Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis konstitusionalitas vaksin COVID-19 sebagai barang publik. Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah perlunya penegasan terhadap posisi atau status vaksin COVID-19 sebagai barang publik dalam kondisi pandemik yang didasarkan pada teori barang publik termasuk pelayanan publik, pelaksanaan nilai HAM dan pemberlakuan ketentuan undang-undang di Indonesia yang memiliki ciri konsep Hukum Tata Negara Darurat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, dihasilkan jawaban atas dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, vaksin COVID-19 dapat dikategorikan sebagai barang publik menurut teori barang publik dan pengaturan HAM (hak atas kesehatan). Kedua, kriteria dan mekanisme penetapan vaksin COVID-19 sebagai barang publik dapat ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang relevan dengan konsep Kedaruratan di Indonesia pada 2 (dua) peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sehingga disarankan untuk optimalisasi kampanye vaksin COVID-19 sebagai barang publik oleh pemangku kepentingan terkait, sekaligus agar untuk berorientasi terhadap vaksin COVID-19 sebagai barang publik dalam penyusunan regulasi terkait. Selain itu, untuk segera merevisi regulasi yang masih berlaku atau menyusun regulasi baru yang spesifik tentang kedaruratan dalam aspek kesehatan masyarakat.

---

This thesis analyzes the constitutionality of the COVID-19 vaccine as a public good. The reason behind writing this thesis is the need to affirm the position or status of the COVID-19 vaccine as a public good in pandemic conditions which is based on the theory of public goods including public services, the implementation of human rights values and the implementation of legal provisions in Indonesia which have the characteristics of the Emergency Constitutional Law concept. By using a statutory, case, and conceptual approach, answers to two problem formulations in this study are produced. First, the COVID-19 vaccine can be categorized as a public good according to the theory of public goods and the regulation of human rights (the right to health). Second, the criteria and mechanism for determining the COVID-19 vaccine as a public good can be reviewed according to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is relevant to the concept of emergency in Indonesia in 2 (two) regulations, namely the Health Quarantine Law and the Disaster Management Law. So it is recommended to optimize the COVID-19 vaccine campaign as a public good by relevant stakeholders, as well as to be oriented towards the COVID-19 vaccine as a public good in the preparation of related regulations. In addition, to immediately revise the regulations that are still in force or draft new regulations that are specific to emergencies in the aspect of public health."

"Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, ketersediaan obat merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP). Analisis data trend ketersediaan obat dan vaksin indikator menunjukkan trend mendekati angka 80%. Akan tetapi, manajemen logistik obat belum berjalan dengan optimal di Indonesia sehingga masih terjadi kekosongan obat dari waktu ke waktu di fasilitas pelayanan kesehatan.Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross-sectional untuk mengetahui faktor-faktor manajemen logistik obat yaitu perencanaan, pengadaan, distribusi, pembiayaan, manajemen informasi, dan SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempengaruhi ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Pemodelan yang dikembangkan pada studi ini adalah regresi logistik model determinan.Hasil studi menunjukkan bahwa variabel determinan pada studi ini adalah distribusi dan perencanaan dengan SDM sebagai variabel confounding. Variabel distribusi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Kata kunci: ketersediaan obat dan vaksin, manajemen logistik obat, regresi logistik, puskesmas

---

Since the enactment of the National Health Insurance (NHI) on January 1, 2014, the availability of drugs is a very important aspect in health services at the primary health care facilities. Analysis of data trends on availability indicator drugs and vaccines shows a trend close to 80%. However, drug logistics management has not run optimally in Indonesia so there is still a stockout over time in health care facilities.

This research is quantitative with cross-sectional design to determine the factors of drug logistics management, namely planning, procurement, distribution, financing, information management, and human resources at the district /city health office that influence the availability of indicator drugs and vaccines in the public health center. The modeling developed in this study is a determinant logistic regression model.

The results of the study show that the determinant variables in this study are distribution and planning with human resources as a confounding variable. Distribution variables are the variables that most influence the availability of indicator drugs and vaccines at the public health center. Keywords: drug availability, drug logistics management, logistic regression, public health center."

