Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih.

---

Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered."

"Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. "

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Pandemi COVID-19 memberi berbagai dampak bagi banyak manusia di dunia. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ternyata menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sosial tersebut bagi masyarakat rentan adalah dengan upaya perlindungan sosial. Bantuan sosial non-reguler yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial agar masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk kondisinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dilihat dari upaya pada ranah politik, administratif dan operasional. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap 15 orang yang terdiri atas pemerintah baik pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pada ranah politik lebih banyak ditentukan oleh rapat tingkat tinggi di jajaran presiden dan menteri. Pada ranah administratif, penyusunan petunjuk teknis pada keputusan dirjen, gubernur bahkan perjanjian kerjasama merupakan langkah untuk menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan pada ranah politik menjadi lebih teknis sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai. Pada ranah operasional, keterlibatan para aparat birokrasi dalam pelaksanaan menjadi kunci dalam melakukan intervensi. Kerjasama lintas sektoral juga menjadi hal kunci dan upaya menerapkan pendekatan terintegrasi sesuai prinsip kebijakan perlindungan sosial.

---

The COVID-19 pandemic has had various impacts on many people around the world. As an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, social restrictions turned out to be the cause of social problems in people's lives. One of the efforts to overcome these social problems for vulnerable people is social protection. Non-regular social assistance is a form of social protection so that the poor and vulnerable people do not get worse under challenging times. This research is a descriptive study with qualitative methods that discusses the government's efforts to provide social assistance in the political, administrative, and operational domains. This research was conducted by study of documentation and interviews with 15 informants from the government, and beneficiaries. The study results show that activities in the political sphere are determined mainly by high-level meetings in the ranks of the president and ministers. In the administrative sphere, the preparation of technical guidelines is a step to translate policies formulated in the political sphere into more technical ones so that they can be used as a reference for implementation to achieve goals. In the operational sphere, the involvement of the street-level bureaucracy in execution is the key to conducting interventions. Cross-sectoral collaboration is also crucial to implement an integrated approach according to the social protection policy principles."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya adalah dampak bagi sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan pemerintah di masa pandemi seperti pembatasan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Namun distribusi bansos di lapangan ternyata belum merata, tidak semua warga yang membutuhkan menerima bansos. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pendataan penerima bansos. Maka dari itu, untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan haknya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Koalisi Pemantau Bansos melakukan advokasi serta audit sosial terkait distribusi bantuan sosial. Selain mendapat respons yang baik dari masyarakat yang telah dibantunya, upaya ini mendapat respons positif dari pemerintah hingga akhirnya terjadi proses kolaborasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah DKI Jakarta dengan SPRI serta Koalisi pada masa pandemi dengan menggunakan teori collaborative governance. Teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007) ini dijelaskan sebagai strategi dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan beragam pemangku kebijakan di forum yang sama untuk membuat konsensus bersama. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan jika kolaborasi yang dilakukan Pemerintah DKI dengan SPRI terjalin dengan cukup baik dengan adanya pemutakhiran sistem DTKS serta terbantunya warga yang membutuhkan untuk mendapat bantuan sosial. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sejarah interaksi yang minim konflik, adanya pandemi sebagai pendorong kolaborasi, hingga sosok pemimpin yang dapat memfasilitasi kebutuhan kedua stakeholders

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on people's survival. One of them is the impact on the economic sector, where many people have lost their jobs due to government policies during the pandemic such as social restrictions. As a form of responsibility, the government finally provides social assistance (Bansos) for the community. However, the distribution of social assistance in the field is not evenly distributed, not all residents who need it receive social assistance. This problem is also related to data collection on social assistance recipients. Therefore, to ensure that citizens in need get their rights, the DKI Jakarta Indonesian People's Struggle Union (SPRI), which is also part of the Coalition for Social Assistance Monitoring, conducts advocacy and social audits regarding the distribution of social assistance. In addition to receiving a good response from the communities it has assisted, this effort received a positive response from the government, which led to a collaborative process. Therefore, the purpose of this research is to analyze the collaboration that exists between the Government of DKI Jakarta and SPRI and the Coalition during the pandemic by using collaborative governance theory. The theory put forward by Ansell and Gash (2007) is explained as a strategy in governance that involves various stakeholders in the same forum to create a common consensus. The data sources used in this study are primary and secondary data with qualitative methods. Data collection techniques were obtained from interviews and literature studies. The results of this study show that the collaboration carried out by the DKI Government and SPRI is going quite well with the updating of the DTKS system and assisting residents who need to get social assistance. This can happen due to a history of interaction that has minimal conflict, the existence of a pandemic as an incentive for collaboration, to a leader who can facilitate the needs of both stakeholders."

