Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Mengingat bea masuk merupakan penerimaan perpajakan, maka pengaturan dan pemungutannya seyogianya diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945. Meskipun menggunakan prinsip self assesment dalam menyampaikan pemberitahuan pabean, namun DJBC tetap mengawasi importasi dengan skema pengawasan pabean, yaitu dengan melaksanakan fungsi intelijen, penindakan, dan penyidikan. Apabila DJBC menduga ada pelanggaran atau kejanggalan atas pemberitahuan pabean, maka DJBC akan mencegat importasi dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang diinisiasi DJBC tersebut berpotensi meningkatkan dwelling time dan biaya terkait importasi yang ditanggung oleh importir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, kewenangan intelijen DJBC belum memiliki kepastian hukum, dan kontribusi pengawasan pabean dalam importasi belum maksimal.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a government agency under the Ministry of Finance, which has the duties and functions to supervise the traffic of goods and collect import and export duties. Considering that import duties are tax revenues, its arrangement and collection should be regulated by laws and regulations as mandated in Article 23A of the 1945 Constitution. Although using the self-assessment principle in submitting customs declatarion, DJBC still supervises import with a customs control scheme, namely by carrying out the functions of intelligence, enforcement and investigation. If DJBC suspects that there is a violation or irregularity in the customs declaration, DJBC will intercept the importation and carry out an inspection. The inspection initiated by DJBC has a potential to increase dwelling time and import-related costs borne by the importer. The research method used is normative juridical. The data obtained then analyzed by qualitative methods. The results of the study indicate that the regulation of import duties in the form of a Ministerial Regulation contradicts Article 23A of the 1945 Constitution, DJBC intelligence authority does not yet have legal certainty, and the contribution of customs supervision in importation has not been maximized"

