Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Intelijen adalah satu unit khusus di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas rahasia untuk mencari informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun yang tidak berkepentingan. Oleh sebab itulah diperlukan upaya peningkatan kemampuan anggota intelijen, khususnya yang tergabung dalam Ditintelkam Polda Metro Jaya, yang dapat melalukan tugasnya dengan observasi digital melalui drone dan aplikasinya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan teknologi drone dapat digunakan sebagai strategi yang dilakukan oleh Ditintelkam Polda Metro Jaya dalam meningkatkan sumberdaya Polri yang Presisi khususnya dalam kemampuan observasi digital di bidang Intelkam, begitu juga dengan dampak penggunaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan gejala-gejala yang muncul untuk dijadikan data analisis. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara informan penelitian yakni Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kabid Intel, dan Karo SDM sebagai narasumber utama. Selain itu juga peneliti melakukan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi drone di Ditintelkam Polda Metro Jaya dinilai belum optimal, baik dalam penggunaan sebagai kelengkapan dinas anggota maupun dalam kapasitas sumberdayanya yang belum mahir dalam mengoperasikan drone. Sementara itu, diketahui bahwa dampak dari penggunaan yang belum optimal ini berpengaruh pada kinerja anggotanya.

---

Intelligence is a special unit under the National Police of the Republic of Indonesia, which has a secret task to find information that should not be known by anyone who is not authorized. For this reason, several efforts are needed to increase the ability of intelligence members, especially those who are members of the National Police Security Agency, where this can be done through digital observations through drones and the applications. Therefore, the main purpose of this study is to describe the use of drone technology as a strategy carried out by the National Police Ditintelkam in increasing the Precise Police Resources, especially in digital Observation capabilities and the impact of its use. The method used to achieve this goal is a qualitative approach by describing the symptoms that appear to be used as data analysis. Data collection techniques used were interviews with the Director of Intelkam Polda Metro Jaya, Head of Intel, and Karo HR as the main sources; and through document review. The results of the study indicate that the drone application in the National Police's Baintelkam is considered not optimal, both in its use as a complement to member services and in the capacity of its resources who are not yet proficient in operating drones. Meanwhile, it is known that the impact of this suboptimal use has an effect on the performance of its members."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi penginderaan jarak jauh semakin berkembang pesat. Salah satunya LIDAR Light Detection and Ranging dengan menggunakan sistem UAV Unmanned Aerial Vehicle sebagai teknologi terbaru dalam dunia pemetaan permukaan bumi. Industri komersial di seluruh sektor industri, termasuk pertambangan, berfokus pada penerapan teknologi dan metode baru untuk proses mereka guna mengurangi konsumsi energi dan mengembangkan sumber energi terbarukan mereka. Berbasis pada pemodelan proses bisnis dengan BPMN Business Process Modeling and Notation dan dengan mengkombinasikan penilaian resiko Risk Matrix Assessment dan FMEA Failure Modes Effect and Analysis , studi ini dapat memetakan implementasi LIDAR dengan sistem UAV ini pada industri pertambangan. Analisis terhadap resiko akuisisi dengan metode ini dibandingkan dengan metode terrestrial sebagai metode tradisional yang digunakan dalam akuisisi data permukaan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya studi ini, industri pertambangan dapat mengimplementasikan teknologi LIDAR dengan sistem UAV sehingga dapat meningkatan produksi mineral, dengan resiko yang lebih kecil dibanding metode akuisisi data permukaan sebelumnya.

---

ABSTRACTThe development of remote sensing technology is growing rapidly. One of them is LIDAR Light Detection and Ranging using UAV system Unmanned Aerial Vehicle as the latest technology in earth surface mapping world. Commercial industries across all industrial sectors, including mining, are focused on applying new technologies and methods to their processes to reduce energy consumption and develop their renewable energy sources. Based on business process modeling with BPMN Business Process Modeling and Notation and by combining risk assessment of Risk Matrix Assessment and FMEA Failure Modes Effects and Analysis , this study can develop LIDAR implementation with UAV system in the mining industry. The analysis of acquisition risk by this method is compared with the terrestrial method as the traditional method used in previous surface data acquisition. It is hoped that with this study, the mining industry can implement LIDAR technology with UAV systems to increase mineral production, with less risk than previous surface data acquisition methods."

"Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan aktivitas transportasi yang tinggi, sektor transportasi merupakan penyumbang gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua setelah sektor industri. Sementara itu, munculnya e-commerce yang berdampak pada meningkatnya masyarakat untuk berbelanja. Hal ini mengakibatkan peningkatan pengiriman barang ke konsumen akhir (Last Mile Delivery) dalam volume kecil dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kondisi ini berdampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan emisi karbon dan angka kecelakaan. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pengiriman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem distribusi drone pada kegiatan Last Mile Delivery di Jakarta dengan mempertimbangkan biaya internal, eksternal dan konsentrasi emisi gas buang. Sistem distribusi dengan membentuk model Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem with Drone and External Costs (HFVRPDEC) dan menerapkan model menggunakan data dari perusahaan pengiriman paket di Jakarta dan melakukan simulasi distribusi dengan membentuk 9(sembilan)skenario. Variabel penelitian terdiri dari jenis kendaraan dan sistem distribusi, jenis kendaraan terdiri dari V1 (Drone), V2 (Sepeda Motor), V3 (mobil Pick-up box), sedangkan sistem distribusi terdiri dari one-tier, two-tier dan multi-tier. Hasil Skenario distribusi menunjukkan berhasil mengurangi 39.06 % untuk biaya internal, 5.31 % untuk biaya eksternal dan 44.37 % total biaya dengan kombinasi drone dan mobil pick-up box, sedangkan emisi dapat dikurangi 99.96% dengan drone dibandingkan dengan kondisi eksisting. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi Vehicle Routing Problem, manfaat bagi operator, pelayanan yang baik bagi pelanggan, dan meminimalisir dampak eksternalitas negatif khususnya pencemaran udara akibat pengiriman.

---

Jakarta is the capital city of Indonesia with high population growth and high transportation activity, the transportation sector is the second largest contributor to greenhouse gases (GHG) after the industrial sector. Meanwhile, the emergence of e-commerce has an impact on people to shop. This has resulted in an increase in the delivery of goods to the final consumer (Last Mile Delivery) in small volumes with a higher frequency. This condition has negative impacts such as traffic jams, increased carbon emissions and accident rates. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) can be a solution to overcome shipping problems. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the drone distribution system at Last Mile Delivery activities in Jakarta by considering internal, external costs and exhaust emission concentrations. The distribution system uses a Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem with Drone and External Costs (HFVRPDEC) model and applies a data usage model from a package delivery company in Jakarta and performs distribution simulations by forming 9 (six) scenarios. The research variables consisted of the type of vehicle and distribution system, the type of vehicle consisted of V1 (Drone), V2 (Motorcycle), V3 (Pick-up box car), while the distribution system consisted of one-tier, two-tier and multi-tier. Distribution scenario results show a 39.06% cost reduction for internal, 5.31% external costs and 44.37 % total costs with a combination of drones and pick-up box cars, while emissions can be reduced by 99.96% with drones compared to conditioning. The research results are expected to provide solutions to Vehicle Routing Problems, benefits for operators, good service for customers, and minimize the impact of negative externalities on shipping"

