Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan.

---

Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penggunaan resi gudang sebagai jaminan atas pre-shipment financing yang diberikan kepada penjual selaku penerima Letter Of Credit (L/C) dalam transaksi Green Clause L/C. Green Clause L/C merupakan jenis L/C yang memungkinkan penjual sebagai penerima L/C untuk menarik sejumlah dana sebagai pembiayaan ekspor bagi dirinya. Namun, pembayaran di muka memunculkan risiko komersial (commercial risk) pada diri pembeli. Risiko komersial tersebut berupa kegagalan penjual mengirimkan barang kepada pembeli setelah pembayaran di muka dilakukan. Hal inilah yang berusaha diminimalkan dalam transaksi Green Clause L/C. Dalam Green Clause L/C pembayaran di muka sebesar nilai yang disepakati dalam L/C kepada penjual dilakukan sebelum pengiriman barang dilakukan baru dapat dimungkinkan oleh bank penerbit maupun bank yang diberikan kuasa untuk membayar setelah penjual menyerahkan resi gudang. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa selama ini praktik penggunaan Green Clause L/C belum pernah dilakukan. Bank juga belum memiliki pedoman sebagai dasar operasional melaksanakan transaksi Green Clause L/C. Hal ini terkendala oleh penggunaan Resi Gudang dalam transaksi L/C ini. Penggunaan Resi Gudang saat ini masih memiliki banyak kendala. Kendala-kendala tersebut berasal baik dari sisi petani maupun dari sisi perbankan. Untuk mengatasi kendala-kendala penerapan yang datang dari penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan pembayaran di muka dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang Sistem Resi Gudang, mengoptimalkan sosialisasi sistem Resi Gudang, membangun kebijakan dan peraturan yang mendukung Sistem Resi Gudang, evaluasi jenis-jenis komoditi yang dapat dijadikan barang dalam Sistem Resi Gudang, dan perbaikan komunikasi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan sektor pertanian. Eksekusi jaminan yang diikat dengan Hak Jaminan Resi Gudang dalam transaksi Green Clause L/C pada praktiknya belum pernah dilakukan. Eksekusi objek Jaminan Resi Gudang lebih memberikan keamanan bagi penerima Hak Jaminan Resi Gudang karena barang komoditas sebagai objek jaminan berada di tangan pihak ketiga, yakni Pengelola Gudang dan segala aktivitasnya diawasi oleh Pusat Registrasi.

---

ABSTRACTThis thesis is concerned with the use of warehouse receipts as collateral for pre-shipment financing given to the seller as the beneficiary in Green Clause Letter of Credit (L/C). Green Clause L/C is an L/C which enables the seller as beneficiary to withdraw some funds as export financing for himself. However, pre-shipment finance raises a commercial risk for the buyer. The commercial risk rises as the failure of the seller to deliver goods to the buyer, whilst the pre-shipment finance has been given. Green Clause L/C transaction is trying to minimize the risk. In terms of Green Clause L/C, pre-shipment finance is possibly being given by the issuing bank or paying bank, in the amount of agreed value of the L/C, to the seller before shipment only if the seller provides a warehouse receipt as collateral. This doctrinal (normative) research uses descriptive-qualitative analysis. The research concludes that the practice of Green Clause L/C transaction has never been done. Banks also do not have guidance operational handbook or any guidelines to the practice. It is constrained by the use of warehouse receipt in this transaction. The use of warehouse receipt currently, still has many constraints. The constraints are derived both from the farmers or the banks. To overcome it several measures which can be considered are increasing the number of facilities and infrastructure that support Warehouse Receipt System, optimizing Warehouse Receipt System socialization, enacting policies and rules which support Warehouse Receipt System, evaluating the types of commodities which can be used in Warehouse Receipt System, and improving communications between banks and other financial institutions and agricultural sector. Execution of warehouse receipts in Green Clause L/C transaction has never been done. Execution of warehouse receipts provides more security for the recipients of the Rights of Security as the collateral object is in the hands of third party, Pengelola Gudang (Warehouse Manager) and all activities related to it, are supervised by Pusat Registrasi (Registration Center)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, pengaturan, dan penerapan dari PERMENDAG Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu serta latar belakang dari digunakannya Letter of Credit sebagai suatu cara pembayaran yang diwajibkan dalam kegiatan ekspor batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu Letter of Credit merupakan cara pembayaran yang paling aman dan minim risiko dari adanya wanprestasi dan penerapan permendag ini tidak harus sampai merubah kontrak jual beli yang sudah ada sebelum ditetapkannya permendag ini.

