Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian menganalisis putusan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) berupa penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI JKT). Permasalahan yang diteliti adalah penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemda DKI JKT yang dipergunakan sebagai bangunan sekolah secara melawan hukum dan menganalisis dampak penguasaan tanah girik secara PMH. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah penguasaan tanah oleh Pemda DKI JKT berdasarkan catatan KIB dan ada pihak lain yang secara sah berdasarkan bukti berupa girik adalah sebagai PMH. Konsekuensi dampak PMH yang dilakukan oleh Pemda DKI JKT kepada pihak lain dengan bukti girik berupa uang ganti rugi atas kerugian immateriil. Saran yang diberikan kepada Pemda DKI JKT dalam pencatatan aset daerah ke dalam KIB mengikuti sistem pengelolaan aset daerah secara sah perolehan tanah dan pendaftarannya. Putusan hakim memberi ganti rugi materiil tidak cukup, harusnya mengembalikan tanah yang berhak pemegang bukti girik.

---

The study analyzed the court's decision regarding unlawful acts in the form of land tenure of other parties with girik evidence by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. The problem studied was the control of other parties' land with evidence of girik by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta which was used as a school building unlawfully and analyzed the impact of girik land tenure in an unlawful manner. The research method used is normative juridical legal research with a prescriptive type of research. The result of the analysis is the control of land by the Provincial Government of the capital region of Jakarta based on the records of the Inventory card and there are other parties who are lawfully based on evidence in the form of girik is an unlawful Act. The consequences of the impact of unlawful acts committed by the Provincial Government of the capital region of Jakarta to other parties with evidence of compensation in the form of compensation for immaterial losses. The advice given to the Provincial Government of the capital region in the recording of regional assets into the Inventory Card follows the system of legally managing regional assets for land acquisition and registration. The judge's ruling granting immaterial damages was not sufficient, it should return the land to which the evidence holders were entitled."

"ABSTRAKTesis ini melihat kepada sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, salah satunya sengketa tanah dengan alat bukti girik. Dan kemudian dengan permasalahan yang terjadi tersebut, Penulis mengambil kasus yang terjadi di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor 145/PK/Pdt/2012. Dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, Penulis meneliti tentang kedudukan girik dan perlindungan hukum bagi pemegang girik serta menganalisis putusan tersebut secara deskriptis analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan sengketa tanah girik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis berpendapat bahwa dalam sengketa tanah, girik tidak dapat dijadikan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Girik berlaku sebagai tanda bukti pembayaran pajak atas tanah. Untuk itulah perlindungan hukum terhadap girik masih sangat lemah. Perlu didukung oleh alat bukti lainnya untuk membuktikan bahwa tanah girik tersebut adalah miliknya. Hasil akhir dari penyelesaian kasus tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenangkan penggugat. Tetapi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkannya, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Dan Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis thesis is about the Land Dispute that happened in Indonesia, especially land dispute with girik as the evidence. And then, with the case, the writter took the case where happened in Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta dan got the decision of supreme court number 145 PK Pdt 2012. In the settlement of disputes, the writter researched about the position of girik and legal protection to the girik holder, and analyzed the supreme court rsquo s decision with analyze descriptive and use normative juridical that associated with positive law, papers and researched results about land dispute with girik as the evidence. Based on the researched, the writter contended that in the land dispute, girik can not be used as the proof of ownership of land rights. Girik occurred as proof of payment of tax on land. So the legal protection to the girik holder is too weak. It should be supported with the other evidence to prove that girik land is theirs. The final outcome of the case settlement is East Jakarta District Court won the plaintiff. But Jakarta High Court cancelled it, then be reinforced by the Supreme Court. And the writter contended that East Jakarta District Court suited with the law."

"Tanah bagi bangsa Indonesia adalah sumber kehidupan, Oleh karena itu Sumber Daya Alam ini harus di jaga, dipelihara dengan sebaiknya karena tanah selain tidak bisa diperbaharui, dari waktu kewaktu kepentingan dan kebutuhan akan tanah selalu meningkat, hal ini dikarenakan Tanah saat ini memiliki beberapa dimensi, selain untuk pertanian, dan tempat tinggal, tanah juga berdimensi politik, pertahanan keamanan, investasi dan bahkan sering menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertical. Untuk mengatisipasi hal itu, Negara diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan nya dan pendistribusiannya agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan yang terus berkembang dan berkelanjutan. Berdasarkan pada tanah harus di distribusikan secara adil tanah juga memiliki fungsi sosial, oleh karena itu apabila tanah diperuntukan untuk kepentingan umum, maka seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah harus dengan rela melepaskan hak atas tanahnya melalui prosedur yang telah ditentukan dengan sistem pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mencabut hak atas tanah tersebut dan memberikan ganti rugi seseuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hak atas tanah adalah Hak Pakai yang diperoleh langsung dari tanah Negara yang memiliki karakteristik bersipat jangka waktu tertentu, sehingga begitu jangka waktu Hak Pakai habis dengan serta merta hak dan kewajiban di Atas Hak Pakai tersebut kembali kepada Negara, artinya yang berakhir adalah Status dari Hak atas tanah tersebut, sementara obyek hak atas tanah tetap melekat seperti semula yaitu menjadi tanah Negara, dalam arti tanah yang melekat sesuai dengan peruntukannya.

