Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia."

"Education is found to be one of the leading factors of child marriage, though the relationship between the two is complex. The two-way relationship between education attainment and the probability of child marriage indicate an endogeneity problem. To address this problem, this study exploited the implementation of School Operation Assistance (henceforth be referred to as BOS) as an exogenous factor that indicates a jump in the years of schooling for a Fuzzy Regression Discontinuity design using data from the 2002/2003, 2007, 2012, and 2018 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). This study found that an increased year of schooling decreases the probability of child marriage by an average of 3.8-6.6 percent. The study also shows that there is some evidence of a knowledge effect, which means that educational attainment affects the probability of child marriage through the channel of media and increased reproductive health knowledge.

---

Pendidikan kerap kali disebut sebagai faktor utama dalam pernikahan anak, sekalipun hubungan di antara keduanya kompleks. Hubungan dua-arah antara pendidikan dan  kemungkinan pernikahan anak mengindikasikan adanya permasalahan endogenitas. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengeksploitasi implementasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) sebagai faktor eksogen yang menunjukkan lompatan dalam lama bersekolah untuk fuzzy regression discontinuity design yang menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003, 2007, 2012, dan 2017. Studi ini menemukan bahwa peningkatan satu tahun bersekolah rata-rata mengurangi kemungkinan pernikahan anak sebesar 3,8-6,6 persen. Studi ini juga menunjukkan bahwa terdapat bukti efek pengetahuan, yang berarti pengaruh pendidikan pada probabilitas pernikahan anak disalurkan melalui media masa dan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk partisipasi sekolah anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program BOS yang diberikan kepada SLB terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang memperoleh dana BOS minimal sebesar Rp 120juta. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp 120juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal fixed cost yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah. Namun demikian, meskipun kabupaten/kota sudah memperoleh besaran dana BOS minimal sesuai fixed cost, ternyata dana BOS tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas. Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen lainnya yang tidak signifikan yaitu rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran dana BOS untuk SLB masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah, jenjang pendidikan dan jenis kebutuhan/gangguan; masih belum maksimalnya pendataan SLB untuk dapat menerima dana BOS; serta masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menghitung kebutuhan riil operasional, jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan penyandang disabilitas, perlu dimaksimalkannya pendataan SLB dan siswa penyandang disabilitas agar dapat menerima BOS, serta perlu ditingkatkannya bantuan untuk keluarga dengan penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi biaya personal pendidikan.

---

School Operational Assistance (BOS) is a government program that aims to increase school participation, including school participation for children with disabilities. This study aims to find out how much influence the BOS program provided to SLB has on the School Participation Rate (APS) of children with disabilities at the district/city level in 2020-2021. Using the panel data analysis method, this study shows that BOS for special schools does not have a significant effect on the APS of children with disabilities in 2020- 2021 in regencies/cities that receive a minimum BOS fund of IDR 120 million. Districts/cities that receive BOS funds of more than IDR 120 million indicate that schools are sufficient to meet the minimum fixed costs required for school operations. Even though schools have received the minimum amount of BOS funds according to the fixed cost, they cannot increase the school participation of children with disabilities in districts/cities. Other independent variables that have a significant effect are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabled living in urban areas, the ratio of the availability of inclusive schools, the average length of schooling, and the region. Meanwhile, other independent variables that were not significant were the teacher-student ratio of SLB, the ratio of availability of SLB, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that the amount of BOS funds for special schools is still relatively small when compared to the operational needs of schools, educational levels and types of needs/disorders; the data collection for SLB is still not maximal to be able to receive BOS funds; as well as the large personal costs of education that need to be paid by families with disabilities. This research has implications that it is necessary to evaluate the amount of BOS funds for SLB by calculating real operational needs, school level and types of needs/disorders of persons with disabilities, it is necessary to maximize data collection on SLB and students with disabilities so that they can receive BOS, and it is necessary to increase assistance to families with disabilities to help reduce personal education costs."

