Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 187763 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Satria Patridina
Pemungutan pajak terhadap transaksi online marketplace di Indonesia bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah = Tax collection on online marketplace transactions in Indonesia for micro, small, and medium enterprises
"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal.
The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandrika Aditya
The presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises in Indonesia = Rezim pajak praduga pada usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia
"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.
Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55262
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Yudhy Guztaman
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia = Analysis Tax Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia
"Penelitian ini mencoba menilai pengaruh penerapan tarif tunggal (penurunan tarif pajak) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menggunakan metode probit unbalanced panel data, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan peraturan tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.
This study attempts to estimate the effect of applying a single rate (reducing tax rate) on increasing tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) through the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013. Using probit unbalanced panel data, this study analyzes the effect of reducing tax rate in Indonesia. The results indicate that adoption of Government Regulation No. 46 0f 2013 (reducing tax tariff) is able to improve taxpayer compliance of MSME in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T54760
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vallencia
Analisis Pelaksanaan Online Single Submission dalam Meningkatkan Kepatuhan Formalisasi Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah = Analysis of Online Single Submission Implementation in Improving Micro Small and Medium Enterprises Tax Formalization Compliance
"Mayoritas UMKM termasuk underground economy sehingga penerimaan pajak belum optimal. Formalisasi pajak menjadi solusi sehingga pemerintah menghadirkan OSS yang mewajibkan formalisasi pajak dan menyediakan layanan perizinan usaha serta formalisasi pajak sekaligus. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan OSS ditinjau dari asas ease of administration, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, dan menganalisis strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung formalisasi pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan formalisasi pajak melalui OSS ditinjau dari asas ease of administration telah memberikan kemudahan bagi UMKM meski terdapat beberapa kendala. Selanjutnya, faktor pendukung pelaksanaan OSS dalam mendorong kepatuhan formalisasi pajak UMKM meliputi ancaman sanksi dan deteksi, insentif pajak, kemudahan administrasi, dan NPWP sebagai persyaratan administratif. Hasil identifikasi faktor penghambat mencakup kurangnya informasi yang diterima oleh UMKM, ketidakpercayaan publik, permasalahan administrasi dalam OSS, serta pertimbangan ekonomi. Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM dengan cukup baik. Adapun, usulan strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM berupa penyediaan fasilitas pelayanan pengembangan usaha yang eksklusif, pengenalan OSS melalui influencer, dan program relawan OSS.
The majority of MSMEs are part of the underground economy so that tax revenues are not optimal. Tax formalization is a solution so the government presents OSS which requires tax formalization and at the same time provides business licensing services and tax formalization. This study aims to analyze the application of OSS in terms of the principle of administrative convenience, identify supporting and inhibiting factors, and analyze strategies for optimizing the use of OSS in supporting the formalization of MSME taxation. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies. The results show that the implementation of tax formalization through OSS in terms of the principle of administrative convenience has provided convenience for MSMEs even though there are several obstacles. Furthermore, the supporting factors for the implementation of OSS in encouraging MSME tax formalization compliance include the threat of sanctions and detection, tax incentives, administrative convenience, and TIN as an administrative requirement. The results of the identification of inhibiting factors include the lack of information received by MSMEs, public distrust, administrative problems at OSS, and economic considerations. In addition, the government has carried out various strategies to optimize the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance quite well. Meanwhile, the proposed strategy for optimizing the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance is in the form of providing exclusive business development service facilities, introducing OSS through influencers, and the OSS volunteer program."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Gizelly Cynthia Uli
Analisis Formulasi Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia = Analysis of Tax Amnesty Policy Formulation on Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia
"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajak
pada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan tax
amnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakan
yang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapat
menghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan
data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasi
kebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, dan
policy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karena
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkan
karena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarif
uang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkan
mampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.
This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation
on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its
redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.
This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and
literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfah Fauziah
Tax Planning bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) = Tax Planning for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.
This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jenny Kanprilla
Analisis implementasi kebijakan pengampunan pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia = The policy implementation analysis of tax amnesty on micro small and medium enterprises sector in Indonesia
" ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.
ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S63568
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutajulu, Rio Elfrado
Pengenaan pajak penghasilan final terhadap usaha mikro,kecil dan menengah = Implementation of final income tax rate imposition on micro, small and medium enterprises
"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.
Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.
Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.
Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53739
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfarisi Muslim
Maximizing the Indonesian’s tax revenue from micro, small, and medium enterprises (MSMES) sector = Memaksimalkan pendapatan pajak Indonesia dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap perpajakan Indonesia masih jauh dari maksimal. Penelitian ini menguji pengaruh tiga faktor penting terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro di Indonesia, yaitu Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran, dengan menggunakan regresi berganda. Survei secara online dilakukan untuk mengumpulkan data dari 122 responden di kota Surabaya dan berfokus pada wajib pajak perusahaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha mikro. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak.
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in Indonesia's economy. However, the contribution of MSMEs to Indonesian taxation is still far from reaching the maximum point. This research examines the effect of three critical factors on tax compliance among the Micro Enterprises in Indonesia, namely Tax Knowledge, Tax Rate, and Equity and Fairness, by using multiple regression. An online survey was conducted to collect data from 122 respondents in Surabaya and focused on micro-enterprises taxpayers. The result indicates that Tax Knowledge, Tax Rate, Equity and Fairness significantly impact tax compliance among the micro-business taxpayers. Tax Knowledge had the most significant impact on compliance behavior among the taxpayers."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Farhan
Analisis Faktor Kultur Nasional dan Kultur Organisasi yang Memengaruhi Adopsi E-Marketplace oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) = Analysis of National Culture and Organizational Culture Factors Influencing E-Marketplace Adoption by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)
"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat besar. Pada tahun 2022 angka kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mencapai angka 60,5% dan memberikan angka sebesar 96,9% terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut survei yang dilakukan oleh databoks, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah UMKM terbanyak di ASEAN dengan total UMKM sebanyak 65,5 juta unit. Dengan jumlah UMKM sebanyak itu, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi digital senilai USD 124 miliar di tahun 2025. Dengan potensi tersebut, Presiden Joko Widodo menargetkan ada 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2023. Namun, menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga APJII, pada tahun 2022 UMKM yang memiliki akun penjualan pada e-marketplace baru menyentuh angka 26,58%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kultur nasional dan organisasi yang memengaruhi adopsi e-marketplace oleh UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif didukung oleh kuesioner yang terdiri dari faktor kultur Hofstede dan Denison. Survei dilakukan kepada 200 responden pengguna aplikasi e-marketplace dan pemilik UMKM. Data diolah dengan bantuan tools SmartPLS 4 dan menggunakan metode Partial Least Squares – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kultural yang memengaruhi adopsi e-marketplace oleh UMKM adalah faktor Masculinity (MA), Uncertainty Avoidance (UA), Long-Term Orientation (LTO), Individualism (ID), Involvement (IN), Consistency (CO), dan Adaptability (AD). Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi para penyedia layanan e-marketplace agar dapat melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan kultur atau budaya yang ada di wilayah tertentu.
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a very large pillar of economic growth in Indonesia. In 2022, the contribution of MSMEs to the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia has reached 60,5% and provide a figure of 96,9% for employment. According to a survey conducted by Databoks, Indonesia ranks first as the country with the largest number of MSMEs in ASEAN with a total of 65,5 million MSMEs. With that number of MSMEs, Indonesia has the potential for digital economic growth worth USD 124 billion in 2025. With this potential, President Joko Widodo is targeting 30 million MSMEs to enter the digital ecosystem on 2023. However, according to the results of a survey conducted by the APJII agency, in 2022 MSMEs that have sales accounts in e-marketplaces will only reach 26,58%. The purpose of this study is to determine the national and organizational cultural factors that influence e-marketplace adoption by MSMEs. This study was conducted using a quantitative approach supported by a questionnaire consisting of Hofstede’s and Denison’s cultural factors. The survey was conducted to 200 respondents using e-marketplace applications and MSMEs owners. The data is processed with the help of SmartPLS 4 tools and using the Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results of this study show that the cultural factors that influence e-marketplace adoption by MSMEs are Masculinity (MA), Uncertainty Avoidance (UA), Long-Term Orientation (LTO), Individualism (ID), Involvement (IN), Consistency (CO), and Adaptability (AD). The benefit of this research is to serve as reference material for e-marketplace service providers so they can develop applications according to the culture that exists in a particular area.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>