---

Land for the Indonesian nation is the source of life, therefore Natural Resources should be on guard, because the land should be maintained in addition can not be renewed, from time to time interest and demand for land is increasing, this is because the Land currently has several dimensions, in addition to agriculture, and housing, land is also a political dimension, defense and security, investment and often lead to conflict both horizontally and vertically. To anticipate this, the State has the authority to regulate the use, its use and distribution in order to align with the ideals of the Indonesian nation in running the evolving development and sustainable.

Based on the land should be distributed in a fair ground also has a social function, therefore if the land intended for public interest, the person or legal entity has the right to land should willingly relinquish their land rights through the procedures that have been determined by the land acquisition system in the public interest, by revoking land rights and provide redress seseuai with applicable regulations.

One of the rights is the right to use land obtained directly from the ground state that has the characteristics of having the character of a certain period, so that a period of right to use immediately discharged with rights and obligations in the Upper Right to Use the back to the State, it means the end is the Status of The land rights, while the object of land rights remain attached as before, namely into the ground state, in the sense of inherent soil as intended."

"Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik mengenai pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah guna kepentingan umum sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 dan Bagaimana perhitungan ganti kerugian pada pengadaan tanah sesuai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 ditinjau dari metode penilaian yang digunakan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Peraturan perundangan besarta peraturan pelaksanaanya di Indonesia yang menjadi dasar pengadaan tanah mengalami beberapa kali perubahan serta Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar kemanfaatanya dirasakan oleh seluruh rakyat harus memenuhi sebagaimana ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam penerapan penilaian Ganti Kerugian nilai fisik, Penilai melakukan penilaian berbasis nilai pasar. Disini, Penilai memiliki beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung nilai tanah. Di antaranya, pendekatan pasar (market approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan biaya (cost approach), dan metode atau teknik penilaian tanah lain yang sesuai.

---

The close relationship between land ownership and the social function of land implies that landowners have an obligation to use and utilize their land while considering public interests. An example of this is the situation in Langsa Regency, Aceh, where PTPN I (state-owned plantation company) received fair and lawful compensation based on the judge's considerations. The research problem formulation in this study is twofold: firstly, what are the provisions and procedures applicable to Public Appraisal Institutions regarding compensation for land acquisition for public purposes according to the Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021? Secondly, how is the calculation of losses in land acquisition according to the case study of Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021, considering the assessment methods used in accordance with prevailing standards in Indonesia? This study adopts a normative legal research approach. Secondary data is obtained through literature review and document studies. The problem-solving methods include legislative approach, case approach, and conceptual approach. The data analysis is qualitative, presented descriptively analytically, and conclusions are drawn through induction.The study concludes that the legislation and its implementing regulations in Indonesia, serving as the basis for land acquisition, have undergone several changes. The principles of land acquisition for development for public purposes, for the benefit of the entire population, must adhere to the latest regulations, particularly Law Number 2 of 2012. Regarding the application of the Compensation Assessment for physical value, the Appraiser conducts market-based assessments, considering various approaches such as market approach, income approach, cost approach, and other relevant land assessment methods or techniques."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

---

This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16 paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control of Mr. AK's land."

"Perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum karena perjanjian nominee tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian nominee dibuat untuk memberi kesempatan atau celah kepada warga negara asing untuk menguasai dan memiliki bidang tanah hak milik di Indonesia sehingga bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum serta menganalisis tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) yaitu suatu sebab yang halal. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum penguasaan atas tanah oleh warga negara asing tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum itu sendiri namun juga bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, maka terhadap notaris dibebankan pertanggungjawaban perdata berupa penggantian kerugian yaitu membayar biaya atau pengeluaran yang timbul dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban administratif berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak karena melanggar kode etik jabatan profesi serta dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Agreement nominee categorized as an agreement that has indications of creating legal smuggling because of the agreement nominee not regulated in the Civil Code. Agreement nominee created to provide an opportunity or loophole for foreign citizens to control and own land plots in Indonesia so that it is contrary to the objectives of the Agrarian Law. This research was conducted to analyze judges' considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act and analyze the responsibility of the notary who makes the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This research uses doctrinal research with an explanatory research typology. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which is then analyzed using qualitative methods. Judge's considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act in accordance with what is stated in Article 1365 of the Civil Code as well as failure to fulfill the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code paragraph (4), namely a lawful cause. The judge also considered that the unlawful act of controlling land by a foreign citizen not only conflicts with the rights of other people and is contrary to the law itself but also contrary to the norms of propriety and decency. Responsibilities of the notary who made the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, then the notary is charged with civil liability in the form of compensation for losses, namely paying costs or expenses incurred in the case, administrative responsibility in the form of warnings, warnings, temporary dismissal from association membership and dismissal without for violating the code of ethics for professional positions and deliberately violating the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries."

"Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah, khususnya dalam hal ganti rugi, sehingga banyak yang mempersoalkan apakah ini terjadi karena kurangnya peraturan yang mengatur, atau karena ketidaksiapan aparat atau bahkan karena tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W 2) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan pengembang perumahan di wilayah Jakarta Barat, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memenangkan perusahaan pengembang perumahan sampai dengan tingkat kasasi. Penelitian yang berjudul "Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol JORR W 2" ini bertujuan untuk mengetahui alasan diterbitkannya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2349/1.711.52 tanggal 2 November 2008 yang merevisi Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997, dan akibat hukumnya bagi perusahaan pengembang perumahan terkait dengan peraturan perundang-undangan.Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dasar dikeluarkannya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kasus tersebut dimenangkan oleh perusahaan pengembang perumahan. Secara teoritis pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kasus perusahaan pengembang perumahan adalah untuk kepentingan pemerintah, sedangkan kenyataannya proyek ini adalah proyek swasta namun pengadaan tanahnya mengatasnamakan kepentingan umum.

---

Conflicts and disputes have became the very common situations in society especially when they were pierced into remedy arrangements. The circumstances produce dominating question whether based on the existence of insufficient regulations, or the existence of unqualified authorised personnels, or the existence of the abuse of power for worse. The objective of this study is to describe the land acquisition dispute for tollroad project namely Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W 2) between DKI Jakarta Province Government and the Real Estate Company in West Jakarta, by analysing the verdict made byCourt of Administrative Justice which put the Real Estate Company in favor until the definitive and final Court of Justice stage. By titling this study with ?Analysis to Land Acquisition for Public Interest, a Case Study to JORR W 2 Tollroad?, we shall recover the very basic consideration to the enactment ofJakarta Province Governor Decree Letter Number 2349/1.711.52 dated on 2 November 2008 that revised the Jakarta Province Governor Decree Letter dated on 1 Oktober 1997, including the legal consequences for the Real Estate Companies that are bound to the such Decree. The writing to this study is based on the legal normative approach which examines the laws and legal theories related to the aforementioned discourse. Secondary data is the main literature as fact that is collected from the library. As the result, the description shall contain several evidences that the enactment of the Jakarta Governor Decree Letter hasnot stood on the proper law. Hence, the case is in Real Estate Company favor. Theoritically, the land acquisition for public interest as referred to the Real Estate Company case is for the Government interest, in fact the project is commercial project in the mask of public interest."

"Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya sering kali masyarakat dirugikan dalam pengadaan tanah.Permasalahan yang kerap kali melatar belakangi timbulnya sengketa pengadaan tanah ialah penolakan masyarakat setempat terhadap lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berakibat kerugian terhadap pemegang hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo antara 43 warga Kulon Progo dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengabulkan gugatan warga Kulon progo tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo beserta dengan tahapan-tahapan pengadaan tanah ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundangan-undangan yang lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 07/6/2015/PTUN.YK tanggal 6 Juli 2015.Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah maupun norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan penulis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara Kulon Progo telah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum namun dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut yang tidak sempurna sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak.

---

According to the Land Acquisition Act Number. 02 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest?s activities to provide land by way of giving proper and fair compensation to those who are entitled to receive such proper compensation and fair to the entitled party. In practice most of the time the local communities suffer caused by land acquisition process. The origin problems are often the emergence of the dispute of the land acquisition is that local community rejected against the location of the land acquisition for development purposes which resulted lost to the title holders. The issues which often happen to be the background of the occurrence of the disputes in land acquisition is the rejection of the local communities towards the location of the land acquisition for the development which causes disadvantages for the land title holders.

This thesis discusses the dispute of the implementation land acquisition for the construction of a new airport in Yogyakarta, especially in the regency of Kulon Progo between 43 local citizens with the Governor of Special Region of Yogyakarta, by analyzing the Verdict of the Administration Court that has been in favor of the citizens of Kulon Progo.

This Study aimed to find out how the implementation of land acquisition for the construction of the Kulon Progo?s new Airport along with the stages of land acquisition in term of Law Number 2 of 2012 and determine how the application of Law No. 2 of 2012 and the laws and the regulations that reflected in The State Administrative Court?s Verdict number 07/6/2015 PTUK YK. Dated July, 6th 2015.This study forms a normative juridical research, which is based on library materials or secondary data.

