Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai produk asuransi tanggung jawab hukum profesi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi profesi arsitek dalam berpraktik. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta bahwa arsitek merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai risiko yang tinggi dalam hal kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk asuransi tanggung gugat profesi memberikan perlindungan kepada arsitek, bentuk pengalihan risiko, pertanggungan yang diberikan, penerapan produk dalam keberlangsungan profesi arsitek, serta membandingkan keberlakuannya di Swedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa asuransi tanggung jawab hukum profesi memberikan ganti kerugian kepada arsitek atas kerugian yang dialami pengguna jasa arsitek sesuai dengan besar kerugian yang dialami selama hal tersebut tidak dikecualikan dalam pertanggungan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan ketentuan yang jelas mewajibkan para arsitek di Swedia memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi dalam menjalakan profesinya memberikan dampak positif yaitu terhindarnya hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi arsitek dalam berpraktik, sehingga Penulis menyarankan agar adanya pengaturan spesifik dalam undang-undang di bidang arsitek yang mengatur mengenai keberadaan asuransi tanggung jawab hukum profesi bagi arsitek sebagai suatu kewajiban serta penyuluhan organisasi resmi arsitek di Indonesia kepada anggotanya tentang pentingnya memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi arsitek.

---

This thesis discusses professional liability insurance products as a form of protection for the architect profession in practice. The problem in this thesis focuses on the fact that the architect is a profession which in carrying out the work has a high risk in terms of intentional or unintentional errors. given, the application of the product in the continuity of the architectural profession, as well as comparing its applicability in Sweden. The research method used in writing this research is normative juridical with descriptive analytical research type. The results of the study show that professional liability insurance provides compensation to architects for losses experienced by users of architect services in accordance with the amount of losses experienced as long as this is not excluded from coverage. Research shows that with clear provisions requiring architects in Sweden to have professional responsibility insurance in carrying out their profession, it has a positive impact, namely avoiding things that cause harm to architects in practice, so the author suggests that there be specific arrangements in the law in the field of architects. which regulates the existence of professional liability insurance for architects as an obligation as well as counseling the official organization of architects in Indonesia to its members about the importance of having architect's professional responsibility insurance."

"Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat masyarakat sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi dimana pemegang polis akan mengalihkan manajemen risiko kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi setiap bulannya. Asuransi dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi perusahaan asuransi untuk menjaga kepercayaan tersebut. Namun pada kondisi empiris, tidak semua perusahaan asuransi mampu menjaga kepercayaan dari pemegang polis. Salah satunya adalah kasus yang terdapat di dalam Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020 dimana Gevin Louis (terdakwa) yang mengaku Direktur PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) tidak membayarkan uang premi asuransi yang dibayarkan oleh Djoko Soesanto Gusti dari PT Anggun Marine Energy (PT AME) kepada PT Asuransi Adira Dinamika sehingga PT AME menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat klaim asuransi yang tidak bisa diproses. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganallisa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi atas penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh Direktur perusahaan pialang asuransi dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap penolakan klaim oleh perusahaan asuransi karena terjadi penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh Direktur perusahaan pialang asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi adalah dengan memberikan sanksi pidana atau administratif yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Perasuransian. Kemudian pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT AME dan PT AMEJ selaku pemegang polis adalah dengan menggugat secara perdata Gevin Louis selaku Direktur PT VPI dengan berdasar pada Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020 dengan tuntutan gugatan berupa ganti kerugian finansial yang dialami oleh PT AME dan PT AMEJ.

---

Insurance is an agreement that binds the public as policy holders with an insurance company where the policy holder will transfer risk management to the insurance company through monthly premium payments. Insurance is carried out on the basis of the policy holder's trust in the insurance company and it is the insurance company's responsibility to maintain this trust. However, in empirical conditions, not all insurance companies are able to maintain the trust of policyholders. One of them is the case contained in Decision Number 1312 K/Pid.Sus/2020 where Gevin Louis (the defendant) who claimed to be the Director of PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) did not pay the insurance premium paid by Djoko Soesanto Gusti from PT Anggun Marine Energy (PT AME) to PT Asuransi Adira Dinamika so that PT AME suffered losses of up to hundreds of millions of rupiah due to insurance claims that could not be processed. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of insurance companies and insurance broker companies for embezzlement of insurance premiums committed by the Director of an insurance broker company and to analyze legal protection for policy holders against rejection of claims by insurance companies due to embezzlement of insurance premiums committed by the Director of the company insurance broker. The type of research used in this research is normative juridical research with descriptive research characteristics. Meanwhile, the research approach used is a qualitative approach by analyzing various interrelated laws and legal theories. The research results show that legal liability that can be imposed on insurance broker companies is by imposing criminal or administrative sanctions as regulated in the Criminal Code and the Insurance Law. Then the legal protection that can be given to PT AME and PT AMEJ as policy holders is to sue Gevin Louis as Director of PT VPI civilly based on Decision Number 1312 K/Pid.Sus/2020 with a lawsuit demanding compensation for financial losses experienced by PT AME and PT AMEJ."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas terjadinya pemalsuan polis yang dilakukan oleh agen asuransinya. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode doktrinal. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan agen asuransi, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadi pemalsuan polis yang disebabkan oleh agen asuransinya. Agen asuransi berperan sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Untuk itu, peran agen asuransi merupakan peran yang krusial. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan agen yaitu Perjanjian Keagenan. Hubungan hukum yang timbul adalah kontraktual. Perusahaan asuransi memberikan kuasa kepada agen asuransinya untuk bertindak dan berwenang atas nama perusahaan. Untuk itu, kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh agen dalam menjalankan wewenangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang mereka wakili. Adapun, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata disebut juga dengan tanggung jawab pihak ketiga yang berdasar pada Pasal 1367 KUHPerdata atau dikaitkan dengan asas vicarious liability. Selain itu, juga terdapat pidana korporasi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perasuransian.

