Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang identifikasi dan analisis peran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam praktik pengungkapan jaringan kejahatan di bidang merek di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berjenis eksploratif, metode pengambilan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan Penyidik, Kanit, Kasubdit pada Subdit 1 Industri dan Perdagangan serta Dirreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam pengungkapan jaringan kejahatan di bidang merek tanpa izin di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya belum optimal dikarenakan penyidikan dilakukan secara terbatas (tidak terintegrasi), yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Panit. Kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SDM Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dapat berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan pidana di bidang merek terdiri dari faktor eksternal (seperti kerja sama dengan instansi lain, faktor perilaku dan budaya masyarakat Indonesia) maupun internal (antara lain seperti masalah pengendalian SDM, keterbatasan kemampuan, jumlah personel maupun sarana pendukung). Untuk mengatasi hambatan peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada manajemen penyidikan, maka perlu ditingkatkan peran atasan secara berjenjang dari Panit, Dirreskrimsus sampai Kapolda, dan pejabat pengawas, agar pelaksanaan penyidikan lebih terintegrasi. Dalam mengatasi kendala pengendalian SDM Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, maka dapat dilakukan peningkatan peran pengawas dan lembaga Assessment Centre agar penilaian kinerja penyidik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

---

The thesis is the result of a research on the identification and analysis of the role of human resources of investigators of Special Crimes Directorate (Ditreskrimsus) of Jakarta Metropolitan Police Region (Polda Metro Jaya) in uncovering the crime networks related to brands in the jurisdiction of DKI Jakarta and its surroundings. The research employs the exploratory-qualitative method and data is obtained through interviews with investigators, head of unit, head of Sub-Directorate of lndustry and Trade of Sub-Directorate 1 of lndustry and Trade as well as Direskrimsus of Polda Metro Jaya as the primary informants, observations and document reviews. The results of the study show that (i) the roles of the investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya in uncovering the crime networks related to brands in DKI Jakarta and its surroundings have not been optimal because the investigation is carried out in a limited (not integrated) manner, and (ii) factors that can influence the human resources of investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya to be able to play an important role in uncovering the crime networks related to brands consist of external factors (e.9., collaboration with other agencies, behavioural and cultural factors of lndonesian people) and internal factors (e.9., human resources controlling problems, limited capabilities, number of personnel and supporting facilities). To overcome the obstacles concerning the roles of the investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya in investigation management, it is necessary to increase the roles of superiors in stages from the officer units, director of Ditreskrimsus to the chief of Polda Metro Jaya and supervisory officials so that the implementation of the investigation is more integrated. Moreover, to overcome the obstacles in controlling the management of human resources of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya, the supervisory roles and the roles of the Assessment Centre should be increased so that the assessment of the performance of investigators can be carried out in a transparent and accountable manner."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"[ABSTRAKSalah satu tujuan utama dari investigasi kecelakaan adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan agara dapat mencegah kecelakaan yang sama terulang di kemudian hari. Adanya kecelakaan berulang di PT.X mengindikasikan bahwa investigasi kecelakaan yang dilakukan belum efektif. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam investigasi kecelakaan adalah kualitas investigator, karena investigator lah yang akan menjalankan seluruh rangkaian proses investigasi kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil wawancara awal, pihak investigator menjelaskan bahwa para investigator belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai investigasi kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas investigator kecelakaan kerja di PT.X . Kualitas investigator dilihat dari tiga variabel yaitu kompetensi, konsistensi, dan open minded. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. ku Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas investigator di PT.X masih kurang baik. Dimana, aspek kompetensi masih kurang baik, aspek konsitensi berada pada tingkatan yang baik dan open minded berada pada tingkatan cukup baik.ABSTRACTOne of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough.;One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough., One of the main purpose of accident investigation is to create recommendations for corrective actions in order to prevent the recurrent accident in the future. Some reccurent accidents at PT.X indicating that the previous accident investigations have not done effectively. One of the main factors in accident investigation is the quality of investigators, because investigators conduct the whole steps of accident investigation. Based on an early interview with some of the investigators, they said that they‟ve never been trained about accident investigation. Thus, this qualitative study aims to assess the quality of accident investigators at PT.X. The aspects of quality that will be assessed in this study are competency, consistency, and the ability of investigators to be open minded. The method used in this study is descriptive qualitative with in-depth interviews, observations, and secondary data. The result showed that the overall quality of accident investigators at PT.X is categorized not good, in which the competency aspect is poor, consistency aspect is good, and the ability of investigators to be open minded aspect is good enough.]"

