Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah.

---

Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds."

"Peningkatan emisi CO2 yang menyebabkan perubahan iklim yang membuat dunia Internasional dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi CO2. Sektor pembangkit listrik adalah sektor terbesar yang menghasilkan emisi CO2 sehingga perlu adanya pengurangan emisi CO2 di sektor pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila dilakukan investasi di beberapa sektor ketenagalistrikan yang dihasilkan dari energi terbarukan. Dengan menggunakan data SNSE, analisis dari penelitian ini dilakukan dengan subsitusi dari energi fosil menuju energi terbarukan dan komparasi energi terbarukan mana yang paling menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak ekonomi dari substitusi investasi dari energi fosil ke energi terbarukan ini adalah negatif dengan mengukur nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan. Namun secara sosial yang menggunakan indikator distribusi pendapatan dan tenaga kerja, investasi ini memiliki dampak positif. Sedangkan dampak lingkungan yang dihasilkan sangat signifikan dalam menurunkan emisi CO2. Untuk studi komparasi, secara ekonomi dan lingkungan, investasi paling menguntungkan apabila dilakukan investasi di PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Sedangkan secara sosial, lebih menguntungkan di PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

---

Increasing of CO2 emissions that cause climate change had made the international and Indonesia agreed to reduce CO2 emissions. The power generation sector is the largest sector that produces CO2 emissions. There is a need to reduce CO2 emissions in the power generation. This study aims to look at the social, economic, and environmental impacts of investments in several power generation from renewable energy. Using Social Accounting Matrix (SAM) data, the analysis of this study was carried out with the substitution of fossil energy towards renewable energy and the comparison of which is the most beneficial socially, economically, and environmentally renewable energy in the power generation. The economic impact of investment substitution from fossil fuels to renewable energy is negative by measuring overall GDP. However, by using social indicators which calculate labor increasing and income distribution, this investment has a positive impact. On the other hand, it also reduce CO2 emission significantly. For comparative studies, the most beneficial economically and environmentally, is to invest in geothermal power plant. Meanwhile, it’s more profitable socially to invest in hydro and diesel power generation."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Renewable Energy Consumption (REC), Financial Development (FD), dan Economic Growth (EG) dengan menggunakan Indonesia, Filipina, dan Malaysia sebagai negara yang akan diteliti. Energi terbarukan telah dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di negara-negara tersebut. Studi sebelumnya menunjukkan kemajuan pengembangan sektor energi terbarukan tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan. Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk menganalisis data panel antara tahun 1990-2020. Studi menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara EG dan REC dalam jangka pendek, tetapi positif dalam jangka panjang. Ada interaksi yang ditemukan antara FD dan REC. Hasil studi ini dapat memberikan insight untuk pemerintah agar mengembangkan kebijakan yang meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan dengan memberikan keringanan pajak dan insentif keuangan. Pemerintah juga harus menetapkan dan menerapkan teknologi yang lebih hijau untuk perusahaan yang terdaftar dan fokus untuk meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan. Sektor keuangan dapat memfasilitasi perusahaan dan pelanggannya melalui penyediaan dana tingkat rendah untuk teknologi energi terbarukan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between Renewable Energy Consumption (REC), Financial Development (FD), and Economic Growth (EG) by using Indonesia, the Philippines, and Malaysia as case studies. Renewable energy has been considered as an effective way to solve environmental pollution in those countries. Previous studies has shown the progress of renewable energy sector development depends on economic and financial market growth. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was used to analyze the panel data between 1990-2020. The study shows that there is a negative correlation between EG and REC on short-run, but positive in the long-run. However, there is interactions between FD and REC. That governments should develop policies which increase the investment in the renewable energy sector by giving the tax relief and financial incentive. Governments should also establish and implement greener technologies for listed firms and focus to increase the use of renewable energy sources. The financial sector may facilitate firms and customers through the provision of low rate funds for the latest energy efficient technologies."

"Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara industrialisasi, energi terbarukan, dan emisi karbon pada sampel 9 negara ASEAN periode 1990–2019. Dengan estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL), membuktikan hipotesa EKC dalam analisis jangka pendek dan jangka panjang di ASEAN. Selain itu, energi terbarukan memediasi hubungan antara industrialisasi dan emisi CO2. Dalam jangka pendek, keberadaan hipotesis EKC juga ditemukan di hampir semua anggota ASEAN. Saat menguji efek moderasi energi terbarukan dalam industrialisasi, energi terbarukan dapat mempercepat titik balik emisi CO2 per kapita di Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Maka dari itu, negara-negara di ASEAN harus terus meningkatkan sektor industrinya sesuai dengan hipotesis EKC yang divalidasi dalam penelitian ini, dengan tetap mengintensifikasikan energi terbarukan di sektor industri untuk perbaikan lingkungan.

---

This research examines industrialisation, renewable energy, and carbon emissions in 9 ASEAN nations from 1990 to 2019. Based on Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimate, short- and long-term studies reveal ASEAN has EKC. Renewable energy also mediates industry value add-CO2 emissions. Short-term, most ASEAN members support the EKC theory. Renewable energy can change the turning point of CO2 emissions per capita in Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, and Malaysia throughout industrialisation. Thus, switching to renewable energy might mitigate ASEAN’s environmental damage from development. According to the models’ EKC hypothesis, regional nations should keep boosting their industry sector. ASEAN energy target nations must deploy renewable energy in industry sectors for environmental benefits.

"

"Penelitian pada disertasi ini bertujuan untuk mengivestigasi pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap inisiasi dan implementasi proyek dengan pendekatan empirik di industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dan dimotivasi oleh dua faktor utama sebagai berikut. Pertama adalah adanya "gap of knowledge" dalam penelitian di bidang manajemen. Pinto & Winch (2016) mengemukakan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan keproyekan masih berupa 'black box' dan perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen stratejik. Penelitian terdahulu sebenarnya telah banyak membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan keproyekan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan dengan pendekatan ekonomi, dengan asumsi bahwa keuntungan ekonomi dari suatu proyek akan menggerakkan pelaku bisnis untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada kenyataannya, pelaku bisnis harus memahami bagaimana cara mereka menginisiasi dan mengimplementasikan suatu proyek agar dapat meraih keuntungan tersebut, dimana proses untuk memahami hal tersebut dapat diraih melalui pendekatan manajemen strategi. Selanjutnya, faktor lainnya yang memotivasi penelitian ini adalah proyek saat ini telah dipertimbangkan sebagai aktivitas stratejik untuk mencapai kepentingan pembangunan infrastruktur di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan sektor kelistrikan berbasis energi terbarukan guna mencapai target energi terbarukan sebesar minimal 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut. Berdasarkan motivasi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga area besar penelitian di bidang manajemen, yaitu: kewirausahaan (entrepreneurship), manajemen strategi (strategic management) dan proyek manajemen (project management). Dari hasi studi literatur dibangun sebuah model penelitian yang terdiri dari enam variabel penelitian dan sepuluh hipotesis. Keenam variabel penelitian itu adalah: (1) kebijakan pemerintah (government policies); (2) orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation); (3) akumulasi dan akusisi sumber daya (resource accumulation and acquisition); (4) kapabilitas jejaring (network capability); (5) kapabilitas manajemen proyek (project management capability); dan (6) persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Model penelitian ini diujikan pada industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan dengan unit analisis perusahaan Independent Power Producer (IPP). Responden dari penelitian ini adalah direktur dan manajer IPP. Terdapat 122 IPP yang berkontribusi mengisi kuesioner pada penelitian ini. Namun demikian, hanya 117 kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hanya tujuh hipotesis yang didukung dengan data. Selanjutnya, tiga hipotesis ditolak. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (government policies) tidak mempengaruhi orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation), dan orientasi ini juga tidak mempengaruhi kapabilitas manajemen proyek (project management capability). Yang paling mengejutkan adalah analisis model menunjukkan bahwa kapabilitas manajemen proyek (project management capability) tidak berpengaruh terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Akhirnya, keterbatasan dari penelitian ini menekankan akan pentingnya penelitian di masa mendatang untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya selain IPP, menganalisis isu pada masing-masing jenis energi terbarukan, dan menganalisis lebih jauh tentang peran kapabilitas manajemen proyek (project management capability) terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Lebih jauh lagi, studi komprehensif tentang bagaimana IPP menghadapi keterbatasan pasar monopsoni sangat dianjurkan oleh penelitian ini.

