Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini difokuskan pada penilaian penyalahgunaan kewenangan serta penerapan Doktrin Corporate Law dalam menganalisis kasus Badan Usaha Milik Negara. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah dalam menjalankan Perusahaan Direktur Badan Usaha Milik Negara telah terikat dalam berbagai aturan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi dalam menjalankan pengurusan di Perseroan wajib melaksanakan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab sesuai tujuan Perseroan. Doktrin-Doktrin Corporate Law telah memberikan pengaturan yang menjadi kewajiban dan larangan atas kepengurusan Perseroan. Penyimpangan terhadap penerapan Doktrin Corporate Law dalam Perseoan BUMN menjadi parameter dalam menentukan kesalahan Direksi yang bisa diukur dari, Doktrin Fiduciary duty, Doktrin businnes judgment rule, Doktrin ultra vires dan Doktrin Piercing the Corporate Veil. Disamping itu juga bahwa perlu diperjelas kedudukan dan status kekayaan BUMN itu terpisah dari kekayaan Negara dalam UU yang terkait satu dengan yang lain, kemudian penilaian atas kerugian harus dilakukan seproposional mungkin guna menghindari disorder of law dan memastika keadilan bisa tercapai sesuai dengan yang semestinya serta penting kedepanya doktrin-doktrin tersebut harus diperkuat dan diadopsi dalam setiap sendi-sendi aturan hukum Negara untuk dijadikan dasar paradigmatik untuk menyelesaikan persoalan dalam pengelolaan perusahaan

---

This thesis research is focused on the assessment of abuse of authority and the application of Corporate Law Doctrine in analyzing the case of State-Owned Enterprises. The form of research used is juridical-normative and uses an explanatory research typology. The result of the research is that in running the Company the Director of State-Owned Enterprises has been bound by various rules through Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is also regulated in Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The Board of Directors in carrying out management in the Company is required to carry out in full good faith and responsibility in accordance with the objectives of the Company. The doctrines of Corporate Law have provided regulations that are obligations and prohibitions on the management of the Company. Deviations from the application of the Corporate Law Doctrine in SOEs are a parameter in determining the errors of the Board of Directors which can be measured from the Fiduciary dutyDoctrine, the Business Judgment Rule Doctrine, Ultra Vires Doctrine and the Piercing the Corporate Veil Doctrine. Besides that, it is also necessary to clarify the position and status of BUMN assets separately from state assets in laws that are related to one another, then an assessment of losses must be carried out as proportionally as possible in order to avoid disorder of law and ensure justice can be achieved in accordance with what should be and is important in the future. these doctrines must be strengthened and adopted in every joint of the rule of state law to be used as a paradigmatic basis for solving problems in company management"

"Program Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkanProgram Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkan

---

Corporate Volunteer Program (CVP) is one of alternative of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation, where the company allocates their resources as technical assistance with specific expertise or workforce. The research design is qualitative, descriptive and using case study. The research concluded that CVP can be adopted in Indonesia considering its benefits and other support can be gained from corporate sectors where it opportunities can be optimalized."

"ABSTRAKDireksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakandan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.Berdasarkan doktrin business judgment rule, direksi dianggap tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan sebagai akibat keputusan yang diambil Direksi.Penulisan ini akan membahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dan tanggungjawab direksi baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Danmemberi pemahaman lebih dalam tentang business judgment rule,baik itumenurut pengertian dan jenis pemngambilan keputusan berdasarkan businessjudgment rule. Penulisan ini juga akan menganalisis penerapan business udgmentrule kedalam kasus. Terdapat dua kasus yang akan dianalis, dimana waktukejadian /tempus nya berbeda. PT Merpati Nusantara Arilane terjadi pada tahun2013 sedangkan PT Mandiri (Persero) terjadi pada tahun 2003. Sehingga akanterdapat perbedaan peraturan dalam penerpan business judgment rule ini.

