Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan karena sulitnya melacak di mana dan bagaimana ikan ditangkap, dan dengan demikian menyebabkan kurangnya pengawasan dalam praktiknya. Indonesia dan Panama adalah dua dari banyak negara yang wilayahnya menjadi hotspot praktik transshipment. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan pusat perdagangan perikanan di Asia Tenggara. Di sisi lain, Panama merupakan salah satu pusat perdagangan di mana sebagian besar kargo dari atau ke Panama tiba di tujuannya melalui proses transshipment. Regulasi antara Indonesia dan Panama mengenai transhipment diatur melalui regulasi nasional masing-masing negara, serta regulasi dari organisasi internasional dan regional seperti Uni Eropa dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). Melalui metode penelitian hukum normatif akan dianalisis bagaimana prosedur transshipment diatur menurut hukum Indonesia dan Panama, beserta persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini juga menjelaskan keterkaitan antara praktik Illegal Transshipment dengan IUU Fishing. Penelitian ini kemudian menyarankan agar prosedur transshipment dibahas dan diatur dalam undang-undang perikanan Indonesia dan Panama, perlunya International Fishing License yang berbeda untuk kapal Indonesia yang melakukan layanan internasional dan harus ada unit penegak hukum dari RFMO yang wilayahnya sering terjadi transshipment.

---

Transshipment is a common practice carried out by individuals in the fishery business to increase the effectiveness of fishing and reduce fuel costs in order fft to be considered cost-effecive practices. However, this practice has become a matterrof debate because it leads to Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment obscures the transparency of fishing due to its difficulty to track where and how the fish are caught, and thus leading to a lack of oversight in the practice. Indonesia and Panama are two of the many countries whose territory is a hotspot for transshipment practices. This is because Indonesia is a vast archipelagic country and fishing trade center in South East Asia. On the other hand, Panama is one of the trade centers where most of the cargo from or to Panama arrives at its destination through the transshipment process. Regulations between Indonesia and Panama regarding transshipment are regulated through the national regulations of their respective countries, as well as regulations from international and regional organizations such as the European Union and Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). Through the normative legal research method will analyze how the transshipment procedures are regulated according to Indonesian and Panamanian laws, along with its similarities and differences. This study also explained the link between Illegal Transshipment practices and IUU Fishing. This research then suggests that transshipment procedures is discussed and regulated in the Indonesian and Panamanian fisheries laws, the need for a different International Fishing License for Indonesian vessels that perform international services and there must be a law enforcement unit from RFMOs whose areas often occur transshipment."

"Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sebagai bentuk ancaman kontemporer merupakan hasil dari perkembangan kajian keamanan internasional yang tidak lagi terfokus pada militer, tetapi juga dimensi lain yang saling terkait yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Maraknya praktik IUU Fishing memberikan dampak buruk yang siginifikan kepada negara-negara korban, seperti Indonesia dan Australia. Menjawab masalah ini, kedua negara menetapkan cara penangangan luar biasa extraordinary measure yang diimplementasikan melalui produk kebijakan dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan law enforcement dengan kebijakan penenggelaman kapal sedangkan Australia lebih memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi dan perundang-undangan. Teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan metode perbandingan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai fondasi analisa dan bertujuan untuk menghadirkan kajian keamanan melalui politik perbandingan. Analisa pada penelitian ini ditekankan pada besarnya peran aktor sekuritisasi dalam kebijakan kedua negara. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa kedua negara mampu mengimplementasikan produk kebijakannya dengan efektif yang dibuktikan dengan peningkatan pada sumber daya perikanan dan pengurangan praktik IUU Fishing.

