Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak pandemi Covid-19 berlangsung, banyak oknum dalam sektor farmasi yang memanfaatkan keadaan untuk menjual obat Covid-19 dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tindakan pelaku usaha ini banyak menimbulkan kerugian, khususnya terhadap konsumen, sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang yang dapat diterapkan apabila terjadi transaksi pembelian obat Covid-19 di atas HET. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam penjualan obat Covid-19 di atas HET. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam penelitian ini untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dan penjualan obat Covid-19 dengan harga di atas HET. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku dalam hal ini telah melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai pelanggaran terhadap HET agar perlindungan konsumen dapat lebih tegas ditegakkan dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan atau pelanggaran lebih lanjut. Selain itu, pengawasan Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada penjualan obat Covid-19 di pasar, melainkan juga dilakukan pengawasan sejak proses produksi, sehingga tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk melakukan permainan harga sejak proses produksi hingga pemasaran.

---

Since the Covid-19 pandemic took place, business actors in the pharmaceutical sector have taken advantage of this phenomenon to sell Covid-19 medicines at prices above the Maximum Retail Price (MRP) set by the Ministry of Health. The actions of these business actors cause a lot of disadvantages to the consumers, so it is important to know the regulations that can be used to protect the consumers if they encountered a Covid-19 medicines purchase transaction with prices above the MRP. Based on said regulations, penalties for the responsible business actors could also be determined. For this research, Author uses the juridical-normative method to examine legal principles and awritten legal sources related to consumer protection and the selling of Covid-19 medicines at prices above MRP. The results of this research indicate that the actions of perpetrators in this case have violated human rights regulated in the The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and many other laws and regulations, including Act No. 8, s. 1999 about Consumer Protection. Even so, there is still a need for more specific and clear regulations regarding violations of the MRP policy, so that the consumer protection can be enforced more firmly and no longer raise questions or further violations. In addition, the Government's supervision for this policy should not only focus on the selling of Covid-19 medicines in the market, but it also needed supervision since the production process, so there is no opportunity for business actors to manipulate the prices since the production process up to the marketing process."

"Setiap manusia tentu memiliki keinginan di dalam diri masing-masing, termasuk keinginan memiliki tubuh yang ideal. Ketika ingin mendapatkan tubuh yang ideal tersebut, manusia akan melakukan diet. Tidak sedikit seseorang yang berhasil atas dietnya dan membagikan mengenai program dietnya melalui media sosial bahkan hingga menuliskannya dalam sebuah buku yang memuat informasi mengenai program diet. Mengenai informasi diet dalam buku tersebut dapat berasal dari seseorang yang bukan ahli gizi. Namun, diet yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat membeli buku mengenai program diet dari seseorang bukan ahli gizi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pertanggungjawaban penulis dan penerbit buku tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang digunakannya, sehingga seorang penulis yang menuliskan buku tentu harus menuliskan bukunya secara jelas, benar, dan jujur. Selain itu, penulis buku juga harus mempertanggungjawabkan buku atau karya yang ditulisnya dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian atas buku program diet yang ia tulis.

---

Every human being certainly has a desire in each of them, including the desire to have an ideal body. When you want to get the ideal body, people will go on a diet. Not a few people who are successful in their diet share their diet program through social media and even write it down in a book that contains information about the diet program. Regarding diet information in the book can come from someone who is not a nutritionist. However, the diet that is carried out by one person does not always have a positive impact on others, resulting in losses. In this study, we want to find out how the legal protection for consumers who are harmed by buying a book about the diet program from someone who is not a nutritionist in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the responsibility of the author and publisher of the book. The method used in this paper is normative juridical using a statutory approach to answer the problems in this research. Every consumer has the right to get comfort, security, and safety for the goods and/or services they use, so a writer who writes a book must of course write their books, correctly, and fairly. Consumer protection is needed so that consumers can avoid losses after or a loss occurs. In addition, the author of the book must also be responsible for the book or work they wrote and can provide compensation to consumers who have suffered losses from the diet program book he wrote.

