Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan pasca penerapan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 dan meneliti nilai pasar setelah Laporan Keberlanjutan dipublikasikan. Sejak tahun 2017 peraturan tersebut berlaku, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengungkapkan kepada publik melalui media elektronik (situs web perusahaan) atau media cetak jika belum memiliki situs web perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 3 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam klasifikasi sektor energi berdasarkan Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC, yaitu PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Petrosea Tbk. Penelitian ini menggunakan analisis konten dari data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan pada periode 2018 – 2021 dengan perbandingan ke standar GRI 2020 dan pergerakan pada nilai saham penutupan harian perusahaan sebulan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 memberikan imbas terhadap Laporan Keberlanjutan perusahaan berupa meningkatnya jumlah informasi yang diungkapkan. Akan tetapi, setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan hasil data tidak menunjukkan peningkatan nilai perusahaan melalui nilai saham penutupan harian perusahaan.

---

This study aims to analyze the disclosure of firms' Sustainability Report following the implementation of regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority and the market value after the Sustainability Report was published. Since the implementation of the regulation in 2017, financial services institutions, issuer, and public

firms are required to publish their Sustainability Report to the Financial Services Authority and notify the public through electronic medium (the firm’s website) or print media if they do not have a website. This study is conducted on three Indonesia Stock Exchange registered firms: PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, and PT Petrosea Tbk, which are classified into the energy sector based on the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification or IDX-IC. This study used content analysis from a secondary data that is 2018 - 2021 periode Sustainability Report with a comparison to GRI 2020 standard and movement on firms’ closing prices one month after the publication of Sustainability Report. The result of this study shows that regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority affects firms’ Sustainability Report in the form of an increase in the amount of information disclosed. However, after the publication of Sustainability Report the results do not show any increase in corporate values through the closing prices"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk diungkapkan olehlembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terutama bank komersial diIndonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cakupan studi ini adalah praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), kebijakan alokasi kredit dan investasi berkelanjutan yang disusun oleh bank komersial serta motifdan perilaku bank terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam sudut pandang teori new institutional. Analisis konten, tematik, dan konstan komparatif digunakan untuk mengolah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang kemudian dikodekan menggunakan program NVIVO 12 Plus. Studi ini membandingkan topik dan tema yang diusung masing-masing bank berdasarkan kategori (BUKU) antara tahun 2017 dan 2019.Praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh bank BUKU 2, 3 dan 4 dengan temuan yang berbeda terutama pada BUKU 2 yang belummelaporkan ke regulator kecuali pada Bank Artha Graha dan Muamalat. Perilakukebijakan penerapan keuangan berkelanjutan terutama dalam alokasi kredit dan investasi mengarahkan bank komersial untuk melakukan tindakan decoupling di awal penerapan Peraturan ini dan menjadi homogen karena adanya mekanisme meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh bank pendahulu. Penggunaan teori new intitutional, menunjukkan adanya dominasi material carriers akibat standar operasional yang berlaku di internal bank komersial. Penerapan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 mengarahkan bank komersial di Indonesia cenderung melakukan tindakan decoupling. Meskipun sebagian besar bank komersial telah mematuhi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 penerapan keuangan berkelanjutan masih terbatas dan hanya berfokus pada faktor keuangan, hal ini menunjukkan material carriers dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih mendominasi. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya dominasi logics lain berupa sustainability logics jika fase penerapan yang ditetapkan bank komersial berjalan sesuai dengan rencana RAKB yang disusun.

---

This study aims to analyze the implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017,

which requires sustainability reporting to be disclosed by financial services institutions,

issuers, and public companies, primarily commercial banks in Indonesia, towards

achieving sustainable development goals. This study's scope is the practice of reporting

on the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), policies on credit allocation and

sustainable investment formulated by commercial banks, and banks' motivation and

behavior towards implementing sustainable finance from the point of view of new

institutional theory. The research methods used Content, thematic, and constant

comparative analyses to process secondary data, i.e., the banks' sustainability report, then

coded and compared using NVIVO 12 Plus. This study compared topics and themes

resulting from each Sustainability Reports of the banks on each category (BUKU)

between 2017 and 2019. The Sustainable Financial Action Plan's reporting practice has

been implemented by BUKU 2, 3, and 4 with different findings, especially in BUKU 2,

which has not been reported to the regulator except at Artha Graha and Muamalat bank’s.

A sustainable finance implementation behavior, especially in the allocation of credit and

investment, directs commercial banks to perform decoupling actions at the beginning of

this Regulation and become homogeneous duet o the mechanism of imitating the policies

that have been implemented by the predecessor banks. The use of new institutional theory

indicates the dominance of material carriers in commercial banks' operational standards.

The implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 directs commercial banks

in Indonesia to conduct decoupling practices. Although most commercial banks have

complied with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, the implementation of sustainable

finance is still limited and only focuses on financial factors. The dominance of material

logic shows from 2017 to 2019. However, the possibility of the emergence of other logics'

dominance is still possible, i.e., sustainability logic if commercial banks' implementation

phase runs following the Sustainable Finance Action plan drawn up."

"Kinerja institusi penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dapat dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi. Selama ini, efektifitas institusi litbang pemerintah diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun. Namun, pengukuran kinerja dari segi efisiensi belum rutin dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah model pengukuran efisiensi institusi litbang pemerintah dengan menggunakan integrasi metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Logic Model. Data penelitian dikumpulkan dari 19 Pusat Penelitian (puslit) yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk periode tahun 2013 dan 2014. Pengukuran efisiensi dengan integrasi DEA dan Logic Model menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 6 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 9 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 16 puslit efisien untuk elemen luaran litbang. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 3 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 12 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 11 puslit efisien untuk elemen luaran litbang.

---

Performance of a government R&D institution can be seen from effectiveness and efficiency. During this time, the effectiveness of government R&D institution is measured using performance indicators contained in the Accountability Report of Government Agency Performance (LAKIP) arranged annually. However, the performance measurement in terms of efficiency is not routinely performed. Therefore, this study propose an efficiency measurement model for government R&D institution using integration of Data Envelopment Analysis (DEA) method and Logic Model. Data were collected from 19 Research Centers of Indonesian Institute of Sciences (LIPI) for period of 2013 and 2014. Efficiency measurement of goverment R&D institution using integration of DEA and Logic Model shows that in 2013 there were 6 efficient research centers for R&D resource element, 9 efficient research centers for R&D process element, and 16 efficient research centers for R&D output element. Whereas in 2014, there were 3 efficient research centers for R&D resource element, 12 efficient research centers for R&D process element, and 11 efficient research centers for R&D output element."

"Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan yang dapat diakses secara daring. Namun delivery channel layanan keuangan masih didominasi oleh kantor cabang. Penelitian ini melihat dampak dari infrastruktur transportasi di Pulau Jawa terhadap probabilitas bank membuka cabang dari data PODES tahun 2011, 2014, dan 2018. Hasil estimasi menggunakan Stagerred DiD Regression menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa berkolerasi positif terhadap probabilitas bank membuka cabang di Pulau Jawa dalam kurun periode penelitian.

---

The Government of Indonesia has implemented policies to encourage financial inclusion through services that can be accessed online. However, financial service delivery channels are still dominated by branch offices. This study looks at the impact of transportation infrastructure in Java Island on the probability of banks opening branches using PODES data in 2011, 2014 and 2018. The estimation results using Stagerred DiD Regression show that transportation infrastructure in Java Island has a positive correlation to the probability of banks opening branches in Java Island in period of study."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan whistleblowing system di Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan berfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system oleh National Audit Office. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan di Lembaga Pengawas Keuangan sudah sesuai dengan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system.

---

This research aims to evaluate the whistleblowing system environment in the Financial Services Supervisory. The whistleblowing system is one of the tools that can detect fraud in the Financial Services Supervisory. This research focuses on positive environment policy of the whistleblowing system and supporting the whistleblowers owned by Financial Services Supervisory which is assessed by the positive environment criteria for whistleblowing system by National Audit Office. The whistleblowing system environment policy in the Financial Services Supervisory is in accordance with the positive environment criteria for whistleblowing system policy."

"Maraknya situs e-commerce yang aktivitasnya meningkat akibat pandemi COVID19 menjadi bukti bahwa sifat pembelian telah berubah akibat Internet. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengamati faktor-faktor yang secara positif mempengaruhi niat beli ulang di Tokopedia dengan mengkaji beberapa faktor yaitu motivasi hedonis, kemudahan akses informasi online, kepercayaan online, dan persepsi harga online. Convenience sampling digunakan untuk studi ini dan sampelnya adalah pengguna Tokopedia yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan total 110 responden di seluruh wilayah Jabodetabek. Analisis kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi hedonis dan persepsi harga online berpengaruh positif terhadap niat beli ulang konsumen, sedangkan kemudahan akses informasi online dan kepercayaan online tidak cukup signifikan berpengaruh positif terhadap niat beli ulang konsumen. Selain itu, ditemukan bahwa kemudahan akses informasi online berpengaruh positif terhadap kepercayaan online, dan persepsi harga online berpengaruh positif terhadap motivasi hedonis. Temuan dalam penelitian ini bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dan juga untuk Tokopedia untuk menilai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi niat beli ulang konsumen terhadap layanan mereka.