"Beragam bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menjadi bagian komponen pendapatan rumah tangga yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah tangga di Indonesia di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek crowding in dan crowding out dari  keragaman bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD yang diterima 63.924 rumah tangga di Indonesia pada saat krisis ekonomi terhadap pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 pada modul ketahanan sosial (Hansos) dan Susenas KOR, kemudian dianalisis menggunakan model Seemingly Unrelated Regression (SUR), penelitian ini menemukan bahwa BPNT, BST dan BLTDD signifikan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Jika pengaruh bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD positif (Crowding In)untuk belanja makanan maka dalam penelitian ini menemukan hubungan yang negatif (Crowding Out) untuk pengeluaran bukan makanan. Namun ketika bantuan sosial disimulasikan dalam bentuk uang tunai maka konsumsi rumah tangga cenderung negatif untuk makanan (Crowding Out) dan positif (Crowding In)untuk konsumsi bukan makanan.

---

Social assistance distributed by the government during the Covid-19 pandemic became a component of household income which then allocate for consumption expenditure. The types of social assistance provided by the government to households in Indonesia include Non-Cash Food Assistance (BPNT), Cash Social Assistance (BST), and Village Fund Cash Direct Assistance (BLTDD). This study aims to analyze the effects of crowding in and out of the various social assistance BPNT, BST, and BLTDD received by 63,924 households in Indonesia during the economic crisis on food and non-food expenditures. Using secondary data from the 2020 National Socioeconomic Survey on the social security module (Hansos) and Susenas KOR, then analyzed using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) model, this study found that BPNT, BST, and BLTDD significantly affect household spending. If the influence of BPNT, BST, and BLTDD social assistance is positive (crowding in) for food spending, this study finds a negative relationship (crowding out) for non-food expenditure. However, when social service simulates as cash, household consumption tends to be harmful to food (crowding out) and positive (crowding in) for non-food consumption."

"Populasi global akan segera berada dalam fase penduduk tua karena pertumbuhan penduduk lanjut usia dengan umur 60 tahun ke atas yang sangat cepat. Permasalahan terbesar yang dialami kelompok lansia adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi. Sehingga lansia khususnya lansia miskin membutuhkan tidak hanya jaminan kesehatan, tapi juga bantuan sosial tunai maupun non tunai untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek dari bantuan sosial yang diterima rumah tangga terhadap kondisi kesehatan lansia di dalam rumah tangga tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan model Bivariate Probit. Data yang digunakan adalah data cross sectional dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional Bulan Maret 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap gangguan kesehtan lansia. Variabel independen yang lain juga memiliki pengaruh positif terhadap kondisi kesehatan lansia, seperti pendidikan, kondisi kelayakan tempat tinggal, rasio rumah sakit dan puskesmas, dan karakteristik kepala rumah tangga.

---

The global population will soon be in the aging phase due to the rapid growth of the elderly population aged 60 years and over. The biggest problems experienced by the elderly group are health problems and economic problems. So that the elderly, especially the poor, need not only health insurance, but also cash and non-cash social assistance to maintain and improve their health conditions. This study aims to determine how the effect of social assistance received by the household on the health condition of the elderly in the household. The method used in this research is descriptive analysis and quantitative analysis with bivariate probit model. The data used is cross sectional data from the March 2021 National Social and Economic Survey. The results show that social assistance PKH has negative effect on the health problem condition of the elderly. Meanwhile, the other independent variables showed that they also has negative effect on the health problem condition of the elderly, such as housing conditions, education, the ratio of hospital beds to the population, and the characteristics of the head of the household."