---

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing as a form of contemporary threat is the result of the development of international security studies that is no longer focused on military, but also other aspects such as social, politics, economy, and environment. The rise of IUU Fishing gives a significant negative impact towards the victim countries, such as Indonesia and Australia. Answering this problem, both countries define extraordinary measure which is implemented through policy products with different approaches. While Indonesia is using the law enforcement approaches, Australia, in the other hand, prefers to approach diplomacy and legislation. Barry Buzan's theory of securitization and political comparison methods is used in this research as a foundation of analysis and aims to present security studies through comparative politics. The analysis of this research emphasizes the role of actors of securitization in both countries'policy. The result of this research shows that both countries are able to implement their policy product effectively which is proved by the increasing of fisheries resources and the decreasing of IUU Fishing. "

"Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"ABSTRAKIntensifnya respon Indonesia terhadap isu IUU fishing pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2016 telah mengidikasikan adanya upaya sekuritisasi isu ini oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan teori konteks dalam sekuritisasi milik Thierry Balzacq, penelitian ini menganalisis konteks apa yang mempengaruhi sekurtisasi isu IUU fishing tersebut. Metodologi yang digunakan adalah analisis konten terhadap lsquo;penyampaian-penyampaian rsquo; tentang IUU fishing oleh Pemerintah, artikel-artikel yang dimuat oleh media massa nasional, serta regulasi-regulasi dalam rezim IUU fishing regional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus tentang IUU fishing di ranah domestik dan rezim internasional maupaun regional tentang IUU fishing merupakan konteks yang mempengaruhi sekuritisasi karena keduanya menjadi sumber makna tekstual dan sumber makna kultural tentang IUU fishing bagi Indonesia.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s intensive response to IUU fishing by the end of 2014 until 2016 has been indicated Joko Widodo administration rsquo s securitization of this issue. In light of Balzacq rsquo s theory of context in securitization, this research analyzes the context which affects the securitization of IUU fishing in Indonesia. The methodology employed in this research is a content analysis of the speeches delivered by government officials, as well as editorials put forward by national media. In addition, it also looks at international IUU fishing regime rsquo s regulation. This research finds that the discourse on IUU fishing in domestic, international and regional IUU fishing regimes are the contexts which shape the frames of securitization by providing the source of textual and cultural meanings of IUU fishing for Indonesia."

"Tugas Karya akhir ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindakan yang tergolong kepada Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berfokus kepada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas IUU Fishing yang terjadi wilayah laut Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai indikator yang menentukan efektif atau tidaknya suatu penegkan hukum. Adapun ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah unsur struktur hukum yang ditandai dengan adanya institusi yang melaksanakan penegakan hukum terhadap IUU Fishing, kemudian unsur substansi dan kultur hukum yang ditandai dengan terciptanya peraturan-peraturan hukum, yang diiukuti dengan sikap tegas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah laut.

---

This final paper discusses about law enforcement actions conducted by the Government of Indonesia in eradicating the actions that considered Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing in an effort to maintain the Indonesia marine territorial sovereignty. Therefore, this paper focuses on law enforcement measures conducted by the Government of Indonesia in an effort to eradicate IUU fishing that occurs in Indonesia sea territory, which are then analyzed using the legal system theory propounded by Lawrence M. Friedman. The results of this paper show that law enforcement against IUU fishing implemented by the Government of Indonesia has met the three elements of the legal system propunded by Lawrence M. Friedman as an indicator that determines whether the law enforcement is effective or not. The three elements of the legal system is an element of the legal structure that is characterized by the institutions that implemented law enforcement against IUU fishing, then the element of substance and legal culture that is characterized by the creation of legal regulations, which followed with the attitude and commitment of the Government of Indonesia in performing law enforcement in an effort to maintain the marine territorial sovereignty."

"Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) adalah fenomena global yang secara terus-menerus menimbulkan ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dan itu terjadi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional tetapi juga di laut lepas. Skala penangkapan ikan IUU di laut lepas semakin kuat, mengingat fakta bahwa laut lepas adalah daerah yang sangat luas yang tidak tertutup, dengan pengawasan, pemantauan, dan penegakan yang lemah. Situasi ini memfasilitasi praktik penangkapan ikan ilegal untuk terus terjadi tanpa intervensi. RFMO sebagai organisasi regional yang menangani isu-isu mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas menjadi salah satu platform terkuat dalam menegakkan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU fishing. Namun, konservasi dan pengelolaan RFMO harus diikuti oleh kemauan dan komitmen serius dari anggota dan non-anggota untuk mematuhi dan menerapkan langkah-langkah yang diadopsi oleh RFMO tertentu. Jika instrumen dan langkah-langkah hukum internasional yang diadopsi oleh RFMO dilaksanakan secara konsisten dan efektif, masalah IUU memancing di laut lepas dapat diselesaikan.