---

This research discusses the legal liability of insurance companies for the occurrence of policy forgery committed by their insurance agents. The article is written using a doctrinal method. The issues addressed include the legal relationship between the insurance company and its agents, as well as the extent of the insurance company's responsibility in cases of policy forgery by its agents. Insurance agents act as representatives of the insurance company in marketing insurance products, making their role crucial. The research concludes that there exists a legal relationship based on a cooperation agreement between the insurance company and its agents, as known as Agency Agreement. This legal relationship is contractual. The insurance company grants authority to its agents to act on its behalf. Therefore, any errors or violations committed by agents in exercising this authority are the responsibility of the insurance company they represent. The forms of responsibility of insurance companies can take the form of civil liability and criminal liability. The insurance company's liability can include civil liability, also known as third-party liability under Article 1367 of the Civil Code or under the principle of vicarious liability. Additionally, corporate criminal liability can be imposed under Article 81 (1) of the Insurance Law.

"

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.

In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Komite medik rumah sakit memainkan peran penting dalam menyelaraskan tanggung jawab hukum dan bisnis dalam operasi perawatan kesehatan, khususnya di MRCCC Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center. Studi ini menyelidiki peran komite dalam memastikan keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap peraturan perawatan kesehatan sambil mendukung keberlanjutan finansial dan reputasi rumah sakit. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menggabungkan tinjauan peraturan dengan wawancara pemangku kepentingan utama, termasuk direktur rumah sakit dan anggota komite medik. Temuan menunjukkan bahwa komite bertindak sebagai jembatan antara manajemen rumah sakit dan staf medis, menyeimbangkan kewajiban etika dengan tujuan operasional. Tanggung jawab dilaksanakan melalui tiga subkomite: Kredensial, yang mengevaluasi dan mengevaluasi ulang kualifikasi staf medis; Kualitas Profesional, yang memastikan standar perawatan yang tinggi; dan Etika dan Disiplin, yang memantau kepatuhan terhadap kode profesional dan etika. Upaya ini menciptakan siklus di mana keselamatan pasien mengarah pada kepuasan, memperkuat reputasi rumah sakit, dan memastikan keberlanjutannya.

---

The hospital medical committee plays a crucial role in harmonizing legal and business responsibilities in healthcare operations, particularly at MRCCC Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center. This study investigates the committee's role in ensuring patient safety and adherence to healthcare regulations while supporting the hospital’s financial sustainability and reputation. Using a normative legal approach and qualitative descriptive analysis, the research combines regulatory review with interviews of key stakeholders, including the hospital director and medical committee members. Findings indicate that the committee acts as a bridge between hospital management and medical staff, balancing ethical obligations with operational objectives. Responsibilities are implemented through three subcommittees: Credential, which evaluates and re-evaluates medical staff qualifications; Professional Quality, which ensures high standards of care; and Ethics and Discipline, which monitors adherence to professional and ethical codes. These efforts create a cycle where patient safety leads to satisfaction, strengthens the hospital’s reputation, and ensures its sustainability."

"Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance.

---

The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy."

"Skripsi ini membahas adanya asuransi bagi dokter dalam hal malpraktik medis di Indonesia. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dimana dalam menjalankan tugasnya mempunyai risiko akan profesinya sebagai seorang dokter. Adanya asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, melindungi dokter akan adanya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien akibat malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan studi pustaka serta peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia serta perlunya pengaturan kewajiban asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis describe the existence of an insurance for doctors in medical malpractice case in Indonesia. Doctor as one of the health professionals who perform the functions of health care, which in the perform of his duties at risk will be his profession as a physician. The existence of professional liability insurance, protecting the medical profession doctor for claim or lawsuit damages filed by patients due to medical malpractice. Research method used are the juridicalnormative based on studies of literature and regulations.

Results of this research will explain about legal liability insurance medical profession policy, as well as the implementation of legal liability insurance medical profession in one of the hospitals in Indonesia as well as necessity of setting liability insurance legal responsibility on medical profession and regulations in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga atas perbuatan hukum atau bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada Klien yang dianggap telah merugikan klien. Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diperoleh adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup tanggung jawab Advokat dalam hal klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dari jasa hukum yang telah diberikan. Terdapat produk Asuransi Tanggung Gugat Profesi merupakan sebuah produk asuransi yang melindungi gugatan balik dari klien yang merasa tidak puas atau dirugikan dan hal tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang bahwa advokat harus memilikinya. Dengan demikian, pentingnya Asuransi Tanggung Gugat Profesi bagi Advokat di Indonesia dan di negara lain menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai kewajiban Advokat untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang berpraktek di Indonesia guna memberikan perlindungan bagi Advokat dalam hal adanya gugatan dari klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan.

---

This thesis discusses the problems faced by Advocates in Indonesia related to accountability to the client as a third party for legal acts or legal assistance provided by the Advocate to the Client which is deemed to have harmed the client.

This research is a normative juridical study. The type of data obtained is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from library studies. The discussion in this thesis involves the Advocate 39 s responsibility in the case of a client who is not satisfied or feels aggrieved by the legal services provided.

There is a Professional Indemnity Insurance product that is an insurance product that protects a counter claim from a client who is unsatisfied or harmed and is not required by law that an advocate should have it. Thus, the importance of Professional Liability Insurance for Advocates in Indonesia and other country became the problem formulation in this study.

The results of the study indicate that there is a need to regulate the obligation of an Advocate to have a Professional Indemnity Insurance that practices in Indonesia in order to provide protection for the Advocate in the event of a lawsuit from a client who is dissatisfied or feels aggrieved."