Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksana, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO, dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan skor 96% pada penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Strategi yang dilakukan adalah Skenario antisipatif, pemenuhan Staff, Stuff, System dan Structure serta Komunikasi-Koordinasi Kesimpulan RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

---

Background: In the beginning of COVID-19 pandemic, most of hospitals were unplanned to handle this pandemic especially in surge capacity. The purpose of this study’s are to analyze the hospital readiness to cope with pandemic circumstances by evaluating hospital readiness and strategies due to the Hospital Readiness Policy and mandatory as a referral hospital. to Covid-19. Method: The study employs a descriptive analytic qualitative method on Februari-May 2022, by in-depth interview utilize response from 12 different components also use main data while score and percentage as an outcome of response from checklist based on WHO. Validation with observation and document review as a source Triangulation. Measurement of Hospital Readiness was in Bekasi District Hospital at Quarter 2021. Results: In this study, the average score is 96%. Influenced factors of policy implementation were Environment, Resources, Inter-organization relationship, Characteristic and capability of a leader and employee. By accomplishing the strategy for anticipation scenario, fulfillment staff, stuff, system and structure, and Communication-Coordination, the hospital is ready to deal with pandemic. Conclusion: The hospital perseverance is ready. The success factors policy implementation: Environment, Resources, Inter-organization relationship, and Characteristic and capability of a leader and employee. Leadership is the key factor in implementing the strategy."

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"

"

Latar belakang: Rumah sakit memiliki beban yang berat di masa pandemi COVID-19, karena harus berusaha mempertahankan kinerja dan juga tetap berperan aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan pasien turun, baik di rawat jalan, IGD, maupun rawat inap. Tentunya ini bukan hal mudah khususnya untuk RS swasta. Turunnya pendapatan dan naiknya biaya menyebabkan profit RS menurun, risiko pengurangan karyawan untuk efisiensi, risiko pasien menjadi tidak terlayani, yang bila berlanjut dan tidak segera diantisipasi bisa menyebabkan RS terancam kolaps. Tesis ini menganalisis perbedaan kinerja RS Hermina Grand Wisata menggunakan pendekatan balanced scorecard (BSC) sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan kinerja RS Hermina Grand Wisata sebelum dan pada masa pandemi COVID- 19. Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan data sekunder. Data diambil dari laporan capaian kinerja RS Hermina Grand Wisata selama pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021 disandingkan dengan laporan capaian kinerja pada tahun 2019 sebagai data pembanding. Data penelitian yang dikumpulkan akan dianalisis dengan melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada kedua kelompok (kinerja sebelum dan pada saat pandemi), kemudian dilanjutkan dengan uji repeated measures Anova untuk melihat ada tidaknya perbedaan kinerja rumah sakit sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya dilakukan uji Post Hoc untuk melihat ada tidaknya perbedaan pada setiap variabel. Hasil: Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada perspektif pelanggan, yaitu pada variabel kepuasan pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Berdasarkan perspektif proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran, serta keuangan tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Kesimpulan: Terdapat perbedaan kinerja sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 pada perspektif pelanggan, yaitu pada indikator persentase kepuasan pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Saran: Rumah sakit melakukan upaya peningkatan jumlah pasien baru rawat jalan, melakukan efisiensi pemakaian tempat tidur, dan meningkatkan utilisasi aset untuk meningkatkan pendapatan.

---

Background: Hospitals have a heavy burden during the COVID-19 pandemic, because they have to try to maintain performance and also continue to play an active role in overcoming the COVID-19 pandemic. The number of patient visits has decreased, both in outpatient, emergency department, and inpatient care. Of course, this is not an easy thing, especially for private hospitals. The decline in revenue and rising costs cause the hospital's profit to decrease, the risk of reducing employees for efficiency, the risk of patients being unserved, which if it continues and is not immediately anticipated can cause the hospital to be threatened with collapse. This thesis analyzes the differences in the performance of Hermina Grand Wisata Hospital using the balanced scorecard (BSC) approach before and during the COVID-19 pandemic. Objective: This study aims to determine the differences in the performance of Hermina Grand Wisata Hospital before and during the COVID-19 pandemic. Methods: The design of this study was case study using secondary data. The data is taken from the report on the performance of the Hermina Grand Wisata Hospital during the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021, compared to the report on performance achievements in 2019 as comparison data. The research data collected will be analyzed by conducting a normality test first in both groups (performance before and during the pandemic), then followed by repeated measures Anova test to see whether there are differences in hospital performance before and during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Post Hoc test was conducted to see whether there was a difference in each variable. Results: Based on the results of the study, there were significant differences in performance from the customer perspective, namely on the satisfaction variables of outpatients, inpatients, and the emergency department. Based on the perspective of internal business processes, growth and learning, and finance, there are no significant differences. Conclusion: There are differences in performance before and during the COVID-19 pandemic from the customer perspective, namely the percentage of satisfaction indicators for outpatients, inpatients, and emergency rooms. Suggestion: Hospitals make efforts to increase the number of new outpatients, make efficient use of beds, and increase asset utilization to increase income.