"

"Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan yang digunakan sebagai jaminan pada pemberian fasilitas kredit, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian jaminan. Dalam hal ini, aset debitur yang digunakan sebagai jaminan adalah hak atas dan dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang sudah ada ataupun akan ada yang merupakan satu kesatuan pada tanah tersebut. Ketentuan mengenai bangunan, tanaman, dan hasil karya di atas tanah milik debitur harus dinyatakan dengan tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk meninjau lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan dan upaya hukum bagi debitur dalam permasalahan terkait lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebagai penjual dengan penetapan nilai limit yang tidak wajar atau rendah, sebab dengan adanya ketentuan mengenai nilai limit dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 122 Tahun 2023 dan ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bisa memberikan kedudukan yang seimbang dan adil dalam pelaksanaan lelang eksekusi.

---

Mortgage is one type of collateral used as security for the provision of credit facilities, the provisions of which are set out in a security agreement. In this case, the debtor's assets used as collateral are rights to and can be in the form of existing or future buildings, plants, and works that form an integral part of the land. The provisions regarding buildings, plants, and works on the debtor's land must be expressly stated in the Deed of Granting Mortgage. In this study, the author aims to further review how the form of protection and legal remedies for debtors in problems related to execution auctions conducted by creditors as sellers with the determination of unreasonable or low limit values, because with the provisions regarding the limit value in the Minister of Finance Regulation concerning Auction Implementation Guidelines Number 122 of 2023 and the provisions of execution in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, can provide a balanced and fair position in the implementation of execution auctions."

"Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai standardisasi pusat kebugaran di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan perlindungan hukum atas cedera konsumen yang disebabkan oleh pusat kebugaran yang tidak memenuhi standardisasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai standardisasi pusat kebugaran, namun untuk suatu pusat kebugaran mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harus mengajukan melalui Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berlaku sebagai SNI untuk pusat kebugaran. Di sisi lain, terkait standardisasi lebih detail terkait pusat kebugaran di Indonesia belum diatur jelas. Saat ini, standar yang ada lebih berfokus pada perizinan usaha melalui sistem OSS dan NIB, serta pedoman umum dari asosiasi seperti APKI dan PPKI. Ketiadaan standardisasi spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen, sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi standar yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha pusat kebugaran terhadap cedera konsumen yang disebabkan oleh fasilitas yang tidak terstandarisasi. Pelaku usaha diwajibkan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan informasi yang akurat, dan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Bila terjadi cedera, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama, kompensasi, dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, dengan kemungkinan sanksi bagi pelaku usaha mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan hak bagi konsumen dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha pusat kebugaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanannya.