"Cepatnya penyebaran Virus Covid-19 menyebabkan Indonesia mengalami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Program. Dalam pendistribusian Vaksin Covid-19, wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan: (1) Keamanan (safety); (2) Mutu (quality); dan (3) Khasiat (efficacy)/imunogenisitas. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Penulis mengkaji norma hukum tertulis, yaitu Pedoman Teknis CDOB sebagaimana yang diatur dalam PerBPOM 6/2020, Perpres 99/2020 beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana Perpres 99/2020, yaitu: (1) PerMenkes 10/2021 beserta perubahannya; (2) PerMenkes 16/2021; dan (3) Juknis Vaksinasi Covid-19. Dari norma hukum di atas, Penulis menjelaskan mengenai prosedur pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program mulai dari perencanaan sampai dengan Vaksin Covid-19 tersebut digunakan oleh masyarakat.

---

The rapid spread of the Covid-19 Virus has caused Indonesia to experience a Public Health Emergency. Therefore, to protect the Indonesian people, the Indonesian Government has procured a Covid-19 Vaccine and implemented a Vaccination Program. In distributing the Covid-19 Vaccine, it is obligatory to meet the following standards and or requirements: (1) Safety, (2) Quality, and (3) efficacy/immunogenicity. The form of research used in this research is a normative juridical research method with a descriptive type. The author examines written legal norms, namely the Good Distribution Practices Technical Guidelines as regulated in Regulation of the Food and Drugs Supervisory Agency Number 6 of 2020, Regulation of The President Number 99 of 2020 and their amendments, and implementing regulations for Regulation of The President Number 99 of 2020, namely (1) Regulation of The Minister of Health Number 10 of 2021 and its amendments, (2) Regulation of The Minister of Health Number 16 of 2021, and (3) Covid-19 Technical Guidelines. From the legal norms above, the author explains the procedure for distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program and analyzes the responsibility of the Indonesian Government in distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program from planning to the Covid-19 Vaccine used by the community."

"WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dengan jutaan orang yang terinfeksi dan ratusan ribu orang meninggal dunia.. Hampir 2 tahun sejak pandemi Covid-19 menyebar di seluruh dunia, namun proses pengembangan vaksin Covid-19 dikembangkan dengan cepat. Dengan adanya kebijakan wajib vaksin di semua negara, masyarakat dunia telah dihadapkan dengan berbagai dilema dalam menerima kebijakan ini dan menimbulkan seruan dalam menolak vaksin Covid 19. Hal ini menimbulkan keraguan di tengah populasi untuk menerima vaksin Covid 19. Timbulnya keraguan pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda di setiap negaranya. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat penerimaan vaksinasi Covid 19 di beberapa negara dunia. Determinan apa saja yang membuat penduduk beberapa negara di dunia menunjukan sikap penolakan terhadap vaksinasi Covid 19. Oleh karena itu, pencarian studi dilakukan pada database online Pubmed, ScienceDirect dan Springerlink dengan kata kunci "Vaccine acceptance" OR ("vaccine hesitancy") AND ("COVID 19" OR "coronavirus disease" OR "SARS-CoV-2"). Dari pencarian tersebut, 24 studi terinklusi dalam penelitian. Determinan yang mempengaruhi penerimaan vaksin Covid-19 di beberapa negara terdiri dari keamanan dan efektivitas vaksin, pendidikan, rekomendasi tenaga kesehatan, pendapatan, penyakit kronis, usia, info vaksin, harga vaksin, riwayat Covid-19, agama, dan pekerjaan. Adanya vaksinasi Covid 19 menjadi harapan untuk memulai kehidupan normal, dengan diketahuinya determinan yang mempengaruhi penerimaan masyarakat dalam menerima vaksin Covid-19, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk menjalankan program vaksinasi Covid-19 di masa yang akan datang.