---

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is a global phenomenon that continually poses a major threat to the sustainability of fisheries resources, and it occurs not only in national jurisdictions but also in the high seas. The scale of IUU fishing in the high seas is getting stronger, given the fact that the high seas is a vast area that is not covered, with weak supervision, monitoring and enforcement. This situation facilitates illegal fishing practices to continue to occur without intervention. RFMO as a regional organization that handles issues concerning the conservation and management of open sea fisheries is one of the strongest platforms in enforcing measures to prevent, hinder, and eliminate IUU fishing. However, conservation and management of RFMO must be followed by a serious willingness and commitment from members and non-members to comply with and implement the steps adopted by certain RFMO. If the instruments and international legal measures adopted by RFMO are implemented consistently and effectively, the problem of IUU fishing in the high seas can be resolved."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Indonesia Merupakan Negara maritim terbesar di dunia, sumber daya maritim tersebut perlu dipertahankan dan dijaga secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian dan masih tetap terjadi di wilayah perairan teritorial Indonesia adalah pengambilan ikan secara ilegal. Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang menjadi korban aktivitas pengambilan ikan secara ilegal. pengambilan ikan secara ilegal merupakan tindakan melanggar hukum. akibat dari hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan dilaut dan juga mengandung potensi konflik antara tindakan Indonesia dengan negara lain. Tulisan ini akan memberikan gambaran atas permasalahan hukum terkait dengan pengambilan ikan secara ilegal, bagaimana hal tersebut diatur dalam perspektif hukum nasional dan internasional, kondisinya di Indonesia, bagaimana penanganan kasus-kasus penangkapan ikan secara ilegal melalui pengadilan perikanan dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah RI untuk menghadapi dan mencegah penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

---

Indonesia is a maritime country in the world, the maritime resources need to be maintained and kept in a sustainable manner for the welfare of the people of Indonesia. One of the issues that interest and still persists in Indonesian territorial waters are fishing illegally. Indonesia is one of the countries that are victims of illegal fishing activity. making illegal fishing is illegal. consequence of that, not only cause harm to the society and the state, but also disrupt the security and stability at sea and it also contains the potential for conflict between the actions of Indonesia and other countries. This paper will provide an overview of the legal issues associated with fishing illegally, how they are set in the perspective of national and international law, the conditions in Indonesia, how the handling of cases of illegal fishing through the courts fishery and also the efforts that have been made by the Indonesian government to deal with and prevent illegal fishing that occurred in Indonesian waters."

"ABSTRAK Penegakan hukum di laut memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan Negara di laut. Tindak Pidana illegal fishing sampai saat ini belum masuk dalam golongan kejahatan transnasional sebaimana tertuang dalam UNTOC. Namun, pelaku dari tindak pidana illegal fishing tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi yang berada di luar Indonesia, dan selama ini belum pernah bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Adanya perbedaan pandangan dari setiap penegak hukum untuk memidanakan korporasi menjadi isu penting, karena penegak hukum hanya berpegang pada KUHAP dimana pemidanaannya ditujukan kepada pelaku perorangan/pengurus dari korporasi tersebut.

---

ABSTRACT

Law enforcement at the sea plays a very important role and function as part in realizing the authority and Sovereignty of the State at sea. Illegal act of illegal fishing has not been included in transnational crime as stated in UNTOC. But the perpetrators of illegal fishing crime is not possible to be done by corporations outside Indonesia, and so far has never been snared with Indonesian law. The existence of different views of every law enforcer to criminalize the corporation becomes an important issue, because law enforcement only holds KUHAP where its punishment is addressed to individual perpetrators/administrators of the corporation.

"