memperoieh titik temu pada tatanan kebijakan pendidikan pemerintah. Sejarah sebagai mata pelajaran yang merangsang kreativitas berfikir dan proses sosialisasi bagi siswa belum dapat terpenuhi. Sejarah tidak hanya mengajarkan fakta, tapi bagaimana guru dapat mengajak siswa berfikir kritis dan rasional, sehingga pelajaran sejarah tetap menarik bagi siswa SMA.

---

This thesis is a study of the change of histori's curriculum in Senior High School from the year 1975 until 1994. In studying the national policy on educational field, it apparently indicates that the policy greatly influences school curriculum 6081 in the structure of curriculum and in subject matter, especially the subject of Sejarah Indonesia and Pendidikan Pancasila. This study also investigates the process of the change of sejarah curriculum in senior high school year 1975, 1984 and 1994 and also explains various findings describing the result of that curriculum implementation.Various data which were obtained from this investigation reveals a lot of existing variables which influenced the implementation of curriculum, one of which is concerning with national policy on political, social, economical and cultural aspect.The influence of national policy brings about consequences that there is no education of history on the strcture curriculum 1975. It is because the subject of history forms a part of social studies (IPS). The curriculum designers want to apply American education model which is considered succesfull in bringing abouth progress for the country. IPS is mistaken translation from social studies. As a part of IPS, Sejarah Indonesia is taught to high school students who take the department of IPA only at the first semester, the rest is in the department of [PS and Budaya which constitute Sejarah Indonesia and Sejarah Kebudayaan.Curriculum 1975 from the first founder within the history development of Indonesia's curriculum arrangement which is using educational theory by sisthemic approach. By using this approach, the connection between objective, material, learning strategy and evaluation becomes very clear. History as a part of 1PS demands teacher's creativity in conveying history substances which are IPS --oriented (geography, economy, civics) by using that systemic approach. But the disadvantage result on the teaching of history. The teaching of history is considered fail to generate historical awareness, to foter student's as will as young generation patriotic and nationalistic attitude.Since curriculum 1975 is put into effect, there is a discourse to review the subject of Sejarah that must be excluded from IPS, because history is a part of Humaniora Education,The development of society's social political dynamic takes part in influencing constellation of national politis at the time, as a result, the emerged educational policy is greatly related with the strengthening of political ideology and power hegemony. It can be done by interferring educational policy. In the next development of curriculum 1984, the position of history in the curriculum structure brings up Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) which is included in Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983. Although PSPB is a part of Pendidikan Pancasila which means it is not educational of history, but it becomes polemic and discourse argument among historists and historist education if that subject-matter is given to kindergarten student tell university student. According to academic-oriented history experts (Sartono, Taufik Abdullah, Harsjah W. Bachtiar), the "political education " nuance within thay subject matter is profound. In determining the material, it appears that there is an effort to make new " history". After the death of Nugroho, the minister (a.i) J.B. Sumarlin made the more flexible policy on applying the subject of PSPB, not in structurally formal way.At the end of 1980s, the Indonesian government succeeded in making laws no.2 year 1989 on the principal of national education system. On the basis of the laws, preparation on the completion of school curriculum began. The new curriculum 1994 is composed without inserting the subject of PSPB, and then Sejarah Indonesia is taught to high school student for 9 Quarter month for all departments.The philosophy of develoving curriculum 1994 is to give teachers freedom to develop their creativity and give them high reward for their professionalism. What happened in the (school) is not likely to be as expected, since according to the research of the experts, the idea of the development of curriculum 1994 is not well-understood by teachers because it is less-socialized.Most teachers are still using the old pattern by teaching conventionally. It is getting more difficult with the presence of Kanwil policy and the product of MGMP which take part in hamperring teachers'creativity. Sejarah as a science and educational tool didn't obtain a point on the order of government educational policy. History as a subject matter which stimulates thinking creativity and socialization process for students hasn't been an end meets.History not only teaches facts but also encourage teachers to how they can make students think critically and rationally, so that the lesson of history keep exciting for high school student."

"Grading is a process for decision making using information from evaluation of learning result whether using a test instrument or not[1]. Grading with essay is on option to evaluate level of knowledge of the students, but essay grading is not giving an objective view to each student. Essay grading by many of researcher is considered a good tools to evaluate result of a learning process and so, to evaluate level of intuition like synthesis and analysis. [2]. This research is intended to create an automatic essay grading which is called SIMPLE (SIsteM PeniLaian Esei otomatis) using Latent Semantic Analysis (LSA) as one of the method to extract and represent sentence using mathematical calculation or statistic from large amount of text [3]. Mathematical calculation is done by mapping with or without word from matrix group of word Furthermore, this research is done by implementing weight feature on web based automatic essay grading using Indonesian language. Testing is done by comparing result from system that using weight word and system that not using weight word Testing has succeeded with 82.56-96.42 percentage agreement with human raters for system using weight word."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat pengembalian investasi pendidikan yang diterima lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan MA (Madrasah Aliyyah) dengan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya. Tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan salah satu topik penelitian yang populer dalam teori human capital atau modal manusia. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang mungkin diterima di masa depan setelah melakukan sejumlah investasi pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu menjadi penting, terutama bagi seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan tingkat dan jenis pendidikan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari IFLS5 dan akan diolah dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Model penelitian yang akan digunakan adalah Mincerian Earnings Function dengan variabel independen tingkat pendidikan SMA dan MA serta umur dan umur2. Hasil estimasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa lulusan MA mempengaruhi tingkat pendapatan secara signifikan dan memiliki return to education sebesar 28.08% lebih rendah dari lulusan SMA."

