Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui kuasa yang dibentuk oleh budaya patriarki perempuan pekerja seks dilihat sebagai domain of power. Dalam berbagai peneltian perempuan pekerja seks kerap diposisikan sebagai korban dan digambarkan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya. Tesis ini mengkaji bagaimana perempuan pekerja seks di gang Kabar memperlihatkan kesadaran atas tubuhnya melalui pengetahuan yang mereka miliki untuk menunjukkan kuasanya terhadap pelanggan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus penelitian ini menemukan bahwa perempuan pekerja seks di gang Kabar memiliki kuasa untuk mengatur transaksi seksual yang terjadi antara dirinya dan pelanggan. Pengetahuan diidentikkan dengan kekuasaan. Melalui relasi kekuasaan, pengetahuan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang lain. Perempuan pekerja seks dalam penelitian ini menolak diposisikan sebagai objek dan menjadikan prostitusi sebagai suatu bentuk profesi yang membebaskannya mengeksplorasi tubuhnya. Menggunakan konsep relasi kuasa Michel Foucault dapat dilihat bahwa pengalaman yang telah dilalui oleh perempuan pekerja seks membentuk pengetahuan dan kesadaran mereka atas tubuhnya serta membuat mereka berdaya untuk melakukan negosiasi dan menunjukkan kuasanya terhadap pelanggannya.

---

Under the power moulded by patriarchal culture, female sex workers are seen as the domain of power. In various studies, women sex workers are often portrayed as victims and described as those who do not have power over themselves. This thesis explores how female sex workers in Kabar brothel show their awareness of their bodies using the knowledge they possess to control their clients. Using a qualitative approach with a case study method, this research found that female sex workers in Kabar brothel have the power to regulate sexual transactions that occur between themselves and clients. Knowledge is identified with power. Through power relations, knowledge has the power to influence others. The female sex worker in this study resists being positioned as an object and views prostitution as a form of choice that liberates her to explore her body. Using Michel Foucault's concept about power relations, it appears that the experiences of female sex workers shape their knowledge and awareness of their bodies and empower them to negotiate and control their clients."

"Meskipun hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih belum mengatur secara jelas dan pasti mengenai penggantian jenis kelamin, namun terdapat beberapa pengaturan yang pada dasarnya menyinggung mengenai hal ini secara implisit. Adapun UU Adminduk telah mengkategorikan penggantian jenis kelamin sebagai suatu bentuk peristiwa penting lainnya, sehingga seorang transeksual yang telah melakukan prosedur penggantian jenis kelamin dapat mencatatkan identitas barunya tersebut dengan syarat telah mendapatkan Penetapan Pengadilan. Ditemukan permasalahan lain dimana ketiadaan hukum yang mengatur mengenai hal ini membuat hakim harus melakukan penggalian terhadap sumber hukum tidak tertulis serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga diharuskan untuk melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Atas hal tersebut, maka penelitian ini akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin serta mengidentifikasi metode penemuan hukum apa yang digunakan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, dimana permasalahan yang ada akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini sendiri adalah hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin tidak hanya mempertimbangkannya melalui aspek hukum saja, melainkan juga melihat pada aspek medis, sosial, dan agama. Untuk aspek hukum sendiri, hakim mendasarkan pertimbangannya pada UUD 1945, UU HAM, UU Adminduk, UU Kekuasaan Kehakiman, serta Perpres No. 25 Tahun 2008. Sedangkan untuk aspek medis, hakim menggunakan 5 (lima) aspek dalam menentukan jenis kelamin seseorang, antara lain aspek kromosom, aspek kelamin primer, aspek kelamin sekunder, aspek hormonal, dan aspek psikologis. Dan untuk metode penemuan hukum yang digunakan sendiri adalah metode konstruksi hukum dengan jenis Rechtsvervijnings, dimana hakim akan mengkonstruksikan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam rangka mengubah jenis kelaminnya.

