Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang dampak PKU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. regulasi dan mekanisme pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan kewenangan OJK dan NAIC di Amerika Serikat. Mekanisme pengawasan di Indonesia dilakukan sesuai dengan UU Perasuransian dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK kemudian di Amerika Serikat sesuai dengan Administrative Supervision Model Act dan peraturan yang diterbitkan oleh NAIC, 2. Perbuatan hukum yang dilarang bagi perusahaan asuransi selama PKU di Indonesia pengaturannya terdapat di dalam beberapa peraturan: UU Perasuransian, POJK No. 69/POJK.05/2016 dan POJK No. 17/POJK.05/2016 dan tidak dibentuk suatu POJK khusus mengatur tentang PKU sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan 3. Dampak pemberian sanksi PKU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan UU Perasuransian tidak dapat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana juga diatur di Amerika Serikat. Saran penelitian ini adalah perlu ditetapkannya peraturan lebih lanjut mengenai dampak PKU.

---

This thesis discusses about the impact of PKU on insurance companies in Indonesia and the United States. In analyzing the problems studied, normative legal research methods were used with secondary data, the data analysis was carried out qualitatively. The results of this study are: 1. Regulations and mechanisms for supervision of insurance companies in Indonesia are under the authority of OJK and NAIC in the United States. The supervisory mechanism in Indonesia is carried out in accordance with the Insurance Act and regulations issued by the OJK and then in the United States in accordance with the Administrative Supervision Model Act and regulations issued by the NAIC, 2. Legal actions that are prohibited for insurance companies during PKU in Indonesia are regulated in several regulations: Insurance Law, POJK No. 69/POJK.05/2016 and POJK No. 17/POJK.05/2016 and no POJK has been established specifically to regulate PKU as carried out by the United States, and 3. The impact of imposing PKU sanctions on insurance companies in Indonesia based on the Insurance Law cannot carry out mergers or consolidations as also regulated in the United States. The suggestion of this research is that it is necessary to stipulate further regulations regarding the impact of PKU."

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis.

---

This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014.

This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi. dalam asuransi berbasis digital. Dalam membahas materi pokok, penulis menggunakan metode penelitian yuridis - normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik yang paling baik dalam asuransi berbasis digital dilakukan sejak tertanggung melakukan registrasi pada aplikasi asuransi secara digital dan tertanggung wajib mengungkapkan seluruh informasi yang terkait dengan objek asuransi dan mengikuti setiap tahap aplikasi asuransi secara digital. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas asuransi berbasis digital dalam hal terjadi sengketa klaim telah diberikan dan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa penanggung wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, terjangkau, dan adil. Selanjutnya Pasal 18 POJK Nomor 23 / POJK.05 / 2015 yang memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat perusahaan asuransi berselisih. resolusi melalui pengadilan. Kemudian permasalahan hukum pada asuransi berbasis digital terkait dengan masih adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ringkasan polis dalam bentuk hardcopy kepada tertanggung, penerapan customer due diligence pada asuransi jiwa digital yang masih sulit dilakukan apabila yang diasuransikan adalah pemilik manfaat, dan penjualan produk asuransi secara digital oleh aggregator insurance yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rapid development of technology and information causes insurance companies to sell their products (insurance policies) digitally. The main problem in this research is how to apply the principles of good faith in the digital-based insurance closing process, how to protect the insured in the event of a claim dispute in a digital-based insurance agreement, and what legal problems occur. in digital based insurance. In discussing the subject matter, the author uses juridical - normative research methods with qualitative data analysis. The results of the study concluded that the best application of the principle of good faith in digital-based insurance is carried out since the insured registers the insurance application digitally and the insured must disclose all information related to the object of insurance and follow each stage of the insurance application digitally. Legal protection for the insured for digital-based insurance in the event of a claim dispute has been provided and is regulated in Article 31 paragraph (3) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, that insurers are required to handle claims through a fast, simple, affordable, and fair process. Furthermore, Article 18 POJK Number 23 / POJK.05 / 2015 which gives the Insured the option to choose a dispute resolution institution in court or outside the court, and does not limit court elections to only district courts where the insurance company disputes. resolution through court. Then the legal problems in digital-based insurance are related to the insurer still having the obligation to provide a hardcopy of the policy summary to the insured, the application of customer due diligence in digital life insurance which is still difficult to do if the insured is the beneficial owner, and the sale of insurance products digitally by the aggregator insurance that has not been registered with the Financial Services Authority."

