Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan kemandirian industri pada sektor otomotif dengan cara memperdalam struktur industri melalui penguatan pada industri hulu dan hilir serta meningkatkan produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat (KBR4) dalam negeri Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri tentang kebijakan kendaraan Low Cost Green Car. Setelah 7 tahun berjalan kebijakan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan kemandirian industri dimaksud. Kemandirian industri yang diharapkan mampu mengurangi impor baik untuk KBR4 nya maupun komponennya. Penelitian dilakukan dengan melihat hubungan antara kebijakan LCGC dengan impor KBR4 dan komponennya dengan menggunakan metode ekonometrika  Ordinary Least Square (OLS). Hasilnya didapatkan bahwa pada impor KBR4, penjualan LCGC memberikan pengaruh dalam penurunan nilai impor. Sementara itu penjualan LCGC tidak memberikan pengaruh terhadap impor komponen KBR4.

---

One of the efforts of the Indonesian government in the context of creating industrial independence in the automotive sector by deepening the structure of the industry through strengthening the upstream and downstream industries and increasing the production of domestic four-wheeled vehicles (KBR4). The Ministry of Industry issued a Ministerial Regulation concerning the Low Cost Green Car vehicle policy. After 7 years the policy is expected to be able to achieve the intended independence of the industry. The independence of the industry is expected to reduce imports for both KBR4 and its components. The study was conducted by looking at the relationship between LCGC policies with KBR4 imports and its components using the Ordinary Least Square (OLS) econometrics method. The results show that on KBR4 imports, LCGC sales have an effect in reducing the value of imports. Meanwhile LCGC sales had no effect on KBR4 component imports"

"Penelitian ini membahas disain kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost & Green Car (LCGC) di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu bentuk insentif yang dibutuhkan oleh industri LCGC dan manfaat yang akan diperoleh dengan diberikannya insentif pajak atas industri LCGC dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Insentif pajak yang dibutuhkan untuk mendorong industri LCGC berupa pembebasan PPnBM atas penyerahan LCGC di dalam negeri, serta pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor Incompletely Knocked Down komponen LCGC. Pemberian insentif pajak ini akan mengurangi konsumsi BBM dan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi, serta memajukan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri.

---

This study discusses tax incentive policy design of Low Cost & Green Car (LCGC) Industry in Indonesia. This research raises two issues, namely tax incentive which is required by LCGC industry and the benefits to be derived by the tax incentives being given to LCGC industry, using qualitative approach. Tax incentives require to stimulate LCGC industry are Luxury Sales Tax exemption on transfer LCGC in the country, as well as exemption from Import Duty and VAT on imported Incompletely Knocked Down of components of LCGC. These tax incentives will reduce fuel consumption and emission of transportation sector, as well as advancing domestic automotive component industry."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak kebijakan Low Cost Green Car LCGC yang memengaruhi pabrikan mobil asal Jepang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan dampak yang muncul pada pabrikan mobil asal Jepang di Indonesia ketika kebijakan Low Cost Green Car LCGC ini diturunkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak kebijakan Low Cost Green Car LCGC terhadap pabrikan mobil Jepang di Indonesia, seperti tingginya minat pabrikan mobil Jepang dalam pembuatan Low Cost Green Car LCGC , dan upaya mereka dalam menekan harga agar sesuai dengan spesifikasi Low Cost Green Car LCGC .

