Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual-beli kapal oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi sebagai negara kepulauan. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila jual beli kapal yang berada di Indonesia dilakukan antara Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Indonesia dan dilakukan di luar negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 17 dan 18 AB terkait dengan kasus dalam putusan nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Ptk; dan, analisis akta peralihan kapal yang dibuat di hadapan Notary Public di Singapura yang tidak memiliki sertfikat apostille untuk digunakan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitan hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 AB terhadap jual beli kapal yang dilaksanakan di Singapura berlaku ketentuan di tempat tindakan hukum itu dilakukan yaitu Singapura, sedangkan dikarenakan kapal sudah tidak terdaftar lagi di Mongolia, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 17 AB karena sudah tidak ada unsur asing di dalamnya. Adapun saran yang dapat diberikan berupa percepatan penyelesaian  Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik selaku peraturan pelaksana dari Konvensi Apostille dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sehingga layanan Apostille dapat segera diselenggarakan di Indonesia.

---

The sale and purchase of vessel by Indonesian citizens or Indonesian legal entities is done a lot to meet transportation needs as an archipelagic country. However, the problem is if the sale and purchase of vessel in Indonesia is carried out between a foreign business entity and an Indonesian business entity and is carried out abroad. The issues raised in this research are the applicability of the provisions of Articles 17 and 18 AB related to the case in court judgement number 48/Pdt.G/2020/PN.Ptk; and the analysis of vessel’s deed of sale and purchase made before a Notary Public in Singapore that does not have an apostille certificate for use in Indonesia.

To answer these problems, a normative legal research method is used with the type of descriptive analysis research. The results of the analysis are in accordance with the provisions of Article 18 AB for the sale and purchase of vessel carried out in Singapore, the law applies where the legal action was carried out, namely Singapore, while because the vessel is no longer registered in Mongolia, then the provisions of Article 17 AB do not apply because there are no foreign elements in it.

The suggestions that can be given are to accelerate the completion of the regulation draft from The Minister of Law and Human Rights regarding Apostille Legalization Services on Public Documents as implementing regulations of the Apostille Convention carried out properly and on time. So that Apostille services can be immediately held in Indonesia."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

---

PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms.

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled."

"Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun belakangan sering terjadi pmbelian tanah dengan status tanah Hak Milik yang mana pembelian tersebut di latar belakangi sebuah perjanjian Nominee yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Sehingga timbul masalah mengenai bagaimanakah Hukum Tanah Nasional mengatur mengenai pembelian bidang tanah dengan Nominee dan akibat hukum seperti apa yang timbul dari jual beli tanah Hak Milik dengan adanya Nominee. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dimana memperhatikan efektifitas asas-asas, sistematika hukum dalam UUPA dan PP 24/1997. Notaris sebagai jabatan kepercayaan seharusnya tidak malah memuluskan tindakan yang mengarah pada penyeludupan hukum.

---

The discrepancy between the status of the land with the subject of the prospective owner of the rights to the land, making some party thinking of ways to be able to have a land in Indonesia, one way is Nominee. Hak Milik Land already clear in the legislation, can only be owned by Indonesian citizens. But lately, phurcase common ground with soil status Proprietary where such purchases in the background backs a nominee agreement made in the form of notarial deed. Which raised the question of how the National Land Law governing the purchase of plots of land with the nominee and what the legal consequences arising from the sale and purchase of Hak Milik land by the nominee. This research is normative juridical, where attention to the effectiveness of the principles, legal systematics in UUPA and PP 24/1997. Notary as a position of trust should not even pave the actions that lead to smuggling law."

"Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun belakangan sering terjadi pmbelian tanah dengan status tanah Hak Milik yang mana pembelian tersebut di latar belakangi sebuah perjanjian Nominee yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Sehingga timbul masalah mengenai bagaimanakah Hukum Tanah Nasional mengatur mengenai pembelian bidang tanah dengan Nominee dan akibat hukum seperti apa yang timbul dari jual beli tanah Hak Milik dengan adanya Nominee. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dimana memperhatikan efektifitas asas-asas, sistematika hukum dalam UUPA dan PP 24/1997. Notaris sebagai jabatan kepercayaan seharusnya tidak malah memuluskan tindakan yang mengarah pada penyeludupan hukum.