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang Analisis Pemanfaatan teknologi NirAwak Drone dalam meningkatkan kinerja Korps Lalu Lintas Polri. Penelitianini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dansekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Pada saat ini bentuk pemanfaatan teknologi drone yang dilakukan oleh KorlantasPolri dalam bidang lalu lintas, bentuk pemanfaatannya mencakup untuk kegiatanpemantauan lalu lintas dari udara, dan untuk kepentingan traffic accident analisis TAA yakni kegiatan olah TKP peristiwa kecelakaan lalu lintas; 2 Pemanfaatan teknologi drone yang dilakukan oleh Korlantas Polri dikaitkandengan laporan pengelolaan mudik pada tahun 2017 yang dinilai berhasilmengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka pemanfaatanteknologi drone tersebut dapat dikatakan efektif; 3 Terdapat beberapa faktoryang menjadi kendala Korlantas Polri dalam menerapkan pemanfaatan teknologidrone untuk kepentingan lalu lintas, diantaranya adalah: faktor sumber dayamanusia; faktor anggaran; dan faktor sarana prasana atau fasilitas pendukung; 4 Pada masa mendatang, penggunaan dan pemanfaattan teknologi drone akanmerambah fungsi-fungsi pada sektor lainnya, diantaranya dalam bidang militer,dalam bidang pertanian, dalam bidang aerkologi, dalam bidang kesehatan, dalambidang misi kemanusiaan; dan dalam bidang pemadam kebakaran. Berdasarkanhasil temuan penelitian tersebut, maka disarankan agar pemanfaatan teknologidrone tersebut pada saat arus mudik dapat diperbanyak sehingga akanmemudahkan petugas dalam memetakan kemacetan lalu lintas yang terjadi; AgarKorlantas Polri dapat memperbanyak kerjasama terutama dengan lembagapendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri yang bergerak dalam bidangteknologi serta mengiktsertakan personel Korlantas Polri dalam pendidikan danlatihan maupun kejuruan yang berkaitan dengan teknologi drone, sehinggadiharapkan akan menghasilkan karya cipta buatan sendiri yang lebih canggih danmodern.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on Analysis of Technologyutilization Nir Crew Drone in improving the performance of Police TrafficCorps. This research is conducted by qualitative method that comes fromprimary and secondary data with data collection method is done by observation,interview and documentation method. The results showed 1 At this time theform of utilization of drone technology conducted by Korlantas Polri in the fieldof traffic, the form of its utilization covers for air traffic monitoring activity, andfor the interest of traffic accident analysis TAA that is activity as though crimescene of traffic accident 2 The utilization of drone technology conducted byKorlantas Polri is related to the report of homecoming management in 2017which is considered successful in reducing the number of traffic accidents thatoccurred, hence the utilization of drone technology can be said to be effective 3 There are several factors that become the obstacle of Polri Korlantas inapplying the utilization of drone technology for the interest of traffic, such as human resources factor budget factor and facilities of facilities or supportingfacilities 4 In the future, the use and utilization of the drone technology willextend functions to other sectors, including in the military, in agriculture, inaercology, in the field of health, in the field of humanitarian missions and in thefield of fire extinguishers. Based on the findings of the research, it is suggestedthat the utilization of drone technology at the time of mudik flow can bereproduced so that will facilitate the officer in mapping the traffic jam thatoccurred In order to strengthen Korlantas Polri cooperation especially withinstitutions of higher education both within and outside the country engaged intechnology and mengiktsertakan personnel Korlantas Police in education andtraining and vocational related to drone technology, which is expected toproduce more sophisticated copyrighted works and modern."

"Perkembangan teknologi drone menyimpan beragam potensi bahaya bagi keamanan suatu wilayah. Dengan berkembangnya teknologi drone, sekelompok pihak dapat memantau secara ilegal atau bahkan melakukan penyerangan jarak jauh dengan mengendalikan drone menggunakan remote control maupun memprogram strategi pergerakan drone yang digunakan. Potensi bahaya teknologi drone menjadi semakin mengancam ketika drone yang digunakan untuk menyerang adalah bertipe drone berkelompok, yang memungkinkan terdapat sekelompok drone yang terkoordinasi secara sistematis untuk melakukan penyerangan terhadap suatu area.Meskipun saat ini telah berkembang beberapa teknologi penangkal drone, teknologi yang ada cenderung difokuskan untuk menangkal satu drone tunggal. Belum terdapat publikasi mendalam yang membahas kerangka kerja penangkal serangan drone berkelompok. Pada penelitian ini, dikembangkan suatu strategi pertahanan penangkal drone berkelompok (drone swarm) menggunakan pasukan autonomous-drone penjaga keamanan wilayah. Konsep usulan yang diajukan adalah dengan cara mengembangkan algoritma koordinasi yang memungkinkan suatu pasukan autonomous-drone penjaga keamanan wilayah untuk melakukan penangkapan atau penghentian secara terorganisir terhadap kelompok drone penyerang.Adapun dasar algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah Social Spider Optimization (SSO). Aspek utama kontribusi di dalam penelitian ini terdapat pada modifikasi algoritma SSO untuk mengatasi persoalan pencarian multi-target-bergerak berupa penangkapan atau penghentian serangan drone berkelompok. Penelitian ini telah diuji dalam simulator 3 dimensi, dengan konfigurasi pergerakan kelompok drone penyerang yang diujikan berbasis pendekatan penyerangan sekali jalan. Uji kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja usulan algoritma dengan 3 alternatif algoritma pergerakan kawanan drone pertahanan. Ketika dihadapkan dengan kelompok drone penyerang yang berkerumun, dibandingkan 3 alternatif algoritma pertahanan yang lain, usulan algoritma mampu mengurangi kerusakan hingga rasio 44% (terbaik), 67% (rata-rata), dan 97% (terburuk).

---

Nowadays, drone technology development brings many dangerous possibilities for the security of an area. Because of the advanced development, many villains can conduct illegal surveillance or even long-distance attack on an area by remote controlling a drone or programming the drone movement strategy. Meanwhile, the dangerous impact of drone technology usage becomes higher when the technology used to attack an area is the type of drone swarm technology. In this kind of technology, every drone can coordinate and communicate while striking an area.

