Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menginvestigasi bagaimana proses restrukturisasi pada salah satu aset ex Badan Penyehatan Perbankan Nasional ('BPPN') yakni PT Tuban Petrochemical Industries ('Tuban Petro') dan anak-anak usahanya. Tujuan berikutnya adalah melakukan investigasi apa saja dan bagaimana proses turnaround dilaksanakan guna meningkatkan nilai aset saham Tuban Petro. Nilai aset saham akan diestimasi menggunakan market multiples approach. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian, digunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan explanatory case study dan dalam pengumpulan datanya akan dilaksanakan triangulasi antara lain beberapa unstructured interviews dan archival study. Skema restrukturisasi Tuban Petro oleh BPPN telah menyelesaikan permasalahan utang pasca krisis melalui instrument Multi Years Bond ('MYB') namun dalam pelaksanaannya Tuban Petro belum mampu membayar kewajibannya dan mengalami gagal bayar. Pasca gagal bayar melalui penelitian ini diinvestigasi bahwa dilakukan proses turnaround berupa inisiatif strategis peningkatan competitiveness, perubahan kepemimpinan dan organisasi, serta stakeholders support sehingga dapat tercapai value recovery yang diharapkan. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana fenomena restrukturisasi perusahaan dengan kondisi distress yang ekstrim akibat dampak krisis dan melengkapi kurangnya penelitian turnaround yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini memberikan evaluasi alternatif mengenai proses restrukturisasi dan strategi yang telah dilaksanakan sehingga dapat merumuskan strategi di masa yang akan datang. Penelitian mengenai restrukturisasi aset-aset eks-BPPN tidak banyak dilakukan karena keterbatasan akses informasi yang komprehensif.

---

This study aims to investigate how the restructuring process of one of the assets of the ex-National Bank Restructuring Agency ('IBRA'), named PT Tuban Petrochemical Industries ('Tuban Petro') and its subsidiaries. The next objectives in this research is to investigate what and how strategic initiatives are implemented to turnaround and increase the value of Tuban Petro. The value will be simulated using the market multiples approach. To be able to achieve the research objectives, qualitative research is used using an explanatory case study approach and triangulation will be carried out in collecting data, including several unstructured interviews and archival studies.

The restructuring scheme for Tuban Petro by IBRA has resolved post-crisis debt problems through the Multi Years Bond ('MYB') instrument, but in its implementation, Tuban Petro has not been able to pay its obligations and has defaulted. After default, this research investigated that a turnaround process was carried out in the form of strategic initiatives to increase competitiveness, change leadership and organization, as well as stakeholder support so that the expected value recovery could be achieved.

The significance of this research is to understand how the phenomenon of corporate restructuring with extreme distress due to the impact of the crisis and complement the lack of turnaround research conducted in Indonesia. This study provides an alternative evaluation of the restructuring process and the strategies that have been implemented so that they can formulate strategies in the future. Not much research has been done on restructuring ex-IBRA assets due to limited access to comprehensive information."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan merekomendasikan metode restrukturisasi utang yang tepat untuk penyehatan keuangan perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dalam tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015.Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada industri dengan nilai belanja modal tinggi, yang dipicu oleh adaptasi kemajuan teknologi yang sangat cepat. Untuk pembiayaan belanja modal yang tinggi, perusahaan mengandalkan pembiayaan utang, yang sebagian porsinya dalam mata uang asing USD , sehingga perusahaan mengalami transaction exposure akibat currency risk. Dari analisis rasio keuangan dan financial distress, perusahaan tidak berada pada kondisi kesulitan likuiditas dan masih berada pada level di atas financial distress. Sehingga dari beberapa perbandingan metode restrukturisasi utang seperti metode penjadwalan kembali, penataan kembali, persyaratan kembali, dan kontrak lindung nilai. Kontrak lindung nilai direkomendasikan untuk dapat mengurangi transaction exposure perusahaan.Dari pilihan metode kontrak lindung nilai kontrak forward, pasar uang, dan kontrak opsi. Penggunaan metode lindung nilai kontrak forward dapat dipenuhi oleh ketersediaan kas perusahaan, dan berpotensi untuk mengurangi transaction exposure lebih besar dibandingkan metode lindung nilai lainnya, dari kerugian akibat selisih nilai tukar kurs utang USD perusahaan.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to recommend the proper method of debt restructuring for the firm PT. Indosat, Tbk because the firm suffered losses in three consecutive years from period of year 2013 2015.From this thesis results, it can be seen that the companies is belong in industry with high capital expenditure spending, which driven by adaptation to rapid technological progress. For high technology spending activities, companies rely on debt financing, which partly is in the portion of foreign currency USD , thus the company suffered due to transaction exposure of currency risk. From the analysis result of financial ratios and financial distress, the company is not in a state of liquidity problems and is at a level above financial distress. Hence from several comparison of debt restructuring methods such as debt reconditoning, debt rescheduling, debt restructuring, and hedging contracts. Hedging contracts is recommended to reduce transaction exposure of the company towards currency riskFrom the several selection of hedging contracts methods such as forward contract, money markets hedge, and options hedge. The use of forward contract hedge could be accommodated by availability of the firm rsquo s cash, and has the biggest potential to reduce transaction exposure compare to other hedge method, from the risk of losses due to the difference in the exchange rate of the firm debt in USD. "

"Terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Indonesia telah mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Selain diakibatkan dari peningkatan bunga pinjaman dan melemahnya rupiah, perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar. Berhentinya fasilitas modal kerja dan fasilitas kredit perdagangan dari sektor perbankan menyebabkan tingkat produksi menurun dengan sangat drastis, meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Dengan kondisi tersebut, perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang dimiliknya sehingga terjatuh kedalam resiko kebangkrutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Astra International, Tbk terhadap resiko kebangkrutan yang dihadapinya ketika mengalami keadaan kesulitan keuangan (financial distress). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa laporan keuangan dan menganalisa proses restukturisasi hutang yang terjadi. Untuk menganalisa laporan keuangan digunakan pendekatan rasio keuangan.Dari hasil analisa didapatkan bahwa setelah dilaksanakannya program restrukturisasi hutang, perusahaan cenderung terlihat lebih sehat dari sebelum diadakannya program restukturisasi hutang. Tetapi juga ditemukan bahwa PT. Astra International, Tbk bukanlah perusahaan yang stabil dan pembayaran atas hutang berasal dari penjualan aset, investasi dan saham perusahaan.

---

Economics and financial crisis that happened in Indonesia have resulted in company's illiquidity. llliquidity came from the increase of interest rate, depreciation of Rupiah and decreasing of earnings. Working capital and trading credit shortage cause decreasing in productivity, higher inflation and decreasing purchasing power. With all that condition, companies fell into bankruptcy risk.The purpose of this research is to know and to show the restructuring of PT. Astra International, Tbk?s to face their risk of bankruptcy when they fell into financial distress. This research is analyzing annual report through financial ratio and analyzing the restructuring process.The result of analysis after the debt restructuring program, company tends to seen healthier than before implementing the debt restructuring program. Payments of debt come from selling asset, selling investments, and selling stocks."