"

"Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna. Dalam prosesnya itu sejalan dengan tujuan Akreditasi Rumah Sakit agar mendapatkan pengakuan mutu serta mengutamakan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan pemenuhan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di rumah sakit Mitra dengan menggunakan langkah-langkah dalam problem solving cycle. Penelitian ini adalah riset operasional dengan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari sisi input terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran dan instrumen sudah maksimal meski dengan berbagai keterbatasan dan kondisi rumah sakit yang masih baru beroperasional. Dalam sisi proses untu pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup meski pembekalan terhadap pelatihan masih minim dan terbatas pelatihan internal ataupun studi banding ke rumah sakit lain. Pengadaan sarana prasana juga masih menggunakan prioritas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti pengadaan handrub dan hand soap program cuci tangan dan unit Central Sterile Supply Department (CSSD), londri dan gizi untuk peralatan dan ruangan yang sesuai standar PPI. Pembiayaan masih terkendala karena ketersediaan dana yang terbatas namun mampu dioptimalkan. Pelaksanaan instrumen yang meliputi monitoring evaluasi dinilai masih belum maksimal namun sudah berjalan dengan baik. Sebagai output capaian pemenuhan standar PPI melalui self assessment dari semua bagian input dinilai sudah cukup dan mampu untuk menghadapi porses akreditasi rumah sakit. Kesimpulannya kesiapan SDM, sarana prasarana, kebijakan/ regulasi, penganggaran serta instrumen Standar PPI sebagian besar sudah terpenuhi dan telah siap menghadapi survei akreditasi rumah sakit. Saran bagi Komite PPI dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit serta Tim Akreditasi untuk dapat berkoordinasi secara berkesinambungan agar mendapat umpan balik, melakukan sosialisasi rutin terkait edukasi standar PPI baik kepada staf maupun pasien dan keluarga pasien sehingga mutu rumah sakit terhadap PPI dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

---

The hospital as an advanced health facility is expected to provide complete services. In the process it is in line with the objectives of Hospital Accreditation in order to get quality recognition and prioritize Patient Safety. The purpose of this study was to determine the readiness to fulfill Infection Prevention and Control standards according to SNARS first edition in Mitra Jambi Hospital in terms of problem solving cycle. The research method used is qualitative research where the data collection is done by indepth interviews and document review. The research results show that in terms of input to human resources, facilities and infrastructure, budgeting and instruments have been maximized despite various limitations and conditions of hospitals that are still operating. In terms of the process for fulfilling human resources qualifications, it is sufficient even though training on training is still minimal and limited to internal training or comparative studies to other hospitals. Procurement of infrastructure is also still using priority directly related to services such as the procurement of hand rubs and hand soap hand washing programs and Central Sterile Supply Department (CSSD) units, laundry and nutrition for equipment and rooms that comply with Infection Prevention and Control standards. Financing is still constrained due to the limited availability of funds but can be optimized. The implementation of the instrument which includes monitoring evaluation is considered to be still not maximal but has gone well. As an output, the achievement of meeting Infection Prevention and Control standards through self-assessment from all parts of the input is considered sufficient and able to deal with the hospital accreditation process. In conclusion, the readiness of human resources, infrastructure, policies/regulations, budgeting as well as the PPI Standard instruments have been largely fulfilled and are ready to face hospital accreditation surveys. Suggestion to Infection Prevention and Control Committee and Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Nurse Department, Hospital Management and also Accreditation Team to continuous coordination each other to achieve feedback, regularly socialization for educational of Infection Prevention and Control standard to staff and also patient with their family, goals to maintain and increasing hospital quality thorough Infection Prevention and Control."

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID- 19 pada tenaga kesehatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Hasil dari penelitian ini didapatkan terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi sudah dilakukan secara administratif, merubah alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam jangka pendek ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Untuk tindak lanjut jangka panjangnya yang berkaitan dengan anggaran yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. The results of this study showed that there had been a change in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy has been carried out administratively, changing the service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline."

"Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan dasar dari kebutuhan pelayanan demi tercapai pelayanan yang prima, pada Rumah Sakit Hermina Lampung terjadi perubahan Sistem Informasi pada bulan Mei 2022, perubahan dilakukan agar tercipta kemudahan dalam pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap. Setelah penggunaan selama satu tahun dirasa masih ada kendala dalam pelayanan di rawat jalan dimana tidak tercapainya kesesuaian standar length of stay rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi sistem informasi di rawat jalan dengan menggunakan metode struktur, proses, output serta digabungkan dengan metode HOT-Fit. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan cara mixed method dimana dilakukan analisa penelitian secara kuantitatif dan kemudian dilakukan analisa penelitian kualitatif untuk memperkuat hasil dari penelitian, Pengambilan data dilakukan sejak Mei 2023 hingga Juni 2023, Hasil: Tidak terdapat hubungan bermakna antara kualitas sistem maupun kualitas informasi dengan usia, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Pelatihan SDM terhadap sistem informasi masih kurang maksimal dalam pelaksanaan, sistem informasi sering terjadi down server yang dapat menyebabkan slowness dalam pelayanan, belum adanya SPO yang mengatur terhadap penggunaan jaringan wifi di rawat jalan menyebabkan kelambatan pada aplikasi sistem informasi, integrasi sistem terlaksana di setiap unit namun menjadi kendala pada saat penutupan pelayanan pasien karena masih adanya step-step yang tidak dilakukan unit sebelumnya. Kesimpulan: Dengan metode input, proses dan output serta HOT-Fit dapat mengetahui pelatihan SDM, kesiapan sistem, kesiapan sarana dan prasarana, kebijakan, serta integrasi sistem mengalami kendala yang paling bermakna di dalam pelayanan menggunakan sistem informasi di rumah sakit dan dibutuhkan penyelesaian agar dapat tercipta pelayanan yang maksimal

---

he Hospital Information System is the basis of service needs in order to achieve excellent service, at Hermina Lampung Hospital there was a change in the Information System in May 2022, changes were made to create convenience in service both outpatient and inpatient. After using it for one year, it is felt that there are still obstacles in outpatient services where standard conformity is not achieved for length of stay outpatient. This study aims to analyze the implementation of information systems in outpatient care using the structure, process, output method and combined with the HOT-Fit method.Method: This research was conducted in mixed methode where a quantitative research analysis was carried out and then a qualitative research analysis was carried out to strengthen the results of the research, data collection was carried out from May 2023 to June 2023,Results: There is no significant relationship between system quality and information quality with age, last education and gender. Human resources training on information systems is still not optimal in implementation, information systems often occurdown server which can cause slowness in service, there is no regulations that regulates the use of wifi networks in outpatient care causing delays in information system applications, system integration is carried out in each unit but becomes an obstacle when closing patient services because there are still step which the previous unit had not done.Conclusion:With the input, process and output methods as well as HOT-Fit, it can be seen that human resources training, system readiness, facility and infrastructure readiness, policies, and system integration experience the most significant obstacles in services using information systems in hospitals and solutions are needed so that services can be created. the maximum."

"Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Membutuhkan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, Stok yang cukup memberikan keleluasan dalam melakukan tindakan ataupun pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien , terutama untuk Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang berhubungan dengan Covid – 19 yang masuk kelompok AV diharapkan tidak pernah terjadi kekosongan stok.Dibutuhkan analisis khusus untuk mengelompokkan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai menjadi kelompok – kelompok yang dapat dilihat proses pengendalian persediannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai dalam kelompok yang tepat, kemudian memilihkan metode pengendalian persediaannya. Desain penelitian ini adalah penelitian Operational Research , analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari Analisis ABC Indeks Kritis dan VEN didapatkan kelompok AV berjumlah 23 item , dimana 13 item diantaranya merupakan BAHP untuk kebutuhan terkait Covid -19. Hasil penghitungan pengendalian persediaannya dengan metode Economic order Quantity (EOQ) dan Reorder Point (ROP) menunjukkan hasil angka yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjaga stok tetap terjaga. Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu belum memiliki sistem pengendalian persediaan yang akurat, sehingga dirasa perlu untuk menggunakan metode pengendalian persediaan agar tidak pernah terjadi kekurangan atau kosong stok.

---

Health services in hospitals require consumable medical materials and devices, sufficient stock to provide flexibility in carrying out the actions or treatment needed by patients, especially for consumable medical materials and devices related to Covid - 19 which are included in the AV group, it is hoped that this will never happen stock void. Special analysis is needed to classify Ingredients and Medical Consumables into groups that can be seen the process of controlling their supplies. This study aims to classify consumable medical materials and devices into the right groups, then choose the inventory control method. Design of this research is Operational Research, the analysis used is descriptive analytic. The results of this study indicate that from the ABC Critical Index and VEN analysis, it is found that the AV group consists of 23 items, of which 13 items are consumable medical materials and devices for Covid-19 related needs. The results of the calculation of inventory control using the Economic Order Quantity (EOQ) and Reorder Point (ROP) methods show the results of numbers that can be used as a reference in keeping stocks in check. Awal Bros Hospital in Ujung Batu does not yet have an accurate inventory control system, so it is necessary to use an inventory control method so that there is never a shortage or empty stock."