Although there have been many anti-drone technologies developed at the moment, they tend to focus on targeting one single drone only. So far, no publication comprehensively proposes a framework to overcome the multi-drone attack. This research presents an anti-drone-swarm defense strategy to protect area safety by using the autonomous-drone unit. The proposed method concept is manifested by developing a coordination algorithm for an autonomous-drone army to communicate with each other while catching or stopping the invader drone swarm.

The foundation of this research algorithm is Social Spider Optimization (SSO). This research's main contribution lies in modifying the SSO algorithm to handle the moving multiple-target searching problem, in this case, by catching or stopping the drone-swarm attack. This research has been tested in a 3D simulation environment where invader drone-swarm movement is developed based on a one-way-ticket approach. Performance evaluation is conducted by comparing the proposed method result with 3 other multiple defender drone movement algorithms. When facing an invader drone swarm with crowded formation, compared to the other 3 algorithms, the proposed method produces damage ratios up to 44% (best), 67% (average), and 97% (worst)."

"Quadrotor merupakan pesawat yang dilengkapi empat buah motor yang dilengkapi baling-baling. Untuk dapat terbang dengan baik, quadrotor harus dilengkapi dengan sistem kendali yang mampu mengatur kecepatan putaran tiap motor agar sudut rotasi dan posisinya sesuai dengan setpoint yang diberikan. Pada skripsi ini dibahas mengenai pemodelan dan perancangan sistem kendali quadrotor dengan Integral Backstepping. Sistem kendali yang dirancang meliputi pengendali sudut rotasi dan pengendali posisi. Pemodelan dan identifikasi sistem dilakukan dengan beberapa langkah percobaan untuk menentukan parameter-parameter dari model. Model yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam perancangan sistem kendali. Alasan penggunaan Integral Backstepping ini karena kehandalannya dalam kemampuan mengikuti setpoint dan ketahanan terhadap gangguan. Untuk itu akan diuji kemampuan pengendali ini dengan model yang sudah diperoleh dalam simulasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan performa pengendali Integral Backstepping cukup memuaskan dimana respons keluaran cukup cepat, overshoot yang kecil, nilai error tunak mendekati nol, dan tahan terhadap gangguan.

---

Quadrotor is an aircraft equipped with four motors equipped with a propeller. It must be equipped with a control system capable of controlling the speed of each motor for attitude and position in accordance with the given setpoint in order to flying stable.

In this report discussed the modeling and control system design of quadrotor with Integral Backstepping. Control system designed includes attitude and position controllers. Modeling and system identification is done with a few experimental steps to determine the parameters of the model. Then, The model becomes the basis for the design of control systems.

The main reason using Integral Backstepping controller because in the ability to follow the setpoint and resistance against disturbance. It will be tested the ability of this controller with a quadrotor model in the simulation.

The results obtained showed Integral Backstepping controller performance is quite satisfactory where the output response fast enough, small overshoot, steady-state error value near zero, and robustness against disturbances."

"Pesawat terbang tanpa awak (PTTA) telah banyak digunakan pada hampir seluruh negara di dunia baik untuk kebutuhan sipil maupun militer. LSU-02 NGLD (LAPAN Surveillance Unmanned Aerial Vehicle-02 Next Generation Low Drag) adalah contoh PTTA yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) LAPAN berdasarkan permintaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). LSU-02 NGLD akan digunakan untuk kebutuhan sipil, yaitu untuk melakukan pemantauan di wilayah perairan laut Indonesia. Desain LSU-02 NGLD mengambil sebagian geometri dari LSU-02 yang sudah dikembangkan terlebih dahulu. LSU-02 dimodifikasi pada beberapa aspek terutama bagian sayap dan ekor. Tujuan tesis ini adalah untuk melakukan desain dan analisis struktur komposit sayap LSU-02 NGLD akibat beban operasional di wilayah perairan laut untuk memenuhi regulasi yang berlaku menggunakan model elemen hingga. Beban sayap diasumsikan merupakan beban statik yang terdistribusi sepanjang setengah sayap menggunakan metode Schrenk. Pada model elemen hingga, sayap dimodelkan menggunakan elemen quad4 dengan kondisi batas berbentuk pin pada lokasi dimana baut akan digunakan untuk menggabungkan sayap dengan fuselage. Verifikasi, validasi dan tes konvergensi diikutsertakan untuk mendapatkan hasil yang baik dari penggunaan model elemen hingga. Analisis kekuatan dilakukan dengan menggunakan tiga subkasus yaitu menggunakan load factor 6.29, load factor 3.8 dan load factor -2.65. Hasil dari margin of safety, displacement dan buckling factor pada load factor 6.29 berturut-turut adalah 0.00562, 161 mm dan 0.88. Hasil dari margin of safety, displacement dan buckling factor pada load factor 3.8 berturut-turut adalah 0.66, 97.1 mm 1.46. Sedangkan hasil dari margin of safety, displacement dan buckling factor pada load factor -2.65 berturut-turut adalah 0.92, -67.7 mm dan 1.18. Dari hasil-hasil tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan struktur komposit sayap LSU-02 NGLD memenuhi regulasi yang berlaku.

