Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini terdapat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) kemudian dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. AJB yang dinyatakan cacat hukum tersebut terjadi salah satunya karena tidak ada persetujuan dari pemilik untuk menjual obyek dalam akta jual beli tanpa menguji kebenaran formil. Tindakan PPAT yang membuat AJB tanpa persetujuan pemilik tanah merupakan perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh konkret terdapat pada kasus yang terjadi, yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban PPAT yang membuat AJB tanpa persetujuan pemilik tanah, dan pertimbangan hakim terhadap perbuatan PPAT atas AJB yang dibuat tanpa menguji kebenaran formil. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Di dalam putusan tersebut PPAT bertanggungjawab secara perdata atas dibuatnya AJB yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik tanah, pemilik tanah menuntut dan membatalkan suatu perbuatan hukum yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan dibuatnya AJB yang cacat hukum. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan PPAT atas AJB yang dibuat tanpa menguji kebenaran formil yaitu hakim dalam memberikan putusannya mempertimbangkan keabsahan hak kepemilikan atas tanah milik penjual, pemilik tanah tidak pernah menjual atau menyuruh menjual tanah tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah PPAT harus menjaga etika profesi PPAT di dalam melaksanakan tugasnya dan PPAT diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian.

---

Currently, there is a Deed of Sale and Purchase (hereinafter referred to as AJB) made by the Land Deed Officer (hereinafter referred to as PPAT) then declared legally defective by the court. The AJB, which was declared legally defective, occurred, one of which was because there was no approval from the owner to sell the object in the sale and purchase deed, namely in the form of land to other parties and did not test the correctness of the land sale and purchase data, the sale and purchase deed had been made by the PPAT. The PPAT's act of making AJB without the consent of the landowner is against the law. One concrete example is found in the case that occurred, namely in the Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim, The issues in this study are the responsibility of the PPAT who made the AJB without the consent of the landowner, and the judge's consideration of the PPAT's actions on the AJB which was made without testing the correctness of the formil. To answer these problems, normative legal research methods with a prescriptive type of research are used. In the judgment, PPAT is civilly responsible for the creation of AJB which was carried out without the consent of the landowner, the landowner sued and canceled a legal act arising either directly or indirectly due to the creation of AJB which was legally flawed. The judge's consideration of the PPAT's conduct on the AJB was made without testing the correctness of the formil, the judge in giving his judgment considering the validity of the right of ownership of the land belonging to the seller, the landowner never sold or ordered to sell the land. The advice that can be given is that PPAT must maintain the professional ethics of PPAT in carrying out their duties and PPAT is required to implement the principle of prudence."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act"

"Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada indikasi figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang cacat hukum serta tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta jual beli yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli adalah akta batal demi hukum dan tidak pernah ada. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi karena perbuatannya. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan akta, PPAT harus lebih berhati-hati, cermat, teliti dan saksama. Selain itu, diperlukan suatu aturan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan identitas dan pemalsuan tanda tangan pada pembuatan akta PPAT.

---

This research discusses about the owner of the object who do not know, never facing the PPAT and never signed a related sale and purchase deed, but in the deed, the owner of the object is named as the seller and the rights over their land as object of sale and purchase. So, there is a fake figure who seems to be the authority to facilitate the making of the sale and purchase deed. The problems raised in this study are about the consequences of the law of the Deed of legal defects by PPAT and the responsibility of PPAT in the making of legal acts that are defective. The discussion of this research was carried out through a literature study and analysis of the Decision of the East Jakarta District Court No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim. To answer these problems, the method used is normative juridical research method, the research typology used is descriptive analytical research with qualitative data analysis methods. The result of the analysis is that the legal consequences of the deed are legally flawed due to the failure to fulfill the subjective and objective conditions of the agreement, as well as the material terms of the sale and purchase agreement that the deed is null and void and never existed. Then, the PPAT can be held responsible for civil, criminal and administration because of his actions. Advice that can be given is in the making of the deed, the PPAT should be more carefully and thoroughly. In addition, a clear rule is needed to avoid misuse of identity and falsification of signatures on the making of the PPAT deed."

"Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah bedasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt/2021 dan bagaimana keabsahan akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) tanpa adanya persetujuan istri bedasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt/2021. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupa ekplanatoris, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penepatan isbat nikah merupakan harta bersama, karena dinyatakan sahnyaperkawinan dan memiliki kekuatan hukum berlaku sejak awal perkawinannya. Oleh karena itu, bedasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Keabsahan akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) tanpa adanya persetujuan istri dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehingga setiap peralihan hak yang merupakan harta bersama harus ada persetujuan suami atau istri.

---

Official marriage registration provides benefits including as a valid and strong evidence for husband and wife because they have legal certainty, thus a marriage must be registered in order to fulfill the provisions of religious law and state law. This study discusses how the position and status of assets obtained prior to the determination of the isbat marriage based on the decision of the Supreme Court Number 188 K/Pdt/2021 and how the validity of the deed of sale made by the official making the temporary land deed (PPATS) without the wife's consent based on the decision of the Supreme Court Number 188 K/Pdt/2021. To answer these problems, this research uses a normative juridical method with a research typology in the form of an explanatory, the type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of this study are the position and status of assets obtained before the determination of the isbat marriage is joint property, because it is declared valid marriage and has legal force since the beginning of the marriage. Therefore, based on Article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that property acquired during marriage becomes joint property. The validity of the deed of sale and purchase made by the official making the temporary land deed (PPATS) without the wife's consent is declared null and void because it does not meet the requirements stated in Article 36 paragraph (1) of the UUUP which states that joint assets, husband or wife can act on the approval of both both parties so that any transfer of rights constituting joint property must have the consent of the husband or wife."

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."

"Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan berkaitan dengan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar syarat materiil hibah dalam akta tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan pemilik atas tanah yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021 dan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu pada kasus yang diangkat mengenai pembuatan jenis aktanya, yaitu akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah, berbeda dengan beberapa tesis yang lain di mana kasus-kasunya membahas jenis akta jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut batal demi hukum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban administrasi dan pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium)

---

The Deed of Grant made without the knowledge of the owner of the legal land is against the law. Land Deed Making Officials (PPAT) and Temporary Land Deed Making Officials (PPATS) who make a deed such as a grant deed without regard to the position of the appearers who are entitled to take legal actions in the deed , is considered an unlawful act and related to the deed becomes null and void because it violates the material terms of the grant in the deed. This study raises the issue of the responsibility of the temporary land deed official for the grant deed made without the consent of the owner of the legal land based on the Supreme Court's decision No. 95/K/Pdt/2021 and the validity of the grant deed made by the Temporary Land Deed Official. To answer these problems, this research uses a normative juridical approach. The novelty in this research is the case raised regarding the making of the type of deed, namely the deed of grant by the Temporary Land Deed Official without the knowledge of the owner of the legal land, in contrast to several other theses where the cases discuss the type of deed of sale and purchase. The result of this research is that the deed made by the Temporary Land Deed Official is null and void, and the Temporary Land Deed Official can be subject to administrative and criminal liability as a last resort (ultimum remedium)."

"Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) tanpa surat kuasa yang sah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019) diangkat karena banyak PPAT yang terjerat di Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, salah satunya karena terjadinya perbuatan melawan hukum.  Dalam putusan Mahkamah Agung No. 472/PK/PDT/2019, Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena telah membuat akta jual beli yang dalam pembuatannya dilakukan dengan blangko kosong yang diberikan oleh PPAT, kemudian pembuatan akta jual beli dilakukan tanpa adanya surat kuasa yang sah, dan dilakukannya jual beli tanah tersebut pada saat status tanah masih dalam penyitaan pengadilan.  Permasalahan dalam tesis ini adalah implikasi keabsahan surat kuasa terhadap keabsahan akta jual beli dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang dibuat dengan tanpa surat kuasa yang sah dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 472/PK/PDT/2019.  Bentuk penelitian yang akan digunakan, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali No. 472 PK/PDT/2019.  Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implikasi terhadap keabsahan surat kuasa yang tidak sah terhadap keabsahan akta jual beli mengandung suatu kecacatan hukum dan mengakibatkan akta jual beli tanah tersebut batal demi hukum.  Berdasarkan surat kuasa membeli yang tidak sah maka telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PPAT dapat dikenakan sanksi dalam jenis pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban yaitu akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Pejabat Pebuat Akta Tanah (“IPPAT”). 