"ABSTRAKPerubahan di dunia telah mendorong maraknya perekonomian global dan ketatnyapersaingan di pasar global. Perusahaan harus secara selektif menentukan negara tujuanpemasarannya dan cara memasuki pasar internasional sesuai dengan kondisi perusahaansendiri. Salah satu alternatif untuk memasuki pasar global adalah dengan melakukanekspor sebagai alternatif entry yang sederhana dengan resiko yang relatif kecil. Di dalam pelaksanaan ekspor akan banyak ditemuì hal-hal yang dapatmenghainbat kegiatan ekspor perusahaan. Hambatan-hanibatan tersebut dapat dibagimenjadi 2 kategori, yaitu hambatan internal (hambatan finansial, manaj erial, marketriset dan distribusi) dan hambatan eksternal (hambatan bahasa dan budaya, pemerintah,prosedur ekspor, kompetisi, perbedaan spesifikasi produk, fluktuasi nilai tukar RupiahDollar AS dan hainbatan promosi). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap perusahaanperusahaan yang berorientasi ekspor terhadap hambatan-hambatan yang akan dihadapisehingga dapat dipersiapkan strategi yang tepat dan akurat untuk kesuksesan eksporperusahaan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah riset deskriptif. Sumber data adalahdata primer yang diperoleh dan survei dengan wawancara langsung dan data sekunderdan literature. Survel dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan metode quotaSampling terhadap 34 perusahaan dengan 3 bidang usaha yaitu perusahaan garmen,sepatu dan farmasi. Hal yang utama dalam kuesioner adalah pertanyaan-peitanyaan mengenaihambatan-hambatan ekspor dengan meaggunakan pengukuran skala 1 sampai dengan 5,dimana kn1& I berarti sangat tidak mcnghambat dan skala 5 berarti sangat menghainbatkegiatan ekspor perusahaan. Analisa yang digunakan dengan menggunakan tabulasi frekuensi, mean dan toptwo boxes (jumlah responden yang menjawab ?menghambat dan ?sangat menghambat?)dan juga tabulasi silang. Kemudian dilakukan uji one-way anova dan analisa faktor. Dari hasil analisa data dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Hambatan yang paling dirasakan menjadi kendala utama ekspor perusahaanAdalah faktor fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dengan mean 3.81yang diikuti faktor prosedur ekspor yang runut (mean 3.57) dan kurangnya kapabilitassumber daya manajemen (mean 3.42). Dilihat dan analisa top two boxes maka jugadiperoleh faktor fluktuasi tillai tukar sebagal faktor yang paling menghambat yangdijawab oleh 64.52% responden. Diikuti faktor prosedur ekspor yang rumit (50%responden) dan hambatan persaingan yang ketat (45.16% responden). Analisa tabulasi silang antara perusahaan sukses ? kurang sukses dengan faktorhambatan ekspor. cliperoleh bahwa pcrusahaan sukses memiliki mean sebesar 2.79 danperusahaan kurang sukses mempunyai mean 3.31. Dengan demikian hanibatan-hambatanekspor lebih dirasakan oleh perusahaan yang kurang sukses. Seteleh dilakukan uji one-way anova terdapat perbedaan yang signifikan untuk hambatan market riset, distribusi,bahasa dan budaya serta hanibatan regulasi promosi, sementara pada hambatan-hambatan Hambatan-hambatan ekspor tersebut dapat dibagi menjadi 4 faktor utama, yaituhambatan modal dan peraturan pemerintah, hambatan karakteristìk manajemenperusahaan. faktor distribusi dan kelompok faktor perbedaan spesifikasi produk,kompetisi serta bahasa dan budaya Dalam 3 tahun terakhir ini, ada sebanyak 46.67% responden yang menyatakanbabwa hambatan ekspor yang diaiami relatif sama dan 14 responden (4667%) optimisbahwa 51%-75% jenis hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik di masa mendatang. Sebagai saran dari penelitian ini dapat dianjurkan, pertamaa, menitikberatkan padahal-hal yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah-Dollar AS, antara lain apabilamemungkinkan perusahaan dapat menggunakan kandungan lokal pada produk untukmengliindaii peningkatan biaya dan penentuan harga jual yang tepat agar tidak selaluberubah-ubah dipengaruhi fluktuasi kurs dan tetap memberikan profit bagi perusahaanKedua, mempersiapkan sumber daya rnanajemen sehingga dapat meningkatkan dayasaing perusahaan seda memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai prosedur ekspor kenegara tujuan termasuk apabila ada persyaratan khusus dan keadaan persaingan disanasehingga perusahaan dapat memposisikan produknya dengan tepat. Ketiga, perusahaanharus selalu mencari informasi-informasi baik melalui Internet, jurnal maupun informasidari Badan Ekspor Internasional untuk selalu mengetahui trend perdagangan dunia dandapat menetapkan strategi yang tepat dalam menangkap peluang pasar yang ada."

"ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan kuota yang telah ditetapkan, mampu sebagai landasan tata niaga ekspor TPT, mengetahui sejarah tata niaga internasional komoditas TPT, serta mengetahui permasalahan implementasi kebijakan kuota dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekspor TPT. Batasan penelitian, khusus ke Eropa dengan pertimbangan bahwa setelah terbentuknya Pasar Tunggal Eropa, penulis menduga Eropa merupakan pasar yang potensial untuk ekspor TPT Indonesia. Dan khusus mengenai Kebijakan Kuota yang menjadi objek penelitian, karena ternyata harga TPT ke Negara Kuota Iebih tinggi bila dibandingkan ke Negara Non Kuota. Kebijakan perdagangan internasional Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diadakan, karena merupakan kebutuhan dalam ranggka melindungi industri dan eksportir TPT baik di Eropa maupun di Indonesia. Pada umumnya kebijakan itu merupakan intervensi pemerintah yang mengatur pembatasan dalam bentuk kuantitatif yang disebabkan kemajuan yang pesat dari industri tekstil dan produk tekstil di negara-negara berkembang. Bentuk-bentuk Kebijakan yang melandasi perdagangan intemasional TPT tertuang dalam Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Berawal dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1948 yang mengecualikan TPT, maka kebijakan pertama yang melandasi perdagangan internasional TPT adalah Short Term Arrangement on Cotton and Textiles (STA) pada tahun 1961. Kemudian Long Term Arrangement on Cotton and Textiles (LTA) sejak tahun 1962 dan selanjutnya pada tahun 1974 Arrangement Regarding International Trade in Textiles, yang lebih dikenal dengan Multi Fibre Arrangemement (MFA). Kinerja ekspor TPT Indonesia terus meningkat, kondisi tersebut merupakan salah satu penunjang peningkatan devisa yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu harus diupayakan agar kinerja itu tidak turun. Bila pada tahun 1994 ada penurunan, perlu diteliti penyebabnya dan dicarikan solusinya. Dengan data yang berhasil dihimpun, penulis menganalisis dengan metoda kuantitatif dan kualitatif serta pengkajiannya menggunakan Analisis SWOT. Dengan analisis tersebut, diharapkan Strength-nya dapat dipertahankan, bila mungkin ditingkatkan, Weakness-nya dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi, dan Opportunity-nya diupayakan untuk dicapai, serta Threat-nya harus diantisipasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kuota mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Ekspor TPT Indonesia ke Eropa, karena dari sejarah diperoleh pengalaman bahwa tanpa ikut menanda tangani Perjanjian Multilateral maupun Perjanjian Bilateral, Pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi industri dan eksportir TPT Indonesia yang terkena kuota global di negara pengimpor. Disamping itu, agar kuota nasional dapat terealisasi ekspornya secara optimal, maka diperlukan pembenahan dalam pengelolaan kuota serta peningkatan sikap mental dari aparat dan pelaku ekonomi yang bergerak di bidang Tekstil dan Produk Tekstil."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara ekspor dan output nasional di Indonesia dari Tahun 1980 sampai 2004. Kerangka pengujian yang digunakan, pertama uji Kausalitas Granger yaitu untuk melihat hubungan sebab-akibat yang kemudian menjadi dasar pembentukan model, kedua uji Kointegrasi yaitu untuk melihat hubungan jangka panjang dari model, ketiga uji ECM yaitu untuk melihat hubungan jangka pendek dan model terhadap model jangka panjangnya. Adapun periode analisis dibagi menjadi 3 yaitu Periode Keseluruhan (1980:1 - 2004:4), Periode Sebelum Flexible Exchange Rate Regime (1980:1 - 1997:3) dan Periode Flexible Exchange Rate Regime (1997:4 - 2004:4).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji Kausalitas Granger untuk periode analisis adalah periode keseluruhan diperoleh hubungan pengaruh output nasional (GDP) terhadap ekspor dan pengaruh eskpor terhadap output nasional (GDP). Sedangkan untuk periode flexible exchange rate regime diperoleh hubungan hanya pengaruh output nasional (GDP) terhadap ekspor.Dalam hubungan jangka panjang pada periode keseluruhan, hasil pengujian untuk berbagai hubungan yang ada memberikan fraksi variasi di atas 80%, yang berarti dalam jangka panjang peranan output nasional (GDP) terhadap kinerja ekspor ataupun peranan ekspor terhadap peningkatan output nasional (GDP) adalah cukup besar. Kemudian dalam hubungan jangka pendek dinyatakan bahwa proses penyesuaian (speed of adjustment) ke jangka panjangnya adalah relatif cepat dan output nasional (GDP) berpengaruh pada kinerja ekspor membutuhkan waktu 15 bulan."

"Penelitian ini meneliti mengenai dampak ketidakpastian nilai tukar terhadap ekspor dan impor antara perdagangan bilateral Indonesia dengan Australia menggunakan periode waktu 2001-2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara ketidakpastian nilai tukar dengan pertumbuhan ekspor dan impor. Data yang digunakan adalah data time series ekspor dan impor dari industri total. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan penghitungan Error Correction Model (ECM) dengan beberapa tahapan mulai dari penentuan panjang lag, uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang, dan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk melihat hubungan jangka pendek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian nilai tukar memiliki hubungan terhadap ekspor dan impor baik jangka panjang maupun jangka pendek.