---

ABSTRACTThis study discusses about the impact of Low Cost Green Car LCGC policy that affecting Japanese car manufacturer in Indonesia. The purpose of this study is to outline the impact that appears on Japanese car manufacturer in Indonesia when Low Cost Green Car LCGC policy was revealed. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that there are impacts of Low Cost Green Car LCGC policy for Japanese car manufacturer in Indonesia, such as the high interest of Japanese automakers in manufacturing Low Cost Green Car LCGC , and their efforts to reduce the price to match the specifications of Low Cost Green Car LCGC ."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara wajib terhadap prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan menggunakan data-data sekunder sebagai data utamanya. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 adalah peraturan yang mewajibkan mainan yang beredar di Indonesia baik mainan produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri untuk mematuhi SNI Mainan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib yang disusun berdasarkan kepentingan Indonesia untuk melindungi konsumen bayi dan anak, serta disusun berdasarkan kedaulatan Indonesia. Namun dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO mendapatkan kritik dan saran melalui forum STC dari negara anggota WTO lainnya yang meminta Indonesia merevisi berbagai ketentuan di dalam aturan tersebut. Berdasarkan forum-forum STC yang telah dilalui Indonesia menyangkut kebijakan ini, Indonesia telah memberikan beberapa kelonggaran yang didasarkan permintaan anggota WTO lainnya dalam forum STC tersebut. Indonesia juga tetap mempertahan kebijakan yang dinilai dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan ini. Saat ini Peraturan menteri Pemerintah terkait pemberlakuan SNI mainan secara wajib ini telah melalui beberapa kali perubahan dan tetap berlaku sampai saat ini.

---

This article analyzes how the Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 conforms to the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Toys with the principles of the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This article was prepared using doctrinal research methods, using secondary data as the main data. Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 is a regulation that requires toys circulating in Indonesia, both domestically produced and foreign produced, to comply with SNI Toys. The Indonesian government has issued laws and regulations relating to the mandatory implementation of SNI for toys, prepared based on Indonesia's interests to protect infant and child consumers and prepared based on Indonesian sovereignty. However, in implementing these Legislative Regulations, Indonesia as a WTO member country received criticism and suggestions through the STC forum from other WTO member countries who asked Indonesia to revise various provisions in the regulations. Based on the STC forums that Indonesia has gone through regarding this policy, Indonesia has provided several concessions based on requests from other WTO members in the STC forum. Indonesia also continues to maintain policies that are deemed necessary to realize the objectives of this policy. Currently, the Government Ministerial Regulation regarding the mandatory implementation of SNI for toys has undergone several changes and remains in effect to this day."

"

Memimpin pasar mobil di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara, industri otomotif Indonesia menjadi salah satu pilar penting sektor manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan kehadiran revolusi industri baru, Industri 4.0 telah menciptakan katalis bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur otomotif dalam meningkatkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Namun, kompleksitas proses yang terdapat di industri manufaktur otomotif telah menimbulkan pertanyaan, aspek atau faktor apa yang bisa mempercepat upaya adopsi teknologi Industri 4.0? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap upaya akselerasi adopsi teknologi Industri 4.0 di industri otomotif Indonesia. Eksplorasi kebijakan dilakukan melalui perancangan model konseptual kualitatif, yang dikembangkan dengan pendekatan pemodelan sistem dinamis, untuk memberikan pemahaman tentang dinamika hubungan antara faktor-faktor yang terlibat di dalam penciptaan ekosistem Industri 4.0 di Indonesia.

---

Leading the car market in ASEAN and Southeast Asia region, the Indonesian automotive industry is being considered as one of the manufacturing sector important pillars that significantly contributes to national economic growth. Along with the presence of the next wave industrial revolution, Industry 4.0 creates the catalyst for the Indonesian government to stimulate the growth of the automotive manufacturing industry to boost its contribution on further national economic growth. However, the complexity or process that exists in automotive manufacturing industry has raised a question, what aspects or factors that could accelerate the Industry 4.0 technology adoption process? Hence, this research aims to explore the policy impact towards the growth of Industry 4.0 technology adoption in Indonesian automotive industry. The policy exploration will be done through a qualitative conceptual model, developed within system dynamics modeling approach, to provide an understanding of the relationship dynamics between factors included in the fourth industrial ecosystem creation in Indonesia.