---

ABSTRACTDirectors in managing a company, while take actions and business decisions maycause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine,directors are assumed no to be responsible for any losses of the Company due tobusiness decisions of the directors.The first research paper will discusses about the position and responsibilities ofDirectors of both the Laws and Regulations applicable. And provide analysis adeeper understanding of Business Judgment Rule, both the meaning and the typeof decision making by business judgment rule. The research paper also analyzethe application of business judgment rule doctrine into the case. There are twocases to be analyzed, where the time of occurrence (or tempus) is different. Theyare PT Merpati Nusantara Airlane (Persero) in 2013 while PT Mandiri Persero in2003. So there will be difference in the regulation applied of business judgmentrule."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kepailitan PT IGLAS (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta analisis terhadap pertimbangan hukum putusan para Hakim dalam perkara kepailitan PT IGLAS (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan kepailitan BUMN yangbergerak di bidang kepentingan publik diatur secara khusus di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan dikaitkan dengan undang-undang lain yang berkaitan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hakim dalam menangani proses kepailitan PT IGLAS (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsipprinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan benar. Hasil penelitian menyarankan perlu dilakukannya pembaha ruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dan memasukkan syarat wajib Insolvency Test bagi debitor yang dimohonkan pailit, serta perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN.

---

The following thesis is examining regarding the bankruptcy regulation of PT IGLAS (Persero) as the Stated Owned Enterprises based on the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation, and analysis of judge's legal considerations in the process of Bankruptcy of PT IGLAS (Persero). The thesis used judicial norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The conclusion of this thesis is the process of Bankruptcy of the Stated Owned Enterprises was specifically regulated by Article 2 paragraph (1) and (5) the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation and associated with other laws related as Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises. The judges who ajudicated the process of bankruptcy of PT IGLAS (Persero) cannot be determined has already applied the prevailing laws and regulation on the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. The end result of this thesis suggests that there should be a amendment of Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation to have the same understanding regarding the meaning of public interest in State Owned Enterprises and necessitate Insolvency Test requirement for debtors, and there should be a harmonization of the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia serta dapat atau tidaknya prinsipprinsip korporasi diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Kedua hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 1644K/PID/2013 yang secara garis besar berisikan mengenai perkara pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh organ koperasi (Pengurus). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 belum cukup memadai bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ di dalam Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007; Penerapan prinsipprinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; rupa-rupanya Majelis Hakim dalam perkara penggelapan Kopposindo tidak cukup mempertimbangkan dengan baik kedudukan dan peran organ-organ koperasi dan keberlakuan prinsip korporasi terhadap badan usaha koperasi dalam memutus perkara tersebut.

---

The focuses of this thesis are how the cooperative law regulates the position and role of the organs in cooperative entity and whether or not the corporate principles are implemented to the cooperative enterprises. Both of these will be used to analyze the verdict of Supreme Court number 1644K/PID/2013 that the outline is about the criminal case of embezzlement committed by the organ of the cooperative. Type of this research is qualitative normative juridical research methods. The results of this research show that the position and role of the organs regulated by the cooperative law still not sufficient when it’s compared with corporate law; implementation of corporate principles in cooperative in cooperative law (both are regulated in cooperative act 1967, cooperative act 1992, or cooperative act 2012) still not sufficient when it’s compared with corporate law; and apparently the judges did not use cooperative law, especially the part that regulates the position and role of the organs and implementation of corporate principles in cooperative, as one of their verdict considerations."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dari pada Whistleblowing System dalam tatanan Good Corporate Governance diterapkan pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Konsep Whistleblowing System ini kemudian dianalisis penerapannya pada sejumlah bank umum yang menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi berjalannya Good Corporate Governance sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditentukan ditentukan bahwa mekanisme penerapan konsep Whistleblowing System seperti apa yang tepat, dan memenuhi seluruh unsur yang terdapat pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, tinjauan-tinjauan teori para ahli, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tahunan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara yang menjadi objek penelitian......This thesis discusses the concept of the Whistleblowing System in the order of Good Corporate Governance applied to companies with the status of State-Owned Enterprises. The Whistleblowing System concept is then analyzed for its application to a number of commercial banks that have the status of a State-Owned Enterprise, and how this concept can affect the implementation of Good Corporate Governance as required for State-Owned Enterprises based on laws and regulations. So that it can be determined that the mechanism for implementing the Whistleblowing System concept is appropriate, and fulfills all the elements contained in the principles of Good Corporate Governance. This research was conducted by reviewing literature data, which includes laws and regulations, expert theoretical reviews, scientific journals and annual reports from several State-Owned Enterprises that are the object of research."

