Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan permintaan energi, dan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun berlimpah dalam sumber daya energi terbarukan (renewable energy), ekonomi dan ketahanan energi negara ini sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan untuk mendukung pengurangan GRK dan mempercepat adopsi energi terbarukan. Akan tetapi, insentif yang tidak jelas arahnya, riwayat subsidi, kebijakan yang tidak konsisten, dan struktur monopoli yang terkonsentrasi yang mengaburkan transparansi biaya, menghambat pencapaian target pemerintah. Peningkatan emisi dan dampak iklim terkait lainnya menghadirkan serangkaian risiko sosial ekonomi. Tidak terkecuali terhadap industri jasa keuangan (IJK). Namun sebaliknya, kegiatan usaha industri jasa keuangan cenderung tidak memperhatikan unsur-unsur lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Meskipun studi menunjukkan bahwa secara teknis layak bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi keuangan yang terjangkau tanpa membahayakan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan namun terdapat permasalahan kesenjangan yang besar dalam pembiayaan. Diperlukan peningkatan investasi dari sektor swasta dan publik, karena dana publik saja tidak cukup. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan pasar, kebijakan, dan tata kelola termasuk peraturan kredit keuangan, penetapan harga yang tidak kompetitif, skala proyek yang dibatasi dan akses terbatas ke informasi terhadap proyek keuangan berkelanjutan. Peneliti mengusulkan untuk mengembangkan dan merubah peraturan otoritas jasa keuangan untuk menunjang mekanisme pengawasan serta transparansi pasar. Harmonisasi peraturan tentu diperlukan, namun tujuan utamanya adalah amanat Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bersama-sama, langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menciptakan lanskap industri jasa keuangan yang aman, transparan dan beresiko rendah.

---

Indonesia's population growth, urbanization, and economic growth drive an increase in energy demand, and greenhouse gas (GHG) emissions. Abundant in renewable energy resources (renewable energy), the economy and energy security of the country is largely dependent on fossil fuels. The government has carried out policy reforms to support GHG reduction and adopt renewable energy. However, but the direction is not clear, inappropriate subsidies spiralling upwards in terms of costs and unintended impacts, inconsistent policies, and concentrated monopoly structures that obscure cost transparency, hindering the achievement of government targets. Increased emissions and other associated climate impacts present socio-economic risks. The impact also effects the Financial Services Industry (IJK). On the other hand, the business activities of the financial services industry tend not to pay attention to environmental, social, and governance(ESG) factors. Although studies show that it is technically feasible for Indonesia to quickly make preferable financial transformations without jeopardizing economic growth and poverty reductions, there still a problem with large gaps in financing. There is a need to increase investment from the private and public sectors, because public funds alone are not nearly enough. This study identifies market, policy, and governance supports including credit finance regulations, uncompetitive pricing, restricted project scale, and limited access to sustainable finance project information. Researcher proposes to develop and amend financial services regulations of the financial service authority to support supervisory mechanisms and market transparency. Harmonization of regulations is certainly required, but the main objective is the mandate of Article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Together, these steps in this research can be used to create a safe, transparent and low-risk financial services industry landscape."

"Sektor perbankan memainkan peran penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kerangka hukum terkait keuangan berkelanjutan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan praktik terbaik di Eropa dan Asia serta kebijakan keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) khususnya di sektor perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Sustainability Report dari 10 bank yang dipilih secara purposive dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih dalam tahap awal tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan potensi besar untuk berkembang melalui pembelajaran dari praktik terbaik negara lain dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia bervariasi berdasarkan KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). KBMI 1 berada pada tahap awal implementasi dengan fokus pada pemenuhan regulasi dasar. KBMI 2 mulai mengadopsi praktik lebih kompleks seperti kredit hijau. KBMI 3 memiliki program lebih terstruktur dan produk serta layanan berkelanjutan seperti obligasi hijau. KBMI 4 menjadi pelopor dengan portofolio investasi hijau besar dan integrasi ESG yang mendalam.