---

Even though positive law in Indonesia has yet to regulate sex reassignment, there are several regulations which basically allude to this matter implicitly. The Demography Administration Law categorizes sex reassignment as another form of important event, so that a transsexual who has undergone a sex reassignment procedure can register their new identity on condition that they have received a court decision. Another problem was found where the absence of laws governing this matter made judges have to dig into unwritten sources of law and the values that live in society. In addition, judges are also required to make legal discoveries to fill the existing legal void. For this reason, this study will analyze the judge's considerations in determining a request for sex reassignment and identify which legal discovery method to use. As for this research, it is a descriptive analytical literature research, in which the existing problems will be analyzed qualitatively with reference to the literature and applicable provisions. The results of this study are that judges in determining an application for sex reassignment do not only consider it through legal aspects, but also look at medical, social and religious aspects. For the legal aspect itself, judges based their considerations on the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Demography Administration Law, the Judicial Powers Law, and Presidential Regulation No. 25 of 2008. As for the medical aspect, judges use 5 (five) aspects in determining a person's sex, including chromosomal aspects, primary sex aspects, secondary sex aspects, hormonal aspects, and psychological aspects. And for the legal discovery method that is being used by the judge is the legal construction method with the Rechtsvervijnings type, where the judge will construct the conditions that must be fulfilled by someone in order to change their sex."

"ABSTRAKKeberadaan perguruan tinggi publik dengan status PTN-BH telah menuaiperdebatan sejak awal kemunculannya. Studi ini merupakan studi pertama yangmenginvestigasi efisiensi sektor pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligusmengobservasi apakah status PTN-BH memiliki pengaruh terhadap skor efisiensidengan menggunakan Two-Stage Data Envelopment Analysis. Menggunakansampel 38 PTN dengan ranking tertinggi di Indonesia pada tahun 2012 dan 2014,hasil perhitungan skor efisiensi relatif menunjukkan bahwa rata-rata perguruantinggi yang dipilih menjadi PTN-BH memiliki skor efisiensi relatif sebesar100%?atau dengan kata lain, mereka telah beroperasi secara efisien. Pada tahapkedua, hasil regresi dengan estimasi Pooled Tobit dan Random-Effects Tobitmenunjukkan korelasi yang positif dan signifikan antara status PTN-BH dengandengan skor efisiensi. Selain itu, faktor lokasi, ukuran kelas, dan keberadaanprogram doktor di universitas yang bersangkutan juga berpengaruh terhadap skor efisiensi.

---

ABSTRACTThe existence of public Institutions of Higher Education (IHEs)?known asPublic IHEs?Legal Entity or Perguruan Tinggi Negeri?Badan Hukum (PTNBH) has caused controversy among academics. This is the first study toinvestigate the efficiency of higher education sector Indonesia as well as toobserve whether the new legal status has positive impact on efficiency scores byemploying Two-Stage Data Envelopment Analysis. Using a sample of 38 publicuniversities occupying top rankings in Indonesia for year of 2012 and 2014, theresults show that on average, PTN-BH universities have efficiency score of100%?or in other words, they have already operated efficiently. At the secondstage, Pooled Tobit and Random-Effects Tobit estimations reveal positive andsignificant correlation between the new status and efficiency score. Furthermore,location factors, class size, and the existence of doctoral program also affectuniversities efficiency score significantly."

"Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang bercerai. Korban perceraian selain suami istri yang bercerai, tetapi termasuk juga keturunannya. Meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orangtua kepada anaknya dan hak anak harus tetap dipenuhi. Setelah terjadinya perceraian, pengasuhan anak pada umumnya diberikan kepada ibu. Apabila si ibu yang bercerai menikah lagi dengan pria asing, maka bagaimana status hukum anak-anaknya dan apakah diperlukan surat keterangan mengenai status anak dalam hukum Jepang? Metodologi yang dipakai untuk menganalisa kedua masalah tersebut adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif serta wawancara dengan nara sumber mengenai kasus yang ada. Status hukum anak akibat perceraian yang ibunya menikah lagi dengan pria asing tetap menjadi WNI karena tidak adanya unsur asing dan pengasuhan terhadap anak akibat perceraian orangtuanya diberikan kepada ibunya. Mengenai pengasuhan anak oleh orang asing sebenarnya dapat dilakukan dengan cara pengangkatan anak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang. Pengangkatan anak dapat menyebabkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua biologisnya. Selain pengangkatan anak, untuk mengasuh, memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi seorang anak juga dapat dilakukan dengan menjadi orangtua asuh. Hubungan anak asuh dengan orangtua biologisnya tidak menjadi putus. Surat Keputusan Pengadilan tentang pengangkatan anak dalam hukum Jepang memang diperlukan, tetapi dalam kasus ini hanya diperlukan surat pernyataan orangtua biologis si anak yang menyatakan persetujuannya atas pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya yang dilakukan oleh suami mantan istrinya. Pengawasan oleh pemerintah terhadap Perkawinan Campur terutama yang dilakukan di luar negeri hendaknya mendapat perhatian khusus. Perwakilan Indonesia diluar negeri lebih memantau WNI terutama perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA. Selain itu, dibutuhkan adanya kesadaran WNI yang ada diluar negeri untuk lapor diri kepada Perwakilan Indonesia setempat."

"[Skripsi ini membahas mengenai status hukum dan hak waris dari anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, status hukum dan hak waris anak didasarkan pada jenis inseminasi buatannya. Menurut hukum Islam hanya anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami dan ovum isteri kemudian embrionya ditanamkan dalam rahim isteri saja yang merupakan anak sah, anak hasil inseminasi buatan jenis lain merupakan anak hasil zina sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami yang sudah meninggal yang berstatus sebagai anak luar kawin, anak hasil inseminasi buatan jenis lain berstatus sebagai anak sah selama wanita yang melahirkannya terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dilakukan penyangkalan anak oleh suaminya.

---

, This thesis discuss about the legal status and inheritance of children born through

artificial insemination according to Islamic law and western civil law in

Indonesia. The form of research that is used in this thesis is juridical normative

research with qualitative method that uses a secondary data. Based on the results

of the study, to find the legal status and inheritance of children born through

artificial insemination is based on the type of artificial insemination itself.

According to Islamic law, only children born through artificial inseminastion

using husband‟s sperm and wife‟s ovum then the embryo implanted in the wife‟

womb who count as a legitimate child, while the children that born through the

other type artificial insemination is a child of adultery so he only got inheritance

from his mother only. According to the regulations in Indonesia, only children

born through artificial insemination using a sperm of a dead husband get status as

a child of adultery, while the children that born through the other type of artificial

insemination is legitimate children as long as the woman that give birth to them is

in marriage and the child itself is not denied by her husband.]"

"This book is a legal and political intervention into a contemporary debate concerning the appropriateness of sexual offence prosecutions brought against young gender non-conforming people for so-called 'gender identity fraud'. It comes down squarely against prosecution. To that end, it offers a series of principled objections based both on liberal principles, and arguments derived from queer and feminist theories. Thus prosecution will be challenged as criminal law overreach and as a spectacular example of legal inconsistency, but also as indicative of a failure to grasp the complexity of sexual desire and its disavowal. In particular, the book will think through the concepts of consent, harm and deception and their legal application to these specific forms of intimacy. In doing so, it will reveal how cisnormativity frames the legal interpretation of each and how this serves to preclude more marginal perspectives. Beyond law, the book takes up the ethical challenge of the non-disclosure of gender history. Rather than dwelling on this omission, it argues that we ought to focus on a cisgender demand to know as the proper object of ethical inquiry. Finally, and as an act of legal and ethical re-imagination, the book offers a queer counter-judgment to R v McNally, the only case involving a gender non-conforming defendant, so far, to have come before the Court of Appeal"