---

This study aims to empirically investigate the influence of government policies on the initiation and implementation of the project in renewable energy based power generation industry in Indonesia. The study is critical and motivated by two main factors. The first factor is a theoretical gap. There is a gap of knowledge in management literature. Pinto & Winch (2016) argue that there is still "a black box" on the relationship between government policies and project. They argue that research is needed to investigate the black box through the strategic management perspective. This study finds that previous research on government policies and project have been conducted mostly by using the economic perspective. The assumption on those research is that the business players will take economic opportunities when the projects produce benefits. However, to gain those benefits, the business players have to understand how the government policies influence the process of project initiation and implementation.

It is argued that the process can be investigated through the strategic management approach. Another factor that motivates this study is the current phenomena where projects are needed as strategic activities in world's infrastructure development, including in Indonesia. The government of Indonesia has set the target renewable energy share of minimum 23% in the national energy mix by 2025. Power generation projects from renewable energy sources are expected to contribute more in achieving the target.

Based on those motivations, this study integrates three main areas of research in the management field as follow: (1) entrepreneurship; (2) strategic management; and (3) project management. Based on the literature review, a model is developed which consists of six variables and ten hypotheses. The variables are: 1) government policies; (2) entrepreneurial orientation; (3) resource accumulation and acquisition; (4) network capability; (5) project management capability; and (6) perceived investment performance. The model is tested in the renewable energy based power industry where Independent Power Producers (IPPs) act as the units of analysis. The respondents are directors and managers of IPPs. There are 122 IPPs contributing in this study by filling the questionnaires. However, there are only 117 questionnaires used in the data analysis.

Results show that only seven hypotheses are supported by the data. The analysis shows that government policies do not influence the entrepreneurial orientation, and the orientation do not influence the project management capability. Surprisingly, project management capability do not influence the perceived investment performance. Finally, future studies are needed related to performance measurement which should involve other stakeholders in projects, and specific project issues for each renewable energy source. Future studies are also expected to further analyse the role of project management capability in performance. Finally, this study calls for comprehensive study on how IPPs face the limitation on monopsony market."

"Perubahan iklim merusak lingkungan, ekonomi, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mencegahnya, energi terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusi yang penting. Oleh karena itu, negara-negara di dunia mulai beralih kepada EBT. Kami mempelajari negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam), yang telah menerbitkan Nationally Determined Contributions (NDCs) dan, kecuali Filipina, menyatakan target untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2050-2060. Pada tahun 2019, gabungan rata-rata pangsa EBT mereka masih rendah (19,64% dari Total Pasokan Energi dan 20,60% dari pembangkit listrik), yang merupakan 6% dari emisi global. Selain itu, potensi dan pemanfaatan EBT di antara mereka juga berbeda secara signifikan, sehingga diperlukan investasi untuk memaksimalkannya. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menemukan perbedaan antara potensi dan pemanfaatan EBT di ASEAN-5, tetapi juga faktor-faktor penentu yang mempengaruhi investasi EBT (REI). Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pemanfaatan berasal dari perbedaan komitmen pemerintah dan kesadaran publik yang lebih kuat, di mana hal itu lebih kuat di Vietnam. Selanjutnya, analisis regresi hanya mampu menunjukkan bukti korelasi yang kuat terhadap REI, tetapi dengan besaran yang rendah, dari variabel seperti pangsa manufaktur terhadap PDB (-), rata-rata lama sekolah (-), Feed in Tariff dari semua ASEAN-5 dan mereka yang di atas rata-rata (+, -), dan biaya listrik di Vietnam (+). Analisis juga menunjukkan bahwa harga bahan bakar fosil dan listrik di ASEAN-5 secara keseluruhan tidak memiliki korelasi terhadap REI. Terakhir, model ini juga merekomendasikan studi masa depan untuk memanfaatkan lebih banyak variabel dan penelitian lebih dalam tentang kebijakan EBT.