---

WHO has designated Covid-19 as a pandemic with millions of people being infected and hundreds of thousands of people dying.. It has been almost 2 years since the Covid-19 pandemic spread across the world, but the process of developing a Covid-19 vaccine is progressing rapidly. With the mandatory vaccine policy in all countries, the world community has been faced with various dilemmas in accepting this policy and has raised calls to reject the Covid 19 vaccine. This raises doubts among the population to receive the Covid 19 vaccine. The emergence of doubts is certainly influenced by several factors that different in each country. This makes the author want to know how the level of acceptance of the Covid 19 vaccination is in several countries in the world. What are the determinants that make the population of several countries in the world show an attitude of rejection towards Covid 19 vaccination. Therefore, a study search was conducted on the online databases of Pubmed, ScienceDirect and Springer Link with the keywords "Vaccine acceptance" OR ("vaccine hesitancy") AND ( "COVID 19" OR "coronavirus disease" OR "SARS-CoV-2"). From these searches, 24 studies were included in the study. The determinants that affect the acceptance of the Covid-19 vaccine in several countries consist of vaccine safety and effectiveness, education, recommendations for health workers, income, chronic diseases, age, vaccine information, vaccine prices, Covid-19 history, religion, and occupation. The existence of the Covid 19 vaccination is a hope to start a normal life, with knowing the determinants that affect public acceptance of receiving the Covid-19 vaccine, it is hoped that this can be taken into consideration for carrying out the Covid-19 vaccination program in the future."

"Penelitian ini mengkaji respons negara terhadap peningkatan kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia melalui kebijakan SEJIWA. Semenjak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran virus. Hal ini berarti sebagian besar aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah. Akibatnya, tingkat stress masyarakat meningkat karena ruang mobilitasnya terbatas untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan oleh suami, ayah, atau anggota keluarga lainnya baik. Melalui kerangka analisis kebijakan feminis oleh Beverly McPhail dengan metode kualitatif, penulis menjelaskan sejauh mana negara mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan dalam penanganan kasus kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan enam indikator yang dipilih, penulis menemukan bahwa pemerintah melalui kebijakan SEJIWA belum cukup mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan karena sejak tahap perumusan sampai implementasinya, SEJIWA tidak berlandaskan nilai-nilai feminis yang mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan sebagai target kebijakan.

---

This study examines the state's response to the increase of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia through the SEJIWA policy. Since the pandemic hit Indonesia in March 2020, the government imposed a social restriction policy to reduce the spread of the virus. This means that most social activities must be carried out from home. As a result, people's stress levels increase because their mobility is limited for an indefinite period of time. This condition is one of the factors that potentially increase domestic violence as family members are confined at home. Using a feminist policy analysis by Beverly McPhail with qualitative methods, the author explains how the state accommodates the interests of women's groups in handling cases of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Based on the six selected indicators by McPhail, the authors find that the government through SEJIWA's policy has tried to accommodate the increasing trend of domestic violence but neglect being gender responsive. Since the formulation stage to its implementation, SEJIWA has been a gender-neutral policy emphasizing merely on psychological assistance, lacking of women’s advocacy groups engagement, hence failing to ensure women as primary beneficiaries of SEJIWA policy."

"Apakah bantuan tunai darurat mempengaruhi perilaku kejahatan di masyarakat yang mengalami guncangan pendapatan? Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah insentif program Kartu Prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tingkat kejahatan di tingkat kabupaten/kota di tahun 2020 hingga tahun 2022. Insentif program merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai peluang pendapatan yang bertujuan untuk menjaga daya beli (konsumsi) kepada pendaftar yang telah ditetapkan sebagai pendaftar eligible. Disisi lain, tingkat kejahatan di Indonesia menunjukkan peningkatan akibat guncangan pendapatan yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi (PSBB) oleh pemerintah. Namun, studi empirik yang membuktikan dampak pemberian bantuan tunai darurat dimasa pandemi covid-19 terhadap tingkat kejahatan masih diperlukan penelitian lebih lanjut.Menggunakan estimasi dua arah untuk mengatasi potensi bias dalam analisis data panel akibat efek tetap dari variabel yang tidak teramati dimana penerimaan peserta program dilakukan secara acak diantara pendaftar yang eligible di tingkat kabupaten/kota, saya menemukan bahwa peningkatan 1% cakupan penerima insentif berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas sebesar 0,14%. Pengaruh positif tersebut konsisten terhadap kejahatan jalanan dan kejahatan kekerasan, bervariasi berdasarkan jenis kelamin, semakin melemah pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan signifikan pada kelompok usia angkatan kerja. Pada akhirnya, studi saya menunjukkan bahwa insentif program kartu prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang mengalami gunjangan pendapatan meningkatkan tingkat kejahatan melalui peningkatan ketimpangan pendapatan dan pengangguran sebagai efek keseimbangan umum dari hasil interaksi kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi yang ada. Peningkatan ketimpangan pendapatan lebih besar pada kabupaten/kota dengan cakupan insentif program yang tinggi dan kabupaten/kota di pulau jawa. Meskipun menimbulkan biaya sosial kejahatan bagi masyarakat, namun pengaruh relatif insentif program Kartu Prakerja relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap program serupa di Indonesia dan negara lain.