---

This study analyzes the effect of exchange rate volatility on export and import in bilateral trade between Indonesia and Australia using the time period 2001-2013. The objective of this study is to examine the long run and short run between exchange rate volatility on export and import. This study uses time series data from export and import of the total industry. To examine the hypothesis, this study uses error correction model and autoregressive distributed lag. This study find that exchange rate volatility has relationship with export and import in long run and short run."

"ABSTRAKDalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACTIn the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number."

"Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atas Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dengan melakukan studi kasus pada PT X. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi KITE IKM pada PT X dan seperti apa hambatan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif (post positivist) dengan melihat fenomena lapangan dari sisi teori implementasi kebijakan; dengan tujuan penelitian deskriptif; manfaat penelitian murni; dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan wawancara mendalam; penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Maret-Juni 2021. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan KITE IKM pada PT X berdasarkan content kebijakan menunjukan bahwa kepentingan dari penyusun kebijakan yang selaras; dan Efisiensi Biaya dan Efisiensi Waktu merupakan manfaat yang diperoleh oleh PT X, sedangkan berdasarkan context kebijakan menunjukan bahwa semua lembaga perumus kebijakan dari atas hingga bawah memiliki karakteristik yang menunjang kebijakan ini. Hambatan dari Implementasi KITE IKM pada PT X terletak penyelesian jaminan yang menimbulkan biaya dwelling time. Selain hambatan tersebut, ditemukan hambatan lain, diantaranya: Tidak adanya data IKM orientasi ekspor; Perbedaan Pemahaman Regulasi KITE IKM antar perumus kebijakan; dan Implementasi Pengecualian Ketentuan Pembatasan atas IKM yang belum menyeluruh.

---

This study analyzes the implementation of the import facility policy for export destinations for Small and Medium Industries (KITE IKM) by conducting a case study at PT X. The purpose of this study is to analyze how the implementation of KITE IKM at PT X is and what are the obstacles to the policy. This research was conducted with a quantitative approach (post-positivist) by looking at field phenomena from the theory of policy implementation; with the aim of descriptive research; pure research benefits; carried out with library study techniques and in-depth interviews; this research was conducted in the period March-June 2021. From the results of this study, it was found that the implementation of the KITE IKM policy at PT X based on policy content showed that the interests of policy makers were aligned; and Cost Efficiency and Time Efficiency are the benefits obtained by PT X; while based on the policy context it shows that all policy-making institutions from top to bottom have characteristics that support this policy. The obstacle to the implementation of KITE IKM for PT X lies in completing the guarantee which incurs dwelling time costs. In addition to these obstacles, other obstacles were found, including: No data on export-oriented SMEs; Differences in Understanding of KITE IKM Regulations between policy makers; and Implementing Exceptions to Restriction Provisions on SMEs that have not been comprehensive."

"Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia, ASEAN melakukan kerjasama dalam kerangka ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA dan ASEAN-India FTA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kreasi atau diversi atas pembentukan kerjasama tersebut bagi ekspor Indonesia dan spesifik pada produk unggulan yang juga masuk dalam kategori Priority Integration Sector (PIS) ASEAN (HS 63; HS 85; HS 29; HS 40 dan HS 94). Penelitian menggunakan sampel 13 negara (anggota dan non anggota kerjasama), periode tahun 2001 - 2012. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ACFTA, AKFTA dan AIFTA serta 5 kelompok produk PIS berhasil menciptakan (kreasi) dan ekspansi perdagangan tanpa menimbulkan diversi perdagangan bagi ekspor Indonesia ke anggota ataupun non anggota kerjasama.

---

Along with the growth of the world economy, ASEAN have signed various free trade agreements, namely: ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA and ASEAN-India FTA. This study was conducted to examine the impact of those agreements on exports, focusing on trade creation and diversion effects. The model is tested on sample 13 countries (FTA's member and non member) over the period from 2001 to 2012 using aggregate and disaggregated export data for HS 63; HS 85; HS 29; HS 40; HS 94. By using the augmented gravity model, the results indicate that ACFTA, AKFTA and AIFTA lead to significant trade creation and expansion. Positive relationship between exports for all of 5 Priority Integration Sectors which create more trade among members without diverting trade from non members."

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."