Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel kesehatan dan variabel infrastruktur berkorelasi pada keterpilihan dinasti politik di pilkada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2020. Penelitian ini menguji dengan menggunakan data rata-rata 5 tahun sebelum pilkada 2017, 2018 dan 2020 dan sample yang digunakan adalah 508 Kabupaten/Kota yang mengikuti pilkada. Penelitian ini menggunakan model regresi probit dan model regresi heckprobit untuk menguji apakah probabilita keterpilihan dinasti politik dipengaruhi oleh variabel kesehatan yang diproksikan oleh kepersertaan jaminan kesehatan milik pemerintah dan variabel infrastruktur yang diproksikan kondisi jalan mantap. Hasil kontrol selection bias menunjukan bahwa interest variable kesehatan yaitu BPJS Non-PBI signifikan menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Arah negatif ini merupakan bentuk retropective economic voting pada dinasti politik, dimana setiap kenaikan 1% kepesertaan BPJS Non-PBI menurunkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini disebabkan oleh karena voters yang menganggap bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang gratis karena yang membayar iuran kepesertaan BPJS Non-PBI adalah pemberi kerja atau harus membayar sendiri secara mandiri. Sedangkan interest variable infrastruktur berupa kondisi jalan mantap signifikan meningkatkan probabilita keterpilihan dinasti politik. Hal ini mengindikasikan bahwa politik perbaikan kondisi jalan efektif meningkatkan elektabilitas dinasti politik dan masyarakat menjadikan kondisi jalan sebagai alat retrospective economic voting pada dinasti politik.

---

The main purpose of this study was to examine whether the health variable and the infrastructure variable were correlated with the electability of in the district/city elections in Indonesia in 2017-2020. This study tested using an average of 5 years before the 2017, 2018 and 2020 elections and the sample used was 508 districts/cities that took part in the local elections. This study uses a probit regression model and a heck-probit regression model to test whether the probability of electing a political dynasty is influenced by the health variable as proxied by government health insurance participation and the infrastructure variable as a proxy for steady road conditions. The results of the selection bias control show that the health interest variable, namely BPJS Non-PBI, significantly reduces the probability of being elected to a political dynasty. This negative direction is a form of retrospective economic voting in political dynasties, where every 1% increase in BPJS Non-PBI membership reduces the probability of being elected to a political dynasty. This is due to voters who think that the government has no role in providing free health facilities because those who pay membership fees for BPJS Non-PBI are employers or have to pay for it themselves. Meanwhile, the infrastructure interest variable in the form of steady road conditions significantly increases the probability of being elected to a political dynasty. This indicates that the politics of improving road conditions is effective in increasing the electability of political dynasties and the community makes road conditions a tool for retrospective economic voting in political dynasties.political dynasties"

"

Salah satu ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi adalah segala keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan dibuat semata-mata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan negara yang menganut sistem demokrasi jelas terlihat bertumpu kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakan nya pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia bersifat langsung, termasuk juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang pada praktik nya masih berlangsung hingga tahun 2019 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara komperhensif adanya komodifikasi terhadap aktor politik yang memiliki brand dan karakteristik yang kuat di masyarakat pada masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, yang dalam hal ini adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H Maruf Amin. Metode analisis teks dan semiotika teks, digunakan pada penelitian ini untuk membongkar adanya praktik komodifikasi aktor politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik identitas pada kontestasi politik di Indonesia masih relevan, dengan adanya praktik komodifikasi aktor politik sebagai salah satu upaya untuk membentuk branding politik.

---

The main characteristic from democracy country is all decisions and policies in the government are made solely from the people, by the people, and for the people. The sovereignty of democracy country are clearly seen is in the people, that shown by general election as a democracy party that held by the country itself. General elections in Indonesia are direct to the people, including the presidential elections, which in practice are still ongoing until 2019. This research reveals comprehensively the commodification of political actors who have strong brand and characteristics in society during the 2019 presidential election, which in this case are Joko Widodo and K.H Maruf Amin. Text analysis and text semiotics, are used in this research to dismantle the practice of commodification of political actors. This research shows that the practice of identity politics in political contestation in Indonesia is still relevant, with the practice of political actor commodification as a form of political branding.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013. Jalur perseorangan adalah cara untuk mewujudkan pinsip kesetaraaan dalam politik. Calon perseorangan hadir sebagai solusi dari tuntutan masyarakat akan kecilnya akses politik bagi orang yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang cenderung memanfaatkan jalur perseorangan untuk mendapatkan kekuasaan. Calon perseorangan juga tak memaknai jalur perseorangan sebagai media represetasi politik yang menghubungan mereka dengan rakyatnya.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, khususnya yang menjabarkan fenomena defisit demokrasi. Selain teori demokrasi, dalam tesis ini juga dijelaskan konsep rerkutmen politik dan representasi politik.Dalam prinsip demokrasi elektoral, pemilu adalah instrumen utama dalam demokrasi sehingga kehadirannya perlu dipertahankan.Calon perseorangan hadir untuk melengkapi instrumen demokrasi itu.Teori rekrutmen politik yang menyatakan bahwa rekrutmen calon kepala daerah ditentukan oleh faktor popularitas calon dan kekuatan finansial calon.Teori representasi politik digunakan untuk melihat bagaimana para calon memanfaatkan isu politik sebagai alat untuk meraih dukungan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.;This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support., This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.]"