---

This thesis analyzes the regulations regarding the standardization of fitness centers in Indonesia as a form of consumer protection and legal protection against consumer injuries caused by fitness centers that do not meet standardization. This thesis is compiled using doctrinal research methods. In Indonesia, there are no specific regulations regarding the standardization of fitness centers. However, for a fitness center to obtain the Indonesian National Standard (SNI), it must apply through the Online Single Submission to obtain a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as the SNI for fitness centers. On the other hand, more detailed standardization related to fitness centers in Indonesia is not clearly regulated. Currently, existing standards focus more on business licensing through the OSS and NIB systems, as well as general guidelines from associations such as APKI and PPKI. The absence of specific standardization potentially creates legal uncertainty and risks for consumers, thus requiring the development and implementation of more comprehensive standards. The Consumer Protection Act regulates the responsibility of fitness center business operators for consumer injuries caused by non-standardized facilities. Business operators are required to ensure consumer safety by implementing clear Standard Operating Procedures (SOP), providing accurate information, and offering facilities that meet safety standards. In case of injury, business operators are responsible for providing first aid, compensation, and indemnification as per the applicable regulations. Consumers have the right to seek accountability, either through out-of-court dispute resolution or through judicial channels, with possible sanctions for business operators ranging from administrative actions to criminal penalties. Thus, this law provides rights protection for consumers and establishes clear obligations for fitness center business operators to ensure the safety, security, and comfort of their service users."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumenterhadap kelalaian yang dilakukan oleh apoteker. Pembahasan ini merupakan hal penting dikarenakan konsumen sebagai pihak yang lemah kedudukannya sering dirugikan oleh pelaku usaha tidak terkecuali apoteker. Apoteker sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien sering tidak memperhatikan etika serta standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pasien yang berkedudukan sebagai konsumen sering mengalami kerugian, baik secara materi maupun non-materi. Hal ini dibuktikan melalui kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dimana apoteker keliru dalam memberikan obat kepada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tidak mengatur mengenai konsumen obat. Akan tetapi, ketentuan dalam UUPK dapat diterapkan dalam kasus ini khususnya ketentuan mengenai penyelesaian serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses the legal protection given to consumers against negligencecommitted by pharmacists. This discussion is important because consumers as the lameposition is often impaired by the entrepreneurs no exception pharmacist. Pharmacists as a party providing health services to patients often do not pay attention to the ethics and standards that have been set. As a result, patients as the consumer often suffer losses, both material and non - material. This is evidenced by the cases raised in this study, where the pharmacist mistakenly gave the drug to consumers. The method used in this study is a research method that is both normative research which refers to legal norms by using a literature study and interviews. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection does not specifically regulate the drug consumers. However, provisions in UUPK can be applied in this case in particular the provisions regarding the settlement and accountability of entrepeneurs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga beras petani dalam negeri kurs, pendapatan per kapita, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor beras dan dummy krisis pada tahun 1998/1999 terhadap harga eceran beras dalam negeri dalam jangka panjang dan pendek panjang. Periode penelitian adalah dari tahun 1992 sampai tahun 2006 dengan menggunakan data triwulanan. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah Johansen Multivariate Co-Integration untuk melihat hubungan semua variabel dalam jangka panjang dan Error Correction Model untuk melihat hubungan jangka pendek.Dari hasil uji Co-Integration dan hasil tes ECM dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan perilaku (pengaruh) dari variabel-variabel penjelas (harga beras di tingkat petani dalam negeri, kurs, pendapatan per kapita, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor dan dummy krisis beras tahun 1998/1999) terhadap variabel terikat (harga eceran beras dalam negeri) dalam jangka panjang dan pendek. Dalam jangka panjang semua variabel penjelas yang berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap harga eceran beras dalam negeri.Sementara dalam jangka pendek, variabel harga beras di tingkat petani dalam negeri, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor dan dummy krisis pada tahun I998/1999 tidak memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan harga eceran beras dalam negeri dan memiliki arah yang positifl Variabel ECT (-1) mempunyai tanda negatif dan signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara keseimbangan jangka panjang dengan jangka pendek dan kernampuan untuk mengkoreksi kesalahan pada kondisi ketidakseimbangan menuju kondisi keseimbangan.

---

This study aims to analyze the influence of the domestic farmer price of rice farmer, exchange rate, income per capita, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy crisis in 1998/|999 on domestic retail price of rice in the long term and short term. This study period was from 1992 until the year 2006 by using quarterly data. The approaches used in this study are Johansen Multivariate Co- lntegration to see long-term relationship of all variables and Error Correction Model (ECM) to see the relationship in the short term.From the Co-Integration test results and ECM test results can be seen that there are differences in behavior (influence) of the explanatory variables (domestic farmer price of rice, exchange rate, income per capita, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy rice crisis in 1998/ 1999) to bound variables (domestic retail price of rice) in the longterm and short term. in the long run all explanatory variables that influence positively and significantly impact to domestic retail price of rice.While in the short run, variable domestic farmer price of rice, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy crisis in |998/1999 do not have a significant influence on improving the domestic retail price of rice even has a positive direction. ECT(-l) show a negative and significant effect, it indicates that there is a relationship between long term and short term and the ability to correct for disequilibrium toward equilibrium condition."

"Impor bawang putih telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011-2020 karena produksi dalam negeri hanya mencukupi sekitar tiga hingga lima persen dari kebutuhan masyarakat. Adanya tambahan pasokan bawang putih impor pada pasar dalam negeri akibat kebijakan impor tersebut diduga akan menurunkan harga eceran bawang putih. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh volume impor bawang putih terhadap harga eceran bawang putih di Indonesia. Dengan menggunakan metode Distributed Lag Model (DL-Model) dan Vector Error Correction Model (VECM) serta data bulanan periode Januari 2011-Desember 2020, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh volume impor bawang putih mulai dapat menurunkan harga eceran bawang putih setelah satu bulan pelaksanaan impor. Pengaruhnya terus signifikan hingga 6 bulan pasca pelaksanaan impor. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu satu bulan (jangka pendek), kebijakan melakukan impor bawang putih belum mampu mempengaruhi harga eceran bawang putih. Namun dalam jangka panjang (setelah satu bulan hingga 6 bulan), kebijakan melakukan impor bawang putih signifikan mempengaruhi penurunan harga eceran bawang putih.