"Tesis ini mengevaluasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasca perbaikan dalam metode penyaluran BOS pada tahun 2012, dengan mengambil sample 18 SMP Negeri di Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menyebar kuesioner pada para pemangku kepentingan (tim manajemen BOS, Kepala atau Bendahara Sekolah dan orang tua murid) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BOS pada SMP Negeri Jakarta Barat telah berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan juga dari ketentuan yang ada tiap triwulannya. Berdasarkan realisasi penggunaannya, porsi terbesar pemanfaatan dana BOS tahun 2012 adalah untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (mencapai 27%). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang menggunakan BOS di luar ketentuan. Dampak BOS tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi juga masyarakat. Bagi sekolah BOS dapat membantu membiayai peningkatan intensitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sekolah maupun orang tua siswa yang menjadi responden juga menyatakan bahwa dengan adanya BOS orang tua menjadi lebih ringan dalam membiayai sekolah--apalagi saat ini memang benar-benar tidak ada pungutan apa pun di sekolah negeri. Terkait dengan perbaikan dalam kecepatan waktu penyaluran BOS, responden menyatakan bahwa faktor utama pendukung hal tersebut adalah adanya perbaikan mekanisme penyaluran BOS dari ke Kas Umum Negara ke Kas Umum Provinsi yang selanjutnya disalurkan langsung ke sekolahsekolah, dan juga diperlakukannya BOS sebagai dana hibah yang syarat pencaiannya tidak memerlukan proposal maupun penyerahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

---

This thesis evaluates the distribution and the utilization of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah--BOS) at State Junior High School in West Jakarta subsequent to the modification of the BOS distributional method in 2012. This study is descriptive in nature. The data and information is collected through questioners, in dept interview and literature study. This study finds out that the modified method has speed up the distribution of BOS compared to that of the previous year and to the time that the regulation asserts. There are two factors contribute to these achievements: (i) the way BOS is distributed as block grant from central government to provincial government and than to school; and (ii) schools will automatically receive BOS with no obligation for submitting proposal as conditional clauses. In terms of its utilization, the largest portion of BOS (27%) is used for compensating the nonpermanent school`s employees (pegawai honorer`s honoraria). There is no school under the study that utilizes BOS for financing items which is not parallel with the regulation. BOS has also been considered to increase both quality and quantity of school activities. Finally, the program has also been found to be effectively waived students from the school fee."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Pertumbuhan dan perkembangan otak terjadi paling besar pada masa usia dini (0-6 tahun). Untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan otak optimal, diperlukan adanya stimulasi-stimulasi dan rangsangan-rangsangan yang tepat. Adanya keterbatasan pengetahuan dan informasi bagi orang tua dalam proses tumbuh dan kembang anak usia dini, maka langkah yang tepat bagi orang tua adalah memasukkan anak ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Intervensi Pemerintah diperlukan untuk dapat memperluas peningkatan akses layanan PAUD di Indonesia, salah satunya dengan pemberian BOP PAUD kepada penyelenggara PAUD. BOP PAUD merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang diberikan untuk membantu kebutuhan operasional nonpersonalia PAUD. Penelitian ini membahas hubungan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Indonesia. BOP PAUD per siswa diuji dengan beberapa variabel kontrol dan ditemukan hasil bahwa BOP PAUD per siswa tidak memiliki hubungan signifikan terhadap APK PAUD. Sedangkan, variabel sekolah, rasio murid guru dan rumah tangga perkotaan dengan status rumah sendiri memiliki hubungan yang signifikan terhadap APK PAUD.