---

The proliferation of e-commerce sites, whose activity has increased due to the COVID-19 pandemic, serves as an evidence that the nature of purchasing has changed by the Internet. Therefore, the focus of this research is to observe the factors that positively influence repurchase intention on Tokopedia by examining several factors namely hedonic motivation, ease of access to online information, online trust, and perception of online prices. Convenience sampling was used and the samples are Tokopedia users that reside in the Jabodetabek area. This research uses quantitative methods with a total of 110 respondents throughout the Jabodetabek area. The quantitative data was analyzed using Partial Least Squares’s Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of the study showed that hedonic motivation and perception of online prices have a positive influence on consumers’ repurchase intention, while ease of access to online information and online trust was not significant enough to have a positive influence on consumers’ repurchase intention. In addition, it was found that ease of access to online information has a positive influence on online trust, and the perception of online prices does have a positive influence on hedonic motivations. The findings in this research are beneficial for further research regarding this topic and also for Tokopedia to assess factors that might influence consumers’ repurchase intention toward their services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan, kinerja lingkungan, dan nilai pasar perusahaan, baik berupa hubungan langsung, maupun hubungan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan tercatat di BEI, termasuk dalam sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri, dan Barang Konsumsi, mengikuti PROPER atau Penghargaan Industri Hijau tahun 2012-2014. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan, sedangkan kinerja lingkungan tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan tahun berjalan, pengungkapan lingkungan tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan, dan pengungkapan lingkungan tidak dapat memediasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap nilai pasar perusahaan.

---

This study aims to investigate the relationship of environmental disclosures with financial performance, environmental performance, and firm market value, either in the form of direct and indirect relationship. This study uses sample of companies listed in IDX, included in Agriculture, Mining, Basic Industry and Chemistry, Miscellaneous Industry and Consumer Goods sectors, participating in "PROPER" or "Green Industry Award" in 2012-2014.

This study finds that the financial performance does not affect the environmental disclosures, while the lagged environmental performance has positive effect on the current environmental disclosures, environmental disclosures do not affect firm market value and environmental disclosures do not mediate the effect of the financial performance and environmental performance on firm market value."

"Perubahan iklim kini kian mengkhawatirkan, terutama Indonesia yang merupakan negara yang secara geografis rentan terpapar risiko perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi ini merugikan banyak pihak, termasuk institusi-institusi dalam sektor keuangan diketahui menjadi entitas yang dilanda dampak berat dari bencana akibat perubahan iklim tersebut. Perusahaan asuransi dipandang sebagai institusi dalam sektor keuangan yang dapat menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya. Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang merupakan laporan terkait kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau yang disingkat sebagai ESG, dinilai dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko terkait perubahan iklim. Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan laporan keberlanjutan. Skripsi ini membahas urgensi penerapan laporan keberlanjutan sebagai upaya manajemen risiko lingkungan perusahaan asuransi di Indonesia dengan meninjau perbandingan pengaturannya dengan negara Singapura, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan pengaturan laporan keberlanjutan pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa masih terdapat perusahaan asuransi di Indonesia yang belum mematuhi penerapan laporan keberlanjutan, baik dari segi penyusunan dan penerbitan. Hal ini dikarenakan, pengaturan terkait laporan keberlanjutan pada POJK No. 51/POJK.03/2017 masih memiliki beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, khususnya terkait upaya manajemen risiko lingkungan. Di sisi lain, Singapura telah memiliki pengaturan terkait kewajiban perusahaan asuransi menyusun upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan. Pengaturan tersebut tercantum dalam SGX Rulebook yang kemudian juga diterbitkannya Guidelines on Environmental Risk Management kategori Insurers, panduan khusus bagi perusahaan asuransi untuk memasukan laporan iklim sebagai upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan.

---

Climate change is increasingly concerning, especially for Indonesia, a geographically vulnerable country exposed to climate change risks. The occurring climate change has detrimental impacts on various parties, including financial institutions, which are known to be heavily affected by climate-related disasters. Insurance companies are seen as financial institutions that face higher risks compared to others. Sustainability Reports, which are reports on a company's performance regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects, are considered to assist insurance companies in addressing climate-related risks. Therefore, the Financial Services Authority, through POJK No. 51/POJK.03/2017, mandates insurance companies classified as Financial Services Institutions (Lembaga Jasa Keuangan - LJK) to implement sustainability reporting. This thesis discusses the urgency of implementing sustainability reports as an effort in environmental risk management for insurance companies in Indonesia, while examining a comparison with Singapore's regulations. The aim is to provide recommendations and evaluations for improving the regulations on sustainability reporting in Indonesian insurance companies. The research method employed in this thesis is normative juridical research. It is a literature review study resulting in a descriptive-analytical research typology. The findings reveal that there are still insurance companies in Indonesia that have not fully complied with the implementation of sustainability reporting, both in terms of preparation and publication. This is because the regulations related to sustainability reporting in POJK No. 51/POJK.03/2017 still lack comprehensive provisions, particularly concerning environmental risk management efforts. On the other hand, Singapore has regulations requiring insurance companies to incorporate environmental risk management into their sustainability reports. These regulations are outlined in the SGX Rulebook, accompanied by the issuance of the Guidelines on Environmental Risk Management for the Insurers category, which provides specific guidance for insurance companies to include climate reporting as an environmental risk management effort in their sustainability reports."

