Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menyediakan layanan lalu lintas udara sebagaimana tertera dalam Pasal 28 Konvensi Chicago. Namun, Annex 11 Konvensi Chicago menyebutkan bahwa negara dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada negara atau lembaga lain tanpa membahayakan kedaulatannya. Pendelegasian tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi, pendelegasian tanggung jawab seringkali masih menyentuh kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu, perlu dibedakan antara urusan operasional dan kedaulatan dalam pendelegasian layanan lalu lintas udara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis hukum udara internasional dan perjanjian bilateral mengenai pendelegasian layanan lalu lintas udara. Dalam praktiknya, sifat dari pasal-pasal yang tertera pada perjanjian tersebut menentukan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya ketentuan dalam perjanjian bilateral mengenai tanggung jawab kedua belah pihak harus dibuat secara lengkap dan jelas untuk menghindari benturan antara urusan operasional dan kedaulatan.

---

Each state is responsible for establishing and providing air traffic services as stated in Article 28 of the Chicago Convention. However, Annex 11 to the Chicago Convention stated that states could delegate these responsibilities to other states or institutions without jeopardizing their sovereignty. The delegation of responsibility is carried out based on a mutual agreement agreed by both parties. The delegation of responsibility often still touches the sovereignty of a state. Therefore, it is necessary to distinguish between operational matters and sovereignty in the delegation of air traffic services. The author uses a normative legal research method by analyzing international air law and bilateral agreements regarding the delegation of air traffic services. In practice, the nature of the articles contained in the agreement determines the extent of the responsibilities that both parties must fulfill. Based on the conclusions above, it is better if the provisions in bilateral agreements regarding the responsibilities of both parties must be made completely and clearly to avoid conflicts between operational matters and sovereignty.

 

Keywords: Delegate, responsibilities, operational, sovereignty, bilateral agreement, air traffic services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran serta menyatakan hubungan iklim organisasi, kepemimpinan dan kinerja sumber daya manusia pemandu lalu lintas udara (controller) di Bidang Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara Bandara Soekarno Hatta.Responden yang dilibatkan dalam penelitian berjumlah 100 orang controller. Pemilihan sampel (responden) dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang hasilnya dianalisis dengan statistik deskriptif (median dan distribusi frekuensi) dan statistik non parametris (Korelasi Spearman Rank).Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi dan kepemimpinan memiliki hubungan yang positif dan signfikan dengan kinerja. Nilai korelasi antara iklim organisasi dengan kinerja sebesar 0,350 dan nilai signifikansi (0,000) lebih rendah dan 0,01 serta nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,698 lebih besar dari nilai t-tabel 1,665.Demikian pula dengan iklim organisasi, memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja. Nilai korelasi antara kepemimpinan dengan kinerja sebesar 0,296 dan nilai signifikansi (0,001) lebih rendah dari nilai 0,01 serta nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,068 lebih besar dari nilai t-tabel 1,665.Dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, disarankan agar dapat dilakukan pengkajian secara berkala sehingga kinerja para controller minimal dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut dapat diambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas iklim organisasi dan kepemimpinan di lingkungan Bidang Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara Bandana Soekarno-Hatta, sehingga kinerja para controller dapat ditingkatkan.Daftar Pustaka: 45 buku, 2 artikeL, 5 peraturan (1979 - 2003)"

"Fatigue diakui sebagai risiko utama yang membahayakan keselamatan dalam dunia penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kelelahan pada petugas Tower Control ATC di Jakarta ATS Center, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Faktor yang diteliti yaitu faktor risiko terkait pekerjaan (shift kerja dan durasi kerja) dan faktor risiko tidak terkait pekerjaan (usia, jenis kelamin, status gizi, kuantitas tidur, dan waktu tempuh perjalanan) terhadap kelelahan. Checklist Individual Strength-20 (CIS-20) digunakan untuk mengukur kelelahan secara subjektif. Penelitian ini bersifat kuantitatif observasional dengan menggunakan desain studi cross sectional. Hasil penelitian diketahui sebanyak 56,5% petugas Tower Control mengalami kelelahan. Namun, dari keseluruhan variabel tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap kelelahan.

