Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Derajat kesehatan penduduk Indonesia secara agregat dilihat dari harapan hidup saat lahir cenderung meningkat, namun tidak di semua tahun tersebut dalam kondisi sehat. Estimasi World Health Organization (WHO) ada sekitar 9 tahun (12,67 persen) di masa hidup seseorang dalam keadaan tidak sehat. Indikator kesehatan dapat juga dilihat melalui seberapa besar beban penyakit yang terjadi per populasi tertentu dapat digunakan Dissability Adjusted Life Years (DALYs). Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan 3 terbawah untuk DALYs terbesar. Selain itu, data keluhan kesehatan untuk Indonesia tahun 2017 meningkat dalam dua dekade. Kondisi kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya rawan pangan serta peran program pemerintah yang terkait bantuan pangan dan jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh rawan pangan, penerimaan bantuan pangan dan kepemilikan jaminan kesehatan pada keluhan kesehatan dan dikontrol oleh karakteristik demografi dan sosial ekonomi (daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, akses air minum, sanitasi, dan status ekonomi), dan fasilitas kesehatan per kepadatan penduduk. Data yang digunakan yaitu data Survei sosial ekonomi Indonesia (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2018, dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat rawan pangan sedang hingga parah memiliki risiko mengalami keluhan kesehatan dan terganggu lebih dari 2 kalinya yang tahan pangan. Pemilik jaminan kesehatan BPJS PBI/Jamkesda memiliki risiko keluhan kesehatan yang lebih rendah dari yang BPJS berbayar. Individu yang menerima bantuan pangan dan jamkes BPJS PBI/Jamkesda (penerima bantuan iuran jamkes) memiliki probabilitas keluhan kesehatan lebih kecil daripada menerima salah satu bantuannya. Intervensi pemerintah pada individu rawan pangan sedang/parah dibutuhkan pemberian bantuan pangan dan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI/Jamkesda, terutama pada kelompok umur lansia, tinggal di perdesaan, berjenis laki-laki yang belum memiliki jaminan kesehatan.

---

The degree of health of the Indonesian population in aggregate from life expectancy at birth tends to increase, but not all years are in a healthy condition. The estimation of the World Health Organization (WHO) is around nine years (12.67 percent) in a person's lifetime in an unhealthy state. Health indicators can also be seen through how much disease burden occurs per particular population can be used Disability Adjusted Life Years (DALYs). Compared to Southeast Asian countries, Indonesia ranks the bottom 3 for the largest DALYs. Also, health complaints data for Indonesia in 2017 increased in two decades. The health conditions can be influenced by many factors, including food insecurity and the role of government programs related to food aid and health insurance. This study aims to study the effect of food insecurity, receipt of food aid and ownership of health insurance on health complaints and controlled by demographic and socio-economic characteristics (area of residence, gender, age, education, access to drinking water, sanitation, and economic status), and health facilities per population density. The data used are data from the Indonesian Socio-Economic Survey (Susenas) conducted in March 2018, analyzed using multinomial logistic regression. The results of the study show that individuals with moderate to severe levels of food insecurity have a risk of experiencing severe health complaints more than twice that which is food resistant. The owner of the BPJS PBI/Jamkesda health insurance has a lower risk of health complaints than the paid BPJS. Individu who has receive food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda have a smaller probability of health complaint than receiver food assistance. Government intervention in individuals with moderate/severe food insecurity is needed to provide food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda, especially in the elderly age group, living in rural areas, men who do not have health insurance.

"

"Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih.

---

Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered."

"Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Di Indonesia sendiri hanya ada 23% tenaga kerja yang memilki jamsostek, rendahnya angka ini dapat menjadi ancaman karena tidak terlindunginya tenaga kerja atas risiko-risiko yang dapat mereka hadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah logistik dengan data Susenas 2021 yang diperoleh dari BPS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel, seperti jenis kelamin, lokasi wilayah urban, status kemiskinan, sektor pekerjaan, umur, lokasi tempat tinggal, dan pendidikan terakhir berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tenaga kerja untuk memiliki jamsostek.

