Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Bancassurance bernama JS Proteksi Plan dimana menjadi penyebab utama sengketa gagal bayar dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas kematian disebabkan kecelakaan dan manfaat investasi dengan jaminan imbal hasil pasti yang tinggi. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan jenis produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan alternatif pilihan upaya hukum atau solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Tertanggung dan Penanggung dalam penyelesaian sengketa gagal bayar polis produk asuransi JS Proteksi Plan. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, teori yang dipergunakan adalah teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian adalah Produk JS Proteksi Plan sah sebagai produk asuransi melalui surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan dengan perubahannya dan Restrukturisasi polis menjadi pilihan upaya hukum atau solusi terbaik baik Tertanggung dan Penanggung untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar polis dengan adanya kepastian hukum dengan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagai pilihan opsional. Saran dari penelitian ini adalah IFG Life mengupayakan pemenuhan hak-hak pemegang polis restrukturisasi secara menyeluruh dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perasuransian dalam pengelolaan perusahaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara utuh terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Polis yang mayoritas telah dialihkan dan direstrukturisasi sehingga tidak kembali terjadi sengketa gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa terutama dengan pemerintah sebagai pemegang sahamnya.

---

This thesis discusses the Investment-linked Insurance Product (PAYDI) marketed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through Bancassurance called JS Proteksi Plan which causes policy payment failure disputes by providing life protection benefits for death due to accidents and investment benefits with high fixed guaranteed return. The problems discussed are the legality of JS Proteksi Plan insurance products issued by Jiwasraya and alternative legal remedies or the best solutions could be taken by the Insured and the Insurer to resolve policy payment failure disputes of JS Proteksi Plan. In analyzing the problems, normative juridical research methods with secondary data were used, data qualitatively analyzed with legal liability theory. The research result is the JS Proteksi Plan product is legal as an insurance product through the letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 regarding the New Product Listing of the JS Proteksi Plan with its amendments and policy restructuring given the legal certainty are the best choice or solution of legal remedies for both the Insured and the Insurer to resolve the dispute with alternative dispute resolution as an option. The suggestion is IFG Life strives whole fulfillment of the policyholders restructured rights by applying the prudence principle with insurance company management laws and regulations complyment and full supervision by the Financial Services Authority towards the fulfillment of the rights of Policyholders, the majority of which have been transferred and restructured so that there are no more policy payment failure disputes by life insurance companies, especially with the government as its shareholder."

"Penelitian ini membahas mengenai Polis Asuransi Jiwa sebagai objek Jaminan Fidusia serta proses pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Polis Asuransi Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Polis Asuransi Jiwa merupakan objek Jaminan Fidusia berupa piutang atas nama yang akan diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa harus disertai dengan penyerahan surat pernyataan dari Pemegang Polis selaku Pemberi Fidusia serta ahli waris atau termaslahat yang tertera dalam Polis yang bersangkutan berkaitan dengan persetujuan bahwa hak atas penerimaan manfaat asuransi telah berpindah kepada bank sebagai Penerima Fidusia dan juga kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa dapat dilakukan dengan diawali oleh cessie, meskipun hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Dilakukan atau tidaknya cessie ini berpengaruh pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, sebaiknya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, selain itu Perusahaan Asuransi juga sebaiknya membuat keterangan dalam Polis jika Polis tersebut sedang dijaminkan dengan Fidusia, serta bagi pengguna Asuransi Jiwa untuk dapat mengoptimalkan kegunaan dari Polis yang mereka miliki.

---

ABSTRACTThis research focuses on Life Insurance Policy as an object of Fiduciary Transfer of Ownership and how to secure loans with Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. From this research I can conclude that Life Insurance Policy is a type of credit which will be received in the future by the person whose name is written on the letter, therefore it is qualified to be an object of Fiduciary Transfer of Ownership. The Debtor has to give the Creditor and the Life Insurance Company a letter of statement that he/she, as well as his/her beneficiaries, agree that their rights to receive the insurance benefits have been transferred to the bank as the Creditor. Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy can be done by doing cession first, however this step is not necessary according to the Indonesian Fiduciary Transfer of Ownership Act. The use of cession implies to the registration of the object of Fiduciary Transfer of Ownership. I strongly think that there should be a change on the Act regarding Fiduciary Transfer of Ownership of intangible goods that will be received in the future, the Life Insurance Company should also put a notice on Life Insurance Policies that are being secured, and for the people who own a Life Insurance Policy to optimize the use of their Life Insurance Policy."