---

Climate change destroys the environment, damages the economy, and harms people’s health. To prevent them, renewable sources is an important part of the solution. Hence, countries worldwide are transitioning to renewable energy (RE). We studied ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam), that have published Nationally Determined Contributions (NDCs) and, except for Philippines, declared targets to reach Net Zero Emissions (NZE) by 2050-2060. In 2019, their combined average RE share is still low (19.64% of the Total Energy Supply and 20.60% of electricity generation), making up 6% of global emissions. Furthermore, RE potential and utilization amongst them also differ significantly, making investments necessary in order to maximize them. The objective of this study is to find not only the differences between RE potential and utilization within ASEAN-5, but also the determinants affecting RE investments (REI). The findings suggest that differences in utilization comes from differences in government commitments and stronger public awareness, where it is stronger in Vietnam. Furthermore, the regression analysis is only able to show evidence of strong correlation towards REI, but with low magnitude, from variables such as share of manufacturing to GDP (-), mean years of schooling (-), Feed in Tariffs from all countries and those who are above average (+, -), and cost of electricity in Vietnam (+). The analysis also shows that fossil-fuel and electricity prices in ASEAN-5 as a whole have no correlation towards REI. Lastly, the model also recommends future studies to utilize more variables and research deeper into RE policies."

"Setiap tahunnya perekonomian Indonesia terus meningkat dan diiringi dengan bertambahnya konsumsi energi listrik. Dengan bertambahnya konsumsi energi listrik harus diimbangi dengan bertambahnya pembangkit listrik. Saat ini sebagian besar sumber energi listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Hampir semua jenis energi terbarukan ada di Indonesia, mulai dari air, angin, surya, biomassa, biogas, dan juga panas bumi. Akan tetapi Indonesia belum dapat memaksimalkan penggunaanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan.Dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% maka membuka kemungkinan untuk pihak swasta dalam menjalankan bisnis di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk mendorong hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan minat swasta agar berinvestasi. Peraturan tersebut mencakup kemudahan dalam mengurus izin investasi dan juga harga jual energi listrik yang didasarkan pada jenis dan lokasi pembangkit listrik.Setiap wilayah memiliki potensi energi dan harga jual listrik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jenis pembangkit yang cocok di bangun di suatu wilyah berdasarkan potensi dan juga harga jual listriknya. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang payback period tercepat dibandingkan dengan provinsi lain yaitu selama 3,3 yang berasal dari PLTP. Hal tersebut disebabkan karena harga jual listrik yang mencapai Rp 2.677/kWh. Dan PLTBm merupakan jenis pembangkit listrik yang payback period paling lama, hingga 15,6 tahun apabila menggunakan harga jual listrik sebesar Rp 1.025/kWh sesuai dengan BPP pembangkitan nasional.

---

Each year Indonesian economy continues to increase and is accompanied by increasing consumption of electrical energy. With the increase in electricital consumption, it must be balanced with the increase in electricity generation. Today most of the electrical energy sources in Indonesia comes from fossil-fueled power plants. Indonesia is a country with enormous renewable energy potentialAlmost all types of renewable energy exist in Indonesia starting from water, wind, solar, biomass, biogas, and geothermal. However, Indonesia has not been able to maximize its use for renewable energy power plants.With an electrification ratio that has not reached 100%, it opens the possibility for the private sector to conduct business in the electricity supply business. For this reason, the government represented by the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued regulations that could increase private company intrest to invest. These regulations start from the ease of obtaining investment permits and also electricity selling price which is based on the type and location of the power plant.Each region has different energy potential and selling prices. For this reason, a calculation is needed to determine the type of power plant that is suitable to be built in a region based on the potential and selling price of electricity. From the calculations, the results show that Nusa Tenggara Timur (NTT) is the province with the fastest payback period compared to other provinces,whisch is 3.3 years which comes from PLTP. This is due to the selling price of electricity which reached Rp. 2,677/kWh. And PLTBm is the type of power plant with the longest payback period, up to 15.6 years when using an electricity selling price of Rp. 1,025/kWh in accordance with the national generation BPP."

"Tesis ini membahas dampak ekonomi Pembangunan PLT EBT di seluruh Indonesia terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif menggunakan Data Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010 untuk menghitung dampak ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLT EBT ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena mampu menciptakan peningkatan output, nilai tambah bruto, dan pendapatan masyarakat.

Dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa konstruksi kurun waktu 2014-2025 sebesar Rp. 152.028,12 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 10.423,41 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 59.374,34 miliar.Sedangkan dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa operasi kurun waktu 2016-2055 sebesar Rp. 1488.120,84 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp.47.052,87 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 10.423,41 miliar.

---

i>This thesis discusses the impact of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia on Economy at Indonesia. This research is quantitative descriptive design using Data Input-Output Indonesia 2010 to measuring economic impact.

The results showed that the development of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia have a positive impact on the Indonesia economy, because it can create an increase in output, gross value added, and public revenue.