---

Fatigue is recognized as a major risk that endanger the safety of aviation world. This study aims to determine risk factors associated with fatigue on Aerodrome Controllers in Jakarta ATS Center, Soekarno-Hatta International Airport. Factors studied were work-related factors (shift work and duration of work) and non-work-related factors (age, sex, nutritional status, sleep quantity, and commuting time) to fatigue. Checklist Individual Strength-20 (CIS-20) was used to measure fatigue subjectively. This research is a quantitative observational study using cross sectional design. The results of the study known as much as 56,5% of Aerodrome Controllers experiencing fatigue. However, there is no significant relationship to fatigue found from all of the variables statistically in this study."

"Peningkatan tekanan darah dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung iskemik dan strok. Pemandu Lalu Lintas Udara PLLU di Jakarta Air Traffic Services Centre JATSC yang terpajan dengan temperatur ruang kerja yang dingin dapat berisiko dengan peningkatan tekanan darah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko peningkatan tekanan darah pada PLLU di JATSC. Penelitian ini memakai desain potong lintang dengan random sampling pada PLLU di JATSC selama periode 29 Mei sampai 14 Juni 2017. Sebanyak 134 subjek didapatkan selama penelitian ini. Data diperoleh dengan pengisian kuesioner, pengukuran tekanan darah dengan Sphygmomanometer air raksa, dan temperatur ruang kerja dengan termometer digital. Peningkatan tekanan darah terjadi bila sistolik ge; 140 mmHg atau diastolik ge; 90 mmHg setelah bekerja.Hasil menunjukkan subjek yang berusia ge; 40 tahun memiliki risiko peningkatan tekanan darah 2,2 kali lebih tinggi dibandingkan usia dibawah 40 tahun [RRa= 2,18; IK 95 = 1,15-4,11; p= 0,016]. Subjek dengan temperatur ruang kerja dibawah 21 C memiliki risiko peningkatan tekanan darah 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan subjek dengan temperatur ruang kerja ge; 21 C [RRa= 2,10; IK 95 = 1,12-3,93; p= 0,020]. Dapat disimpulkan bahwa usia ge; 40 tahun dan temperatur ruang kerja dibawah 21 C mempertinggi risiko peningkatan tekanan darah.

---

Increased blood pressure can increase the risk of ischemic heart disease and stroke. Air Traffic Controller ATC in Jakarta Air Traffic Services Centre JATSC exposed to cold working room temperatures may be at increased risk of blood pressure. The purpose of this study was to determine the risk factors for increased blood pressure among ATC in JATSC. This study used cross sectional design with random sampling on ATC in JATSC during Mei 29th to June 14th, 2017. 134 subjects were obtained during the study. The data were collected using a questionnaire, a Mercury Sphygmomanometer for blood pressure, and a digital thermometer for room temperature. Increased blood pressure were defined by systolic ge 140 mmHg or diastolic ge 90 mmHg after work.The results showed that subjects with Age ge 40 years compared to under 40 years were 2.2 times higher risk to increased blood pressure RRa 2.18 CI 95 1.15 4.11 p 0.016 . Those who work at room temperature below 21 C compared to ge 21 C were 2,1 times higher risk to increased blood pressure RRa 2.10 CI 95 1.12 3.93 p 0.020 . In conclusion age ge 40 years and working room temperature below 21 C increase the risk for increased blood pressure."

"Penataan ulang pelayanan ruang udara adalah salah satu aspek untuk mengantisipasi meningkatnya risiko keselamatan penerbangan akibat dari pertumbuhan pergerakan pesawat udara dan meningkatnya kebutuhan pelayanan ruang udara. Saat ini masih ada beberapa bandar udara yang berdekatan menggunakan frekuensi radio penerbangan yang sama, akibatnya terjadi interferensi. Dengan meningkatnya pergerakan pesawat udara maka terjadinya interferensi tidak dapat ditolerir lagi. Tesis ini mengkaji upaya untuk menghilangkan interferensi melalui penataan ulang pelayanan ruang udara di bandar udara Hang Nadim - Batam, bandar udara Minangkabau - Padang dan bandar udara Depati Amir - Bangka. Proses penataan ulang pelayanan ruang udara ini meliputi unsur frekuensi radio penerbangan, unsur fasilitas komunikasi dan unsur pelayanan ruang udara (termasuk SDM). Kegiatan penataan ini dikaitkan dengan rencana peremajaan fasilitas komunikasi VHF-A/G pada ketiga bandar udara tersebut. Kelayakan dalam pemilihan fasilitas komunikasi VHF-A/G tersebut dihitung menggunakan teori ekonomi teknik. Dari tiga unsur yang diteliti dalam penelitian ini didapat tiga alternatif yang bisa diterapkan untuk kondisi saat ini yaitu : pertama, melakukan penataan layanan ruang udara pada beberapa bandar udara yang mengalami interferensi, kedua, melakukan penataan frekuensi radio penerbangan di seluruh ruang udara yang mengalami gangguan; ketiga, mengurangi pelayanan ruang udara suatu bandar udara untuk selanjutnya menyerahkan pelayanannya ke bandar udara lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan, alternatif 3 dengan mengurangi pelayanan ruang udara suatu bandar udara untuk kemudian diserahkan pelayanannya ke bandar udara lain menunjukkan bahwa secara ekonomi menunjukkan hasil yang lebih optimal.