---

The banking sector plays a crucial role in the implementation of sustainable finance in Indonesia. This study aims to examine the development of the legal framework related to sustainable finance in the banking sector to maintain the stability of the financial system in the context of sustainable development. This research analyzes the comparison of the legal framework for sustainable finance policies in Indonesia with best practices in Europe and Asia, as well as sustainable finance policies and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects specifically in the banking sector, in accordance with existing laws and regulations. The research method used is a combination of doctrinal and non-doctrinal legal research methods, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing techniques use a descriptive qualitative approach. This study comprehensively analyzes the Sustainability Reports of 10 banks selected purposively and uses a comparative approach with other countries. The results of the study indicate that the development of sustainable finance in Indonesia is still in its early stages but has shown significant progress with great potential for growth by learning from the best practices of other countries and strengthening stakeholder collaboration. The implementation of sustainable finance in Indonesia's banking sector varies based on KBMI (Core Capital-Based Bank Groups). KBMI 1 is at the initial stage of implementation with a focus on meeting basic regulations. KBMI 2 has begun to adopt more complex practices such as green credit. KBMI 3 has more structured programs and sustainable products and services such as green bonds. KBMI 4 is a pioneer with a large green investment portfolio and deep ESG integration."

"Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang penting terhadap perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang merasakan sektor jasa keuangannya banyak terpengaruh oleh perkembangan sistem, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan di negara maju, salah satu contohnya adalah praktik dari model usaha yang dinamakan private equity. Private equity adalah model usaha yang mengumpulkan modal dari investor untuk di investasikan dengan cara melakukan akuisisi. Berawal dari Amerika dan merambah kenegara-negara maju lainnya seperti Singapura, private equity menjadi lembaga jasa keuangan yang berdampak signifikan bagi perekonomian suatu negara. Indonesia dewasa ini sudah memahami pentingnya pengaturan mengenai private equity dan menerbitkan peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Penulis mencoba membahas peraturan tersebut dan membandingkan dengan peraturan dari negara Singapura, yang mana peraturannya dapat dikatakan merepresentasikan pengaturan private equity tradisional yang diterapkan dinegara-negara maju lainnya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis.

---

The financial services sector holds a great importance for the economy of a country. Indonesia as a developing country felt their financial services sector much affected by the system, customs, and ways of working that are practiced in developed countries, one example is the practice of a business model called private equity. Private equity is a business model which raises capital from investors to be invested through acquisition. Private equity first developed in the U.S and spread to other developed countries such as Singapore, its role as a financial services institutions have a significant impact on the economy of a country. Indonesia today has understands the importance of regulating the practice of private equity arrangements. Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan, has issued the regulation to accomodate private equity practice in Indonesia, which named Limited Mutual Funds, or Reksa Dana Penyertaan Terbatas. The author tries to examine the rules and regulations in Indonesia and compared it with Singapore, which is where the rules represent a traditional private equity arrangements applied between a numbers of other developed countries. Research will be conducted using the method of normative-juridical."

"Perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta isu lainnya merupakan isu yang tidak dapat dihindarkan dalam abad ini. Oleh sebab itu, timbul kesadaran untuk menyelaraskan kegiatan perekonomian dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial dan tata kelola dengan Prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagai salah satu aspek Pembangunan Berkelanjutan. Sektor finansial harus turut berkontribusi karena sektor ini dapat berperan dalam mengalokasikan investasi untuk perusahaan dan proyek yang berkelanjutan dan dengan demikian mempercepat transisi ke ekonomi lingkaran rendah karbon. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara yuridis-normatif berdasarkan data sekunder mengenai Adopsi dan Perkembangan Konsep Keuangan Berkelanjutan dalam Hukum Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam skala Internasional, peran lembaga-lembaga inisiatif dalam menggerakkan Keuangan Berkelanjutan cukup signifikan. Selain lembaga-lembaga inisiatif, negara-negara seperti Swiss, Cina dan Singapura juga turut andil dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Di Indonesia, dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga jasa keuangan belum menerapkan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah dengan menentukan arah kebijakan dan peraturan terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dunia internasional sudah menerapkan  Keuangan Berkelanjutan, yang mana Indonesia juga turut berkontribusi dalam kerangka peraturan dan kebijakan, namun masih memerlukan optimalisasi.