---

Does emergency cash assistance affect criminal behavior in communities experiencing income shocks? This study aims to find empirical evidence on whether the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash assistance during the COVID-19 pandemic affected crime rates at the district/city level from 2020 to 2022. The program incentives, conditional cash transfers intended to maintain purchasing power (consumption) for designated eligible applicants, coincide with an increase in crime in Indonesia due to income shocks from government-imposed economic restrictions (PSBB). However, empirical studies proving the impact of emergency cash assistance during the pandemic on crime rate require further research.

Using two-way estimations to address potential biases in panel data analysis caused by unobserved fixed effects where program participant reception is randomly conducted among eligible applicants at the district/city level, I found that a 1% increase in the coverage of incentive recipients significantly affects an increase in the crime rate by 0.14%. This positive effect is consistent with property and violent crimes, varies by gender, weakens at higher education levels, and is significant in the laborforce group. Ultimately, my study shows that the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash aid during the COVID-19 pandemic for communities experiencing income shocks increase crime rates through rising income inequality and unemployment as a general equilibrium effect from the interaction of policy with existing socio- economic conditions. The increase in income inequality is greater in districts/cities with high program incentive coverage and in districts/cities on the island of Java. Despite the social cost of crime for the community, the effect of the Kartu Prakerja program incentives is relatively smaller compared to previous research on similar programs in Indonesia and other countries."

"Semakin meluasnya wabah virus Covid-19 yang berdampak secara signifikan di dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia; menuntut keseriusan dan aksi nyata dari pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi dan menangani pandemic Covid-19.Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah upaya pemerintah dalam melawan virus Covid-19 di Indonesia yang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2020. Teknis pelaksanaan PSBB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Selain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi aturan terkait penanganan Covid-19, agar penanganan wabah ini efisien dan efektif maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, dimana salah satunya adalah dengan membangun Kesatrian Tangguh Jaya sebagai bagian terintegrasi pada pelaksanaan program Kampung Tangguh Jaya di kampung Binaan Batalyon B Satbrimobda Metro Jaya.Kesatrian Tangguh Jaya adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di kesatrian dan warga sekitar kesatrian yang dipilih sebagai kampung binaan. Kesatrian Tangguh Jaya berangkat dari program Kampung Tangguh Jaya yang pada mulanya adalah konsep yang ditawarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai aksi nyata untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Batalyon B Pelopor Satbrimobda Metro Jaya yang biasanya idektik dengan kekhasan sebagai satuan bantuan teknis kini dilibatkan dalam bantuan kemanusiaan dengan pendekatan humanis pada masyarakat.Konsep Kesatrian Tangguh Jaya menitikberatkan pada adanya peran serta aktif elemen masyarakat baik personal atau kelompok dan juga pendampingan dari stakeholder secara intens dan terfokus, mengikutsertakan warga sekitar kesatrian yang telah memahami protokol kesehatan Covid-19 sehingga implementasi Kesatrian Tangguh Jaya dapat berhasil dilaksanakan.