"Terdepresiasinya nilai tukar terhadap valuta asing pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan krisis keuangan yang berkepanjangan dalam duna bisnis di Indonesia sampai saat ini. Depresiasi luar biasa nilai tukar rupiah terhadap valuta asing ini mengakibatkan keterpurukan dan bangkrutnya beberapa perusahaan terutama yang mempunyai utang dalam valuta asing dalam jumlah yang signifikan dalam belum diadakan perikatan lindung nilai (hedging).Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis keuangan perusahaan disebabkan antara lain adalah:1) jumlah utang dalam valuta asing yang sangat berlebihan,2) utang dalam valuta asing tersebut tanpa nilai lindung (hedging),3) pengelolahan modal kerja yang tidak professional,4) perusahaan tidak mengantisipasi kebijakan moneter dari pemerintah maupun dunia international,5) belum sepenuhnya diterapkan Good Corporate Governance.Untuk memulihkan kembali kinerja keuangan akibat krisis ini, perusahaan memerlukan berbagai koreksi antara lain merestrukturisasi utang perusahaan, restrukturisasi operasi bisnis, memperbaiki performance manajemen, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan relasi bisnis, termasuk karyawannya sendiri.Umumnya pemulihan kembali kinerja perusahaan yang mengalami pendanaan adalah melakukan restrukturisasi utang perusahaan. Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan adalah konsolidasi (peleburan usaha), likuidasi (pembubaran usaha), kepailitan (pembangkrutan), split off (pemecahan usaha), spin off (pemisahaan usaha), penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi), rekapitulasi (penataan kembali permodalan) dan reorganisasi usaha. Untuk melakukan restrukturisasi utang ada beberapa jenia antara lain : penjadwalan utang kembali (rescheduling), peralihan utang dengan assets (debt to assets swap), peralihan utang dengan saham (debt to equity swap) dan pemotongan pinjaman (hair cut atau debt forgiveness). Pada dasarnya keputusan untuk melakukan restrukturisasi utang perusahaan didasarkan atas komitment manajemen perusahaan dengan para lenders untuk membuat J mengikat suatu kesepakatan bersama yang baru.Hasil penelitian terhadap PT PPKP adalah pertama, perusahaan telah melakukan restrukturisasi utang dengan menggunakan beberapa gabungan metode restrukturisasi, yaitu pembebasan sebagian pokok pinjaman, penjadwalan kembali, dan metode perubahan utang menjadi modal. Kedua, perusahaan membuat skala prioritas dalam pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, ada dampak positif restrukturisasi utang terhadap kebijakan eksternal. Dan keempat, perusahaan mengalami perbaikan kinerja keuangan setelah mengalami restrukturisasi utang namun untuk mempertahankan kondisi keuangan tersebut sangatlah diperlukan terobosan - terobasan pemikiran baru dalam pengelolahannya yaitu product swap transaction ataupun dengan cara tooling.Daftar pustaka : 27 buku teks, 10 jurnal, 7 artikel (2002 - 2003)"

"Bank Exim (Bank Mandiri) adalah salah satu bank yang direkapitalisir oleh BPPN, atas hutang bermasalahnya penagihannya dialihkan ke BPPN dan salah satunya adalah hutang PT X. Selaku perusahaan yang bergerak dalam sektor real estat namun sekaligus melakukan restrukturisasi hutang, PT X wajib mengimplementasikan pengakuan pendapatan dan biaya aktivitas real estat seperti yang diatur dalam PSAK 44 dan pengakuan laba penghapusan hutang seperti yang diatur dalam PSAK 54.Penelitian ini mencakup dan berfokus pada penerapan PSAK 44 tentang aktivitas pengembangan real estat dan PSAK 54 tentang restrukturisasi hutang piutang bermasalah, dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang relevan atas restrukturisasi hutang perusahaan yang bergerak dalam industri real estat, termasuk didalamnya upaya gugatan pajak oleh PT X terhadap alokasi pengakuan penghasilan berupa keuntungan pembebasan hutang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan merupakan studi kasus pada PT X.Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa atas penerapan PSAK 44 dan PSAK 54, perusahaan tidak mengimplementasikannya secara menyeluruh karena diketahui bahwa atas biaya bunga pinjaman dalam masa kontruksi yang seyogyanya dikapitalisir namun oleh perusahaan dibebankan langsung pada pengadilan sehingga pada saat pengakuan laba penghapusan pajak, perusahaan tinggal melakukan set off atas akun biaya bunga yang masih harus dibayar. Metode ini jelas bertentangan prinsip akuntansi matching cost against revenue karena biaya yang seharusnya digolongkan sebagai product cost tersebut dibebankan tidak dalam periode yang sama dengan pengakuan penghasilan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan undervalue pada laba dan overvalue pada biaya.Sehubungan dengan diakuinya keuntungan restrukturisasi hutang, terjadi sengketa pajak antara pihak fiskus dengan perusahaan. Pihak fiskus menetapkan dasar alokasi pengakuan laba penghapusan hutang didasarkan pada kontrak perjanjian antara PT X dan BPPN. Namun kontrak ini pun setelah diperhitungkan kembali perhitungannya, terjadi kesalahan perhitungan karena kas yang seharusnya dikeluarkan untuk melunasi hutang ternyata lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. PT X mempermasalahkan mengenai pengakuan adanya penghasilan atas penghapusan bunga tahun 1998, 1999, di mana berlaku ketetapan final serta saldo bunga pinjaman tahun 2000 yang tidak pemah dibukukan oleh PT X.Keuntungan restrukturisasi diperoleh pada tahun 2001, selama ini PT X telah mengakui dan membebankan bunga pinjaman tersebut sehingga tidaklah relevan jika dikaitkan dengan adanya pengakuan pajak final tahun 1998 dan 1999 karena menyangkut objek pajak dan tahun pajak yang berbeda. Atas perbedaan pencatatan antara BPPN dan PT X, memang seharusnya keduanya mencatat dengan jumlah yang sarna. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/199, menyatakan bahwa kreditur harms mencatat jumlah yang sarna dengan debiturnya. Namun hal ini bisa saja dijadikan loopholes sehingga jumlah pajak terutang lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Dan Putman pengadilan pajak atas sengketa, diketahui bahwa sampai saat dibuatnya keputusan, majelis hakim pengadilan pajak belum memperoleh angka yang sesungguhnya benar mengenai jumlah alokasi penghapusan hutang. Dalam memutuskan suatu sengketa pajak, majelis hakim harus bertindak independen dan tidak menerima campur tangan dari pihak manapun. Dasar pertimbangan peradilan pajak dalam memutus sengketa dalam pemeriksaan sengketa adalah pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding/gugatan, kelengkapan dokurnen-dokumen dan bukti-bukti pendukung, yuriprudensi.Setelah dilakukan perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan PT X maka terlihat kinerja perusahaan mulai mengalami perbaikan karena setelah restrukturisasi tidak lagi terbebani hutang yang besar dan kewajiban pembayaran bunga. Dengan demikian terlihat bahwa restrukturisasi hutang berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan."