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh penyidik dari Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aktual tentang proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen agar dapat memformulasikan tindakan, kebijaksanaan yang mendesak dan diperlukan untuk dilakukan perbaikan, yang tidak hanya oteh Polri tetapi juga oleh instansi terkait, serta masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah proses penyidikan tindak pidana terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, yang telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf j jo pasal 62 ayat (1) Undang undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kep. Men. Perindag RI Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi. Dengan fokus penelitian saya adalah peranan dari penyidik Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saksi ahli yang diperlukan sebagai alat bukti.Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus-kasus pidana yang telah ditangani oleh Sat Indag. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang diawali dengan diterimanya laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam pelaksanaan proses penyidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen penyidikan yang dimulai dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti melakukan negoisasi dengan korban guna mendapatkan bantuan anggaran untuk memperlancar kegiatan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Penyimpangan dalam proses penyidikan tersebut, tidak terlepas dari struktur pekerjaan yang membuka peluang bagi petugas untuk melakukan pemerasan.Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penyidik/penyidik pembantu Sat Indag dengan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang berperan sebagai saksi ahli dalam rangka mendukung alat bukti yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran untuk mendukung kelancaran koordinasi tersebut.Berdasarkan uraian diatas maka peranan saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk (Manual) penggunaan dalam bahasa Indonesia adalah sangat penting dalam memberikan keterangan ataupun informasi ilmiah sesuai keahliannya yang berkaitan dalam upaya mengungkap kasus pidana yang terjadi."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

---

ABSTRACT

This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive."

"Nowadays, in a very competitive market, a brand would be very important because product attributes are relatively easy to be imitated. Therefore, a company must control their intangible assets, such as brand equity. Brand Equity is the assets and liabilities, linked to a brand's name and symbol that adds to the value provided by a product or service to a firm and that firm's costumer. The major asset categories are: brand awareness, brand perceived quality, brand association, and brand loyalty. Brand Equity is not built easily. Building, maintaining, and protecting must be controlled professionally. Prestigious brand which has strong brand equity so it has strong association in consumer's mind. With strong brand equity, marketer's goal for developing and getting market share will be obtained. This Research has been conducted to find the analysis of brand equity of Shell Super automotive fuel. The target respondents were the members of HTML (Honda Tiger Mailing List) community. The theory of Brand Equity by David Aaker was used. The goal of this research was to know the Brand Equity analysis of Shell Super automotive fuel upon the members of HTML community. This research used survey research and descriptive research type. Purposive sampling was used in technique sampling research. 100 respondents were analyzed using Distribution Frequencies Method with application on SPSS for Windows Release 15.0. This analysis showed that brand awareness of Shell automotive fuel had a good result because generally the HTML community members were aware with Shell Super. Brand Perceived Quality and Brand Associations also showed a good result. In spite of Brand Loyalty result showed that the respondents weren't loyal but generally respondents like Shell Super."

"Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only.

The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya).

The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control.

Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information."

"Penelitian ini membahas tentang bentuk gangguan yang dihasilkan dari ormas yang terjadi beberapa tahun belakangan dengan melakukan tindak vandalisme dan tindak anarkhis, yang dimana peneliti membatasi hanya pada persepsi masyarakat yang dimana menghasilkan fear of gang crime di masyarakat. Sebagai landasan teori, penulis menggunakan perceived incivilities, penulis juga mengkaji literatur tentang fear of crime dan fear of gang crime. penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil dari analisis data diketahui bahwa terdapat hubungan yang lemah antara perceived incivilities terhadap fear of gang crime dengan nilai positif, sehingga perceived incivilities meningkat, maka fear of gang akan meningkat pula.