---

The preparation of sale and purchase deed made before the land deed official (PPAT) without valid power of attorney (case study supreme court decision number 472 PK/PDT/2019).  This is because many PPATs have been entangled in courts in both civil and criminal cases, one of which is because of unlawful acts.  In the decision of the supreme court No. 472/PK/PDT/2019, the notary who also served as PPAT was declared to have committed an unlawful act, namely because had made a deed of sale and purchase which was made in a blank form provided by PPAT, then made a deed of sale and purchases without valid power of attorney, and the sale and purchase of land is carried out while the land status still in court confiscation.  The problem in this thesis is how is the validity of the sale and purchases deed made without a valid power of attorney and how is the responsibility of the PPAT in making the sale and purchase deed made without a valid power of attorney in the supreme court decision number 472/PK/PDT/2019.  The results of this study state that the implications of the validity of an invalid power of attorney on the validity of the sale and purcahse deed contain a legal defect and cause the land sale and purchase deed to be null and void.  Based on an unauthorized purchase power of attorney, it is deemed to have committed and unlawful act, then PPAT may e subject to sanctions in the type of serius violation of the porhibition or obligation, namely being dishonorably dismissed from the position and dishonorably dismissed from membership of the Ikatan Pejabat Pebuat Akta Tanah (“IPPAT”)."

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut bekerja secara teliti, saksama dan bertanggungjawab karena akta PPAT digunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian terkaitkasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn yaitumengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan batalnya Akta Jual Beli. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenaipertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli tanah warisan yang dibuat tanpa diketahui ahli waris lainnya dan perlindungan hukum atas pembeli yang beritikad baik terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim. Untuk menjawab permasalahan berdasarkan putusan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris serta didukung dengan wawancara. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa PPAT bertanggung jawab secara perdata danadministrasi atas kelalaiannya dalam pembuatan Akta Jual Beli yang berasal dari kewarisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya. Berdasarkan Yurisprudensi dan ketentuan Pasal 1246, 1267, 1471 serta Pasal 1492 dalam Kitab Undang-UndangHukum Perdata, apabila dibatalkannya perjanjian jual beli tanah terhadap pembeli yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian dariobjek jual beli tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor783/Pdt.G/2019/PN Mdn telah memuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para ahli waris yang haknya terlanggar, akan tetapi belum mengakomodir perlindungankepada pihak pembeli karena pertimbangan Hakim pada putusan tersebut telah membatalkan Akta Jual Beli tanpa adanya penggantian kerugian yang seharusnya diterima oleh pembeli yang bertikat baik dari penjual serta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) is required to work carefully,

thoroughly and responsibly because the PPAT deed is used as the basis for evidence of a transfer of land rights. The problems raised in the research related to the case in the

District Court Decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn, namely regarding the judge's consideration which declared the cancellation of the Sale and Purchase Deed.

Therefore, this study seeks to analyze and answer the problem of how PPAT is legally responsible for the sale and purchase deed of inherited land made without the knowledge of the other heirs and how is the legal protection for buyers who have good

intentions against the Sale and Purchase Deed which was canceled by the Judge. To answer the problems based on the decision, normative juridical research methods and

descriptive analytical research typologies were used and supported by interviews. The results of this study indicate that PPAT is civilly and administratively responsible for its

negligence in making the Sale and Purchase Deed from inheritance without the

knowledge other heirs. Based on Jurisprudence and the provisions of Articles 1246, 1267, 1471 and Article 1492 in the Civil Code, if the sale and purchase agreement of land is canceled, a buyer with good intentions is entitled to legal protection in the form of compensation for the object of the sale and purchase. The judge's consideration in the decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn has contained legal protection and legal certainty for heirs whose rights have been violated, but has not accommodated

protection to the buyer because the judge's consideration in the decision has canceled the Sale and Purchase Deed without the existence of compensation that should be

received by the buyer in good faith from the seller and the PPAT."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."