---

Brain growth and development occurs greatest at an early age (0-6 years). To get optimal brain growth and development, it is necessary to have the right stimulations and stimuli. There is limited knowledge and information for parents in the process of early childhood growth and development, so the right step for parents is to enroll their child in an Early Childhood Education institution (PAUD). Government intervention is needed to be able to expand access to PAUD services in Indonesia, one of which is by providing BOP PAUD to PAUD organizers. BOP PAUD is educational assistance from the central government which is provided to assist the non-personnel operational needs of PAUD. This study discusses the relationship between Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education (BOP PAUD) and the Gross Enrollment Rate (APK) of PAUD in Indonesia. PAUD BOP per student was tested with several control variables and it was found that BOP PAUD per student had no significant relationship to GER PAUD. Meanwhile, school variables, student teacher ratios and urban households with their own home status have a significant relationship to GER PAUD."

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan program subsidi BOS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan implementasinya kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol. Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 ( satu ) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan . Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan Subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang juga disebut Bantuan Operasional Sekolah ( BOP ) merupakan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ( Perwal ) Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Tujuan diberikannya subsidi BOS ini adalah : meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta menuju Kota tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan. Subsidi BOS diprogramkan untuk seluruh SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Pada periode Juli-Desember 2009 ini merupakan periode I (semester I ). Sekolah yang menerima subsidi BOS masih terbatas pada SD dan SMP Negeri saja. Jumlah keseluruhan SD yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah dengan jumlah siswa 85.730 anak, dan 17 SMP Negeri dengan jumlah siswa 15.509 siswa . Subsidi diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa. Untuk SD Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan SMP Rp 17.650,00 per siswa per bulan. Penerimaan rutin setiap SMP di Kota Tangerang Selatan setelah diberlakukannya Subsidi BOS dapat dihitung sebagai berikut : BOS Rp 47.900 + Subsidi BOS Rp 17.650 + SPP ( rata-rata ) Rp 40.000 + rata-rata angsuran uang sumbangan siswa baru Rp = Rp 144.550 ( seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu :Pertama, meskipun telah mendapatkan Subsidi BOS, komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan. Kedua, implementasi Subsidi BOS untuk sekolah negeri dari SD dan SMP ini, dalam laporan dinas pendidikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kegiatan, fasilitas belajar dan terpenuhinya kebutuhan operasional yang lain. Disamping itu implementasi Subsidi BOS juga mendapat tanggapan positif dari stakeholder pendidikan seperti masyarakat, LSM, pengamat pendidikan dan para orang tua siswa. Ketiga, dampak yang dapat dilaporkan dari adanya Subsidi BOS ini belum secara komprehensif, karena realisasi pemberian subsidi BOS baru berlangsung satu semester ( periode Juli-Desember 2009 ). Belum dapat disimpulkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Namun hal hal positif yang dapat dicatat antara lain : terpenuhinya minimal biaya operasional pendidikan, tertanggulaninya anggaran untuk alat tulis kantor ( 30%), belanja modal ( 50%) dan ekstrakurikuler (20%). Untuk memaksimalkan pemanfaatan Subsidi BOS bagi kepentingan pembelajaran disarankan : Pertama, pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mencover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif. Kedua, implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya.

---

This research aims to find out School Operational fund subsidy policy and its implementation in Southern Tangerang. This is a qualitative research that tries to expose relevant thorough symptoms through data collection and the researcher becomes the key instrument . This research is descriptive and it applies analysis in inductive approach.

The scope of this research is only limited to junior high schools in Southern Tangerang. There are two schools that become sample, one is state junior high school in Serpong District, one state junior high school in Pondok Aren district, Southern Tangerang. This research is to find out the implementation of school operational fund in state junior high schools in Southern Tangerang. School Operational fund is Southern Tangerang City Government stipulated in Mayor Regulation Number 466/Kep/127 Huk/2009. the fund is to lift parent`s burden in providing their student`s school fee, and to complete 9 year education compulsory program, and towards Southern Tangerang as a City of Education. School Operational Fund Subsidy is focused on all state and private elementary and junior high schools.