---

Employment social security is an important instrument for maintaining the welfare of the workforce. In Indonesia, only 23% of the workforce owns employment social security. This low number of ownership can be a threat because the workforce is not protected against the risks they may face. Therefore, this study aims to determine the socioeconomic determinants of employment social security ownership in Indonesia. The study used Susenas 2021 data from BPS and analyzed it using logistic/logit regression. The results of this study found that various characteristics of workforce, such as gender, poverty status, employment sector, age, location of residence, urban/rural, and education have a significant effect on the workforce’s decision to have social security."

"ABSTRAKTingkat kemiskinan anak yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan penduduk menunjukkan anak lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga miskin cenderung tidak dapat menikmati berbagai hak dasar dan berpotensi menghambat tumbuh kembangnya. Penelitian dengan data Susenas Provinsi DKI Jakarta memiliki dua tujuan yaitu mengukur tingkat deprivasi hak-hak dasar anak serta menguji faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah dengan MODA, sementara untuk menjawab tujuan kedua adalah dengan regresi logistik. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 22.0 menunjukkan tingkat deprivasi terbesar yang dialami oleh anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pada dimensi kesehatan dengan 33,41%, diikuti dimensi perumahan sebesar 32,37%, dimensi makanan dan nutrisi dengan 25,92%, kemudian dimensi fasilitas dengan 24,15%, dimensi pendidikan dengan 23,33%, dan yang terendah dimensi perlindungan anak dengan 3,95%. Pengukuran kemiskinan anak dengan metode MODA menunjukkan terdapat 10,25% anak miskin yang terdeprivasi minimal pada 3 dimensi dan 3,56% anak miskin yang terdeprivasi pada minimal 4 dimensi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga. Kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta harus segera diatasi, diantaranya dengan memberikan prioritas terhadap dimensi yang memiliki tingkat deprivasi terparah yaitu dimensi kesehatan dan dimensi perumahan. Peningkatan angka imunsasi dasar lengkap pada anak usia balita serta memperbanyak penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

---

ABSTRACT Child poverty rates that are higher than population poverty rates indicate that children are more vulnerable to the effects of poverty. Children who grow up in poor households tend to not be able to meet various basic rights and potentially inhibit their growth and development. Research with data from Susenas of DKI Jakarta Province has two objectives namely measuring the level of deprivation of basic rights of children, then testing the factors of household characteristics that influence the child poverty in DKI Jakarta Province. The analytical method used to answer the first objective is MODA, while to answer the second objective is logistic regression. The results of data processing using SPSS 22.0 showed the greatest deprivation rate experienced by children in DKI Jakarta Province was on the health dimension with 33.41%, followed by housing dimensions by 32.37%, food and nutrition dimensions with 25.92%, then dimensions facilities with 24.15%, education dimensions with 23.33%, and the lowest dimensions of child protection with 3.95%. The measurement of child poverty by the MODA method yields a rate of 10.25% of poor children who are minimally deprived of 3 dimensions and 3.56% who are deprived of at least 4 basic rights dimensions. The results of the logistic regression analysis showed that the factors of household characteristics influence the poverty status of children in DKI Jakarta Province are the education of the head of the household, the working status of mothers, and the number of household members. Child poverty in DKI Jakarta Province must be ended immediately through giving priority to dimensions that have the worst levels of deprivation. Increasing the number of complete basic immunizations for children under five years old and increasing the provision of vertical housing for people with middle to lower income can be a priority for immediate implementation.

 

"

"Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi buruk yang dialami oleh balita di seluruh dunia. Terdapat sebanyak 22,2% anak di dunia yang mengalami stunting, dimana 25,7% anak stunting berasal dari Asia Tenggara. Stunting merupakan hal yang perlu dikendalikan karena stunting mengindikasikan anak mengalami pertumbuhan otak yang tidak sempurna yang menyebabkan gangguan kognitif seerta mengganggu kesejahteraan anak di jangka pendek dan mengganggu perkembangan kualitas hidup manusia dan kemampuan berfungsi di jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keadaan status sosial dan ekonomi ibu terhadap kejadian stunting pada anak di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara pendidikan ibu pada stunting anak. Faktor genetika seperti tinggi badan ibu dan tinggi badan ayah memiliki pengaruh terhadap stunting. Status sosial ibu yang dicerminkan oleh pengeluaran konsumsi perkapita dan kondisi sanitasi memiliki pengaruh pada kejadian stunting anak.

