Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas mengenai penerbit musik sebagai pengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penerbit musik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pemegang hak, namun pada praktiknya penerbit musik memiliki karakter, fungsi dan peran yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pemegang hak lainnya. Karena belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan memperbandingkan pengaturan mengenai penerbit musik di Indonesia dengan di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan sosio-legal digunakan dengan mendapatkan bantuan dari ilmu sosiologi dan ekonomi, dan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang memberikan alternatif solusi atas rumusan masalah penelitian.

---

This thesis will discuss about music publishers as managers of song and music copyrights in Indonesia. Music publishers are regulated in laws and regulations as one of the rights holders, but in practice music publishers have different and broader characters, functions and roles compared to other rights holders. Because it has not been clearly and comprehensively regulated in Indonesian law, the research will be conducted by comparing the regulations regarding music publishers in Indonesia with those of in the United States and South Korea. This research is qualitative by using empirical juridical method. A socio-legal approach is used with the help of sociology and economics, and a prescriptive research typology that provides alternative solutions to the research problems."

"Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Hadiurnya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi suatu perlindungan atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, yang salah satunya adalah Ciptaan berupa karya lagu dann/atau musik dengan atau tanpa teks. Di era digital ini, manusia dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi media internet untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dalam masalah pelanggaran Hak Cipta. Mudahnya penggunaan media internet untuk mengkomunikasikan suatu informasi menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran Hak Cipta atas suatu Ciptaam seperti lagu dan/atau musik. Permasalahan semacam ini dapat ditemukan dalam pelanggaran atas Hak Cipta lagu dan/atau musik di media sosial seperti TikTok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UU No. 28 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi suatu pelanggaran. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk ambil peran dalam upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri dalam upaya terjadi suatu pelanggaran dalam suatu sistem informasi. Skripsi ini pada pokoknya membahas 3 (3) permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait Hak Cipta di dunia dan Indonesia, bagaimana pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia, dan bagaimana penegakkan pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang terjadi di media sosial TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dapat diandalkan untuk menangani permasalahan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun dirasa perlu restrukturisasi atau penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan Hak Cipta seperti Hak Cipta atas lagu dan musik di era digital dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan menghindari adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil oleh banyak pihak, serta untuk menghindari adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

---

Copyright protection in Indonesia has been regulated in Law no. 28 of 2014, a manifestation of Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization, which includes compliance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. The presence of these laws and regulations is protection for Intellectual Property in the form of Copyright on a work, one of which is a work in the form of a song and/or music with or without text. In this digital era, humans can easily use internet media technology to carry out their daily activities. However, this also has a negative impact, one of which is the issue of copyright infringement. The easy use of internet media to communicate information makes it easy for copyright infringement to occur on a work such as songs and/or music. This kind of problem can be found in infringement of Copyright of songs and/or music on social media such as TikTok. To overcome these problems, Law no. 28 of 2014 has opened up opportunities for Authors, Copyright Holders, or Related Rights Owners to defend their rights in the event of an infringement. In addition, the law also provides an opportunity for the Government to take a role in prevention efforts by coordinating with domestic and foreign parties to prevent a violation in an information system. This thesis basically discusses 3 (3) problems, namely how to regulate copyright in the world and Indonesia, how to implement copyright in Indonesia, and how to enforce song and music copyright infringement in Indonesia that occurs on TikTok social media. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which uses a written legal norm approach and the results of research on Copyright protection. The conclusion that can be drawn is that although the laws and regulations in Indonesia can still be relied upon to handle problems in the event of copyright infringement, it is deemed necessary to restructure or add specific provisions regarding Copyright protection such as Copyright on songs and music in the digital era with the aim of the existence of preventive measures that better guarantee protection and avoid material and immaterial losses by many parties, as well as to avoid obstacles in national economic growth."

"Hak cipta sangat berpotensi untuk dijadikan objek dari wakaf, salah satunya yaitu terkait dengan hak cipta berupa lagu/musik. Royalti yang muncul terkait pengelolaan lagu/musik ini memberikan andil bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan sosial. Dalam upaya melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara, dengan melakukan wawancara dengan Staff dari DJKI dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode perundang-undangan yaitu dengan menelaah terkait peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan. Hak cipta lagu/musik secara hukum Islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf sepanjang lagu/musik tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan di dalam hukum Islam. Seperti objeknya wakaf hak cipta harus memiliki nilai manfaat, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Jika dilihat dari konsep harta kepemilikan, hak cipta tergolong sebagai harta milik yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Hak cipta lagu/musik, sebagaimana menjadi salah satu contoh wakaf produktif yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak yang dapat beralih dikarenakan wakaf yaitu hak ekonominya saja. Sedangkan untuk hak moral dari hak cipta tersebut tetap melekat kepada pencipta/pemilik Hak Ciptanya. Hak ekonomi berupa royalti timbul apabila suatu karya tersebut sudah mempunyai wujud dan bernilai ekonomi bagi penciptanya.