"Salah satu cara orang tua berinvestasi pada pendidikan anak adalah dengan memberikan alokasi pendidikan. Tidak hanya alokasi pendidikan yang berkaitan dengan akademik, alokasi di luar akademik juga ikut berperan penting pada kelangsungan sekolah anak. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 4 dan 5 serta model regresi probit untuk melihat bagaimana jenis alokasi pendidikan berpengaruh pada keberlanjutan sekolah menengah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa jenis alokasi pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan secara positif pada kemungkinan anak melanjutkan sekolah menengah di tingkatan yang berbeda. Alokasi akademik yang terdiri dari pengeluaran untuk pendaftaran, SPP, perlengkapan sekolah, dan kursus lebih berpengaruh pada kelanjutan sekolah SMP sederajat, sedangkan alokasi non akademik yang terdiri dari pengeluaran untuk transportasi dan uang saku anak lebih berpengaruh pada kelanjutan sekolah SMA sederajat. Selain itu, penelitian ini juga melihat bahwa bantuan sekolah belum dapat menjamin keberlanjutan sekolah menengah di semua tingkatan.

---

One way for parents to invest in their children's education is by providing education allocations. Not only educational allocations related to academic but non-academic allocations also play an essential role in the continuity of children's schools. This study uses data from IFLS 4 and 5 and a probit regression model to see how the type of education allocation affects the continuity of children's secondary schools. This study found that the type of education allocation had a significant positive effect on the likelihood of children continuing secondary school at different levels. Academic allocations consisting of expenditures for registration, tuition fees, school supplies, and courses have more effect on the continuation of junior high school, meanwhile non-academic allocations consisting of expenses for transportation and children's pocket money have more effect on the continuation of senior high school. In addition, this study also sees that school assistance does not guarantee the continuity of secondary school at all levels."

"Skripsi ini terkait interaksi sosial siswa sekolah dasar pada penerapan pembelajaran hybrid di masa pandemi Covid-19 yang dibahas dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial. Pembelajaran hybrid merupakan sebuah metode pengajaran di sekolah dengan menerapkan 50% pertemuan tatap muka dan 50% daring. Penelitian dilatarbelakangi dugaan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19. Kebutuhan interaksi sosial pada siswa sekolah dasar berpengaruh pada tahap perkembangan anak. Penelitian ini dilakukan dari awal tahun 2022 yang merupakan awal pelaksanaan pembelajaran hybrid. Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif dengan tujuan deskriptif, melibatkan sebanyak 7 informan yang dipilih secara purposive sampling guna mendapatkan data sesuai kebutuhan. Pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif dari dua sudut pandang yaitu guru dan orangtua terkait interaksi sosial siswa sekolah dasar. Kedua sudut pandang tersebut merupakan bentuk triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menunjukan adanya suatu peningkatan interaksi sosial yang dialami siswa selama penerapan pembelajaran hybrid. Berbagai bentuk interaksi sosial dilakukan siswa dan mengakibatkan sebuah proses yang asosiatif. Selain dari itu, penelitian ini juga melihat adanya interaksi sosial siswa menjadi suatu pengaruh pada perkembangan anak di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini juga menungkapkan ada dua faktor penghambat interaksi sosial para informan siswa sekolah dasar pada penerapan pembelajaran hybrid di masa Pandemi Covid-19 yaitu metode pembelajaran yang terbatas dan protokol kesehatan membatasi aktivitas siswa dalam melakukan interaksi sosial. Jadi kesimpulan dari penelitian adalah interaksi sosial pada siswa sekolah dasar dalam penerapan pembelajaran hybrid di masa Pandemi Covid-19 mempengaruhi perkembangan anak secara positif. Berbagai interaksi sosial yang dilakukan siswa mendorong bentuk proses sosial yang asosiatif. Pada keberlangsungan interaksi yang dijalankan didapat 2 faktor penghambat dari interaksi sosial pada siswa sekolah dasar dalam penerapan pembelajaran hybrid, yaitu pembelajaran yang terbatas dan protokol kesehatan ketat. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam mata kuliah tingkah laku manusia dan lingkungan sosial pada program studi ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

---

This thesis is related to the social interaction of elementary school students in the application of hybrid during the Covid-19 pandemic which was discussed in the study of social welfare science. Hybrid learning is a teaching method in schools by implementing 50% face-to-face meetings and 50% online. The research was motivated by allegations that there were problems in the implementation of learning during the Covid-19 pandemic. The need for social interaction in elementary school students affects the stage of child development. This research was conducted from the beginning of 2022 which is the beginning of the implementation of hybrid. This study collects data qualitatively with descriptive purposes, involving as many as 7 informants who were selected by purposive sampling in order to obtain data as needed. Data processing uses a qualitative approach from two perspectives, namely teachers and parents regarding the social interactions of elementary school students. Both points of view are a form of triangulation carried out in this study. The results of the study using a qualitative approach showed an increase in the social interaction experienced by students during the application of hybrid. Various forms of social interaction are carried out by students and result in an associative process. Apart from that, this study also saw that students' social interactions became an influence on children's development at the elementary school level. This study also revealed that there are two factors that hinder the social interaction of elementary school student informants in the application of hybrid during the Covid-19 pandemic, namely limited learning methods and health protocols limiting student activities in social interaction. The conclusion of the study is that social interaction among elementary school students in the application of hybrid during the Covid-19 pandemic affects children's development positively. Various social interactions carried out by students encourage the form of associative social processes. In the continuity of the interaction that was carried out, there were 2 inhibiting factors from social interaction in elementary school students in the application of hybrid, namely limited learning and strict health protocols. The results of this study are expected to contribute to the subject of human behavior and the social environment in the Social Welfare study program, FISIP UI."