Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon, dengan melakukan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-L/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon yang telah menerima hak konsesi dari negara, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam Putusan No. 29/KPPU-L/2020 mengenai Pasal 19 huruf A dan B serta Pasal 50 huruf A jo. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Setelah penulis menganalisis dan membandingkan antara pertimbangan Majelis Hakim KPPU dengan yurisprudensi terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim KPPU terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN khusus kepelabuhanan yang telah diberikan hak konsesi oleh negara sebagai salah satu bentuk Monopoli Negara dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia untuk lebih kritis dalam mempertimbangkan posisi, peran dan fungsi dari PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN penyelenggara kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

---

PT Pelindo (Persero) is a State Owned Enterprise (“SOE”) which was specifically established to operate port activities in Indonesia, one of which is providing container services. This research discusses the alleged market control in the provision of container services which were specifically carried out by PT Pelindo IV (Persero) at Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, by analyzing the Verdict of KPPU Number 29/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to analyze the position of PT Pelindo IV (Persero) as the Port Company of Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, and the suitability of the KPPU Panel of Judges’ consideration in Verdict No. 29/KPPU-L/2020 regarding Article 19 letters A and B and Article 50 letter A jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999. This research is judicial-normative with qualitative analysis method. Therefore, the author will link the subject matter with related regulations and doctrines. After the author has analyzed and compared between KPPU Panel of Judges’ considerations with previous jurisprudence, the author concluded that there was a mistake in the consideration of PT Pelindo IV (Persero)’s position as a special SOE for ports that had been granted concession rights by the state, which as a form of State Monopoly and is the implementation of Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, KPPU as the business competition law enforces in Indonesia should be more critical in considering the position, role, and the function of PT Pelindo (Persero) as a SOE that organizes port activities in Indonesia."

"Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

---

In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan tarif angkutan kontainer dan posisi asosiasi usaha dalam hukum persaingan usaha. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Organda dinyatakan sebagai pelaku usaha, sementara Organda tidak melakukan kegiatan ekonomi sehingga tidak memenuhi pasal 1 ayat (5) UU No.5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian menemukan bahwa tarif angkutan kontainer di Pelabuhan,Belawan ditetapkan berdasarkan negosiasi antara perusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa. Perjanjian penetapan harga dijadikan sebagai batas atas saat negosiasi. Hal ini melanggar pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

The purpose of this thesis is about establishment tariff container and position trade association, in the point of view in Indonesia’s antitrust regulation. The result from this analysis found that Organda is defined as business man, although Organda doesn’t do economic activity, so it doesn’t violate Article 1 point 5 Law No.5 Year 1999. Another result found that tariff transportation of container in Belawan Port is established based by negotiation between service user and service provider. Price fixing agreement is used as tariff maximum in negotiation. The price fixing agreement must be violating Article 5, Law No.5 Year 1999 about Anti-monopoly and Prohibition of Unfair Competition."

"PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt. Dengan adanya kedua putusan tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa ketentuan mengenai pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan menganalisa penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN dengan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pengecualian terhadap BUMN yang melakukan praktik monopoli dengan syarat kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN sebagai BUMN adalah bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kegiatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

PT. Perusahaan Gas Negara PGN in the period August to November 2015 set the selling price of natural gas for general users that distributed through pipes. On the matter of issues that arises from KPPU Decision No. 09 KPPU L 2016 on price determination by PGN, stated that PGN has conducted monopolistic practice. KPPU Decision was canceled through the Decision No. 02 Pdt.Sus KPPU 2017 PN.Jkt.Brt. With that two decisions, has done the research that aimed to analyse the provisions of exceptions to monopolistic practice by State owned enterprises BUMN and analysis the price determination of natural gas by PGN with exceptions under Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999. This study was a normative legal study performed with case approach and statue approach through the literary study by document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. Research result and discussion show that there are exception to monopolistic practice by BUMN with condition the actions with the intention to implement the existing law, and price determination by PGN as a BUMN is with the intention to implement the existing law, so that action is excluded by Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999."

"Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metode rule of reason dan mengacu kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 5/1999 sebagai acuan minimal KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Organizing a tender is one of the activities that must contain the value of fair competition. In the practice, there was one case where the tender for the project in the Ogan Komering Ulu District Public Works Department was suspected for conspiracy activities in order to regulate and determine the winning bidder. Commission for the supervision of business competition, as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to take action against any alleged unfair business practices, play an important role in this case. However analyzing the facts in this case, the Commission seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 / 1999. The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in analyze every alleged case of conspiracy."

"ABSTRAKKetika kapal mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan, salah satu pilihan utama yang dapat dilakukan adalah mencari tempat untuk mengatasi gangguan tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Tempat ini dikenal sebagai place of refuge. Belum adanya konvensi internasional yang mengatur mengenai hal ini menyebabkan tidak adanya pengaturan pasti mengenai pemberian place of refuge. Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan konvensi internasional tersebut. Skripsi ini menganalisis berbagai faktor yang mendorong urgensi tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap laut dari pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa diperlukan konvensi internasional yang secara khusus mengatur mengenai pemberian place of refuge.

---

ABSTRACTOne of the main options for ship in distress or in need of assistance to stabilize its condition is to find a place to overcome the troubles before continuing its journey. This place is known as place of refuge. The absence of international convetion on place of refuge causes no definite provisions to govern this matter. The main problem discussed in this thesis is the urgency of the establishment of such international convention. This thesis analyzes the various factors which encourage the urgency, one of which is the protection of the sea from pollution caused by ships. The conclusion of this thesis is that an international convention that specifically regulate the place of refuge is necessary to be established."