Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap biaya utang perusahaan. Masih terdapat kesenjangan penelitian yang turut mempertimbangkan efek karakteristik negara dan karakteristik industri dalam lingkup lintas negara terhadap hubungan tersebut. Untuk itu, penelitian ini turut mempertimbangkan karakteristik negara maju dan negara berkembang serta karakteristik industri sensitif dan non-sensitif sebagai variabel pemoderasi. Kinerja keberlanjutan diukur menggunakan proksi skor ESG Refinitiv dari Eikon. Biaya utang perusahaan diukur menggunakan proksi Weighted Average Cost of Capital (WACC) Cost of Debt yang datanya juga didapatkan dari Eikon. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 3.027 perusahaan di negara-negara anggota G20 untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara kinerja keberlanjutan terhadap biaya utang perusahaan. Selain itu, terdapat pula pengaruh negatif signifikan antara kinerja keberlanjutan untuk perusahaan di negara maju terhadap biaya utang perusahaan dan pengaruh negatif signifikan antara kinerja keberlanjutan untuk perusahaan di industri sensitif terhadap biaya utang perusahaan. Sementara, kinerja keberlanjutan untuk perusahaan di negara berkembang dan perusahaan di industri non-sensitif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan yang menunjukkan kinerja keberlanjutan yang baik dapat menikmati biaya utang yang lebih murah. Efek penghematan tersebut lebih besar dirasakan bagi perusahaan di negara maju dan perusahaan yang termasuk industri sensitif. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari studi-studi sebelumnya yang belum mempertimbangkan efek karakteristik negara dan karakteristik industri dalam pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap biaya utang perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi pelaku bisnis dan regulator, khususnya di negara berkembang, untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap isu keberlanjutan.

---

This study aims to analyze the effect of sustainability performance on the cost of corporate debt. There is still a research gap that addresses the effect of country characteristics and industry characteristics across countries on this relationship. For this reason, this study also considers the characteristics of developed and emerging countries as well as the characteristics of sensitive and non-sensitive industries as moderating variables. Sustainability performance is measured using Refinitiv's ESG score from Eikon. The cost of corporate debt is measured using the Weighted Average Cost of Capital (WACC) Cost of Debt which data also obtained from Eikon. The sample of this study consisted of 3,027 companies from G20 member countries for the period 2015 to 2019. The results showed a significant negative relationship between sustainability performance and the cost of corporate debt. In addition, there is also a significant negative relationship between sustainability performance for companies in developed countries to the cost of corporate debt and a significant negative relationship between sustainability performance for companies in sensitive industries to the cost of corporate debt. Meanwhile, sustainability performance for companies in emerging countries and companies in non-sensitive industries does not have a significant effect on the company's cost of debt. This finding shows that in general companies that show good sustainability performance can take benefit from lower debt costs. The effect of these savings is also greater for companies in developed countries and companies belonging to sensitive industries. This research is expected to fill the gap from previous studies that have not considered the effect of country characteristics and industry characteristics in the relationship between sustainability performance and the cost of corporate debt. This research is also expected to motivate companies and regulators, especially in emerging countries, to pay more attention to sustainability issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadapa cost of equity. Unsur corporate governance yang digunakan yaitu efektivitas dewan, efektivitas komite audit serta kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor industry specialization. Penelitian ini menggunakan sampel 419 perusahaan (838 observasi) yang terdaftar di tujuh negara pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of equity. Efektivitas komite audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of equity. Ukuran KAP dan auditor industry specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity.

---

This research is aimed to examines the effect of corporate governance on cost of equity. Elements of corporate governance used are effectiveness of board, effectiveness of audit committee, and also audit quality is measured by audit firm size and audit industry specialization. The samples of this research are 419 firms (838 firm-years)listed in seven countries for period 2010 and 2011. This study finds that the effectiveness of board do not have significant impact on cost of equity. Effectiveness of audit committees have a negative impact on cost of equity. Audit firm size and auditor industry specialization have no significant effect on cost of equity."

"Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan yang berasal dari undang-undang, sedangkan sumber perikatan lainnya merupakan perjanjian yang erat kaitannya dengan wanprestasi. Meskipun merupakan jenis gugatan dan sumber perikatan yang berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari dimungkinkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder termasuk dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan perbuatan melawan hukum meskipun di dalamnya terdapat hubungan kontraktual. Indonesia perlu menambahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum agar sesuai dengan perkembangan hukum perjanjian saat ini serta diperlukan kesatuan perdapat mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang.

---

Tort is one source of engagement that comes from the law, while the other source of engagement is agreement which is closely related to breach of contract. Although both are a different type of lawsuit and also a different source of engagement, but it cannot be denied that in everyday life it is possible that tort is occurred in the agreement. This study was conducted using the juridical-normative method by examining secondary data, also by using statutory approach. Through this study, it can be concluded that, although the Civil Code distinguishes between breach of contract and tort, in its development tort can happen in a contractual relationship. Indonesia needs to add further regulations regarding tort in order to comply with the current development of contractual law and a unity of opinion is needed regarding tort in loan agreement. "

"Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya. Dengan status badan hukumnya maka hukum memberlakukan pemilik, pemegang saham dan direksi serta komisaris terpisah dari perseroan itu sendiri. Konsekwensinya perseroan terbatas harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut. Sehingga terhadap hutang yang timbul sebagai akibat perikatan yang dibuat oleh pemegang saham maupun pengurus dari Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga adalah merupakan tanggung jawab Perseroan Terbatas sepenuhnya. Sedangkan untuk para pemegang saham, direktur dan komisaris berlaku prinsip keterbatasan tanggung jawab (limited liability) yang dianut didalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini.Dengan menggunakan penelitian hukum normatif terhadap data sekunder dan tipe penelitian deskriptif serta analisa data kualitatif, penulis mencoba membuat tesis ini. Yang kesimpulannya adalah, di dalam Perseroan Terbatas berlaku prinsip keterbatasan tanggung jawab dikarenakan Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum maka hukum memperlakukan pemegang saham, pengurus terpisah dari perseroan itu sendiri.Namun ternyata prinsip keterbatasan tanggung jawab tersebut dapat dilampaui atau dikesampingkan sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin ultra vires. Doktrin Piercing The Corporate Veil dapat diberlakukan kepada pemegang saham, direktur dan komisaris dalam hal terpenuhinya unsur unsur tertentu. Sedangkan Doktrin Ultra Vires dapat dipakai apabila pemegang saham atau pengurus perseroan bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan ataupun peraturan perundangan."

"Studi ini menguji relevansi nilai atas pengakuan dan pengungkapan nilai wajar aset tetap dan properti investasi. Relevansi nilai atas pengakuan diuji dengan membandingkan relevansi nilai atas nilai wajar properti investasi dengan aset tetap. Untuk aspek pengungkapan, selain menguji relevansi nilai pengungkapan nilai wajar aset tetap dan properti investasi secara umum, juga menguji relevansi nilai atas pengungkapan nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang diukur oleh penilai independen dan manajemen. Selain itu, diuji pengaruh kualitas audit, praktik tata kelola perusahaan, dan karakteristik negara terhadap relevansi nilai atas pengakuan dan pengungkapan nilai wajar aset tetap dan properti investasi. Kualitas audit menggukanakan proksi ukuran auditor (Big 10). Sampel penelitian terdiri dari 6.660 observasi firm years pada 18 negara dengan kapitalisasi pasar modal terbesar pada kurun waktu 2011-2014. Pengujian dilakukan dengan metode regresi panel data (balanced panel). Studi ini menemukan bukti bahwa secara umum nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang diukur oleh penilai independen memiliki relevansi nilai. Relevansi nilai atas nilai wajar properti investasi lebih tinggi dibandingkan aset tetap. Pada aspek pengakuan, kualitas audit, praktik tata kelola perusahaan, dan kualitas dan penegakan hukum terbukti meningkatkan relevansi nilai atas pengakuan nilai wajar aset tetap dan properti investasi. Berdasarkan hasil uji sensitivitas ditemukan bukti bahwa pengaruh Big 4 dan Second tier tidak berbeda dalam meningkatkan relevansi nilai tersebut. Pada aspek pengungkapan, nilai wajar aset tetap dan properti investasi tidak memiliki relevansi nilai, baik yang diukur oleh penilai independen maupun manajemen. Berdasarkan hasil uji sensitivitas, hanya pengungkapan nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang diukur oleh penilai independen serta diaudit oleh Big 4 yang memiliki relevansi nilai.

---

This study examines the value relevance of the recognition and disclosure of the fair value of fixed assets and investment properties. The value relevance of recognition is examined by comparing the value relevance of fair value of investment properties values with fixed assets. For the disclosure aspect, this study examines the value relevance of the disclosure of fair value of fixed assets and investment properties in general, and also examines the value relevance of the disclosure of the fair value of fixed assets and investment properties as measured by independent appraisers and management. In addition, this study also examines the effect of audit quality, corporate governance, and country-specific characteristics on the relevance of values for both recognition and disclosure of the fair value of fixed assets and investment properties. This study uses auditor size (Big 10) as the proxy of audit quality. The sample consisted of 6,660 firm-years of observations in 18 countries with the largest capital market capitalization during 2011-2014. Using the panel data regression method (balanced panel), the findings of the study reveal that in general fair value of fixed assets and investment properties as measured by independent appraisers are value relevant. The value relevance of the fair value of investment properties is higher than that of fixed assets. In recognition aspect, audit quality, corporate governance, the combination of regulatory quality and rule of law increase the value relevance of fair value of fixed assets and investment properties. Based on sensitivity test, this study found that the effect of Big 4 and Second Tier is not different in increasing that value relevance. In disclosure aspect, the disclosure of the fair value of fixed assets and investment properties are not value relevant, whether measured by independent appraisers or management. Based on the sensitivity test, only disclosure of fair value of fixed assets and investment properties as measured by independent appraisers and audited by Big 4 which are proven to be value relevant."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan laporankeberlanjutan terhadap biaya utang Penelitian ini menggunakan sampel perusahaanterbuka di Indonesia dengan total observasi sebanyak 96 firm years dengan rentangwaktu tahun penelitian 2009 2013 Hasil penelitian menunjukkan bahwapengungkapan laporan keberlanjutan terbukti berpengaruh negatif signifikanterhadap biaya utang Hal ini disebabkan laporan keberlanjutan dapat memberikanpemahaman komprehensif kepada investor terkait kinerja ekonomi sosial danlingkungan entitas sehingga mampu menurunkan potensi asimetri informasi yangpada akhirnya mampu menurunkan biaya utang.

---

This research aims to analyze the impact of sustainability report disclosure on costof debt capital The total observations of this research is 96 firm years for the year2009 2013 The result indicates that the sustainability report disclosure have anegatively significant impact on cost of debt capital The triple bottom lineinformation that contained in sustainability report is believed to be a useful tool forthe investor to gain more comprehensive understandability toward the company Therefore asymmetrical information can be reduced and resulted in decrease on thecost of debt capital."