---

Garlic import has been carried out by Indonesian government in 2011-2020 because domestic production is only sufficient for about three to five percent of people’s needs. The addition supply of imported garlic in domestic market due to the import policy is expected to reduce garlic retail price. This study aims to examine the effect of garlic import volume on garlic retail price in Indonesia. By using Distributed Lag Model (DL-Model) and Vector Error Correction Model (VECM) with monthly data for Januari 2011 – December 2020, this study shows that the effect of garlic imports volume begins to reduce the retail price of garlic after one month of import implementation. The effect continues to be significant up to 6 months after the import implementation. These results indicate, within a period of one month (short term), the policy of importing garlic has not been able to affect the retail price of garlic. However, in the long term (after one month to 6 months), the policy of importing garlic significantly affects the decline in retail prices of garlic."

"Skripsi ini menganalisis perlindungan konsumen terkait penggunaan plastik daur ulang sebagai bahan kemasan pangan oleh pelaku usaha. Belakangan ini, para pelaku usaha industri makanan mulai menggunakan plastik daur ulang sebagai kemasan pangan untuk menerapkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pelaku usaha dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan dan menjamin kualitas kemasan pangan plastik daur ulang sama baik dan amannya bagi konsumen seperti halnya kemasan pangan plastik murni. Selain pelaku usaha, BPOM sebagai otoritas pengawas pangan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi keamanan dan mutu kemasan pangan plastik daur ulang. Untuk menganalisis hal tersebut, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai jurnal. Melalui penelitian dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan terkait material dan migrasi plastik daur ulang sebagai kemasan pangan di Indonesia cukup komprehensif dan para pelaku usaha telah menjamin kualitas kemasan pangan plastik daur ulangnya melalui berbagai sertifikasi. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang kurang tepat dalam mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang yang wajib dicantumkan dalam kemasan pangan plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2010. Dengan tidak mencantumkan logo dan kode dengan benar sebagaimana diatur maka pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, menetapkan norma dan peraturan, serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran terkait plastik daur ulang sebagai kemasan pangan dalam lingkup bahan dan migrasinya, tetapi tidak terkait pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang. Untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen, sanksi dan pengawasan terhadap penggunaan logo tara pangan dan kode daur ulang perlu diterapkan dengan lebih tegas oleh pemerintah. Pelaku usaha juga harus meninjau kembali kemasan pangan plastik daur ulangnya untuk mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang yang sesuai.

---

This thesis analyzes consumer protection concerning the utilization of recycled plastic that is used as material for food packaging by business actors. Recently, business actors in the food industry have begun using recycled plastic as food packaging to implement environmental sustainability. In doing so, business actors are burdened with the obligation and liability to ensure and guarantee that the quality of recycled plastic food packaging is as good and safe for consumers as virgin plastic food packaging. Other than the business actors, BPOM, as the food supervisory authority, also has the responsibility to supervise the safety and quality of recycled plastic food packaging. To analyze this matter, this thesis uses a doctrinal research method that examines secondary data such as statutory regulations and various journals. Through the conducted research and analysis, it can be seen that the laws and regulations concerning the material and migration of recycled plastic as food packaging in Indonesia are quite comprehensive and business actors have guaranteed the quality of their recycled plastic food packaging through various certifications. However, several business actors still have not properly included the food-grade logo and recycling code on recycled plastic packaging as regulated by the Regulation of the Minister of Industry Number 24/M-IND/PER/2/2010. By not putting the logo and code correctly as regulated, business actors are not providing the correct and clear information to the consumers as required by the Consumer Protection Law. On the other hand, BPOM has the authority to supervise, establish norms and regulations, and impose sanctions towards any violations revolving around recycled plastic as food packaging within the scope of its material and migration, but not concerning the use of the food grade logo and recycling code. To further improve consumer protection, sanctions and supervision concerning the proper use of food-grade logo and recycling code need to be more firmly implemented by the government. Business actors must also review their recycled plastic food packaging to include the proper food-grade logo and recycling code."