"Adakalanya jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya contingency plan perseroan untuk menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan maupun menghindari perseroan dilikuidasi atau dipailitkan. Halmana debitor yang akan dipailitkan oleh kreditornya sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya, maka langkah restrukturisasi utang seringkali menjadi solusi pilihan bagi debitor maupun kreditor. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang debitor layak untuk direstrukturisasi karena perseroan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang dan akan menjadi perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila diberi penundaan jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan terhadap persyaratan utangnya, juga baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyehatkan perseroan yang bersangkutan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kesempatan kepada para debitor yang kesulitan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditornya dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini akan memberikan pandangan mengenai restrukturisasi utang dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara khusus akan membahas mengenai studi kasus PT Bakrie Telecom, Tbk.

---

Sometimes the debt restructuring might be an action that needs to be taken when the debtor experiencing difficulties in payment of debts. It basically is an effort as the company's contingency plan to save the company from insolvency and to avoid the company from being liquidated or bankrupted. Whereas the debtor who will be liquidated by their creditors still has good business prospects, and is able to recover from a financial distress when given some relief on its debt, hence the debt restructuring shall be the win-win solution for both debtor and creditor. The debt restructuring may only occur when the debts of the debtor eligible to be restructured, provided that there is still light at the end of the tunnel. In the case of the company might be able to continue its operation if given a delay of the term of repayment within a reasonable time, either with or without the debt remissions, the debt restructuring shall occur. Therefore, the legislation in Indonesia provides the opportunity for debtors who have difficulty in paying its debts in order to delay payment of the debt within a certain period, and allow for debt restructuring proposal to its creditors in terms of the Suspension of Debt Repayment (SDR). This study will provide the framework of debt restructuring in terms of the Suspension of Debt Repayment, which particularly discuss the case study of PT Bakrie Telecom, Tbk."