---

This research aims to determine the concept, arrangement and implementation of Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2015 on the use Letter of Credit?s term for the Export of Certain Goods and the background of the obligatory usage of letter of credit as a method of payment that is required in the coal export activities. This research is a normative juridical technique by using secondary data, including laws and regulations, books, and interviews with interviewees. From this research, we concluded that Letter of Credit is the most secure payment method and the most minimal risk of any payment methods and the application of this Regulation does not need to change the sales contract that created between exporter and importer that existed before the enactment of this Regulation."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kredit yang dibuat dengan akta autentik dengan menggunakan identitas palsu. Khususnya mengenai masalah aturan hukum dan implikasi hukum terhadap perjanjian tersebut, serta keabsahan perjanjian tersebut di mata hukum. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam perjanjian kredit sebagai pembuat akta yang menjadi alat bukti autentik. Notaris wajib melakukan penelitian keabsahan dari pihak nasabah. Dalam kasus ini Notaris mengetahui beberapa data agunan dalam bentuk foto copy adalah palsu atau isinya tidak sejati, bahkan meskipun terjadi kekurangan administrasi dan kemudian tanpa hadirnya debitur dihadapannya, Notaris seharusnya tidak menandatangani akta autentik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris yang seharusnya sebagai pejabat umum yang amanah, jujur, mandiri dan tidak berpihak dalam perbuatan hukum dan Notaris harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang diindikasikan menggunakan dokumen palsu.

---

This thesis discusses the credit agreement made with authentic document by using a false identity. Particularly on the issue of the rule of law and the legal implications of the agreement, as well as the validity of the agreement in the eyes of the law. The role of the Notary is needed in the credit agreement as a deed that became authentic evidence. In the case of the issuance of the cover note, should Notary must do research the validity of the customer, then defendant know some data of collateral in the form of a copy is fake or not it true, even though there is a shortage of administration and then without the presence of the debtor before, the defendant as a Notary should not signed the agreement authentic. This research uses normative juridical research method. From the results of this study it can be concluded that the notary who should be a trustworthy, honest, independent and impartial civil servant in the legal act and notary must be responsible for making the deed indicated using false documents."

"Notaris dapat memberikan jasanya kepada bank sebagai pihak terafiliasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (22) huruf c Undang-undang Perbankan. Salah satu jasa yang diberikan kepada perbankan adalah dalam pembuatan perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit mengakibatkan resiko yang besar. Resiko kerugian dapat diatasi dengan memerhatikan asas prekreditan yang sehat. Asas kepercayaan merupakan salah satu asas dalam hal menggunakan jasa Notaris. Diantaranya dengan penerbitan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik suratsurat maupun dokumen hukum atas jaminan debitur ke kreditur dapat terlaksana. Namun, covernote sebagai dasar permberian kredit kredit memiliki resiko yang cukup tinggi, Undang- Undang Jabatan Notaris sendiri tidak menjelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris/PPAT untuk membuat covernote. Sebagaimana yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.yang telah“mencairkan kreditnya sebagai dasar covernote yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT NTA dimana terjadinya kesalahan bahwa objek jaminan hak tanggungan tidak dapat diikat secara penuh dikarenakan Pihak Notaris/PPAT tidak memenuhi kewajban sesuai covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan. Jenis data menggunakan data sekunder berbentuk wawancara dengan narasumber atau Informan mengenai Covernote. Selain itu, data didapat berdasarkan studi kepustakaan. Covernote hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian garansi sebagaimana pasal 1316 KUHPerdata. Covernote hanyalah layaknya persuratan biasa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang menerangkan suatu hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut akibat kelalaian Notaris/PPAT dalam penerbitan covernote adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi atau pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Di dalam penerbitan covernote seorang Notaris diharapkan menetapkan standar khusus mengenai hal-hal yang harus dipenuhi. Saat pihak bank meminta Notaris untuk menerbitkan covernote, Notaris dapat memastikan kelengkapan dokumen dan meyesuaikannya dengan standar yang telah ditetapkan Notaris tersebut sehingga dalam penerbitannya dapat dipastikan tidak terjadi masalah di belakang hari.