"Penulis tertarik meneliti judul ini oleh karena: Pertama, perolehan suara PDIP pemilu 1999 di Kota Depok sangat mencolok, tetapi pemilu legislatif 2004 menurun drastis; Kedua, penelitian mengenai perubahan perilaku pemilih PDIP belum ada yang melakukannya. Menjelang pemilu 1999 mayoritas kalangan pemilih cenderung ke-PDIP, sebaliknya menjelang pemilu legislatif 2004 kecenderungan pemilih sangat kuat untuk keluar dari PDIP. Permasalahan penelitian adalah Mengapa terjadi perubahan perilaku pemilih PDIP dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Depok?Penarikan angket ditujukan pada pemilih PDIP yang merubah pilihan dalam pemilu legislatif 2004 dengan Cara snowbolling, sedang wawancara ditujukan pada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang dianggap mengetahui banyak tentang permasalahan. Penarikan angket dan wawancara tersebut dilakukan di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pancoran Mas dan kecamatan Sawangan sebagai sampel yang mewakili pemilih di perkotaan dan di pedalaman. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Definisi kharisma dari Weber digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemilih PDIP pemilu 1999. Sedangkan pandangan Huntington mengenai titik balik demokrasi gelombang satu dan dua digunakan untuk menganalisis pemilih PDIP yang merubah pilihan dalam pemilu legislatif 2004.Perubahan pilihan yang ditemukan peneliti terutama tertuju ke-PKS, disusul ke-Partai Golkar dan ke-Partai Demokrat. Terhadap pemilih yang beragama Islam secara umum merubah pilihan ke-PKS dan ke-Partai Golkar. Sedangkan pemilih yang beragama Protestan dan Katolik secara umum merubah pilihan ke-Partai Demokrat dan ke-PDS. Dilihat dari aspek etnis dan jenis kelamin secara umum pemilih merubah pilihan ke-PKS dan ke-Partai Golkar. Penulis berkesimpulan bahwa faktor Megawati Soekarnoputri merupakan faktor yang dominan mempengaruhi pemilih PDIP dalam pemilu 1999. Namun faktor dominan dimaksud tidak lagi ber-pengaruh dalam pemilu legislatif 2004 oleh karena kegagalan Megawati memperbaiki kondisi perekonomian, serta kekecewaan pemilih terhadap PDIP."

"Penelitian ini menganalisis strategi rekrutmen caleg perempuan di Partai Nasional Demokrat dalam upaya memenuhi kebijakan affirmative action 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014. Pertanyaan dari penelitian ini adalah strategi Partai Nasional Demokrat merekrut calon legislatif perempuan dalam memenuhiAffirmative Action 30 % keterwakilan perempuan di Pemilu 2014.Penelitian ini beragumen, bahwa strategi Partai NasDem adalah memberikan kemudahan kepada perempuan untuk dapat masuk ke Partai NasDem, memberikan bantuan kepada caleg perempuan, membuat program rekrutmen, dan melakukan rekrutmen secara terbuka melalui media.Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori rekrutmen politik yang berasal dari Pippa Norris dan Miriam Budiardjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai data primer, dan menggunakan data sekunder seperti undang-undang, AD/ART, dan studi literature lainnya. Penelitian ini menemukan 5 strategi Partai NasDem dalam merekrut caleg perempuan, diantaranya; Pertama, Partai NasDem mendirikan organisasi perempuan di bawah naungan Partai NasDem sebagai sumber kader perempuan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan. Kedua, Melakukan rekrutmen terbuka, Ketiga, Memberikan syarat mudah khusus untuk perempuan yang ingin bergabung dengan Partai NasDem.Keempat, Memberikan bantuan kepada caleg perempuan.Kelima, Partai NasDem tidak memungut biaya kepada caleg perempuan yang ingin maju di pemilihan.

---

This research analyzes the female candidates recruitment strategy in National Democrat (NasDem) party in order to fulfill the 30% female representation affirmative action policy in the election of 2014. The research question is what is National Democrat party's strategy to recruit female legislative candidates in order to fulfill 30% female representation affirmative action in the election of 2014? I argue that NasDem party's strategy is to accommodate women to join NasDem party, providing help for female candidates, making recruitment programs, and conducting recruitment openly through media. To answer the question, I use political recruitment theory from Pippa Norris and Miriam Budiarjo.

This research uses qualitative strategy with deep interview technique for primary data, and using secondary data consisting of constitutions, party's statute and bylaws (AD/ART), and other literature study. This research found 5 NasDem party's main strategies in recruiting female candidates, which consist of; First of all, NasDem party establishes a female organization under the auspices of NasDem party as the source of female cadre in recruiting female legislative candidates. Second of all, conducting open recruitment. Third of all, requiring easily fulfilled requirements for women who want to join NasDem party. Fourth of all, providing help for female candidates. And fifth of all, NasDem party does not collect any payment from female candidates who want to come forward for the election."

"Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinansti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, pertama krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. Kedua, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye Aam Aadmi atau orang awam menjelang Pemilu 2004. Ketiga, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, pertama perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. Kedua, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif. Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India. Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi prapemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposrionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatanjabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui.

---

The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore.

The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar.

The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. Second, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan 'Aam Aadmi' or common people towards the 2004 election. Third, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. Second, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive.

The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic. The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out."