---

The unmanned aerial vehicle (UAV) has been widely utilized all over the world for either civil or military purposes. LSU-02 NGLD (LAPAN Surveillance Unmanned Aerial Vehicle-02 Next Generation Low Drag) is a UAV developed by Aeronautics Technology Center (known as Pustekbang) LAPAN which is based on demand from Ministry of Marine Affairs and Fishery. LSU-02 NGLD will be used for sea monitoring in Indonesia. Design of LSU-02 NGLD took some geometries from LSU-02 which has been developed before. LSU-02 is modified in some aspects to support sea monitoring especially in wing and tail. The aim of this thesis is to design and analyze the composite wing structure of LSU-02 NGLD due to operational load around sea to meet the regulation using finite element model.  The load is assumed as static and distributed along semispan using Schrenk method. In finite element model, the wing is modeled using quad4 element and boundary condition uses pin in the locations where bolts will be applied to combine wing and fuselage. Verification, validation and convergence test take into account to obtain good results from finite element model application. The strength analysis was conducted with three subcases i.e. load factor 6.29, load factor 3.8 and load factor -2.65. The results about margin of safety, displacement and buckling factor at load factor 6.29 are 0.00562, 161 mm and 0.88 respectively. The results about margin of safety, displacement and buckling factor at load factor 3.8 are 0.66, 97.1 mm 1.46 respectively. The results about margin of safety, maximum and buckling factor at load factor -2.65 are 0.92, -67.7 mm and 1.18 respectively. Based on those results, the composite wing structure of LSU-02 NGLD meets the regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi interferensi dari 2 drone ke Fixed Service (FS) dengan memperhitungkan faktor redaman hujan, dimana UAS yang di teliti adalah sistem pesawat tanpa awak dengan kendali satelit dan FS adalah sistem komunikasi terrestrial di permukaan bumi. Evaluasi kompatibilitas disini adalah pada penggunaan frekuensi yang sama pada kedua sistem tersebut yang dimodelkan dengan interferensi antara dua sistem. Dan berdasarkan WRC-15 (World Radiocommunication, 2015), bahwa salah satu spektrum alokasi frekuensi untuk Fixed Satellite Service (FSS) di wilayah 3 (Asia dan Oceania) adalah di frekuensi 12,5-12,75 GHz dimana pita frekuensi ini berbagi dengan frekuensi FS. Skenario interferensi antara kedua sistem ini diamati pada saat 2-drone terbang di atas wilayah FS, dan simulasi dilakukan untuk menyelidiki gangguan dari emisi 2 drone ke penerima FS. Dimana hasil simulasi menunjukkan bahwa interferensi dari 2 drone tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga masih aman bagi drone dan FS.

---

This study aims to evaluate the compatibility of spectrum Unmanned Aircraft System (UAS) with the number of 2 drone and Fixed Service (FS) with rain attenuation, which the UAS in the study is the system of unmanned aircraft with satellite control and FS is a terrestrial communication system on the earth surface. Evaluation of compatibility here is the use of the same frequency in both systems, are modeled by interference between the two systems. And by WRC-15 (World Radiocommunication, 2015), that one of the frequency spectrum allocated for the Fixed Satellite Service (FSS) in region 3 (Asia and Oceania) is in the 12.5 to 12.75 GHz frequency band, which is shared with the frequency FS. Interference scenario between the two systems is observed during several drones flying over the area FS, and simulations were carried out to investigate the disturbance of the emissions of 2 drone to the FS receiver. Wherein the simulation results show that the interference of drones did not cross the line that has been determined, so it is still safe for the drones and FS."

"Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini.

---

Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research."

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."