Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang bagaimana peran dan kinerja dari PT Kimia Farma pada tahun 1971 hingga 1981. Tahun 1971 adalah awal mula Kimia Farma bertransformasi dari bentuk Perusahaan Negara Farmasi (PNF) menjadi perseroan. Di waktu yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis obat yang diakibatkan oleh kurangnya devisa untuk untuk impor obat. Antisipasinya adalah dengan membuka kesempatan bagi para importir di bidang farmasi agar persediaan obat dalam negeri bertambah. Berkat antisipasi tersebut, jumlah obat memang bertambah namun harganya melonjak. Banyaknya obat di pasaran terlebih dengan harganya yang tinggi ini tidak mampu meraih seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia menunjuk PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan yang bertugas sebagai distributor obat-obatan dengan harga yang lebih rendah dan mendorong PT Kimia Farma untuk dapat membuat obat dalam negeri. Dalam penulisan artikel ini, penulis menyoroti sejauh mana kinerja PT Kimia Farma. Hasil dari penelitian ini adalah PT Kimia Farma mampu melakukan kinerja yang efektif dalam upaya penyediaan obat esensial, dengan bekerjasama dengan mitra-mitra, sumber daya manusia serta teknologi. PT Kimia Farma juga dapat mendistribusikan obat esensial ke seluruh Indonesia tanpa melalui hambatan. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan berbagai sumber dalam bentuk arsip seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, koran sezaman seperti Kompas, Warta Berita dan lainnya, serta majalah sezaman seperti Majalah Kesehatan dan Bulletin Kesehatan.

---

This article discusses the role and performance of PT Kimia Farma from 1971 to 1981, which in 1971 was the beginning of Kimia Farma's transformation from the form of the State Pharmaceutical Company (PNF) to a company. At the same time, the Indonesian government was pursuing public health and welfare through various policies. One of the crucial areas was medicines procurement. In the early days of the New Order (Orde Baru), Indonesia experienced a medicine crisis caused by a lack of foreign exchange to import medicines. The anticipation was to open up opportunities for importers in the pharmaceutical sector to increase the supply of domestic medicines. Thanks to this anticipation, the number of medicines did increase but their prices soared. The number of medicines on the market, especially with their high prices, was not able to reach all levels of society. For this reason, the Indonesian government appointed PT Kimia Farma as one of the companies that served as a distributor of medicines with lower prices. In this article, the author highlights the extent to which the performance of PT Kimia Farma. The result of this research is that PT Kimia Farma is able to carry out effective performance in the effort to provide essential medicines, by collaborating with partners, human resources and technology. PT Kimia Farma can also distribute essential drugs throughout Indonesia without going through obstacles. The writing of this article uses the historical method and uses various sources in the form of archives such as government laws and regulations, contemporary newspapers such as Kompas, Warta Berita and others, as well as contemporary magazines such as Majalah Kesehatan and Bulletin Kesehatan"

"Pemantauan terapi obat adalah salah satu metode untuk memastikan ketepatan penggunaan obat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kimia Farma apotek merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis penjualan obat dan alat kesehatan yang memiliki 1300 cabang di seluruh Indonesia. Dalam pembangunannya, terdapat beberapa outlet yang disertai dengan klinik dan dokter umum serta dokter spesialis. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan terapi obat terhadap pasien yang mendapatkan terapi yang dilakukan di klinik dan penyiapan obat di kimia farma apotek. Pengambilan data diambil secara retrospektif terhadap data sekunder, yaitu resep pasien yang dilakukan pelayanan resep Ny. K. di apotek kimia farma. Berdasarkan hasil pemantauan terapi obat yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengobatan pada pasien Ny. K sudah sesuai indikasi, akan tetapi terdapat permasalahan terkait obat seperti potensi interaksi, ketidak sesuaian dosis dan interval penggunaan.

---

Monitoring drug therapy is one method to ensure the accuracy of drug use. The aim of this activity is to ensure safe, effective, and rational drug therapy for patients. Kimia Farma Pharmacy is a company engaged in the business of selling drugs and medical devices which has 1300 branches throughout Indonesia. During its development, there are several outlets accompanied by clinics and general practitioners and specialist doctors. Therefore, it is necessary to monitor drug therapy for patients who receive therapy carried out in clinics and preparation of drugs in pharmacy pharmacies. Data collection was taken retrospectively on secondary data, namely patient prescriptions for Ny. K. in a chemical pharmacy pharmacy. Based on the results of monitoring drug therapy that has been carried out, it can be concluded that the treatment of Mrs. K is indicated according to indications, but there are problems related to drugs such as potential interactions, mismatched doses and intervals of use."

"Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi. KFTD cabang jakarta 3 merupakan cabang ketiga KFTD yang mencangkup wilayah distribusi di selatan jakarta. Dalam menjaga kerja sama yang baik dengan mitra, KFTD mengedepankan sistem mutu yang baik. Sistem mutu yang baik KFTD dapat terlihat melalui sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), melengkapi dan review Standard Operational Procedure (SOP). Pencegahan terjadinya kerugian tersebut dapat diatasi salah satunya dengan sistem retur. Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem retur obat pada Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3 dimulai dengan penerimaan obat oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ) hingga obat kembalian dapat dijual kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk proses retur dimulai dari satu hari hingga seminggu bergantung kepada semua pihak yang memprosesnya.

---

Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) is a company engaged in trading and distribution. KFTD Jakarta 3 branch is the third branch of KFTD which covers the distribution area in South Jakarta. In maintaining good cooperation with partners, KFTD puts forward a good quality system. KFTD's good quality system can be seen through the certification of Good Drug Distribution Methods (CDOB) and Good Medical Device Distribution Methods (CDAKB), completing and reviewing Standard Operational Procedures (SOPs). Prevention of these losses can be overcome of them with a return system. From the results of observations and interviews it can be concluded that the drug return system at Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) Jakarta 3 Branch begins with receiving the drug by the Responsible Pharmacist (APJ) until the returned drug can be resold. The time needed for the return process starts from one day to a week depending on all parties who process it."

"Pada tahun akhir tahun 2019, Kementerian BUMN melaporkan kemungkinan kecurangan yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Pada tahun itu juga terjadi gagal bayar karena nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya ingin menarik uangnya yang menjadi haknya. Penyebab dari gagal bayar ini merupakan permasalahan yang berlarut-larut dari tahun 2006 hingga 2018 dan juga terdapat kasus korupsi yang membuat PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar nasabahnya. Pada akhirnya, dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya ditemukan jawaban untuk menyelesaikan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwasraya dengan melakukan restrukturisasi polis. Dalam restrukturisasi polis yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya memiliki permasalahan hukum di dalamnya seperti adanya penurunan nilai polis, perpindahan aset saat kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya tidak baik, dan perjanjian. Kemudian, penelitian ini juga menelaah dari sisi perlindungan hukum dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses restrukturisasi polis sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dan perlindungan hukum yang bisa diberikan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan perilaku verbal yang bersifat yuridis-normatif, dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder dan juga melalui wawancara. Dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa pemindahan aset dari PT Asuransi Jiwasraya ke PT Asuransi IFG Life bertentangan dengan ketentuan dari POJK No. 71 Tahun 2016. Kemudian, juga terdapat beberapa perlindungan hukum bagi nasabah agar nasabah baik yang menerima maupun menolak restrukturisasi polis bisa tidak mengalami kejadian serupa di masa yang akan datang.

---

At the end of 2019, the Ministry of State-Owned Enterprises reported the possibility of fraud by PT Asuransi Jiwasraya to the Attorney General's Office. That year also, there was a default because customers from PT Asuransi Jiwasraya wanted to withdraw the money that was their right. The cause of this default was a protracted problem from 2006 to 2018 and a corruption case that made PT Asuransi Jiwasraya unable to pay its customers. In the end, from the Financial Restructuring Plan (RPK), PT Asuransi Jiwasraya found the answer to complete the responsibilities of PT Asuransi Jiwasraya by restructuring the policy. In the policy restructuring carried out by PT Asuransi Jiwasraya, there are legal issues, such as a decrease in the policy's value, transfer of assets when PT Asuransi Jiwasraya's financial condition is not good, and agreements. Then, this study also examines the legal protection of PT Asuransi Jiwasraya customers. Therefore, this study aims to analyze the process of policy restructuring as a liability to customers carried out by PT Asuransi Jiwasraya and the legal protection for customers of PT Asuransi Jiwasraya. The research method used is a literature study and juridical-normative verbal behaviour by examining library materials or secondary data and interviews. From this research, the answer is that the transfer of assets from PT Asuransi Jiwasraya to PT Asuransi IFG Life is contrary to POJK No. 71 of 2016. Then, there are also several legal protections for customers so that customers who accept or reject policy restructuring can not experience similar incidents in the future."