This July-December 2009 period was its first semeter and schools receiving the subsidy were still limited only to state elementary and junior high schools. 285 state elementary school have received the subsidy, with 85.730 students, and 17 junior high schools have received the subsidy with 15.509 students. Subsidy given was based on the number of students. Each elementary student received Rp 10.000 per month, while each junior high school student received Rp 17.650 per month. Routine income in every junior high school after the subsidy policy implementation can be calculated as follows:: School Operational Fund Rp 47.900 + Subsidy Rp 17.650 + School tuition around Rp 40.000 + new student`s average donation = Rp 144.550 or Rp 1.734.600 per student per year.

This research produces several findings :

First, despite receiving school operational subsidy , parents still have to pay a lot, and this payment includes school fee and development donation with percentage 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. There will be growing number of drop-out students. The amount of subsidy must be increased significantly, if South Tangerang local government want the city to be City of Education.

Second, Sccording to the national education office, the subsidy policy implementation has positive impact on learning activities, privision of learning facilities. The subsidy also won positive responses from education stakeholder, students, non-government organization, and so on.

Third, there is no report yet on the subsidy policy impact on learning activity, as the implementation was only for one semester. However, there are some positive impacts, like the fulfilled education operational fund, budget for stationery ( 30%), capital spending ( 50%) and extracurricular (20%).

To maximize the fund usage, these are some suggestions below : First, the subsidy should be disbursed monthly, so schools can allocate the fund. Second, the subsidy policy should be used for activities related to their learning process, so students can feel benefit of the subsidy."

"Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung jawab atas program bantuan operasional sekoalh dan dalam pengaturan alokasi pendanaan operasional kepala sekolah sebagai memengang tanggung jawab. Pembuatan Rencana kegiatan sekolah diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan operasional sekolah bertujuan sebagai pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua ataupun walinya tidak mampu dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat pendidikan dari masyarakat mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel serta transparansi. 

---

The implementation of the School Operational Assistance Fund is inseparable from good public services and in accordance with applicable regulations. In utilizing the School Operational Assistance Fund, the most important thing is to use the School Operational Assistance Fund appropriately to be able to support the achievement of objectives based on the Operational Assistance Fund Program efficiently and effectively and carried out based on the School Budget Activity Plan so that it is used as a guideline in implementation to evaluation. In its implementation, the Operational Assistance Fund must be entrusted to the relevant Ministry with responsibility for the Operational Assistance Fund Program in accordance with the applicable provisions, namely the technical guidelines for the School Operational Assistance Fund and in regulating the allocation of operational funding the school principal holds responsibility. Making a school activity plan is needed for guidance so that there are no deviations in the utilization of the School Operational Assistance Fund. School operational assistance aims to provide equal opportunities for students whose parents or guardians cannot afford it because there is a gap in the level of education of the rich and poor. Therefore, the utilization of the School Operational Assistance Fund is very important to meet the criteria of effectiveness, efficiency, accountability and transparency."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

"

"Semakin tinggi jenjang pendidikan akan mengurangi partisipasi sekolah. Besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung menjadi salah satu faktor fenomena tersebut. Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak. Dengan menggunakan data panel dengan periode waktu tahun 2018-2022 untuk memahami sejauh mana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikbudristek. Hasil penelitian ini menunjukan PIP tidak berpengaruh terhadap peningkatan APK SMA/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan ketersediaan fasilitas sekolah akan meningkatkan APK.

---

The higher the level of education, the lower school participation will be. The large educational costs that must be borne are one factor in this phenomenon. The government through the Smart Indonesia Program (PIP) reduces the education costs that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation. Using panel data for the 2018-2022 time period to understand the extent to which the Smart Indonesia Program (PIP) can increase the Gross Enrollment Rate (APK) at the high school/equivalent level in districts/cities on the island of Java. The data used in this research comes from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Education and Culture. The research results show that PIP has no effect on increasing the GER for SMA/equivalent in the Districts/Cities of Java Island and the availability of school facilities will increase the GER."