This research uses library research based on literature data and legal norms written by reviewing the implementation of the rules and norms of the positive law. This type of research used by the author is explanatory.

The result showed that the implementation of land acquisition for the construction of airport Kulon Progo has been executed in accordance with the stages contained in Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest, but in the implementation of the steps has not sufficiently Implemented which, causes dispute between the parties."

"Girik adalah alat bukti tanda membayar pajak. Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah yang berlaku bersumber hanya hukum adat. Girik digunakan oleh pemilik tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena hanya pemilik tanah yang wajib membayar pajak. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental di bidang hukum tanah dan hak- hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia terutama di Jakarta yang menganggap Girik adalah bukti kepemilikan hak atas tanah. Girik tidak kuat untuk menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dari pihak pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah berupa Sertipikat, bukanlah Girik. Banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan Girik, karena didalam literatur ataupun Perundangundangan mengenai pertanahan sangatlah jarang dibahas dan dikemukakan. Tanah Girik bukan merupakan bentuk kepemilikan hak sesuai dengan UUPA, melainkan hanya bukti pembayaran pajak tanah saja. Namun demikian , Petuk Pajak Bumi/ Landrentee, Girik, Pipil,Verponding Indonesia ini adalah salah satu bukti tertulis yang dapat didaftarkan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seperti permasalahan dalam penulisan tesis ini mengenai sengketa tanah girik yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. pemilik dari Girik C nomor 1349 tidak dapat membuktikan kepemilikannya yag sah di pegadilan, karena kurangnya alat bukti yang lain. Girik dapat menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan didukung alat bukti yang lain yang menguatkan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat melakukan pendaftaran pertama kali atas tanah yang masih berstatus hak milik adat.

---

Girik is proof of payment of tax. Before Act Number 5 of 1960 regarding Agrarian Law, the prevailing law on land was bassed on common law. Girik used by the land owner as a proof of the land, because only a landholder who is obliged to pay taxes. Since Act Number 5 Year 1960 regarding Agrarian Law promulgated, land law and personal rights on land in Indonesia fundamentally changed.. In fact, Some of Indonesian people especially in Jakarta still thought that Girik is an evidenceof land ownership. Because of that, need for socialization of the government to tell people that the proof of ownership land rights is a Sertipikat. Many people do not understand what is referred about Girik, because in literature or regulations of land is very rarely discussed and presented about that.Girik certificate is not propietary right as pointed out in Basic Agrarian Law (UUPA). It only indicates tax payment receipt. Nevertheless, there are other [less formal] land certificate of Petuk Pajak Bumi, Landrentee, Girik, Pipil, verponding Indonesia that can serve as written evidence for land registration as provided for in Government Regulation (PP) No.24 of 1997 concerning Land Regisration. Shown in land dispute case on Court of Central JakartaDecision Number 166/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. This research uses a method of a descriptive analysis with yuridis normative approach."

"ABSTRAKSebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri adalah sebagai alat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain sertipikat yaitu yang terdapat dalam Putusan No.367/Pdt/2013/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara Pemegang Girik dengan Pemegang SHGB. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian girik sebagai alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik girik terhadap suatu sengketa tanah, kemudian Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/PDT/2013/PT.DKI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yangdilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.Dari hasil penelitian diketahui kekuatan pembuktian Girik setelah diundangkannya UUPA tidak lagi dapat dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, selanjutnya Putusan pengadilan No.367/PDT/2013/PT.DKI sudah sesuai menurut hukum yang berlaku, dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat pemilik Girik untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum bagi tiap-tiap hak atas tanahnya.

---

ABSTRACT

Before the birth of UUPA Girik still recognized as proof of land rights, Girik own sense is as a tool for certification but is not evidence of ownership of land he only evidence of tax payment. At this time there are some things that show that of the certificate by evidence other than certificates are contained in the decision No.367/Pdt/2013/PT.DKI in the high court of DKI Jakarta between Girik owner and Certificate of right to build (SHGB) owner. Furthermore there is a formulation of the problem is how the strength of evidence Girik as evidence of ownership of land rights and how legal protection for owners Girik to a land dispute. Then whether the high court decisionNo.367/Pdt/2013/PT.DKI in accordance with the legislation in force. The approach taken in this research is normative juridical approach.

From the research result shows the strength of evidence Girik after the enactment of the UUPA no longer can be considered as evidence of ownership rights to land are legitimate, subsequent court decisions No.367/Pdt/2013/PT.DKI is appropriate under applicable law and the government should be more socialize to people Girik owners to register their land, so that every community to get legal certainty for each land rights."