---

Climate change, pollution and environmental damage, and other issues are issues that cannot be avoided in this century. Therefore, awareness arises to harmonize economic activities by integrating environmental, social and governance aspects with the Sustainable Financial Principles as one aspect of Sustainable Development. The financial sector must contribute because this sector can play a role in allocating investment for sustainable companies and projects and thus accelerating the transition to a low carbon circle economy. This thesis tries to review legally-normatively based on secondary data regarding the Adoption and Development of Sustainable Financial Concepts in Indonesian Law. The results of this thesis show that on an international scale, the role of initiative institutions in driving Sustainable Finance is quite significant. In addition to initiative institutions, countries such as Switzerland, China and Singapore also take part in the Implementation of Sustainable Finance. In Indonesia, the laws and regulations relating to financial services institutions have not been implemented, so the Financial Services Authority has taken steps to determine the direction of policies and regulations related to the Implementation of Sustainable Finance in Indonesia. It can be concluded that the international world has implemented Sustainable Finance, which Indonesia also contributes to the regulatory and policy framework, but still requires optimization."

"

Di Indonesia, penggunaan material beton yang berkelanjutan sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konstruksi beton berkelanjutan adalah konstruksi yang dibangun dengan dampak paling kecil sepanjang siklus hidupnya. Setiap pemangku kepentingan, dalam makalah ini termasuk konsultan dan pemasok material yang memimpin keterlibatan dalam penerapan bangunan berkelanjutan, bertanggung jawab untuk memastikan prinsip berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman konsultan dan pemasok material mengenai penggunaan material beton berkelanjutan pada proyek infrastruktur di Indonesia. Pengetahuan konsultan dan pemasok material tentang penerapan material beton berkelanjutan akan meningkatkan minat mereka dan berdampak langsung pada tingkat kesadaran mereka. Metode penelitian yang digunakan akan menggunakan pilot survey dengan pertanyaan mengenai pemahaman dan pentingnya indikator material beton berkelanjutan, serta validasi ahli terhadap variabel penelitian dan survei kuesioner mengenai tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap indikator material beton berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan konsultan dan pemasok material di Indonesia sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap material beton berkelanjutan meskipun belum memenuhi seluruh kriteria tiga pilar keberlanjutan.

---

In Indonesia, the use of sustainable concrete materials is critical for infrastructure development in terms of economic, social, and environmental factors. A sustainable concrete construction is one that is built to have the least amount of impact during its whole life cycle. Each stakeholder, for this paper including the consultants and material supplier who leads the involvement in the implementation of sustainable building, takes responsibility for ensuring the sustainable principle. As a result, the goal of this study is to determine the level of awareness and understanding of consultants and material suppliers regarding the use of sustainable concrete materials in infrastructure projects in Indonesia. The knowledge of consultants and material suppliers about the application of sustainable concrete materials will boost their interest and have a direct impact on their awareness level. The study method used will be using a pilot survey with questions about understanding and importance of sustainable concrete material indicators, as well as expert validation on the research variable and questionnaire survey regarding level of understanding and awareness of sustainable concrete material indicators. The outcome demonstrates consultant and material supplier in Indonesia already have knowledge and awareness towards sustainable concrete material even though haven’t met all the criteria for the three sustainability pillars.

"

"Penerapan keuangan berkelanjutan pada Perbankan Syariah diharapkan perbankan syariah dapat mengelola bisnis dengan nilai tambah ekonomi, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Penerapan keuangan berkelanjutan perbankan syariah meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek sosial program keberlanjutan yang telah diterapkan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dilakukan analisis maqashid syariah sehingga dapat diketahui tingkatan prioritas dan dampaknya bagi masyarakat. Salah satu program prioritas keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah melaui pengembangan wakaf uang dengan kerjasama melalui Nazhir LAZNAS BSMU. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghimpunan Wakaf dengan tiga jenis wakaf yaitu wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer dan wakaf melalui uang yang dan selanjutnya dana wakaf dikelola oleh Nazhir dengan program-program yang telah dijelaskan pada diskripsi wakaf uang. Dalam pengembangan dan penyaluran program wakaf digunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah sehingga Wakaf yang disalurkan dapat memberikan solusi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya prinsip keuangan berkelanjutan melalui Nomor 51/POJK.03/2017 dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum cukup signifikan meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan pengembangan wakaf diantaranya adalah dengan memberikan keterkaitan antara peraturan wakaf dan keuangan berkelanjutan.