"

"Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi secara berkala. Divestasi ditekankan pada peran aktif perusahaan tambang asing dalam mematuhi regulasi. PT Vale Indonesia menjadi contoh yang memenuhi ketentuan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, telah melakukan divestasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang dijual ke Bursa Efek Indonesia. Proses divestasi yang dilakukan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku yang dimana penjualan saham dapat menggunakan metode discounted cash flow atau perbandingan data pasar, proses divestasi ini diawasi dengan ketat oleh Kementrian ESDM. Untuk memenuhi kebijakan divestasi dari PT Vale Indonesia, Pemerintah sudah memiliki sanksi administratif jika PT Vale Indonesia gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam divestasi yang dimana dalam hal ini juga menyangkup harga yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 84K/32/MEM/2020 untuk menentukan harga divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan prinsip fair market value.

---

Divestment is the sale of shares to the Indonesian government, with the aim of making the government the majority shareholder in a company. The regulation of divestment is regulated in the contract of work, after the contract of work changed to a Mining Business License, thus placing the government as a licensor rather than a party to the contract, for the provision of divestment was formalized through Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This law requires foreign mining companies operating for more than five years to divest periodically. Divestment emphasizes the active role of foreign mining companies in complying with regulations. PT Vale Indonesia is an example that fulfills the provisions of the contract of work with the Government of Indonesia, has divested 20% (twenty percent) which was sold to the Indonesia Stock Exchange. The divestment process should follow the prevailing regulations where the sale of shares can use the discounted cash flow method or market data comparison, the divestment process is closely monitored by the Ministry of Energy and Mineral Resources. To fulfill the divestment policy of PT Vale Indonesia, the Government already has administrative sanctions if PT Vale Indonesia fails to fulfill its divestment obligations, which in this case also includes the price set based on the formula stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 84K/32/MEM/2020 to determine the price of divestment of shares to the Government of Indonesia and in accordance with the principle of fair market value."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan.

---

The import value of medicinal raw materials in Indonesia reached 11.4 trillion rupiah, which constituted 96% of the total drug raw material business in Indonesia in 2012. The Government has issued Presidential Instruction No. 6 of 2016 to develop the national pharmaceutical industry. The Ministry of Health then issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning the Action Plan for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is to realize the independence of medicinal raw materials to meet domestic and export needs. This study aims to determine the implementation of the policy of independence of medicinal raw materials in the Minister of Health Regulation No. 17 of 2017. This research uses qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study uses the theory of policy analysis of Van Meter and Van Horn with variables of size and purpose, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, implementing dispositions, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation.

The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by resources, limited characteristics of implementing agencies, communication between organizations that are constrained across sectors, and implementing dispositions that are still insufficient in terms of understanding, economic, social and political environment. quite supportive. The conclusion of this study is that the implementation has not been run optimally with the constraints on the variables that are quite influential, namely communication between organizations because there are many stakeholders involved in implementing the policy. This research recommends the formation of a consortium or a body consisting of Ministries and Institutions, a data system for information on raw material needs and import values, and clear incentives and sanctions for policy implementers."

"Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum (Tinjauan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 011/2012). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung dikarenakan adanya lonjakan volume impor yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk industri dalam negeri. Kebijakan ini ditetapkan akibat adanya keterlambatan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Penetapan kebijakan ini membuat industri pakan ternak mengalami kenaikan harga bahan baku, karena bahan baku mereka dominan impor. Industri pakan ternak merupakan industri strategi yang seharusnya dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.

---

This research describe about evaluation policy of Provisional Safeguard Measures Duty against Wheat Flour Import (Regulation Overview Finance Minister Number 193/PMK 011/2012). This research is a descriptive qualitative analysis. Imposition of Provisional Safeguard Measures Import Duty against Wheat Flour Import because of a surge in the volume of imports that could potentially cause harm to the domestic industry.

This policy was established due to the delay in the investigation conducted by KPPI. This policy setting makes feedmills industry experiencing price increase of raw materials, due to their dominant raw material import. Feedmills industry is an industrial strategy which should be exempt from the imposition of import duties and value added tax."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."