Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility dan teori Administrasi Negara. Dengan menggunaan pendekatan kebijakan, hak penguasaan sumber daya alam yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, serta disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan beberapa kewenangan umum dan kewenangan khusus, serta peranan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk ketahanan energi, karena banyak aspek yang berbenturan dengan peraturan lain yang mengatur sektor energi lainnya, yaitu aspek tujuan pembentukan peraturan, aspek asas, aspek penguasaan energi, aspek harga energi, aspek penerimaan negara dan aspek kegiatan pengelolaan energi. Padahal apabila pemerintah konsisten untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi, maka akan menciptakan negara kesejahteraan.

---

This thesis discusses the implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy and the various aspects that influence policy based on act No. 30/2007 on Energy and act No. 30/2009 on electricity. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of the State of Law, the theory of the welfare state, uttility theory and the theory of the State Administration. By using policy approaches, resource tenure is based on Article 33 UUD 1945, and mentioned the role of government and local government in the context of regional autonomy and a general authority and specific authority, and the role of state-owned enterprises.. Based on the research results that act No. 30/ 2007 and Act No. 30/ 2009 can not be the basis to establish sustainable energy, because many aspects are in conflict with other rules governing the energy sector, the regulatory aspects of establishing goals, principle aspects, aspects of energy control, energy price aspects, aspects of state revenues and aspects of energy management activities. Yet if the government consistently to organize and create policies to create energy security, it will create a welfare state."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"Investasi pengembangan proyek pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memiliki potensi terdepan di dalam transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Dibandingkan dengan energi lain, panas bumi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak membutuhkan pembangkit listrik besar lainnya untuk memasok listrik secara nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan energi panas bumi terbesar di dunia. Pembangunan PLTP di Indonesia memiliki potensi baik dan bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mendukung percepatan investasi panas bumi sektor energi baru terbarukan di Indonesia, maka diperlukan konsep perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan pembenahan atau perubahan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan terintegrasi pusat ke daerah dalam Sistem Pengajuan Tunggal Online Berbasis Risiko (OSS-RBA). Tujuannya untuk mempermudah perizinan. Namun dalam praktiknya, upaya pemerintah tersebut menuai penolakan yang meluas, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai mengabaikan perlindungan lingkungan. Berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan yang terdapat dalam RUU EBT Pasal 2 huruf d yang menyatakan penyelenggaraan EBT berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat masalah terkait perizinan pembangunan PLTP di Indonesia sehingga memperhambat investor dalam berinvestasi di Indonesia, masih banyak masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan PLTP. Salah satu indikator asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan jaminan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang sehat dan layak sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk bertindak dan bekerja demi kemaslahatan umat manusia.

---

Project development investment in geothermal power plants (PLTP) has the potential to lead the transition from fossil energy to renewable energy in Indonesia. Compared to other energies, geothermal is more sustainable in the long term and does not require other large power plants to supply electricity nationwide. Indonesia is one of the countries with the largest geothermal energy in the world. Geothermal power plant development in Indonesia has good potential and is sustainable in accordance with government programs related to sustainable economic development. In supporting the acceleration of geothermal investment in the new renewable energy sector in Indonesia, a fast, easy and integrated licensing concept is needed. The government is authorized by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to reform or change risk-based business licensing through a central to regional integrated licensing system in the Risk-Based Online Single Submission System (OSS-RBA).. Based on the principles of sustainability and sustainability contained in RUU EBT Article 2 letter d which states that the implementation of EBT is based on the principles of sustainability and sustainability. However, in its implementation there are still problems related to licensing for PLTP development in Indonesia so that it hampers investors in investing in Indonesia, there are still many people who are disadvantaged in PLTP development. One indicator of the principle of sustainability and sustainability is a guarantee that people live in healthy and decent conditions so that they have equal and adequate opportunities to act and work for the benefit of humanity."

"Penelitian kualitatif ini membahas mengenai hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2017. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah 'Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan geothermal panas bumi di Indonesia tahun 2010-2017?'. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan teori utama yakni barrier renewable energy penetration serta dibantu dua konsep Multi-Level Governance MLG dan Central-Local Relation, dimana Barrier renewable energy penetration dan MLG lebih banyak digunakan untuk melihat permasalahan institusional yang menjadi kendala bagi pengembangan energi panas bumi di tingkat pusat, sementara central-local relation akan lebih ditekankan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dalam menghambat pengembangan energi terbarukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang dominan menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi yakni institusional, posisi ekonomi energi terbarukan yang marjinal, kebutuhan jangka pendek yang mendesak dari proyek listrik nasional dan desentralisasi menjadi faktor yang menghambat energi terbarukan panas bumi dalam kurun waktu 2010-2017.

---

This qualitative research discusses challenges implementation of geothermal energy 2010 2017. The main question which is raised in this research is what are the factors which obstacled the implementation of geothermal energy in Indonesia 2010 2017. To answer this question, renewable energy penetration theory is used. Another framework which is used in this research are Multi Level Governance and Central Local relation. Barrier to renewable energy penetration and MLG are mostly focused to see the institutional problem of geothermal in the central government, while central local relation discusses how decentralization detain the implementation of renewable energy.

This research concluded that there are four main factors which detained the implementation of geothermal as renewable energy in Indonesia in 2010 2017, formal institution, marginal economy needs, electrification government program and decentralization."