---

Stunting is one of the malnutrition problems experienced by children around the world. There are 22.2% of children in the world who are stunted, where 25.7% of stunted children come from Southeast Asia. Stunting is something that needs to be controlled because stunting indicates that a child is experiencing imperfect brain growth which causes cognitive impairment and disrupts children's well-being in the short term and disrupts the development of the quality of human life and the ability to function in the long term. This study aims to determine the impact of the mother's social and economic status on the incidence of stunting in children in Indonesia by using logistic regression analysis. The results of this study indicate that there is no relationship between maternal education and child stunting. Genetic factors such as mother's height and father's height have an influence on stunting. The mother's social status as reflected by the consumption per capita consumption and sanitation has an influence on the incidence of child stunting."

"Kondisi kesejahteraan keluarga pada masyarakat pedesaan sering kali dianggap rendah. Kemudian kebijakan pembangunan pemerintah disalahkan karena kurang memperhatikan daerah-daerah yang terpencil. Namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan. Beberapa yang paling sering dikaitkan berasal dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dalam artikel ini akan diperlihatkan faktor-faktor yang berkaitan dari 3 aspek tersebut yaitu perilaku higiene, sanitasi, modal sosial, bantuan sosial, dan pengelolaan keuangan keluarga. Oleh karena itu tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menderskripsikan dan menganalisis hubungan perilaku higiene, modal sosial, pengelolaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Responden penelitian adalah 400 orang kepala keluarga yang tinggal di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan ialah analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Adapun hasil penelitian terdapat hubungan signifikan antara perilaku higiene, sanitasi, modal sosial, bantuan sosial, dan pengelolaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. Perilaku higiene memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan kesejahteraan keluarga dengan nilai koefisien kolerasi sebesar 0,762. Sedangkan bantuan sosial menjadi terendah dengan nilai koefisen kolerasi sebesar 0,457. Hasil Uji risiko menunjukan variabel dengan resiko tertinggi mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu perilaku higiene buruk memiliki kemungkinan 23 kali terjadinya kesejahteraan keluarga buruk.

---

The condition of family welfare in rural communities is often considered low. Then the government's development policy was blamed for not paying attention to remote areas. However, many factors affect welfare conditions. Some of the most frequently associated come from economic, social, and health aspects. In this article, we will show related factors from these 3 aspects, namely hygiene behavior, sanitation, social capital, social assistance, and family financial management. Therefore, the purpose of this research is to describe and analyze the relationship between Hygiene behavior, social capital, family financial management, and family welfare. The research method used is the descriptive method with a quantitative approach. The research respondents were 400 family heads living in Babakan Madang District, Bogor Regency. The analysis used is univariate, bivariate, and multivariate analysis. The results of the study found a significant relationship between hygiene behavior, sanitation, social capital, social assistance, and family financial management on family welfare. Hygiene behavior has a strong relationship with family welfare with a correlation coefficient of 0.762. Meanwhile, social assistance is the lowest with a correlation coefficient of 0.457. The results of the risk test show that the variable with the highest risk affecting family welfare, namely poor hygiene behavior has 23 times the possibility of poor family welfare."