The economic impact of the creation of the output in construction phase amounting to Rp. 152.028,12 billion, increased public revenue amounting to Rp. Rp. 19.486,20 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp. 59.374,34 billion. The economic impact of the creation of the output in operation phase amounting to Rp. 148.120,84 billion, increased public revenue amounting to Rp.10.423,41 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp.47.052,87 billion."

"Penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terus meningkat dewasa ini didominasi oleh 5 faktor utama, yakni: teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pengurangan kemiskinan, proses pembangunan ekonomi tradisional tetapi berdampak buruk pada lingkungan, sehingga merusak alam untuk pengembangan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal ini, negara memerlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang baru, dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan melestarikan lingkungan dan menanggapi masalah perubahan iklim. Pembiayaan berbasis lingkungan (Green Finance) adalah pendukung yang menggabungkan uang dan bisnis dengan perilaku ramah lingkungan. Salah satu bentuk Green Finance adalah dalam bentuk efek bersifat utang berwawasan lingkungan (Green Bond). Green Bond adalah kategori efek yang berkembang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, dan bank institusional untuk meningkatkan modal dalam mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi adaptasi perubahan iklim dan inisiatif lingkungan. Penelitian ini melihat dari permasalahan yang akan timbul apabila penerbitan Green Bond tidak diatur oleh pemerintah dan tidak ada standar menegenai penerbitan Green Bond. Selanjutnya, dalam penelitian ini menganalisis mengenai implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia dengan Amerika Serikat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah: Pertama, apabila Green Bond tidak diawasi dan tidak ada transparansi maka ketika terdapat informasi yang tidak seimbang (information asymmetry) dapat menyebabkan adanya satu pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain, yang kemudian dapat menghambat pertukaran barang atau kegiatan pasar. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Kedua, Pada awal 2016 PT SMI membentuk divisi pembiayaan berkelanjutan, dan saat ini sedang mengembangkan laporan keberlanjutan dan membangun akuntansi kapasitas gas rumah kaca (GRK). PT SMI telah mengkonfirmasi bahwa serratus persen dari hasil Green Bond akan digunakan untuk membiayai proyek hijau yang memenuhi syarat. Penerbitan Green Bond oleh PT SMI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Ketiga, dibandingkan dengan Amerika Serikat, tidak memiliki peraturan yang spesifik mengenai Green Bond. Amerika Serikat memakai Green Bond Principle sebagai pedoman mereka untuk mengatur penerbitan Green Bond.

---

The causes of environmental problems that continue to increase today are dominated by 5 main factors, namely: technology, population growth, economy, politics and values. Economic growth is considered a poverty reduction, a traditional economic development process but it has a negative impact on the environment, thus damaging nature for future development. To overcome this, the country needs a new sustainable development strategy, by striving for economic growth that is in line with preserving the environment and responding to the problem of climate change. Green Finance is a proponent that combines money and business with environmental concerns. One form of Green Finance is in the form of Green Bond. Green Bond is a growing category of bond issued by companies, governments and institutional banks to raise capital to support projects that benefit climate change adaptation and environmental initiatives. This research observes at the problems that will arise if the issuance of Green Bond is not regulated by the government and there are no standards regarding the issuance of Green Bond. Furthermore, this research analyzes the implementation of Green Bond issuance in Indonesia. Finally, this study analyzes the comparison of the implementation of Green Bond issuance in Indonesia with the United States. The conclusions that can be obtained from this research are: First, if Green Bond is not monitored and transparency is not present then there will be information asymmetry lead to the existence of one party that benefits by exploiting the nescience of the other party, which can then impeding the exchange of goods or market activities. So the government issued Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Secondly, in early 2016 PT SMI formed a sustainable financing division, and is currently developing a sustainability report and building an accounting for greenhouse gas (GHG) capacity and issued Green Bond. PT SMI has confirmed that one hundred percent of Green Bond proceeds will be used to finance eligible green projects. Issuance of Green Bond by PT SMI refers to the Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Third, compared to the United States, it does not have specific regulations regarding Green Bond. The United States uses the Green Bond Principle as their guideline to regulate the issuance of Green Bonds."

"This book addresses the problems of integrating waste-to-energy (WTE) in developing countries and countries in transition, where waste management infrastructure and awareness can be lacking, and where scepticism is among a unique and complex set of barriers. ;"