"Asuransi risiko politik merupakan sebuah cara untuk melindungi investasi dari kemungkinan terjadinya risiko politik di negara tujuan investasi. Risiko politik merupakan risiko tidak terduga yang timbul akibat dari perbuatan atau kelalaian pemerintah tuan rumah, serta dapat berbentuk pembatasan transfer, ekspropriasi, kekerasan politik, serta wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar penyediaan asuransi risiko politik terbagi menjadi penyediaan oleh badan publik dan perusahaan asuransi. Pasar penyedia asuransi risiko politik berupa badan publik mencakup lembaga multilateral serta lembaga pemerintahan yang menyediakan produk asuransi risiko politik bagi tertanggung yang memenuhi syarat tertentu sebagai imbal balik dari pembayaran premi yang diterimanya. Sedangkan, pasar lembaga privat mencakup perusahaan-perusahaan asuransi swasta yang memberikan produk asuransi risiko politik. Skripsi ini akan berfokus pada analisis mengenai ketentuan penyediaan asuransi risiko politik oleh badan publik maupun perusahaan asuransi serta melakukan perbandingan dengan lembaga di Indonesia. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan hukum positif dan teoritis. Berdasarkan analisis yang ditemukan oleh Penulis, masing-masing lembaga penyedia asuransi risiko politik memiliki ketentuan dan metode yang berbeda antar satu dengan lainnya. Adapun, terdapat beberapa hal serupa yang dapat ditemukan di antara bentuk lembaga sejenis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan beberapa hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi politik oleh badan publik milik pemerintah. Hal ini ditujukan untuk mendorong investasi asing yang dilakukan oleh para investor Indonesia dan memperkuat ekonomi negara.

---

Political risk insurance is a way to protect investments from the possibility of political risks in the investment destination country. Political risk refers to unexpected risks that arise due to actions or negligence by the host government and can take the form of transfer restrictions, expropriation, political violence, and government default. The market for political risk insurance is divided between provisions by public entities and insurance companies. The public agency segment includes multilateral institutions and government agencies that provide political risk insurance products to eligible policyholders in return for the premium payments they receive. Meanwhile, the private sector market includes private insurance companies that offer political risk insurance products. This paper will focus on an analysis of the provisions for political risk insurance by public and private entities. This research will focus on analysing the provisions of political risk insurance by public bodies and insurance companies and comparing them with institutions in Indonesia. Based on the analysis found by the Author, each political risk insurance provider has different terms and methods from one another. Additionally, there are several similar aspects that can be found among similar types of institutions. "

"Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakan suatu jenis produk asuransi yang menggabungkan antara manfaat pertanggungan dengan manfaat investasi. Sejak mulai dipasarkan, PAYDI telah menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar akibat kegagalan investasi dalam PAYDI. Akibatnya, pemegang polis PAYDI seringkali berada dalam posisi yang rentan. Untuk itu, penting untuk melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatur penjualan PAYDI yang aman di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini akan meneliti sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan regulasi dengan negara lain khususnya India dan Korea Selatan yang mengatur mengenai hal serupa untuk dijadikan referensi bagi regulasi di Indonesia. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketentuan yang longgar dalam regulasi di Indonesia mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Maka, Indonesia perlu untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar polis PAYDI dan menjamin hak-hak pemegang polis.

---

Investment Linked Product (PAYDI) is a type of insurance product that combines insurance benefits with investment benefits. Since it began to be marketed, PAYDI has caused various problems. In Indonesia alone, there are many cases of insurance companies experiencing defaults due to investment failures in PAYDI. As a result, PAYDI policyholders are often put in a vulnerable position. For this reason, it is important to see what steps have been taken to regulate the safe trading activity of PAYDI in Indonesia. Therefore, this thesis will examine the extent to which the applicable regulations in Indonesia have regulated the financial health of insurance companies that sell PAYDI. In addition, it will also compare regulations with other countries, especially India and South Korea, which regulate similar matters to serve as a reference for regulations in Indonesia. In this thesis, the research method used is normative juridical where the author will conduct research based on library materials. After conducting the research, the author concludes that there are still several legal gaps and loose provisions in Indonesian regulations regarding the financial health of insurance companies that sell PAYDI. Therefore, Indonesia needs to revise the current laws and regulations to prevent the occurrence of PAYDI policy defaults and guarantee the rights of policyholders."

"Maraknya masalah terkait dengan gagal bayar dalam industri asuransi menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, terutama terkait dengan transaksi produk asuransi yang menjanjikan proteksi terhadap jiwa dan mendapat manfaat investasi, yakni Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna serta akibat dari gagal bayar yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna dapat ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan akibat hukumnya adalah nasabah berhak menyelesaikan sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, dan meminta pelaksanaan sanksi administratif terhadap perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rise of problems related to default in the insurance industry is something that requires attention, especially in transactions related to insurance products that offer life protection and investment benefits, for instance Investment-Linked Insurance Products (PAYDI). This thesis discusses the form of legal protection for policyholders of insurance company in default, namely what occured in PT Asuransi Jiwa Kresna, and the consequences of the defaults that occur. The research method used is a juridical-normative research by analyzing the laws and regulations. The results of the study show that regulations related to legal protection for  for policyholders of insurance company in default PT Asuransi Jiwa Kresna can be viewed from the point of view of the Civil Code, Commercial Law, Insurance Law, and Otoritas Jasa Keuangan Regulations, while the legal consequences is the policyholders has the right to settle disputes both inside and outside the court, submit a bankruptcy application to the OJK for further application to the competent Commercial Court, and request the implementation of administrative sanctions against the company by the OJK. "

"Informasi memainkan pernanan yang penting dalam pasar modal, mengingat informasi merupakan salah satu faktor yang menggerakkan ekspektasi investor. Namun, beberapa dari informasi yang beredar di pasar tersebut sangat mungkin sengaja dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dikembangkan berbagai metode perdagangan yang dapat membantu investor untuk menghasilkan investasi terbaiknya, salah satunya adalah high-frequency trading. Meskipun penerapan praktik high-frequency trading mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, efisien, dan cepat, namun di sisi lain, kelebihan yang dimiliki oleh algoritma yang digunakannya tersebut, justru kerap kali dimanfaatkan untuk dapat melaksanakan praktik-praktik yang dilarang dalam pasar modal, salah satunya adalah manipulasi pasar. Melalui skripsi ini, penulis akan melakukan perbandingan perspektif pengaturan tentang praktik high-frequency trading sehubungan dengan larangan praktik manipulasi pasar di Indonesia serta regulasi yang mengaturnya antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, melalui skripsi ini, penulis melakukan analisis atas kesiapan Indonesia dalam penerapan highfrequency trading dalam perdagangan bursa. Metode yang digunakan di dalam Skripsi ini adalah Yuridis-Normatif yang didukung dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif terhadap hukum pasar modal yang berlaku di negara lain.

---

Information plays an essential role in the capital market, considering that information is one factor that drives investors' expectations. However, some of the information circulating in the market is very likely to be deliberately manipulated by certain parties. Various trading methods have been developed to help investors make the best investment, one of which is high-frequency trading. Although the application of high-frequency trading practices can generate greater, efficient, and faster profits, on the other hand, the advantages possessed by the algorithm it uses are often used to carry out practices that are prohibited in the capital market, one of which is market manipulation. This thesis will compare perspectives on highfrequency trading practices concerning the prohibition of market manipulation practices in Indonesia and the regulations governing it between Indonesia, United States, and European Union. In addition, through this thesis, the author analyzes Indonesia's readiness to implement high-frequency trading in stock exchange trading. The method used in this thesis is Juridical-Normative which is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. It uses a conceptual and comparative approach to capital market law applicable in other countries."

"Skripsi ini membahas mengenai fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya Transaksi marjin ini mempunyai mekanisme tersendiri yang telah diatur didalam Peraturan Bapepam LK No V D 6 Tahun 2008 Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini ditemukan adanya pelanggaran didalam mekanisme transaksi marjin terutama didalam mekanisme penjualan paksa force sell Pelanggaran tersebut berdampak merugikan berbagai pihak seperti investor dan perusahaan efek dan juga Bapepam LK selaku pengawas di bidang Pasar Modal Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan efek atas pelanggaran yang dilakukan dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

This thesis discuss about margin trading facility which provided by Securities Companies for their investor Margin trading has its own mechanism which regulated in Bapepam LK Regulation No V D 6 year 2008 Based on this descriptive analytical study author has found violation in margin trading mechanism especially in force sell mechanism That violation make disadvantage to some parties such as investor Securities Company and Bapepam LK as the regulatory organization in Indonesia capital market The results of research has shown that the losses incurred by Securities Company in margin trading can be held responsible in accordance with the legislation in force."

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

---

The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."