---

The increasingly widespread Covid-19 outbreak has brought significant impacts on every aspect of Indonesians. Indeed, it requires serious attention and real action both from the government and the entire community. The government has launched PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in order to fight the outbreak in the country and its technical implementation is regulated by the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning PSBB to Accelerate the Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In addition to actively inform and educate public as well as socialize all regulations regarding the mitigation of Covid-19, the government also asks for joint efforts between the government and public. One of those efforts is to build the Kesatrian Tangguh Jaya as an integrated part with Kampung Tangguh Jaya which has been applied in RW 09 Rusun Jatinegara Kaum, East Jakarta. Kesatrian Tangguh Jaya is a collaborative pilot project between stakeholders and community in an appointed area due to its high level in the spread of Covid-19. The concept of Kesatrian Tanggtdt Jaya is derived from Kampung Tangguh Jaya, a program initiated by Indonesian National Police to help people facing Covid-19. The main stakeholder here is Battalion B Pelopor which has been always identified as a technical assistance unit. But during the Covid-19 pandemic, it has to carry out a humanist community approach. The concept of Kesatrian Tangguh Jaya emphasizes on the needs of active participation from all levels of community members, either personaly or individually. Moreover, the stakeholder provides assistance intensively and involves community members who are familiar with the Covid-19 health protocol. They stakeholders work together with all regional officials from all levels in Jatinegara area in order to succeed this program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."

"Jaminan atas kehalalan vaksin COVID-19 dibutuhkan agar warga negara muslim di Indonesia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi dan labelisasi halal atau haram terhadap produk vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga tidak tampak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara muslim di Indonesia atas vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Oleh sebab itu, Pemerintah, dalam hal ini presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan acuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sebaiknya membentuk arah kebijakan yang mendorong tersedianya produk vaksin yang memenuhi standar halal dan thoyyib. Selain itu, terkait peyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia memiliki tanda halal atau haram yang jelas. Bahkan, hanya dua dari lima jenis produk vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia yang telah ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya oleh MUI, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, tiga jenis produk vaksin COVID-19 lainnya yang belum ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya, yaitu Moderna, Pfizer, dan Sinopharm tetap diedarkan oleh pemerintah tanpa adanya kepastian jaminan terhadap kehalalan atau kebolehan terhadap produk tersebut dengan diterbitkannya ketetapan fatwa MUI dan sertifikasi halal oleh BPJPH.

---

Halal assurance of the COVID-19 vaccine are needed for Indonesia muslim citizens in order to perform worship properly. However, not all Indonesia muslim citizens have access to halal COVID-19 vaccines. Moreover, halal certification and halal or haram labeling for COVID-19 vaccine products does not appear to be fully implemented in accordance with the standards set out in Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance. Therefore, this research tries to find out how the government responsibility is to guarantee the rights of muslim citizens in Indonesia to have access to COVID-19 vaccine that meets halal standards. The method used in this research is a normative juridical method. This research shows that the government has an obligation to provide a COVID-19 vaccine that meets halal standards. Therefore, the government, in this case the President who has the authority to set the guidance for the procurement process and distribution of the COVID-19 vaccine, should form a policy direction that encourages the availability of vaccine products that meet halal and thoyyib standards. In addition, regarding the implementation of halal product assurance, the government has not issued a policy to ensure that the COVID-19 vaccine used in Indonesia has a clear halal or haram sign. In fact, only two from the five types of COVID-19 vaccine that have been used in Indonesia have a fatwa stipulated by MUI, namely Sinovac and AstraZeneca. Moderna, Pfizer, and Sinopharm continues to be used by the government without any halal assurance from MUI and halal certification by BPJPH."

"Aspek geografi dan demografi Indonesia dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat. Negara dengan wilayah yang luas, ribuan pulau, dan beragam etnis membawa konsekuensi pelayanan publik menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi sebab pemerintah menghadapi rumitnya hambatan fisik geografi Indonesia termasuk memenuhi variasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang efektif dan efesien, merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan mengimplementasikan otonomi daerah melalui desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan instrument pemerintah terdekat dengan rakyat sebagai obyek pelayanan publik. Metode bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan gatra geografi dan demografi. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah."