Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 122420 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rinny Setiadini Utami
"Artikel ini menjelaskan mengenai penegakan kode etik kedokteran yang dilakukan terhadap kasus pelanggaran etik oleh dokter yang terjadi di rentang tahun 1980-an. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah sebuah pedoman yang disusun bagi dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dengan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan selalu terbuka celah bagi seorang dokter untuk melakukan tindakan yang melanggar pedoman tersebut. Dalam penelitian kali ini, tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh dokter Gunawan Simon dari Bandung pada tahun 1984-1987. Pelanggaran yang dilakukan adalah mengobati pasien dengan metode pengobatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan memberikan obat hasil racikan sendiri yang belum teruji secara ilmu kedokteran kepada pasien. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal dalam KODEKI yang saat itu berlaku. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah pemberhentian keanggotaan dan pencabutan izin praktik oleh IDI dan MKEK sebagai lembaga yang berwenang. Menurut penulis, Depkes, IDI dan MKEK sudah menerapkan upaya sebaik-baiknya, namun sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada dokter-dokter lainnya di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, penelitian ini mengangkat berita dan artikel dari surat kabar yang terbit antara tahun 1984-1987. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi penegakan etik kedokteran berdasarkan KODEKI oleh Depkes, IDI dan MKEK pada tahun 1984-1987.

This article describes the enforcement of the medical code of ethics that was carried out on cases of ethical violations by doctor that occurred in the 1980s. The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) is a guideline that prepared for doctors in carrying out their duties. However, with the enactment of the Indonesian Medical Code of Ethics, there will still be a possibility to a doctor to violate the guidelines. In this study, the violation was carried out by doctor Gunawan Simon from Bandung in 1984-1987. The Violations committed were treating patients with treatment methods that are not in line with the rules of medical science and giving patients their own concoction of medicine that have not been tested by medical science. This action was a violation of the provisions of the KODEKI at that time. The main focus of discussion in this study is enforcement efforts carried out by the government through the Ministry of Health, the Indonesian Doctors Association (IDI), and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK). The penalty given for such violations are termination of the membership and cancellation of practice licenses by IDI and MKEK as authorized institutions. According to the author, the Ministry of Health, IDI and MKEK have implemented their best efforts, but the penalty given have not been firm so that they do not have a deterrent effect to other doctors in the following years. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography processes. In the heuristic process, this study picks up news and articles from newspapers published between 1984-1987. The aim of this study is to find out how successful the implementation of medical ethics enforcement based on KODEKI by the Ministry of Health, IDI, and MKEK was in 1984-1987."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sinar Kurniandari
"[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan
syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan
Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek
yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah
apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siri
harus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92
Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau berdasarkan hukum Islam.
Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode analisis-preskriptif
dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder.
Pendekatan Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prespektif
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut
sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, sehingga hakim
menganggap bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tersebut
hanya merupakan syarat administratif saja, bukan merupakan syarat sah
perkawinan. Dengan demikian hakim menganggap bahwa ketentuan Pasal 2
ayat 1 dan 2 nya merupakan ketentuan sesuai yang berdiri sendiri. Dalam
hal perkawinan tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2
ayat 1 dan 2, maka berdasarkan hukum negara, perkawinan tersebut
dianggap tidak sah, karenanya negara tidak melindungi terhadap akibat
hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sehingga jual beli yang
dilakukan oleh suami isteri yang terikat perkawinan siri tidak memerlukan
persetujuan dari salah satu pihak.
ABSTRACT
This thesis discusses the marriage that have met the requirements and
conditions according to the islmaic law but not yet registered in the
registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis
is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this
thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage
must be approved by her husband as provided for in Article 92
Compilation of Islamic Law. The court verdict number
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in
this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary
and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a
perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1
of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion
because it has met along and sets of requirements in accordance with the
provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing
set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a
condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of
Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event
that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,
paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore
the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So
buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not
require the consent of one party.;This thesis discusses the marriage that have met the requirements and
conditions according to the islmaic law but not yet registered in the
registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis
is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this
thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage
must be approved by her husband as provided for in Article 92
Compilation of Islamic Law. The court verdict number
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in
this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary
and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a
perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1
of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion
because it has met along and sets of requirements in accordance with the
provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing
set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a
condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of
Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event
that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,
paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore
the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So
buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not
require the consent of one party., This thesis discusses the marriage that have met the requirements and
conditions according to the islmaic law but not yet registered in the
registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis
is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this
thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage
must be approved by her husband as provided for in Article 92
Compilation of Islamic Law. The court verdict number
468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in
this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary
and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a
perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1
of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion
because it has met along and sets of requirements in accordance with the
provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing
set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a
condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of
Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event
that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,
paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore
the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So
buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not
require the consent of one party.]"
2015
T43029
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Robina, Qld : The Centre for East-West Cultural and Economic Studies Bond University, 2004
907.1 TOW
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Panca Oktrina Dwirani
"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health.
"
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Martha Easter Ludovika
"Aborsi adalah masalah yang selalu menuai pro dan kontra di berbagai masyarakat secara global. Bagian masyarakat menentang legalisasi praktik aborsi karena tindakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak hidup janin. Namun, ada juga orang yang mendukung legalisasi praktik aborsi dengan argumen bahwa perempuan memiliki otonomi atau kontrol untuk tubuh mereka sendiri dan untuk demi hak-hak perempuan tentang kesehatan reproduksi. Di Indonesia, aborsi adalah dilarang dengan pengecualian tertentu, seperti aborsi karena alasan medis indikasi darurat dan aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan.
Esai ini akan membahas tentang legalisasi aborsi dari perspektif etika dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder data, seperti hukum kesehatan dan peraturan pelaksanaan, Kode Indonesia Etika Medis, sastra, jurnal dan sebagainya. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya disebabkan argumen bahkan penolakan di dokter karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Medis Indonesia. Argumen berdasarkan perbedaan nilai atau perspektif yang diadopsi oleh masing-masing individu. Dalam menghadapi dilema etika itu, tenaga kesehatan profesional terutama dokter dipaksa untuk memberikan penilaian etis dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi yang aman dan memastikan ketersediaan layanan aborsi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan layanan itu.