"ABSTRAKDemand terhadap pelayanan kesehatan tenaga profesional di Indonesia masih terhitung rendah, walaupunpeningkatan pembiayan kesehatan dan implementasi asuransi kesehatan yang menjamin lebih dari separuh populasi Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilakukan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena Supplier Induced Demand merupakan salah satu alasan mengapa ekspenditur kesehatan terus meningkat, sehingga menyebabkan beban finansial tanpa memberikan keuntungan bagi kesehatan masyarakat. Menggunakan data Susenas tahun 2012 dan Podes tahun 2011, peneliti melakukan pendekatan mikroekonometri menggunakan metode estimasi two part model dan menganalisis densitas dokter pada level kabupaten dan frekuensi kunjungan ke pelayanan rawat jalan pada level individual untuk menemukan indikasi adanya fenomena Supplier Induced Demand pada kunjungan rawat jalan ke dokter praktik perorangan/poliklinik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian inisial yang pernah dilakukan di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan adalah densitas dokter merupakan variabel eksogen, dan memberikan korelasi positif pada frekuensi kunjungan responden sakit, sehingga memberikan bukti yang mengindikasikan adanya fenomena Supplier Induced Demand di Indonesia pada tahun 2012. Namun demikian, status sakit tetap menjadi faktor utama yang membuat pasien mengakses pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTDemand for healthcare remain low, even though Indonesian government continue to increase healthcare funding, and implemented the social health insurance that covers more than a half of whole population through Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Numerous studies mentioned that the Supplier induced Demand (SID) is one of many reason why healthcare expenditure is increasing, causing more financial pressures, increasing the share of national resources spent on healthcare, which all of these can occur with few benefits for the health of the population. Using data from Indonesian Household Survey (Susenas 2012) and Potensi Desa (Podes 2011), this study provides an empirical evidence of the phenomenon using microeconometrics approach under the two-part modeling, analyzing district level physician density on the individual numbers of doctor visit to find evidence indicating the existence of SID phenomenon in Indonesia. This is the initial study of the phenomenon in Indonesia, and it concludes that physician density is proven exogenous and has positive effect on the frequency of doctor visit, thus giving evidence indicating Supplier Induced Demand phenomenon occurred in Indonesia. Nevertheles, poor health status of patients is still the main reason of the healthcare utilization."

"Indonesia telah memasuki periode penuaan penduduk atau ageing population. Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang meningkat tajam tanpa diiringi kepemilikan jaminan sosial membuat penduduk lansia rentan miskin. Tuntutan finansial membuat penduduk lansia harus tetap bekerja di usia senja, meskipun mengalami penurunan kondisi biologis dan psikologis. Penelitian menganalisis pengaruh jaminan pensiun dan jaminan kesehatan terhadap partisipasi kerja penduduk lansia yang dikontrol berdasarkan karakteristik individu, rumah tangga, dan sosial. Hasilnya menunjukan bahwa kepemilikan jaminan pensiun dan jaminan kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap partisipasi kerja lansia. Penduduk lansia yang berstatus kepala rumah tangga, berpendidikan rendah, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan, tidak memiliki gangguan kesehatan, jumlah anggota keluarga bekerja banyak, dan kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan cenderung tetap bekerja di usia pensiunnya.

---

Indonesia has entered a period of aging population. The number of elderly people has increased sharply without social security ownership, making the elderly population vulnerable to poverty. Financial demands make the elderly must continue to work in their old age, even though their biological and psychological conditions are declining. The study analyzes the effect of pension insurance and health insurance on the work participation of the elderly population which is controlled based on individual, household and social characteristics. The results show that the ownership of pension security and health insurance has a significant negative effect on the work participation of the elderly. Elderly people who are heads of households, have low education, male, live in rural areas, have no health problems, have a large number of working family members, and whose economic conditions are below the poverty line tend to continue working at retirement age. Keywords : Elderly Work Participation, Labor Supply, Elderly, Pension Insurance, Health Insurance, Social Insurance, Islamic Economic"

"This study describes briefly tire characteristics of elderlypopulation in Indonesia by focusing on their health status. The 1999SUSENAS (Survai Sosial Ekonomi Nasional/National Socio-economicSurvey) data are utilized as a source. In examining factors influenced thehealth stunts of the elderly population, the logistic multinomial models areapplied. The health status is put as a dependent variable, while individualcharacteristics, family life and environmental circumstances are consideredas independent variables. Using a sample of 63.312 elderly people, thestudy reveals that the health status of elderly people in Indonesia isrelatively bad, which is highly influenced by those explanatory variablesconsidered."