"Memasuki kuartal pertama tahun 2014 sejak diimplementasikannya JKN, nilai (value) penjualan farmasi mengalami penurunan. Bahkan setelah implementasi JKN tahun 2014, pertumbuhan yang dicapai pada tri wulan pertama tahun 2014 hanya sebesar satu digit. Temuan fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi JKN berimplikasi pada terjadinya permasalahan pada corporate performance sustainability . Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan ?Bagaimana perusahaan farmasi meraih corporate performance sustainability di era JKN?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel perubahan lingkungan bisnis, strategi politik, relasional, harga, corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability dengan pendekatan mixed method. Sampel yang digunakan penelitian adalah perusahaan farmasi baik PMDN maupun PMA. Expected outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model penelitian yang dapat diterima secara general. Hasil pengujian pengaruh pada variabel-variabel penelitian menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisnis terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap strategi politik, relasional, dan harga; strategi politik, relasional, dan harga secara statistik juga terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability. Sinergi strategi politik, relasional, dan harga memiliki kontribusi yang lebih besar dalam membangun corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability dibanding apabila dilakukan secara terpisah.

---

Entering the first quarter of 2014 since the implementation of NHI , the value pharmaceutical sales decreased. Even after the implementation of NHI 2014, the growth achieved in the first quarterly of 2014 only by one digit. The findings of these phenomena indicate that implementation of NHI implicated in the occurrence of problems incorporate performance sustainability. This study seeks to answer the problem"How pharmaceutical companies achieve corporate performance sustainability in NHI era?".

This study aimed to examine the effect of variables changing business environment, political strategies, relational, price, corporate strategy and performance sustainability with the mixed method approach. The sample used is a research pharmaceutical both domestic and FDI companies. Expected outcomes from this research is to produce a research model that can be accepted in general.

The test results on the influence of the variables of research shows that the business environment changing proved to give significant positive effect on political strategy, relational, and price; political strategy, relational, and prices statistically also proved to be significantly give positive effect on the corporate strategy and performance sustainability. The synergies of political strategy, relational, and prices have a greater contribution in building corporate strategy and performance sustainability than if it is done separately."

"ABSTRAKTesis ini membahas restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang merupakan lembaga kesekretariatan dari Dewan Ketahanan Nasional. Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dihadapkan pada kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi status kelembagaan Setjen Wantannas tidak relevan dan belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan kelembagaan pemerintah kekinian. Sementaran di sisi lain, unsur-unsur organisasi Setjen Wantannas juga masih mengalami beberapa permasalahan pada tataran dimensi struktural.Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis: a. dimensi struktural Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berlaku saat ini; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku saat ini; dan c. kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke depan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Setjen Wantannas saat ini masih diliputi permasalahan kelembagaan yang mendasar yaitu kebijakan kelembagaan yang tidak harmonis hingga berdampak kepada fragmentasi dan overlapping tugas dan fungsi antar unit organisasi internal maupun dengan kementerian/lembaga terkait. Ditinjau dari sisi pendekatan tujuan, efektivitas organisasi Setjen Wantannas sudah cukup baik. Namun, dari sisi pendekatan sistem, efektivitas organisasi Setjen Wantannas masih tergolong rendah. Selain itu, kebijakan restrukturisasi organisasi Setjen Wantannas pada prinsipnya terbagi dua yaitu restrukturisasi skala besar (perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional) dan restrukturisasi skala kecil (penataan organisasi Biro di lingkungan Setjen Wantannas). Restrukturisasi skala besar memerlukan upaya yang cukup berat dan waktu yang panjang mengingat restrukturisasi tersebut terkait dengan pembahasan RUU Keamanan Nasional. Untuk itu, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, maka pada jangka pendek restrukturisasi difokuskan pada penataan kembali unit organisasi Biro. Penataan organisasi Biro masih cukup relevan mengingat perubahannya hanya membutuhkan penyesuaian kebijakan kelembagaan di tingkat Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Presiden.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the organizational restructuring of the Secretariat General of the National Security Council which is an agency secretariat of the National Security Council. Organization of the Secretariat General of the National Security Council faced with a dilemma condition. On the one hand the institutional the Secretariat General of the National Security Council is irrelevant and not yet fully adopted the policy of the present government institutions. While on the other hand, the elements of the organization Secretariat Wantannas also still having some problems at the level of structural dimensions.This study aimed to analyze: a. structural dimensions of the Secretariat General of the National Security Council that apply today; b. the effectiveness of the implementation of the tasks and functions of the Secretariat General of the National Security Council with the organizational structure and working procedures that apply today; and c. organizational restructuring policy of the Secretariat General of the National Security Council in the future.This study used a qualitative approach to data collection methods such as literature studies, interviews, and focus group discussion. Based on the results of the research, organizational structure of the Secretariat General of the National Security Council is still covered fundamental institutional problems. The institutional policies that are not in harmony impact the fragmentation and overlapping of tasks and functions between internal organizational units and with the ministry / agency. Viewed from the side of the goal approaches, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council has been quite good. However, in terms of system approach, the effectiveness of the organization of the Secretariat General of the National Security Council is still relatively low. In addition, the policy of restructuring the organization of the Secretariat General of the National Security Council was divided in two types. Large-scale restructuring (changes into the National Security Council) and small-scale restructuring (Bureau organizational management within the Secretariat General of the National Security Council). Large-scale restructuring require long time efforts considering the restructuring related to the discussion of the National Security Bill. Therefore, in order to be effective governance, then in the short term restructuring is focused on the realignment of the Bureau organizational unit. Organizing Bureau still quite relevant given the changes only require adjustments in the level of institutional policies Secretary General with the approval of the President."

"Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Jumlah kasus kepailitan dan penangguhan utang yang semakin meningkat, berdampak pada upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Restrukturisasi utang dipandang sebagai cara untuk menghindari kepailitan, dan prinsip kelangsungan usaha memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Namun, undang-undang kepailitan di Indonesia saat ini terutama berlaku untuk perseroan terbatas, meninggalkan persekutuan dengan pengaturan terbatas untuk restrukturisasi utang. Sebaliknya, Pemerintah Skotlandia telah memperkenalkan Debt Arrangement Scheme (DAS) sebagai alternatif untuk kepailitan, memberikan lebih banyak waktu kepada individu dan persekutuan untuk membayar utang mereka. Pengenalan Business DAS telah memperluas ruang lingkup untuk memasukkan persekutuan komanditer. Di Indonesia, restrukturisasi utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memungkinkan homologasi rencana perdamaian. Efektivitas rencana ini bergantung pada kolaborasi debitur dan kreditur. Apabila rencana perdamaian dihentikan, debitur dianggap pailit dan harta kekayaannya dititipkan kepada kurator. Kreditur dapat menghadapi konsekuensi yang merugikan jika hasil dari penjualan aset tidak dapat menutupi piutang yang belum dilunasi. Di sisi lain, di Skotlandia, DAS diperkenalkan untuk membantu bisnis mengelola utang mereka. Namun, berpartisipasi dalam DAS mungkin memiliki konsekuensi seperti dampak pada peringkat kredit, pengecualian utang tertentu, potensi bunga dan biaya yang dikenakan oleh kreditur, dan kemungkinan proses kebangkrutan. Penting bagi debitur untuk mengevaluasi implikasi jangka panjang dan dampak psikologis dari keterlibatan dalam DAS.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the global economy, including in Indonesia. The increasing number of bankruptcy and debt suspension cases has had an impact on the government's efforts to recover the economy. Debt restructuring is seen as a way to avoid bankruptcy, and the principle of business continuity plays an important role in providing legal protection for debtors. However, bankruptcy law in Indonesia currently mainly applies to limited liability companies, leaving partnerships with limited arrangements for debt restructuring. In contrast, the Scottish Government has introduced a Debt Arrangement Scheme (DAS) as an alternative to bankruptcy, giving individuals and partnerships more time to pay their debts. The introduction of Business DAS has widened the scope to include limited partnerships. In Indonesia, debt restructuring is regulated in Law Number 37 of 2004 which allows homologation of peace plans. The effectiveness of this plan depends on the collaboration of debtors and creditors. If the reconciliation plan is stopped, the debtor is considered bankrupt and his assets are entrusted to the curator. Creditors may face adverse consequences if the proceeds from the sale of assets cannot cover outstanding receivables. On the other hand, in Scotland, DAS was introduced to help businesses manage their debt. However, participating in DAS may have consequences such as impact on credit rating, exclusion of certain debts, potential interest and fees charged by creditors, and possible bankruptcy proceedings. It is important for debtors to evaluate the long-term implications and psychological impact of engaging in DAS."