---

The discrepancy between the status of the land with the subject of the prospective owner of the rights to the land , making some party thinking of ways to be able to have a land in Indonesia, one way is Nominee. Hak Milik Land already clear in the legislation, can only be owned by Indonesian citizens . But lately, phurcase common ground with soil status Proprietary where such purchases in the background backs a nominee agreement made ??in the form of notarial deed . Which raised the question of how the National Land Law governing the purchase of plots of land with the nominee and what the legal consequences arising from the sale and purchase of Hak Milik land by the nominee . This research is normative juridical , where attention to the effectiveness of the principles , legal systematics in UUPA and PP 24/1997 . Notary as a position of trust should not even pave the actions that lead to smuggling law ."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan akta. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana menentukan kondisi penyalahgunaan keadaan dalam suatu pembuatan akta jual beli di hadapan notaris serta bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta jual beli yang di dasari oleh perjanjian hutang piutang di hadapan notaris putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa meskipun di dalam sistem hukum Keperdataan Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai apa kriteria, batasan-batasan, serta klasifikasi suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum yang mengandung penyalahgunaan keadaan, namun syarat yang ada pada Pasal 44 ayat (1) NBW dapat dijadikan pedoman untuk menilai suatu unsur penyalahgunaan keadaan. Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta pada putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN adalah dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana terlihat adanya posisi dominan secara ekonomi sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak mencerminkan keseimbangan, keadilan serta kepatutan, melainkan memaksakan kehendak dan menguntungkan sepihak.

---

This study aims to analyze the use of undue influence as one of the reasons for the termination of a deed. The main problem in this paper is how to determine the conditions of undue influence in creating a deed of sale and purchase in the presence of a notary and how the courts prove the elements of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN. The approach used in this paper is of a normative juridical approach. Based on the results of this study, it can be concluded that although the Indonesian civil law system has not clearly regulated the criteria, limits, and classification of a legal act or legal situation that contains undue influence, the requirements in Article 44 paragraph (1) NBW can be used as a guide to assess the element of undue influence. The judge's consideration in proving the element of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN is to look at the facts revealed in the trial which indicates that there is an economically-dominant position so that the agreements made between the parties do not reflect balance, justice and propriety, rather suppression and prejudice.

"

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia berkaitan dengan pembuatan perjanjian jual beli saham di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib menurut rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Melihat hal tersebut dalam tesis ini merumuskan dua masalah dalam penelitian, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian jual beli saham yang melibatkan pihak asing di Indonesia dan peran tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jual beli saham yang melibatkan pihak asing berhubungan dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Pada penelitian ini dalam menganalisis kasus menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dibantu dengan bahan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan dari perumusan masalah tersebut bahwa perjanjian yang diadakan di Indonesia dalam pelaksanaannya wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta berkaitan dengan kasus tersebut sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris sesuai dengan amanat undang-undang jabatan notaris.

---

This thesis raises the issue regarding the use of Indonesian in connection with the making of share purchase agreements in Indonesia as stated in the Supreme Court Decision Number 3415/K/Pdt/2021, The use of Indonesian in an agreement is mandatory according to the formulation of Article 31 Law Number 24 2009 concerning Flags, Languages ​​and National Emblems, and the National Anthem. Seeing this in this thesis formulates two problems in research, namely the use of Indonesian in share purchase agreements involving foreign parties in Indonesia and the role of notary responsibility in making deed of sale and purchase of shares involving foreign parties related to the analysis of Supreme Court Decision Number 3415 /K/Pdt/2021. In this study, in analyzing cases using normative juridical research methods and assisted with secondary data materials. This study concludes from the formulation of the problem that the implementation of agreements held in Indonesia must use the Indonesian language in accordance with the mandate set forth in Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages ​​and State Symbols, as well as the National Anthem and the responsibility of notaries in making the deed relating to the case has carried out its duties and authorities as a notary in accordance with the mandate of the notary office law."

"Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah. Akta otentik ini berlaku sebagai bukti penyerahan yuridis atas tanah tersebut. Pada penelitian ini, bukti jual beli adalah “Surat Jual Beli Tanah” yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Camat sebagai PPAT Sementara (PPATS). Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan jual beli dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli dilihat dari hukum adat dan hukum nasional dan kekuatan pembuktian dari akta/surat yang dibuat di hadapan PPATS. Kekuatan hukum berupa alat bukti surat ini juga dapat mempengaruhi putusan hakim termasuk kekuatan pembuktian alat bukti surat yang dibuat oleh PPATS. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan membahas mengenai transaksi jual beli tanah dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat dalam kedudukannya sebagai PPATS dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT. Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan untuk dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti diperlukan bukti tambahan lainnya, seperti keterangan saksi-saksi dan tidak ada penyangkalan terhadap jual beli tersebut.

---

Right of ownership is a type of rights over the land. In principle, buy and sell of land in Adat Law is legitimate if it is met the requirements of terang and tunai. Meanwhile according to the national law, Article 616 Civil Law requires a notarial deed as a proof of legal transaction and transfer of right has been taken. The notarial deed applies as a juridical transfer over the land. In this research, the proof is “Surat Perjanjian Jual Beli” made between the seller and buyer in front of the Head of Subdistrict (Camat) as a PPAT Sementara (PPATS). Research problem of this research will be discussing about the legitimation of its legal transaction and evidentiary power of the deed made before the PPATS as an authentic deed or privately made letter since the nature of its form which only in the form of blanko/letter. This is also may affecting Judge Decision to considerate the evidence of blanko/letter in the court. The research is using juridical-normative methods by examining the legal principles and related law and regulations. This research is discussing about legal transaction of land right with the evidence of Surat Perjanjian Jual Beli made before the Head of Subdistrict (Camat) as PPATS shall also have the same evidentiary power as authentic deed made by PPAT. Result of this research is Surat Perjanjian Jual Beli categorized as privately made letter and to be eligible and have evidentiary power, it needs additional evidence, such as testimony from witnesses, and statement of no denial over the legal transaction."