"ABSTRAKTesis ini membahas status anak perusahaan yang terbentuk dari joint venture perusahaan BUMN dan mengetahui pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh para pemegang saham dalam hal pemegang saham melakukan dominasi pada pengendalian perusahaan. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norna yang berlaku di masyarakat juga menyangkut yang terkait dengan permasalahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menemukan adanya kegamangan atas status anak perusahaan BUMN yang diakibatkan banyaknya ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak sinkron terkait status penyertaan modal negara terhadap perusahaan induk dan adanya dominasi dari pemegang saham yang berperan dalam kegiatan strategis, operasional dan kegiatan pendukung anak perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kemandirian anak perusahaan sebagai separate legal entity. Oleh sebab itu, diperlukan adanya ketentuan yang mampu menjembatani ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan diperlukan adanya pengurangan peran dari pemegang saham sehingga anak perusahaan memiliki eksistensinya secara mandiri.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the status of a subsidiary of a joint venture formed state-owned enterprises and knowing responsibility that will be faced by the shareholders in terms of shareholders too dominance on the control of the subsidiary. Type of this research using normative juridical research method, which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms prevailing in society norm also concerns related to issues as stipulated in Law No. 40 In 2007, Law No. 19 of 2003 on State Enterprises and other relevant regulations. The research found the uncertainty over the status of a subsidiary of state-owned enterprises caused many provisions of the legislation are not in sync regarding the status of state equity participation of the parent company and the dominance of the shareholders role in the strategic, operational and support activities subsidiary resulting in loss the independence of the subsidiary as a separate legal entity. Therefore, it is necessary to be able to bridge the unsynchronized provision of legislation so as to fill the legal vacuum that exists and is necessary for the reduction of the role of shareholders so that the subsidiary has independent existence."

"Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak dari persepsi mahasiswa akan kegiatan CSR perusahaan, kepercayaan mahasiswa akan kegiatan CSR perusahaan, dan kesadaran mahasiswa akan kegiatan CSR perusahaan terhadap evaluasi perusahaan, asosiasi produk, dan niat untuk membeli dari mahasiswa.Penelitian akan diuji menggunakan metode Structural Equation Model dengan program Simplis Lisrel 8.5. Penelitian akan menguji perbedaan variable-variabel tersebut dalam dua kategori produk dengan menggunakan multi group SEM. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran konsumen akan CSR dengan niat untuk membeli konsumen, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran konsumen akan CSR dengan evaluasi perusahaan dan asosiasi produk.Kemudian terdapat efek mediasi antara persepsi CSR oleh konsumen, melalui kepercayaan konsumen akan CSR, dengan evaluasi perusahaan namun tidak dengan asosiasi produk serta niat untuk membeli konsumen. Terdapat juga hubungan antara persepsi konsumen akan CSR perusahaan dengan evaluasi perusahaan, namun tidak ada hubungan yang positif dengan asosiasi produk serta niat untuk membeli konsumen. Diketahui terdapat efek moderasi oleh kategori produk, namun berbeda dengan hipotesis yang ada, efek moderasi tersebut hanya mendukung sebagian dari hipotesis.

---

This research was conducted to help understand the impact of students' perceptions of CSR activities of the company, students? trust of company's CSR activities, and students? awareness of CSR activities of the company on company evaluation, product association, and intention to buy from the students.

The research will be tested using Structural Equation Models with SIMPLIS Lisrel 8.5 program. The research will examine the differences in these variables in two product categories using the multiple groups SEM. The results found that there is significant relationship between consumer awareness of CSR with the intention to buy by the consumer, but there are no significant differences between consumer awareness of CSR with corporate evaluation and product association.

Then, there is a mediation effect between consumers? perceived CSR, through consumers? trusts of company?s CSR activities with company evaluation, but not with the product association as well as the consumers? intention to buy. There is also a relationship between consumers? perception of CSR with company evaluation, but there is no positive relationship with the product association and the intention to buy from consumer. There is a moderating effect by product category, but in contrast to the existing hypothesis, the moderating effect only support part of the hypothesis."