Abortion is a problem that is always reaping the pros and cons in various societies globally. Parts of society oppose the legalization of the practice of abortion because of that action considered to violate human rights by depriving fetal rights of life. However, there are also people who support the legalization of the practice of abortion with the argument that women have autonomy or control for their own bodies and for the sake of women's rights regarding reproductive health. In Indonesia, abortion is prohibited with certain exceptions, such as abortion due to medical reasons indications of emergency and abortion caused by rape.
This essay will discuss about legalizing abortion from an ethical and legal perspective. This research uses the normative juridical method. The data source used in this study is secondary data, such as health laws and implementing regulations, Indonesian Code of Medical Ethics, literature, journals and so on. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach.
Based on the results of the study, the provisions regarding abortion are regulated in the Health Act and its implementing regulations are caused by arguments and even rejection by doctors because they are considered to be in conflict with Indonesian Medical Ethics Code. Arguments based on differences values ​​or perspectives adopted by each individual. In the face of this ethical dilemma, health professionals, especially doctors, are forced to provide ethical judgments and morally responsible decisions. In addition, the government also needs to provide information to the public about safe abortion and ensure the availability of legal abortion services for people who need these services.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cornelia Callandra Sani Fenat
"Metode cuci otak merupakan metode pengobatan yang baru diperkenalkan dalam dunia kedokteran. Munculnya metode cuci otak menuai berbagai kontroversi, terlebih saat Surat MKEK IDI terkait penerapan metode cuci otak bocor di kalangan publik. Pihak yang mendukung menyatakan bahwa metode ini merupakan suatu penemuan baru dalam dunia kedokteran. Sedangkan, pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa metode ini bukan merupakan penemuan, melainkan hanya sebuah bentuk inovasi dari metode yang telah ada. Ditemukan beberapa pelanggaran oleh dokter dalam menerapkan metode cuci otak dalam praktik kedokterannya. Pelanggaran tersebut berujung pada pemberian sanksi terhadap dokter yang bersangkutan, yaitu berupa pemberhentian sementara yang bersangkutan sebagai anggota IDI, diikuti pernyataan tertulis terkait pencabutan rekomendasi surat izin praktiknya. Tidak sampai di situ, isu ini dibahas hingga pada Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Dengan beberapa pertimbangan, pada Muktamar diputuskan bahwa yang bersangkutan diberhentikan secara tetap sebagai anggota IDI. Penelitian ini akan menganalisis terkait penerapan metode cuci otak oleh dokter berdasarkan hukum dan etika. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur serta wawancara dengan narasumber. Data yang diperolah akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode cuci otak oleh dokter dinilai belum mematuhi hukum dan etika yang berlaku.

The brainwashing method is a new treatment method introduced in the medical world. The emergence of the brainwashing method reaped various controversies, especially when IDI's MKEK Letter regarding the application of the brainwashing method was leaked among the public. Those who support it state that this method is a new discovery in the world of medicine. Meanwhile, those who disagree state that this method is not an invention, but only a form of innovation from existing methods. Several violations were found by doctors in applying the brainwashing method in their medical practice. This violation resulted in the imposition of sanctions on the doctor in question, namely in the form of temporary dismissal as a member of the IDI, followed by a written statement regarding the revocation of the recommendation for his practice license. It didn't stop there, this issue was discussed up to the 31st IDI MUKTAMAR in Banda Aceh. With several considerations, at the MUKTAMAR it was decided that the person concerned was permanently dismissed as an IDI member. This study will analyze the application of brainwashing methods by doctors based on law and ethics. The research was conducted using normative juridical methods. The data and data sources used in this study are secondary data obtained through literature studies and interviews with informants. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the research results, the application of the brainwashing method by doctors is considered not to comply with applicable laws and ethics."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Currance, Phillip L.
Missouri: Elsevier , 2005
R 610 CUR r
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Dexa Medica, 2008,
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Silvia W. Lestari,1 Meidika D. Rizki2
"Infertilitas merupakan penyakit yang kompleks dan dapat
disebabkan oleh faktor laki-laki dan perempuan. Etiologi dari
kedua faktor infertilitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
Terdapat beberapa pendekatan untuk memahami infertilitas,
salah satunya adalah epigenetik. Modifikasi epigenetik terdiri
dari metilasi DNA, modifikasi histon, dan pembentukan
kromatin. Sel germinal laki-laki dan perempuan mengalami
modifikasi epigenetik secara dinamis dan membentuk sel sperma
dan oosit yang matang. Pada laki-laki, perubahan metilasi DNA
pada spermatogenesis dapat menyebabkan kelainan berupa
oligo/astenozoospermia. Selain itu, metilasi dan asetilasi histon
serta modifikasi histon lainnya dapat menyebabkan sperma
tidak mampu untuk membuahi oosit. Serupa dengan laki-laki,
pada perempuan pun dapat terjadi perubahan metilasi DNA
dan modifikasi histon yang dapat mempengaruhi oogenesis,
menciptakan anueploidi pada oosit yang terbuahi, dan
mengakibatkan kematian janin di uterus. Perubahan pada pola
modifikasi epigenetik dapat mengakibatkan infertilitas, baik
pada laki-laki maupun perempuan."
2016
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tarmizi Taher
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
174.2 TAH m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>