"Penelitian ini mengevaluasi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan dan strategi keberlanjutan PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada tahun 2020, serta membandingkan strategi keberlanjutan pada periode sebelum dan sesudah berlakunya POJK No. 51/POJK.03/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode analisis konten. Data yang digunakan merupakan data publik yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi informasi yang diwajibkan oleh POJK No. 51/POJK.03/2017. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi keberlanjutan perusahaan sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi indikator penilaian strategi keberlanjutan dalam elemen tata kelola dan kepemimpinan, serta strategi ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan strategi keberlanjutan pada tahun 2020 (setelah berlakunya POJK No. 51/POJK.03/2017) mengalami perbaikan dibandingkan strategi keberlanjutan pada tahun 2019 (sebelum berlakunya POJK No. 51/POJK.03/2017).

---

This study evaluates the sustainability report disclosure and sustainability strategy of PT Dharma Satya Nusantara Tbk in 2020, and compares the sustainability strategy in the period before and after the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017. This research uses a case study approach and content analysis methods. The data used is public data sourced from published annual report and company sustainability report. The results of the study indicate that the disclosure of the company's 2020 sustainability report has not fully met the information required by POJK No. 51/POJK.03/2017. This study also found that the company's sustainability strategy was quite good, although it did not fully meet the sustainability strategy assessment indicators in the elements of governance and leadership and economic strategy. However, the study also found that the sustainability strategy in 2020 (after the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017) has been improved compared to the sustainability strategy in 2019 (before the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017)."

"Peraturan multilateral mengenai perdagangan jasa keuangan diatur oleh World TradeOrganization (WTO) dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) semenjakberakhirnya Uruguay Round pada tahun 1995. TKA ini bertujuan untuk memetakan perkembangan debat liberalisasi jasa keuangan yang diatur oleh GATS dalam perspektif negara maju dan berkembang, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Adapun periode yang digunakan yaitu semenjak dimulainya negosiasi liberalisasi jasa keuangan pada Putaran Uruguay tahun 1993 hingga tahun 2016. Pengelompokkan literatur ini dilakukan melalui metode kronologi yang dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I(Negotiation Period, 1993-1997), Periode II (Adaptation Period, 1998-2008), dan Periode III (Development Period, 2009-2016). Dengan metode taksonomi, penulis mengklasifikasikan 6 isu yang muncul dalam literatur, yaitu tata kelola GATS, kesiapan negara, komitmen negara, pandangan negara, kepentingan negara, dan perubahan padaGATS. Dari keenam isu tersebut, isu komitmen negara dan kepentingan negara merupakan isu dominan di setiap periode. Debat terkait komitmen negara menunjukkan bahwa upaya meningkatkan komitmen negara berdasarkan ketentuan GATS menjadi debat yang terus muncul terutama dalam 15 tahun sejak awal negosiasi GATS (1993-2008). Sementara terkait isu kepentingan negara didasari oleh kentalnya negosiasi dalam hal tata kelola GATS atas dasar kepentingan negara maju dan berkembang. Pada intinya, negara berkembang mendukung prinsip-prinsip GATS dengan komitmen yang minim dan tetap mengutamakan regulasi domestik, sementara negara maju mendukung prinsip liberalisasi di GATS dengan minim regulasi.

---

The multilateral regulation on financial trade is regulated by the World Trade

Organization (WTO) in the General Agreement on Trade in Services (GATS) since the end of the Uruguay Round in 1995. This paper aims to map the development of the financial services liberalization debate provided by GATS in the perspective of developed and developing countries which often have different interests. The period used is since

the commencement of financial service liberalization negotiations in the Uruguay Round of 1993 to 2016. This grouping of literature is done through chronological methods which are divided into three periods which are Period I (Negotiation Period, 1993-1997), Period II ( Adaptation Period, 1998-2008), and Period III (Development Period, 2009-2016). With the taxonomy method, the author classifies 6 issues that appear in the literatures, namely GATS governance, state readiness, state commitment, state views, state interests, and changes to GATS. Of the six issues, the issue of state commitment and state interests are the dominant issues in each period. Debates related to state commitment show that efforts to increase state commitment based on GATS provisions have become debates that continue to emerge, especially in the 15 years since the beginning of the GATS negotiations (1993-2008). While the issue of state interests is based on the thickness of negotiations in terms of GATS governance on the basis of the interests of developed and developing countries. In essence, developing countries support the GATS principles with minimal commitment and continue to prioritize domestic regulations, while developed countries support the principle of liberalization at GATS with minimal regulation."