"Dewasa ini peredaran iklan semakin mudah untuk tersebar luas karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita telah memasuki era digital. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya iklan yang muncul pada platform digital seperti media sosial. Namun, disayangkan isi yang dimuat dalam iklan khususnya iklan digital tersebut tidak selalu bermuatan positif, dan seringkali ditemui iklan khususnya iklan digital yang tidak sesuai dengan aturan atau pedoman periklanan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, maka iklan khususnya iklan digital dapat melanggar hak konsumen itu sendiri. Maka dari itu, akan dikaji lebih mendalam pada penulisan ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, bahan sekunder lainnya serta melakukan pengumpulan data dengan wawancara bersama narasumber terkait agar penulisan ini dapat menghasilkan kesimpulan dan saran yang sesuai yang mana kemudian membawa kepada kesimpulan bahwa di Indonesia sendiri diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang periklanan di Indonesia karena peraturan dan pedoman iklan di Indonesia saat ini belum menjelaskan secara komprehensif serta masih dijelaskan di dalam beberapa aturan dan pedoman. Di samping itu, diperlukan juga pengkajian kembali terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan perkembangan era digital di Indonesia saat ini.

---

Nowadays, the circulation of advertisements is getting easier to spread widely, since it cannot be denied that we have entered the digital era. This can be seen from the many advertisements that appear on digital platforms such as social media. However, it is unfortunate that the content contained in advertisements, especially digital advertisements are not always positive, and it is often found that advertisements, especially digital advertisements, are not in accordance with the advertising rules or guidelines that apply in Indonesia. With this discrepancy, advertisements, especially digital advertisements, can violate the rights of consumers themselves. Therefore, it will be studied in more depth in this writing by using normative juridical methods, other secondary materials and collecting data by interviewing relevant sources so that this writing will be able to provide some appropriate conclusions and suggestions which then lead to the conclusion that in Indonesia itself special regulations are needed to regulate advertising in Indonesia because current advertising regulations and guidelines in Indonesia have not explained comprehensively and are still explained in several rules and guidelines. In addition, it is also necessary to review the Consumer Protection Law in accordance with the development of the digital era in Indonesia today."

"Krisis dunia yang terjadi pada tahun 2021 berakibat langsung terhadap industri minyak kelapa sawit (crude palm oil). Di Indonesia sendiri peristiwa ini menyebabkan tingginya permintaan ekspor minyak goreng sawit Indonesia dari berbagai negara sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil produksinya. Hal ini menyebabkan pasokan dalam negeri menjadi berkurang. Kondisi makin diperparah dengan adanya pihak dalam alur distribusi yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik penimbunan dan mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Terdapat hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang yang dapat diterapkan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan minyak goreng. Penulis menggunakan metode yuridisnormatif dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dan kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai distribusi perdagangan bahan pokok diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai persenan jumlah cadangan persediaan minyak goreng yang dimiliki oleh para produsen minyak goreng sehinggapada saat terjadi kelangkaan minyak goreng, para produsen dapat mengedarkan cadangan persediaan tersebut ke masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kebijakan, Pemerintah hendaknya melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait sehingga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat serta menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

---

The world crisis that occurred in 2021 had a direct impact on the palm oil industry (crude palm oil). In Indonesia, this event has caused a high demand for exports of Indonesia palm cooking oil from various countries so that business actors prefer to export their products. This causes domestic supply to decrease. The condition is exacerbated by the presence of irresponsible elements in the distribution channel who practice hoarding practices and result scarcity and high prices for cooking oil. There were consumer rights

that were violated in this event, so it is important to know the consumer protection arrangements in applicable laws. Based on this arrangement, sanctions can also be identified for business actors who practice cooking oil hoarding. The author uses the juridical-normative method in this study by examining legal principles and written legal sources related to consumer protection and the scarcity of cooking oil as a basic need for society. The result of the research shows that hoarding practices that lead to scarcity and high prices for cooking oil violate consumer rights regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, arrangements regarding the distribution of trade in staple goods are also regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Even so, more specific arrangements are still needed regarding the percentage of cooking oil reserves owned by cooking oil producers so that when there is a scarcity of cooking oil, producers can circulate these stock reserves to the public. In addition, in policy information, the government should involve elements of the community and related parties as to fulfill the sense of justice desired by people and create policies that are right on target."