"ABSTRAKTantangan bagi Garuda Indonesia di dalam menghadapi persaingan bisnis di dalamindustri airline baik di pasar domestik maupun internasional pada tahun-tahun mendatangakan semakin berat. Hal tersebut dipengaruhi oleh cepatnya perubahan dan perkembanganyang terjadi pada industri airline dewasa ini, terutama disebabkan karena industri airline dihadapkan pada issue-issue penting seperti deregulasi, liberalisasi, privatisasi, multirateralagreement dan strategi aliansi yang telah mendorong munculnya mega carrier yangberskala global. Bagi Garuda Indonesia, prospek usaha pada dunia bisnis penerbangan yangdihadapai saat ini dan di masa yang akan datang, mempunyai potensi yang besar untukberkembang. Pasar yang ada di berbagai kawasan masih dapat ditumbuh kembangkan lebihlanjut, diperkirakan pasar Garuda Indonesia tumbuh sebesar +/- 5.7% pertahun. Hal tersebutsejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat baik di dalam negeri maupun di kawasanAsia Pasifik. Namun demikian, tanpa persiapan yang matang serta penetapan strategikorporasi yang terpadu secara menyeluruh, maka Garuda Indonesia bisa tenggelam justruditengah maraknya industri penerbangan dalam masa recovery setelah masa perang telukdewasa ini. Meskipun kemungkinannya masih akan ada proteksi pemerintah yang dilakukanuntuk melindungi airline domestik termasuk Garuda Indonesia, akan tetapi di masa yangakan datang tampaknya hal tersebut akan segera dilepaskan, mengingat adanya desakan?open sky? baik melalui multilateral agrrement seperti GATT maupun bilateral agreementyang semakin kuat, serta pertimbangan ekonomi bahwa sumbangan dunia bisnispenerbangan kurang lebih hanya sebesar 7% dan perekonomian secara keseluruhan. Sebagaicontoh pembebasan proteksi tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP-20 baru-baru ini,yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta asing (PMA) untuk mendirikanperusahaan airline di Indonesia, serta adanya kerjasama antara Pemerinlah Indonesia denganPemerintah Singapura di bidang pariwisata, yang telah membuka jalur penerbangan langsungdi beberapa kota di Indonesia dengan Singapura, baik oleh Singapore Airline maupun carrierdi Indonesia dan pemberian fifth freedom kepada Singapore Airline untuk penerbangan keAustralia. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagi Garuda Indonesia adalah mempersiapkan dirimelalaui penetapan strategi secara menyeluruh dan terpadu termasuk penetapan strategi dibidang keuangan seperti ?Cost Leadership? misalnya. Salah satu cara untuk unggul di bidangcost leadership adalah dengan menekan alternatif investasi yang tepat dan berbiaya rendah.Untuk itu dipenlukan satu strategi keuangan yang menyeluruh dan terkait dengan strategikorporasi, disamping diperlukan juga cara perhitungan keuangan yang matang untuk setiapinvestasi yang akan di lakukan dengan menggunakan model analisis dan proyeksi keuanganatas dasar ?Fleet Plan? yang telah disepakati. Kendala utama yang di hadapi adalah justrudalam pembuatan ?Fleet Plan? ¡tu sendiri yang masih banyak terpenganik path faktor-faktoreksternal. Namun dernikian, path akhirnya kembali kepada komitmen top manajemenGaruda yang alcan memutuskan bagaimanakah bentuk ?Fleet Plan? yang tepat. Model analisis dan proyeksi keuangan yang di terapkan dalam karya akhir (thesis) inimenggunakan analisis makro, yang di namakan ?Macro Spreadsheet MethodologyDiagram?. Model dimaksud merupakan penjabaran danipada model umum analisis padaairline yang kompleks dan komprehensif kedalam bentuk diagram spreadsheet denganmenggunakan bantuan software komputer Lotus for Window 4.01. Tehnik-tehnik yangdigunakan di dalam analisis tersebut, juga menggunakan tehnik ?capital budgeting? danmetode easiblliçy study? yang sesuai dengan kriteria umum seperti ?Net Present Value?,?Rate of Return? dan sebagainya khususnya yang cocok untuk airline. Dari hasil perhitungan dengan model analisis dan proyeksi keuangan GarudaIndonesia atas ?Fleet PIan? tahun 1994 - 2004, yang meliputi investasi pembeian 2 (dua)pesawat 1.3747-400 dan 7 (tujuh) pesawat B737-400, 3er14 pcnycwaaan pcsawat (leasing)yang dilakukan cperti pesawat Airbus300-600 dan MD-il, diperoleh hasil proyeksikeuangan yang menyeluruh, baik berupa proyekai anis kas, proyeksi rugi laba, proyeksineraca dan proyeksi rasio keuangan. Di dalam proyeksi keuangan tersebut bila di ukur datievaluasi proyck dengan mcnggunakan Net Present Value, diperoich angka yang positifsebesar USS 2472,749.OOE sehingga dapat dikatakan bahwa ?Fleet Plan? Garuda Indonesiatahun 1994 - 2004 cukup byak dan feasible Akan tetapi bila diukur dengan menggunakan analisis tasio, posisi keuangan GarudaIndonesia pada tahun-tahun awal sarnpai dengan tahun 1999 dalam tingkat yang kurangmenguntungkan, hal tersebut disebabkan karena beban bunga dan depresiasi yang cukuptinggi. Tingginya beban bunga dan depresiasi tersebut disebabkan karena tingginya biayainvestasi untuk pembeian sembilan buah pesawat baru yang mencapal USS 650 jutaMeskipun demikian, Dan segi financial exposure peneiimaan Garuda Indonesia yang multicurrency cukup membantu memperkuat posisi keuangan perusahaan, terutama didalamrangka memenuhi kewajiban keungan kepada pihak-pihak lender di luar negeri. Keuntungan lain dengan penerapan model analisis dan proyeksi keuangan ini adalah,dapat diketahui pula mengenai proyeksi statistik produksi dan operasi Garuda Indonesia,yang dapat di gunakan sebagal pedoman dalam penyusunan budgetlanggaran tahunan selamaperiode proyeksi tersebut. Disamping itu dengan penerapan model analisis dan proyeksikeuangan seperti ini, akan dapat di adakan simulasi terlebih dahulu sebingga diperoich alasanyang kual untuk memilih ?Fleet Plan? dengan kondisi yang paling baik dengan komposisi fleetyang menguntungkan."

"Kajian ini bermula dari penunjukkan langsung PT NETWAY UTAMA oleh PT PLN DISJAYA dalam proyek Outsourcing Rollout CIS-RISI. Penunjukkan PT NETWAY UTAMA tersebut dilakukan tanpa melalui proses tender. Oleh KPPU penunjukkan PT NETWAY UTAMA tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar`ketentuan pasal 19 d Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Apakah penerapan ketentuan pasal 19 d Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 sudah tepat dan Apakah Direksi PLN mempunyai kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha.Pokok Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan ketentuan pasal 19 d Undang-undang Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 sudah tepat karena PT PLN terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada PT NETWAY UTAMA yang menyebabkan terjadinya praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain dan bahwa Direksi PLN mempunyai kewenangan dalam melakukan penunjukkan langsung dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha karena persyaratan mekanisme penunjukkan langsung yang diatur dalam SK Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Persaingan Usaha."

"ABSTRAKindustri penerbangan adalah suatu iridustri yang sangatpadat modal, terutama untuk pengadaan armada (pesawat) yangharganya setiap tahun meningkat dengan tajam. Kenaikan hargatersebut disebabkan karena adanya tambahan tehnologi baru padapesawat sehingga baik segi kenyamanan, keselamatan dan efisiensi pengoperasiannya.Seiring dengan kenaikan harga yang sangat pesat tersebutmaka kebutuhan dana yang diperlukan untuk pengadaan armadamenjadi beban yang makin berat bagi perusahaan. Disisi lainkeuntungan yang diperoleh industri penerbangan secara keseluruhanmakin berkurang mengingat persaingan yang sangat tajam diindustri penerbangan memaksa perusahaan untuk bersaing dalamharga sehingga marjin yang diperoleh makin tipis.Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas menjadikanhitungan untuk pengadaan armada menjadi makin komplekmengingat dana yang dipertaruhkan sangat besar dan jika terjadikesalahan dampaknya bagi perusahaan sangat fatal karenaseperti diketahui pada umumnya sebagian besar dana yang dimilikiperusahaan terserap di pesawat.Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pesawat baikkarena adanya penggantian pesawat-pesawat yang telah tuamaupun karena adanya kebutuhan untuk memenuhi pasar yang terusberkembang ada beberapa alternatif yang bisa dipilih olehperusahaan antara lain : dengan pembelian yang dibiayai olehhutang, dengan projekfinance, atau dengan menggunakan leasing baik operating leaseataupun financial lease.Karya akhir ini berusaha untuk membandingkan alternatifantara membeli pesawat dengan leasing dengan tujuan untukmencari biaya yang paling efisien bagi perusahaan.Dari hasil analisa kami diketahui bahwa alternatifleasing secara finansial lebih menguntungkan dibanding denganjika perusahaan harus membeli sendiri. Disamping keuntungansecara finansial, leasing juga memberikan keuntungan antaralain : off balance sheet (operating lease), menghindari loancovenant, tidak mengikat batas kredit dan masih ada beberapakeuntungan lainnya."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."