"Penelitian ini membahas mengenai adanya pengalihan hak atas saham yang dilakukan secara proforma. Adanya pengalihan hak atas saham yang dilakukan secara proforma tersebut mengakibatkan akta jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum dan tidak lagi mengikat para pihak, serta mengakibatkan Notaris diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan ikut mengganti kerugian secara tanggung renteng. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah akibat hukum pembuatan akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris, serta mengkaji perbedaan pendapat hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali, mengenai keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham secara proforma. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi pustaka, sehubungan dengan pembuatan akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Hasil analisis tesis ini adalah akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif perjanjian, karena terbukti adanya kesalahan yang disengaja oleh PT WPE, PT NCE, DI dan THL yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, dengan tidak dilunasinya harga saham. Peran dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada kebenaran dokumen formil. Kebenaran materil yang terkandung di dalam akta bukan menjadi kewajiban Notaris, selama pembuatan akta oleh Notaris sudah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN dan UUPT.

---

This study discusses the existence of a transfer of rights over shares that are carried out pretendingly. The existence of the transfer of rights to shares carried out pretendingly resulted in the deed of sale and purchase of shares made before a Notary to be null and void and no longer binding on the parties, and resulted in the Notary being found guilty of committing an unlawful act and participating in jointly and severally compensating for losses. The formulation of the problem in this thesis is the legal consequences of making a pro forma share sale and purchase deed made before a notary, as well as examining differences of legal opinion between the panel of judges at the district court, high court, cassation, judicial review, regarding the involvement of a notary in making a pro forma sale and purchase deed. To answer this problem, the doctrinal legal research method is used with literature study, in connection with the making of a pro forma share sale and purchase deed made before a notary. The typology of this research is analytical explanatory. The result of the analysis of this thesis is that the pro forma sale and purchase of shares made before a Notary becomes null and void because it violates the provisions regarding a lawful cause which is an objective condition of the agreement, because it is proven that there was an intentional mistake by PT WPE, PT NCE, DI and THL which causing losses to shareholders, by not paying off the share price. The role and responsibilities of a Notary are limited to the correctness of formal documents. The material truth contained in the deed is not the obligation of the notary, as long as the making of the deed by the notary has been carried out based on the applicable laws, especially UUJN and UUPT."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Salah satu yang dapat menyebabkan dapat dibatalkanya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak yang salah satu alasannya dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang bersumber dari yurisprudensi. Keadaan pikun dalam kasus ini menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang dapat dibatalkan dikemudian hari dengan alasan kesehatan mental dan psikologis. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Dari hasil penelitian ini, meskipun tidak terdapat bukti secara hukum yakni Penetapan Pengadilan yang menyatakan berada di bawah pengampuan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menujukkan bahwa secara faktual pada saat penandatangan PPJB Nomor 168 Sumarijah Yunus almh memang dalam keadaan pikun dan tidak mampu menentukan sendiri kehendaknya, sekalipun Sumarijah Yunus almh tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan unsur-unsur serta syarat-syarat syarat adanya penyalahgunaan keadaan, keadaan pikun Sumarijah Yunus almh mengarahkan kepada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yang berintikan ketidakseimbangan posisi tawar menawar negosiasi yang mana posisi Sumarijah Yunus almh lebih lemah dibandingkan dengan posisi Penggugat dikarenakan Penggugaat memanfaatkan keadaan Sumarijah Yunus almh yang sudah sangat tua yakni berusia 81 tahun dan dalam keadaan pikun untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 168 tanggal 24 Juni 2006.

---

One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will that one reason may be caused by the misuse of condition misbruik van omstandigheden derived from jurisprudence. Senility in this case is important so as not to cause legal uncertainty in the agreement making in front of the Notary that can be cancelled in the future by reason of mental and psychological health. The research method used is research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.

From these results, although there is no evidence legally the Court Decision which states are under guardianship, but based on the legal facts in the trial showed that in fact at the signing of the SPA No. 168 Sumarijah Yunus is in a state of senile and incapable determine their own free will, though Sumarijah Yunus not under guardianship. Based on the elements and terms provided that there is misuse of circumstances, senility Sumarijah Yunus almh leads to the misuse of condition because of the psychiatric excellence cored to imbalance of bargaining negotiations which position Sumarijah Yunus weaker than the position of the Plaintiff because Plaintiffs utilizing the condition of Sumarijah Yunus almh that is very old which is 81 year old and in the senility to sign the Deed of Sale and Purchase Binding No. 168 dated June 24, 2006."