"Kualitas pelayanan yang baik merupakan hal krusial bagi Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih. Selain melalui aspek pengobatan, aspek lain yang dapat  memengaruhi persepsi kualitas layanan adalah lingkungan fisik. Pasien akan menilai kualitas jasa rumah sakit yang tidak berwujud melalui lingkungan fisik yang konkret. Maka dari itu perhatian pada dimensi lingkungan fisik terbilang penting, mengingat pengaruhnya pada pembentukan persepsi kualitas layanan.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan lingkungan fisik dan dimensi-dimensinya terhadap persepsi kualitas layanan di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih.

Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong lintang). Data primer diperoleh dari pengisian kuisoner sebanyak 200 orang. Lingkungan fisik dinilai dengan aspek kondisi lingkungan, tata letak fungsionalitas, tanda symbol, desain dan kebersihan, dan persepsi kualitas layanan dinilai dengan kualitas fungsional dan teknikal

Hasil penelitian : Hasil analisis menunjukan terdapat korelasi sedang antara lingkungan fisik dengan persepsi kualitas layanan, dimana aspek lingkungan fisik yang paling berhubungan dengan persepsi kualitas layanan adalah kondisi lingkungan. Sedangkan desain dan tanda symbol tidak terdapat hubungan.

Kesimpulan : Peningkatan lingkungan fisik melalui peningkatan kondisi lingkungan, tata letak ruang dan fungsionalitas dan kebersihan dapat membantu membangun hubungan yang kuat terhadap persepsi kualitas layanan, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan lingkungan fisik melalui peningkatan pengelolaan fasilitas yang telah.

---

Background: Achieving good service quality is crucial for the Prabumulih General Hospital. Apart from the treatment, another aspect that can influence the perception of service quality is the servicescape. Patients will assess the quality of intangible hospital services through the concrete physical environment. Therefore, attention to the dimensions of the servicescape is important, considering its influence on the formation of perceived service quality.

Objective: This study aims to examine the relationship between the servicescape and its dimensions on the perceived service quality in inpatient unit at the Prabumulih General Hospital.

Methods: This study uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Primary data was collected from a questionnaire filled out by 200 individuals. The physical environment was assessed based on environmental conditions, functional layout, symbols, design and cleanliness, and the perception of service quality was evaluated in terms of functional and technical quality.

Results: Based on statistical tests, it was found that the servicescape had a significant correlation between the physical environment and the perception of service quality, with environmental conditions being the physical aspect most associated with the perception of service quality. Meanwhile, there is no correlation found between design and symbols and the perception of service quality.

Conclusion : Improving the physical environment through the enhancement of environmental conditions, spatial layout, functionality, and cleanliness can help build a strong relationship with the perception of service quality. Therefore, it is necessary to improve the physical environment by enhancing the management of existing facilities"

"Studi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu tunggu pasien dan bagaimana pelaksanaan appointment system di unit rawat jalan RS Awal Bros Pekanbaru. Metode kuantitatif digunakan menganalisis lamanya waktu tunggu dan hubungan faktor keterlambatan dokter, status kepegawaian dokter, pola kedatangan pasien, karakteristik perjanjian, jenis pembayaran, lama pelayanan rekam medis dan jenis poliklinik dengan jumlah sampel 625 pasien. Metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan untuk mengetahui tentang pelayanan rawat jalan dan appointment system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu rawat jalan adalah 136,02 menit, masih melebihi standar pelayanan minimal ≤ 60 menit. Hasil bivariat dengan menggunakan uji Chi Square didapatkan seluruh faktor mempunyai hubungan yang bermakna dengan lama waktu tunggu. Hasil multivariat dengan menggunakan regresi logistik didapatkan tidak ada hubungan bermakna antara keterlambatan dokter dan status kepegawaian dokter dengan lamanya waktu tunggu. Dari metode kualitatif diketahui bahwa appointment system belum berjalan dengan baik.

---

This study discusses the factors associated with patient waiting times and how the implementation of the appointment system in the outpatient unit Awal Bros Hospital Pekanbaru. Quantitative methods are used to analyze the long waiting time and the relationship between physicians arrival delay time, physician’s employment status, the pattern of the patient's arrival, the characteristics of the appointment, type of payment, length of medical records service and type of clinic with patient waiting times, with a sample of 625 patients. The qualitative method by conducting in-depth interviews to several informants to find out about outpatient services and appointment system. The results showed that outpatient waiting time was 136.02 minutes, still exceeding the minimum service standards ≤ 60 minutes. The results of the bivariate using Chi Square test obtained all the factors have a meaningful relationship with a long waiting time. Results of multivariate logistic regression there is no significant relationship between physicians arrival delay time, physician’s employment status, with long waiting times. From a qualitative method is known that the appointment system has not gone well."