---

Application finance Sustainability in Islamic Banking is expected Islamic banking can manage business with score plus economy , give benefits and benefits for society . Application finance sustainable Islamic banking includes three aspect that is aspect economy, aspect social, and aspects environment. On the aspect social sustainability programs that have been implemented by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk conducted analysis maqashid sharia so that could is known level priorities and impacts for society . One of the priority programs finance carried out by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk is through development cash waqf with cooperation through Nazhir LAZNAS BSMU. Method approach used juridical normative, with primary and secondary data sources. Research results showing that collection waqf with three type waqf that is cash waqf forever, temporary cash waqf and waqf through money and then waqf funds managed by Nazhir with programs that have been explained in the description cash waqf. In development and distribution of waqf programs used approach maqashid sharia and good luck mursala so that Distributed waqf could give solutions and well-being society. Presence principle finance sustainable through Number 51/POJK.03/2017 with activity not quite enough answer social and environmental not yet enough significant increase collection cash waqf. Obstacles faced for maximizing development waqf among them is with give linkages Among regulation waqf and finance sustainable."

"Perubahan iklim telah mendorong upaya global dalam mitigasi, adaptasi, dan transisi di berbagai sektor termasuk sektor keuangan yang memiliki posisi vital karena perannya dalam pembiayaan strategis. Oleh karena itu, inisiatif keuangan berkelanjutan di tingkat global yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik bisnis berkembang pesat. Di Indonesia, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan juga meningkat dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2021 dan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memuat pasal-pasal khusus tentang keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut adalah bentuk penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menariknya, fenomena tersebut melibatkan juga peran aktor masyarakat sipil dengan jejaring transnasional yaitu World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan advokasi. Dalam hal ini, WWF berhadapan dengan aktor dari pemerintahan dan perbankan pada isu yang bersifat sangat teknis dan elitis. Penelitian ini berupaya menyelidiki peran World Wildlife Fund (WWF) sebagai aktor non-negara yang memiliki jejaring transnasional dalam penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif dan process tracing digunakan, dengan mengacu pada konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan faktor penunjang efektivitas advokasi NGO. Hasil penelitian menunjukkan WWF berperan sebagai aktivator dan fasilitator yang berpengaruh dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jejaring global WWF dan kapabilitas teknisnya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana WWF menghadapi tantangan dan kontradiksi dalam advokasi pada isu keuangan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WWF memiliki peran yang kontributif dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik keuangan yang berkelanjutan di Indonesia

---

Climate change has spurred global efforts in mitigation, adaptation, and transition across various sectors. It consequently drives sustainable finance initiatives which encourages business practices to integrate environmental, social, and governance (ESG) aspects. In Indonesia, the adoption of sustainable finance principles has also seen significant growth over the past five years, marked by the issuance of the Indonesian Green Taxonomy in 2021 and the passing of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), which includes specific provisions on sustainable finance. These regulations signify the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Notably, this phenomenon involves the active engagement of civil society actors, the World Wildlife Fund (WWF). In this context, WWF’s advocacy finds itself facing actors from government and banking on highly technical and elitist issue. This study aims to investigate the role of the World Wildlife Fund (WWF) as a non-state actor with a transnational network in the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Qualitative methodology and process tracing are employed, referencing the Transnational Advocacy Network (TAN) concept and factors supporting NGO advocacy effectiveness. The research findings reveal that WWF acts as an activator and facilitator with a significant impact on enhancing sustainable financial governance in Indonesia. The global network of WWF and its technical capabilities contribute to increasing the capacity of key stakeholders to adopt sustainable finance principles. In conclusion, WWF plays a contributory role in driving the transformation of the financial sector towards sustainable financial practices in Indonesia."

"Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik di Indonesia khususnya OECD dan APEC ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik khususnya OECD Guidelines 1980 dan APEC Privacy Frame Work 2004. Prinsip best practices berkembang dari prinsip Fair Information Principle menjadi OECD Guidelines, kemudia berkembang menjadi APEC Privacy Framework, dan kemudian menjadi EU-US Safe Harbor Principle yang merupakan alternatif penyelesaian terhadap persoalan pertukaran data lintas negara (cross border data flow) Untuk melakukan pertukaran data dalam rangka perdagangan internasional, Indonesia perlu menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip best practices yang diakui di dunia internasional. Dalam rangka perdagangan internasional, perbedaan standar perlindungan data pribadi di suatu negara dapat menjadi suatu hambatan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya suatu standar perlindungan data pribadi yang dapat menjamin perlindungan terhadap data pribadi sehingga menimbulkan kepercayaan dari negara - negara khususnya memandang pengaturan perlindungan privasi dengan cara government rule yang dianut oleh Uni Eropa. Kebijakan Pemerintah dalam membuat call center pengaduan dan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi dalam persoalan Spamming SMS Broadcast masih belum cukup memadai dan penerapannya tidak dapat menghentikan penyelenggaraan SMS Broadcast yang melanggar hak privasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada yaitu Permenkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) tidak memenuhi prinsip-prinsip best practices, yaitu : Preventing Harm dan Accountability.

---

This thesis discusses how the legal provisions governing the protection of personal data globally and regionally especially in its application to an electronic transaction in Indonesia. This thesis describes some best practices that developed in international business practices, such as the OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and transborder Flows of Personal Data 1980; Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data 1985; United Nations Guidelines concerning Computerized Personal Data Files 1990; European Community Directive on the Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data 1995; APEC Privacy Framework 2004. Nevertheless, the focus in the discussion of this thesis is the OECD Privacy Guidelines and APEC 1980 Frame Work 2004. To exchange data in international trade, Indonesia needs to implement the protection of personal data in accordance with the principles of best practices is recognized internationally. In order of international trade, the differences in standards of personal data protection in a country can become a barrier in electronic transactions. Therefore, it is necessary the existence of a personal data protection standards which can guarantee the protection of personal data, build trust of countries in particular minded privacy protection settings in a way government rule adopted by the European Union. Associated with the implementation of privacy protection, the number of SMS Broadcast circulating in the community to make the Government created a call center complaint and attempt to apply the provisions in force in Indonesia. Protection of personal data in Broadcast SMS Spamming issue is still not sufficient and the application is not able to stop the implementation of SMS Broadcast that violates the privacy rights of the public. That is because existing regulations are Permenkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 on Implementation and Delivery Services Premium Messaging Short Message Service (SMS) to Many Destinations (Broadcast) does not meet the principles of best practices, namely: Preventing Harm and Accountability."

"Indonesia menyepakati The Paris Agreement dengan berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen Indonesia dengan mengeluarkan POJK51 tentang keuangan berkelanjutan dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) mengenai taksonomi hijau. Dalam praktiknya, implementasi keuangan berkelanjutan masih belum efektif dan implementasi taksonomi hijau masih sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau Bank ABC. Bank ABC, yang dijadikan sebagai objek penelitian, merupakan bank KBMI 2 dan bank yang sudah masuk Bursa Saham Indonesia (BEI). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi-struktur serta data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan portal berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank ABC telah mengimplementasi keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK51. Sedangkan implementasi taksonomi hijau di Bank ABC masih belum berjalan. Bank ABC tidak memiliki hambatan/kesulitan dalam mengimplementansi keuangan berkelanjutan. Hambatan/kesulitan yang dihadapi oleh Bank ABC dalam mengimplementasi taksonomi hiijau adalah sedikitnya perusahaan yang menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan.

---

Indonesia has agreed to the Paris Agreement by committing to reduce Greenhouse Gases (GHG). The Financial Services Authority (Indonesian: Otoritas Jasa Keuangan; OJK) supports Indonesia's commitment by issuing POJK51 on Sustainable Finance (SF) and the Indonesian Green Taxonomy (IGT). In practice, the implementation of SF is still ineffective, and the implementation of green taxonomy is still difficult. This study aims to analyze the implementation of SF and green taxonomy at Bank ABC. The approach used in this study is a case-study approach. This study uses primary and secondary data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that Bank ABC has implemented SF based on POJK51. While the implementation of green taxonomy at Bank ABC has not yet been implemented, Bank ABC has no obstacles/difficulties in implementing SF. The obstacles/difficulties faced by Bank ABC in implementing green taxonomy are comprised of the small number of companies that implement environmentally friendly operational activities."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

---

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."