"Pada 13 Juli 2019, seorang travel vlogger bernama Rius Vernandes menghebohkan publik karena mengunggah foto menu bertulis tangan yang ia temuka saat sedang dalam perjalanan dengan rute dari Sydney ke Denpasar lewat kelas bisnis maskapai Garuda. Kejadian tersebut kemudia menyebabkan Garuda terkena krisis.Pada penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh corporate communication Garuda dalam menangani kasus menu bertulis tangan lewat wawancara mendalam dengan External Communications Manager Garuda, Dicky Irchamsyah. Garuda sebetulnya telah memiliki crisis communication manual berupa Emergency Response Plan (ERP), namun pedoman ini hanya diperuntukkan untuk kasus operasional yang berdampak secara masif, misalnya kecelakaan pesawat, pembajakan, dan kerusakan infrastruktur fasilitas. Sedangkan untuk kasus yang bersifat opini publik (misalnya kasus menu bertulis tangan), Dicky mengaku belum ada panduan tertentu.Strategi manajemen krisis Garuda dalam menghadapi kasus opini publik yang mulanya tidak jelas/tidak berpola (tacit), telah dituangkan oleh penulis ke dalam poin-poin yang jelas (explicit), antara lain: 1.) PR Garuda Indonesia Bekerja dengan Mengikuti Gaya Direktur Utama (CEO), 2.) Menyalahkan Pihak Lain 'Shifting the Blame', 3.) Bertindak dengan Gaya 'Minimization', 4.) Menggunakan Aturan One Spokesperson Only, 5.) Rutin Membaca Eskalasi Pemberitaan, 6.) Mencegah Munculnya Angle News Baru yang Bernada Negatif, 7.) Menyelenggarakan Press Conference dengan Menekankan pada Unsur Pembaruan, 8.) Melakukan Proses Mediasi, 9.) Meningkatkan Intensitas Komunikasi dengan Pihak Regulator, 10.) Melibatkan Key Opinion Leader (KOL) dalam Membenahi Persepsi Buruk Perusahaan di Mata Publik, serta 11.) Menggemukkan Tim PR dan Menggerakkan Seluruh Karyawan sebagai Duta Perusahaan.Selanjutnya, penulis mewawancarai tiga orang narasumber, yaitu Benny Siga Butarbutar (Former President Corporate Communication PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Asmono Wikan (Chief Execuitve Officer (CEO) PR Indonesia), dan Adhi Pratama (Former Communication Analyst, Unit Public Relations PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk mengevaluasi strategi manajemen krisis di atas.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa poin-poin penting dalam hal komunikasi ekternal dari segi pengemasan pesan (message delivery), yaitu: 1.) Mengemas Pesan yang Menggugah: Membangun Perhatian dan Memperoleh Dukungan, 2.) "World Class Service" adalah Kekuatan Utama PR Garuda untuk Bercerita kepada Dunia, 3.) Menunjukkan Sebuah Perjuangan: Karena Semua Orang akan Jatuh Hati dengan Proses- Proses Perbaikan, 4.) Pentingnya 'Human Touch' di Era 4.0 , 5.) Hindari Sikap Defensif: Tujuan Utama PR adalah Memperoleh Mutual Understanding, 6.) Selalu Utamakan Kepentingan Publik Agar Mereka menjadi Pembela Setia Perusahaan, 7.) Kepercayaan Publik akan Lebih Terarah, dan Mereka akan Lebih Bisa Memberikan Maaf Bila Masalah Perusahaan Diselesaikan Sendiri , 8.) Pentingnya 'Good Ending', dan 9.) Bangunlah Relasi Media yang Sesungguhnya, Bukan Relasi Transaksional.Dari segi manajemen komunikasi internal perusahaan, empat poin penting yang ditemukan mencakup: 1.) Dibutuhkan Pelaksanaan Media Training pada Setiap Pergantian Jajaran Direksi Baru, 2.) Besarnya Faktor Kepemimpinan (Leadership) CEO, dan 3.) PR Harus Berada di Leher Perusahaan agar Fleksibel dalam Menjalankan Fungsinya.