"Tesis ini membahas tentang pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa yang dapat dilihat penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Permasalahannya adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang kewajiban pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 karena hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai klaim serta tidak ada ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan lisan untuk klaim asuransi jiwa meninggal dunia dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith adalah tidak sesuai dengan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah dimasukkannya materi mengenai hukum asuransi dalam program pelatihan calon hakim dan para hakim.

---

This thesis discusses verbal notice in filing claim as the application of utmost good faith principle in life insurance which can be seen in its application in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. The issues discussed are: 1) Insurance regulations regarding verbal notice of death claims in life insurance and 2) The legal considerations of the Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle in life insurance. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of utmost good faith principle. The results of this study are: 1) The insurance legislation regarding the obligation to notify death claims in life insurance have not been regulated in Law Number 40 of 2014 and POJK Number 69/POJK.05/2016 because it only contains provisions that are general about claims and there are no provisions regarding the obligation of verbal notice for death insurance claims and 2) Legal considerations of Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle is not in accordance with the principle of utmost good faith. Suggestions from this research are to put material about insurance law in prospective judges and judges training program."

"Perkembangan industri keuangan di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah industri asuransi. Perkembangan industri asuransi perlu diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas  mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pada asuransi, produk asuransi yang diizinkan oleh OJK dan  pertanggungjawaban Otoritas Jasa keuangan apabila gagal dalam melakukan pengawasan seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi perlu diperkuat. Oleh sebab itu diperlukan suatu dewan pengawas untuk memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi.

---

The development of the financial business sector in Indonesia has been emerging rapidly, that inlcudes the insurance industry. As the insurance industry keeps growing, it should be followed by strict regulation and supervision insurance industry. Otoritas Jasa Keuangan or the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is a government institution that promotes and organize a system of regulations and supervisions that is integrated into the overall activities in the insurance sector. The objective of this research is, supervision conducted by OJK in the insurance industry misleading of permit issue for insurance product by OJK and to identify the accountability of OJK for the failure supervising duty which is reflected in the Jiwasraya case. The methodology used in this research is normative juridical and theory used is accountability theory. The conclusion of this research is that OJK needs to strengthen their supervision duties by enhancing precautionary regulation measures to insurance companies. In order to achieve such manner, a board of independent supervisory needs to be present to improve OJK as a regulatory and supervisory government institution."

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung.

---

The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured."

"Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai Lembaga Keuangan dapat memberikan pinjaman langsung kepada tertanggung dengan jaminan polis asuransi jiwa yang dimilikinya dengan syarat bahwa polis tersebut telah melampaui jangka waktu tertentu atau telah mempunyai nilai tunai. Selama jangka waktu peminjaman, tertanggung dibebani tingkat bunga tertentu sesuai ketentuan di dalam polis asuransi tersebut. Pinjaman ini yang umumnya dikenal sebagai Pinjaman Polis. Penulisan ini dituJukan untuk melihat ~elaksanaan pinjaman polis yang dilakukan oleh P.T. Asuransi Jiwasraya baik pinjaman polis pertanggungan perorangan maupun pinjaman polis pertanggungan kumpulan yang diadakan oleh perusahaan tersebut, serta untuk melihat perkembangan investasi dan hasil investasi secara menyeluruh dan juga melihat seberapa besar peranan jenis investasi pinjaman polis serta hasilnya berupa bunga pinjaman polis terhadap total investasi dan hasil investasi perusahaan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan penelitian yang skripsi ini, penulis menggunakan metode mencakup dua hal yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data secara terbatas, sedangkan studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku bacaan, majalah dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan melihat perkembangan investasi dan hasil investasi perusahaan secara menyeluruh dan perkembangan investasi pinjaman polis dan hasilnya maka dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 1987- 1991 menunjukkan ~eningkatan setiap tahunnya baik dalam nilai absolut maupun dalam prosentase. Namun demikian urutan jenis investasi yang ditanamkan tidak dikaitkan dengan hasil investasi (return) dari masing-masing jenis investasi sehingga urutan investasi yang ditanamkan tidak mendasarkan pada urutan yang sejajar dengan hasil investasi. Dan investasi pinjaman polis itu sendiri kedudukannya tetap stabil diurutan kedua dari total dana investasi perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan secara cermat setiap kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam bidang investasi serta melakukan pembenahan di dalam pelaksanaan pinjaman polis."