---

Notaries may provide services to banks as affiliated parties based on the provisions of Article 1 number (22) letter c of the Banking Law. One of the services provided to banks is in making credit agreements. A credit agreement creates a big risk so that banks in managing credit risk can minimize potential losses by observing sound precredit principles, including the principle of trust. One of the principles of banking trust in using notary services is the issuance of Covernote. Covernote issued by the notary as a guarantee for creditors that the notary will guarantee that the entire process of processing both letters and legal documents for debtor to creditor guarantees can be carried out. However, covernote as the basis for granting credit credit has a high enough risk, Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) itself does not explain the authority and duties of a Notary / PPAT to make covernote. As happened to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Which has "disbursed its credit as the basis for the covernote issued by the Notary / PPAT NTA where an error occurred that the guarantee object of the mortgage could not be fully tied because the Notary Party / PPAT did not meet the appropriate obligations. covernote issued by the Notary / PPAT. This research takes the form of juridical normative. Namely, literature law research. This type of data uses secondary data in the form of interviews with informants or informants about Covernote. In addition, the data was obtained based on literature study. Covernote is simply an engagement born out of a contract or agreement. The agreement is included in the guarantee agreement as referred to in article 1316 of the Civil Code. Covernote can be said to be an ordinary administrative act carried out by a notary like an ordinary correspondent. Covernote is just like an ordinary correspondence issued or issued by an agency or institution that explains something related to the implementation of its function. As a result of the covernote, general legal provisions apply, both civil and criminal. Therefore, the form of accountability that can be prosecuted due to the negligence of the notary / PPAT in the covernote issuance is civil liability based on default or accountability for illegal acts. In the covernote publication, a notary is expected to set specific standards regarding things that must be met. When the bank asks the notary to issue a covernote, the notary can ensure the completeness of the document and adjust it to the standards set by the notary so that the issuance can be ascertained that there will be no problems later."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.

---

Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities."

"Perdagangan internasional sangatlah penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari komunitas internasional. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan kesulitan untuk tercapainya penyelesaian transaksi, terutama dalam hal pembayaran. Letter of Credit (“L/C”), sebagai alat pembayaran, diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia terhadap L/C, fokus pada kerangka dan sifat hukum dari L/C. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas adanya peraturan yang berlaku yang mewajibkan penggunaan L/C bagi beberapa pihak untuk ekspor komoditas mineral dan batubara, dengan menjelaskan kewajiban tersebut dan siapa saja yang terikat terhadap kewajiban tersebut. Dengan melakukan penelitian hukum yuridis, menggunakan beberapa bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier, akan disimpulkan bahwa L/C mempunyai sifat dan kerangka hukum, yang mencakup keberlakukan dasar hukum untuk L/C, asas-asas, bentuk-bentuk yang ada, hubungan hukum antar pihak, hak dan kewajiban dari para pihak, dan aspek lainnya. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terikat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 atas kewajiban penggunaan L/C untuk kegiatan ekspor mineral dan batubara. Penelitian ini akan menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam negeri yang dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang berlaku untuk L/C. Selanjutnya, akan menyarankan para pihak yang berkewajiban untuk memenuhi atau tunduk atas kewajiban tersebut guna mencegah sanksi – sanksi yang ada.

---

International trade is very important in life, it cannot be separated from the international community. There are many problems and difficulties for closure, especially for the payment. Letter of Credit (“L/C”), as a payment instrument, was introduced to overcome such problems and difficulties. This research discusses firstly, the law and regulation of L/C in Indonesian legal system, which focus on the legal framework or legal nature of it. Secondly, this research discusses the prevailing regulations in Indonesia which obliged several parties to use L/C for export activities, in this case for minerals and coal commodities, which will be explaining the obligation and to whom it is addressed. By conducting a juridical legal research, through several legal materials, from the primary, secondary, and tertiary, it will be concluded that L/C as an instrument have its own legal nature, which covers its legal basis that is applicable, principles, forms, legal relations which derived from its, the rights and obligations of the parties and other aspects. Also, there are several parties under the Ministry of Energy and Mineral Resources Decree Number 1952 K/84/MEM/2018 that were addressed to the obligation to use L/C for minerals and coal export activities. This research would suggest the Indonesian authority to issue local regulation to govern the usage of L/C that will give clarity on the applicable law. Further, would also suggest the addressed parties of the obligation to fulfill or to comply with the regulation in ordaer to prevent the sanctions."