---

Air space service rearrangement is one aspect in anticipation of increased risk due to aviation safety of aircraft movement growth and increasing demands for services of air space. While there are several adjacent airport uses aviation radio frequencies on the same, resulting in interference. With the increasing movement of aircraft then the interference can not be tolerated anymore.

This thesis examines the efforts to eliminate the interference by the rearrangement of service in the air space Hang Nadim airport - Batam, Minangkabau airport - Padang and Depati Amir airport - Bangka. The arrangement process of the air space services including the element of aviation radio frequency, communications facilities and services of the air space (including HR). Structuring activity is associated with rejuvenation plan communications facilities VHF-A/G in the third airport. Eligibility in the selection of communications facilities VHF-A/G was calculated using economic engineering theory.

Of the three elements examined in this study obtained three alternatives that could be applied to current conditions : first, to the arrangement of the air space services in some airports are experiencing interference; second, to the arrangement of radio frequencies across the air space flights have been affected; third, reducing the air space of a service airports to deliver its services further into other airports.

From the results of research conducted, alternative 3 by reducing the air space of a service to the airport and then transferred his service to other airports indicates that the economy showed more optimal results."

"ABSTRAKDalam rangka memastikan tindakan cepat dan efektif oleh PBB, negara anggota memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta sepakat bahwa dalam menjalankan tugasnya terhadap tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama negara anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pula kewenangan Dewan Keamanan dalam pemberian sanksi militer berupa sanksi zona larangan terbang. Penelitian ini kemudian akan membahas mengenai penerapan sanksi zona larangan terbang yang pernah dijatuhkan oleh Dewan Keamanan terhadap Irak dan Bosnia-Herzegovina, untuk kemudian membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemberian sanksi zona larangan terbang terhadap Libya. Dalam penelitian ini, penerapan zona larangan terbang akan dikaitkan dengan ketentuan Piagam PBB, hukum humaniter internasional dan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan yang terkait. Penerapan zona larangan terbang di Libya ini didasarkan pada Pasal 42 Piagam PBB dan pada pelaksanaannya diberikan otorisasi oleh Resolusi Dewan Keamanan 1973. Selain itu, penerapan zona larangan terbang menggunakan diambilnya tindakan militer oleh negara terhadap Libya, oleh karena itu hukum humaniter internasional mengatur pelaksanaan tindakan didalamnya.

---

ABSTRACTIn order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf. The aims of this research are to elaborate about UN Security Council's authority as a primary organ of UN in maintaining international peace and security and to emphasize about UN Security Council's authority in imposing military sanctions through no fly zone. This research will also emphasize about the implementation of no fly zones which were imposed to Iraq and Bosnia Herzegovina, for furthermore emphasizing about the UN Security Council's authority in imposing no fly zone to Libya. In this research, imposition of no fly zone will be analysed based on provisions under the UN Charter, international law of armed conflict and provisions under the related UN Security Council's resolutions. Imposition of no fly zone in Libya is based on article 42 of UN Charter and its enforcement is based on UN Security Council Resolution No. 1973. Moreover, The enforcement of a no-fly zone contemplates the use of military force by one state against Libya, and therefore, the law of armed conflict governs any measures taken to maintain them. "

"Dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana yang telah tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar 1915 alenia ke-4 yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dibutuhkan suatu kondisi yang aman dari segala bentuk ancaman baik dari darat, laut maupun udara. Salah satu, tugas pokok TNI Angkatan Udara adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan unsur kekuatan lainnya.Berkaitan dengan tugas pokok tersebut diatas, maka penggelaran radar yang berfungsi sebagai "mata" dalam sistem pertahanan udara nasional ditujukan untuk dapat mendeteksi setiap ancaman yang datangnya dari wahana udara, baik berawak maupun tidak berawak. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penerangan TNI Atgkatan Udara dan Komando Pertahanan Udara Nasional, diperoleh data bahwa belurn seluruhnya wilayah udara nasional dapat diliput oleh radar pertahanan udara maupun radar untuk kepentingan Air Traffic Control (ATC) yang terdiri dari 16 unit radar pertahanan udara dan 22 unit radar sipil.Bila dicermati dari pola penggelaran baik radar hanud maupun radar sipil, maka akan terlihat adanya ketimpangan antara jumlah radar yang ada di wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain: disatu sisi untuk mengantisipasi adanya kemungkinan menjalarnya faham ideologi komunis dari taut Cina selatan, sisi lainnya bahwa prediksi ancaman udara berasal dari negara-negara barat tanpa melintas samudera pasifik.Oleh karena itu agar dapat mengawasi dan mengidentifikasi setiap bentuk ancaman kedaulatan NKRI dari segala arah khususnya melalui wahana udara, penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji permasalahan sbb: peranan radar, jumlah radar yang dibutuhkan dan iokasi penempatannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengawasan ruang udara, akan memberikan kontribusi yang sangat positif utamanya dalam rangka mengurangi maraknya penerbangan gelap yang memasuki wilayah udara nasional.

---

In order to achieve the ideal of the Indonesian Independence, as mention in the paragraph fourth in the 1945 Constitution, sale of all part of Indonesia (land, air and ocean) are needed. The main duties of The Indonesian Air Force (TNI-AU) (together with others or not) are to keep and defend the unity of the whole country, especially in the sky.

To do so, spreading radar to all part of Indonesia is required. Studied run by The Information Unit and The National Defenses Air Commando found all part of the Indonesia area could not be covered by the Air Traffic Control (ATC). At the moment, there are 16 ATC for military and 22 for public.

In fact that radar is not distributed equally between West Indonesia and East Indonesia. Reasons for that arc to avoid communism that comes from East China Ocean and to maintain safety of the Pacific Ocean.

So that, in order to keep and to identify all form of introducers who want to enter to Indonesia are needed. Hence, evaluating and exploring of radar in related to roles and sum that are needed to maintain safety: Besides that all factors (positive and negative) is also be evaluated."

"This proceedings provides novel concepts and techniques for air traffic management (ATM) and communications, navigation, and surveillance (CNS) systems. The volume consists of selected papers from the 5th ENRI International Workshop on ATM/CNS (EIWAC2017) held in Tokyo in November 2017, the theme of which was “Drafting Future Skies”. Included are key topics to realize safer and more efficient skies in the future, linked to the integrated conference theme consisting of long-term visions based on presentations from various fields. The proceedings is dedicated not only to researchers, academicians, and university students, but also to engineers in the industry, air navigation service providers (ANSPs), and regulators of aviation."

"Air Traffic Control (ATC) tasks require a high mental workload with complex cognitive activities. Since the tasks are likely to be fatigue-inducing and may cause aircraft accidents, ergonomics interventions are needed. This study investigated the effectiveness of peppermint odor on improved performance and fatigue while conducting simulated ATC tasks. A total of 16 participants performed ATC tasks using SkyHigh simulation software for two hours in two conditions (with and without peppermint odor). While the simulator was able to record participants’ performance during ATC tasks, participants’ fatigue development was monitored using an electroencephalograph (EEG), a heart rate monitor (HRM), and psychomotor vigilance task (PVT) apparatus. The results of this study show that the use of peppermint odor significantly (p < 0.05) improved simulation performance, based on all simulation indicators. The peppermint odor also significantly (p < 0.05) inhibited fatigue development, based on an EEG measure (decline in parietal ?), two HRM measures (decline in low frequency power (LF) and increase in high frequency power (HF)), and a PVT measure (10% of the longest time reaction)."