---

This study discusses the form of disruption resulting from the society organization that occurred in recent years by committing acts of vandalism and anarchists, which is where the researchers restricted only to the public perception which produces fear of gang crime in the community.

As a theoretical basis, writer used the perceived incivilities, writer also reviews the literature about fear of crime and fear of gang crime. Writer used a quantitative approach with survey methods. It?s known from the result of data analysis that there is a weak relationship between perceived incivilities on fear of gang crime with a positive value, so if the perceived incivilities increase, the fear of gang will also rise."

"David Ward, Timothy J. Carter dan Robin D. Perrin (1994) adalah para peneliti yang menjabarkan konsep penyimpangan sosial dan juga kejahatan pada aspek interaksi sosial serta konsepsi subjektivis dan objektivis. Konsep Ward et.al di aplikasikan untuk mengkaji kasus unjuk rasa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kekerasan kolektif yang melibatkan sekelompok mahasiswa dengan pihak kepolisian dan berdampak korban luka serta kerusakan property pada tanggal 29 Maret 2012 di jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta. Kesimpulan dalam penulisan ini, peristiwa kasus unjuk rasa dan kekerasan kolektif itu dapat dikatakan sebagai kejahatan sekaligus penyimpangan (crime is deviance) dengan melihat unsur-unsur serta aspek dalam pemahaman Ward et.al tentang penyimpangan dan kejahatan yaitu Pelaku (actor) dan Tindakan (acts), norma dan reaksi.

---

David Ward, Timothy J. Carter and Robin D. Perrin (1994) are researchers who describe the concept of social deviance and crime in social interaction and conception of subjectivist and objectivist aspects. Ward et. al concept is applied to discourse a demonstration against the raise of fuel and collective violence which involved a group of university student and police officers resulting several wounded victims and damage of property on March 29 2012 at Jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta.

This writing concludes that the occurrence of demonstration and collective violence can be categorized as crime, as well as deviance (crime is deviance) by examining the elements and aspects according to the understanding of Ward et. al about deviance and crime which includes Actor, Acts, Norm, and Reaction."

"Nowadays, brand does not function as an identity or to differentiate of one product to others only. The branding has been extending in many product categories which are marketed to consumers. To offer their products, the producers can not rely on functional benefits only, but also needs to take the emotional approach to the consumers by the brand given. The approach to give the emotional benefit is through the personalities of the brand as human personalities, included to fashion products. The brand must appear as the consumers it self in order to gain the brand loyalty in long time.The purpose of this research is to find out how the impact of brand personality to brand loyalty of the consumers of fashion brand Zara at Jakarta. In addition to know which dimension of brand personality is most influential to brand loyalty. This research also using Aaker?s dimensions of brand personality, sincerity; excitement; competence; and sophistication. Aaker?s theory about the benefit of brand (functional; emotional; and self-expressive) is used as the first step to refer the brand personality concept. The theories are used to measure the brand loyalty of the consumers based on Aaker?s and Peter and Olson?s measurement.The approach used in this research is quantitative approach with descriptive as a type of research. In order to get the data that support this research, the writer using purposive sampling by distributed 23 questions related to the indicators from the dimensions stated above to 100 respondents in 5 locations (Zara?s store in Jakarta) with judgemental sampling. To find out the brand personality dimensions as independent variable to brand loyalty as dependent variable, the writer uses factor analysis and multiple regression in the measurement.The finding of this research suggests that three of four dimensions which use in measurement, have significant positive impact to brand loyalty. And the result suggests that dimension of competence has biggest impact to brand loyalty than others dimension in brand personality. Besides, dimension of excitement has no impact to the brand loyalty.This research also gives the managerial implications related to the result to Zara?s management, especially in Indonesia. The consumers did not fully aware and care about the competitive advantage which Zara offers, which most appear in dimension of excitement. So that Zara?s Indonesia should adopt the markets here better and more adaptive in the way to gain the brand loyalty of consumers. The best thing that Zara?s Indonesia can do is through the approach of characteristic, and also the culture of brand preference of Indonesian consumers."