"Conservation Voltage Reduction (CVR) adalah metode untuk mengurangi konsumsi daya dan permintaan puncak. Ini bukan studi baru karena sudah banyak implementasi dan penelitian tentang CVR sebelumnya. CVR menyiratkan bahwa dengan mengurangi tegangan suatu perangkat atau sistem, daya yang dikonsumsi juga akan berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan persamaan daya listrik yang menyatakan bahwa daya sebanding dengan tegangan.Sistem energi terbarukan sedang meningkat karena semakin murah dan lebih efisien. Daya yang dikeluarkan oleh sistem energi terbarukan tergantung pada faktor sumbernya, apakah itu radiasi atau kecepatan angin. CVR memungkinkan pengurangan konsumsi daya beban. Ini membantu mengurangi beban sistem karena mereka tidak harus menghasilkan lebih banyak daya daripada kebutuhan beban.Sistem PV dan turbin angin mikro memiliki keluaran yang berbeda, tetapi keduanya perlu memasok beban yang sama dalam jaringan mikro. Kedua sistem pada akhirnya diubah menjadi daya AC untuk digunakan beban. Inverter digunakan di kedua sistem untuk membantu konversi. Inverter umum memiliki fluktuasi tegangan antara -20% dan +10% dari tegangan nominalnya. Sebuah sistem kontrol digunakan untuk mengatur tegangan keluaran inverter dan memastikan tidak mencapai kisaran tegangan maksimum. Sistem kontrol akan memungkinkan output inverter diatur lebih dekat ke tegangan nominal dan dengan demikian mengurangi tegangan berlebih.Sistem energi terbarukan menghasilkan tegangan yang lebih rendah setelah sistem kontrol diterapkan untuk mengatur keluaran inverter. CVR telah dicapai dalam sistem ini. Sistem telah mengurangi konsumsi daya dan dengan demikian menurunkan beban sistem. Sistem tidak menghemat energi dengan menerapkan CVR. Perangkat yang bergantung pada voltase masih akan membutuhkan lebih banyak daya jika voltase perangkat dinaikkan. Sistem PV dan turbin angin mikro dengan CVR memungkinkan beban mendapatkan input tegangan yang lebih sehat sekaligus mengurangi konsumsi daya.

---

Conservation voltage reduction (CVR) is a method to reduce power consumption and peak demand. It is not a new study as there have been plenty of implementations and research regarding CVR for a long time. CVR implies that by reducing the voltage of a device or system, the power consumed will also be reduced. This can be proven using the electrical power equation where it states that power is proportional to voltage. Renewable energy systems are on the rise as they are getting cheaper and more efficient. The power outputted by a renewable energy system depends on their source factor whether it is irradiance or wind speed. Conservation voltage reduction allows the reduction of power consumption of the load. This helps decrease the burden of the system as they do not have to generate more power than the load needs.

PV systems and micro wind turbines have different outputs, but both need to supply the same load in a micro-grid. Both systems are eventually converted to AC power for the load to use. An inverter is used in both systems to help with the conversion. A common inverter has a voltage fluctuation between -20% and +10% of its nominal voltage. A control system is used to regulate the inverter’s output voltage and make sure it does not reach the maximum voltage range. The control system will allow the output of the inverter to be regulated much closer to the nominal voltage and thus decreasing excess voltage. The renewable energy system outputs a lower voltage after a control system has been applied to regulate the output of the inverter. Conservation voltage reduction has been achieved in this system. The system has reduced power consumption and thus lowering the burden of the system. The system does not save energy by implementing conservation voltage reduction. A voltage-dependent device will still demand more power if the voltage of the device is increased. The PV and micro wind turbine system with CVR allows the load to benefit healthier voltage input while having reduced power consumption."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"Menurut Kementerian ESDM (2018) sisa cadangan minyak bumi hanya akan cukup untuk 19 tahun, gas bumi untuk 55 tahun dan cadangan batu bara untuk 142 tahun dengan produksi energi Indonesia saat ini. Keterbatasan dari energi tidak terbarukan tersebut menjadi ancaman bagi ketahanan energi Indonesia di sisi lain proporsi dari energi terbarukan masih sangat kecil di bauran energi Indonesia. Potensi dan peluang energi panas bumi harus dimanfaaatkan dengan baik ke depannya karena walaupun memiliki 40% dari total sumber panas bumi dunia, pemanfaatan energi ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki cadangan yang jauh lebih rendah. Rasio kapasitas terpasang Indonesia terhadap cadangan sumber cadangan yang hanya sebesar 6.83%. Tantangan utama dari rendahnya utilisasi panas bumi di Indonesia di antaranya data yang tidak terintegerasi, pembiayaan dan regulasi pemerintah (Fan, 2018). Oleh karena itu penulis akan menganalisis kebijakan terkait panas bumi di beberapa negara yang dapat menjadi contoh dalam pengembangan panas bumi Indonesia ke depannya yaitu Amerika Serikat, Turki dan Filipina untuk realisasi target panas bumi Indonesia ke depannya.

---

According to the Ministry of Energy and Mineral Resources (2018) the remaining oil reserves will only be enough for 19 years, natural gas for 55 years and coal reserves for 142 years with Indonesia's current energy production. The limitation of non-renewable energy poses a threat to Indonesia's energy security, while the proportion of renewable energy is still very small in Indonesia's energy mix. The potential and opportunities of geothermal energy must be utilized properly in the future because despite having 40% of the total world geothermal resources, the utilization of this energy is still low compared to other countries in the world that have much lower reserves.

The ratio of Indonesia's installed capacity to reserves is only 6.83%. The main challenges of the low utilization of geothermal energy in Indonesia include unintegrated data, financing and government regulations (Fan, 2018). Therefore, the author will analyze geothermal-related policies in several countries that can be an example in the future development of Indonesia's geothermal energy, namely the United States, Turkey and the Philippines for the realization of Indonesia's geothermal targets going forward."