---

On July 13, 2019, a travel vlogger named Rius Vernandes shocked the public for uploading a handwritten menu photo he received in Garuda Indonesia airline business class while on his way from Sydney to Denpasar. The post quickly spread on social media, causing Garuda to be in a crisis.

In this study, the author tries to identify the crisis management strategy adopted by Garuda's corporate communication in handling the case, through in-depth interviews with Garuda's External Communications Manager, Dicky Irchamsyah. Garuda actually has a crisis communication manual in the form of an Emergency Response Plan (ERP), but this guideline is only intended for operational cases that have a massive impact, such as aircraft accidents, piracy, and damage to facility infrastructure. As for cases that are public opinion (for example the case of a handwritten menu), Dicky claimed there was no specific guidance.

Garuda's crisis management strategy in dealing with cases of public opinion that were initially unclear/not patterned (tacit, has been poured by the author into clear points (explicit), among others: 1.) PR Garuda Indonesia Works by Following the Style of Managing Director ( CEO), 2.) Blaming Others 'Shifting the Blame', 3.) Acting in the 'Minimization' Style, 4.) Using One Spokesperson Only Rules, 5.) Routine Reading News Escalation, 6.) Preventing Emerging New Angle News Negative tone, 7.) Holding a Press Conference by Emphasizing the Renewal Elements, 8.) Conducting Mediation Processes, 9.) Increasing Communication Intensity with Regulators, 10.) Involving the Key Opinion Leader (KoL) in Correcting the Company's Poor Perception in the Eyes Public, and 11.) Fattening the PR Team and Mobilizing Employees as Company Ambassadors.

Furthermore, the authors interviewed three speakers, namely Benny Siga Butarbutar (Former President Corporate Communications of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Asmono Wikan (Chief Execuitve Officer (CEO) of PR Indonesia), and Adhi Pratama (Former Communication Analyst, Public Relations Unit, Public Relations Unit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) to evaluate the crisis management strategy above. Based on the results of the analysis that has been done, the author found several important points in terms of external communication in terms of the packaging of messages (message delivery), namely: 1.) Package an Evocative Message: Build Attention and Get Support, 2.) "World Class Service" Is the Main Power of Garuda's PR to Tell the World, 3.) Shows a Struggle: Because Everyone Will Fall in Love with Improvement Processes, 4.) The Importance of 'Human Touch' in Era 4.0, 5.) Avoid Defensive Attitudes: Objectives The main PR is Gaining Mutual Understanding, 6.) Always Prioritizing the Public Interest in order that they become Loyal Defenders of the Company, 7.) Public Trust will be More Directed, and They Will Be More Able To Apologize When Company Problems Are Resolved Alone, 8.) The Importance of 'Good Ending', and 9.) Build a True Media Relationship, Not a Transactional Relationship.

In terms of the company's internal communication management, four important points found include: 1.) Media Training is needed for each change of the new Board of Directors, 2.) The magnitude of the CEO Leadership Factor, and 3.) Public Relations Must Be in the Neck of the Company in order Flexible in carrying out its functions."

"Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang wajib dilakukan oleh BUMN. Kesesuaian antara pelaksanaan PKBL dengan konsep CSR perlu diketahui untuk meyakini bahwa program yang berjalan tidak hanya sebatas common sense perusahaan. Artikel ini membahas tentang analisis pelaksanaan PKBL PT Timah (persero) Tbk. dengan menggunakan konsep CSR. Kesimpulan yang diperoleh adalah pelaksanaan PKBL PT Timah (persero) sebagian besar telah sesuai dengan konsep CSR walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

---

Partnership Program and Community Development are part of the Corporate Social Responsibility (CSR) which must be done by the State Owned Enterprises (SOEs) as a mandatory. The correspondence between the implementation of these programs and the concept of CSR need to be known in order to believe that these programs are not only a company's common sense. This article discusses about the analysis of the implementation of Partnership Program and Community Development in PT Timah (persero) Tbk. using the concept of CSR. The conclusion is the implementation of these programs has been largely consistent with the concept of CSR although there are still some shortcomings."