---

Copyright has the potential to be used as an object of waqf, one of which is related to copyright in songs/music. The royalties that arise regarding the management of this song/music contribute to the development of worship and/or social welfare. In an effort to conduct legal research, the author uses several methods, namely the interview method, by do interviews with the DJKI and BWI Staff. Furthermore, the author also uses the method of legislation, namely by examining the regulations used as legal material in the research conducted. Copyright of songs/music under Islamic law can be used as an object of waqf as long not against the provisions required in Islamic law. As the object of copyright waqf must have a value. When viewed from the concept of property ownership, copyright is classified as property that has economic value and benefits. Song/music copyright, as an example of productive waqf which has been regulated in the Copyright Law, that rights that can be transferred due to waqf are economic rights only. As for the moral rights of the copyright, it remains attached to the creator/owner of the copyright. Economic rights in the form of royalties arise when a work already has a form and has economic value for its creator."

"Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang definisi dari hak cipta yang diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini tidak tercantum definisi yang pasti tentang prinsip deklaratif tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum karena akan sulit untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hak cipta. Tidak adanya penjelasan mengenai prinsip deklaratif secara pasti menimbulkan miskonsepsi terhadap seorang pencipta memerlukan suatu tindakan terntentu untuk melindungi ciptaannya yaitu pencatatan ciptaan. Sehingga, tidak terjamin kepastian hukum antara prinsip deklaratif dengan pencatatan ciptaan. Pesatnya perkembangan industri musik saat ini juga akan berdampak pada kegusaran pencipta suatu karya dalam hal ini pencipta musik dan/atau lagu. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, maka akan dijabarkan mengenai makna deklaratif dalam undang-undang hak cipta pada karya musik dan/atau lagu serta menganalisis kepastian hukum antara prinsip deklaratif dan pencatatan. Hasil dari penelitian ini yakni makna prinsip deklaratif dalam undang-undang hak cipta adalah pernah dinyatakannya suatu ciptaan ke hadapan publik. Jaminan kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif yakni dengan adanya sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar hak cipta. Sebaiknya, untuk membuat prinsip deklaratif berjalan dengan efektif maka diperlukan kesadaran bagi pencipta untuk melakukan dokumentasi atau semacamnya dalam jumlah yang banyak pada saat menyatakan suatu ciptaan pertama kali sebagai bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.

---

Article 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the definition of copyright obtained based on declarative principles. However, this Law does not include a definite definition of the declarative principle which results in a lack of legal certainty because it will be difficult to determine who has the right to obtain copyright. The absence of an explanation regarding declarative principles definitely creates a misconception that an creator requires certain actions to protect his creation, namely the registration of the creation. Thus, legal certainty is not guaranteed between declarative principles and the recording of works. The current rapid development of the music industry will also have an impact on the anger of the creators of a work, in this case the creators of music and/or songs. By using the normative law methodology, it will be explained regarding the declarative meaning in copyright laws on musical works and/or songs and will analyze legal certainty between declarative principles and recording. The result of this research is that the meaning of the declarative principle in copyright law is that a work has been declared before the public. Guarantee of legal certainty against the declarative principle, namely by the existence of criminal and civil sanctions against copyright violators. Preferably, to make the declarative principle work effectively, awareness is needed for creators to carry out documentation or the like in large quantities when declaring a creation for the first time as strong evidence in the event of a dispute at a later date."

"Dengan perkembangan yang ada dalam industri musik, hubungan kontrak antara pencipta lagu dengan para pihak pelaku bisnis dalam industri ini terkhusus label musik nyatanya lebih banyak merugikan pihak pencipta dan menguntungkan pihak pelaku bisnis industri musik ini. Fakta tersebut berdampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas lagu yang merugikan pencipta di Indonesia semakin banyak ditemui. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait atas hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta serta batasan hak untuk Pelaku Industri Musik khususnya Label Musik didasari dengan adanya perjanjian lisensi atau perjanjian pengelolaan karya. Serta, penulis juga akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan terkait serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu atas Pelanggaran yang dilakukan Label Musik atas ciptaannya. Adapun, penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif serta disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk Pencipta telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terhadap batasan - batasan yang seharusnya ditegaskan terutama dalam hubungan perjanjian dengan pelaku industri sehingga penciptalah seringkali dirugikan. Dengan demikian dikaitkan dengan kasus yang ada, perjanjian lisensi yang tersebut seharusnya hanya sebatas hak pengelolaan karya kegiatan komersial ciptaan saja bukan hak eksklusif layaknya seperti pengalihan hak cipta keseluruhan. Atas hal tersebut label musik telah melakukan pelanggaran hak cipta dan perlindungan serta upaya yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan mengajukan gugatan.

---

With developments in the music industry, the contractual relationship between songwriters and business people in this industry, especially music labels, actually harms the creators more and benefits the other more. This fact has a negative impact, where several violations against songs that harm creators in Indonesia are increasingly being found. For this reason, this research will analyze regulations related to the rights and obligations of creators as well as rights limits for Music Industry Players, especially Music Labels based on a license agreement or work management agreement. Also, the author will also explain the implementation of related regulations and the efforts that can be made by the songwriter for violations committed by music labels on their creations. Meanwhile, this research is normative with prescriptive research using qualitative analysis methods and adjusted using research sources and data obtained through library research. The conclusion that can be drawn is that although in general regulations regarding Copyright Protection for Authors have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), these regulations have not provided detailed arrangements regarding the limitations that should be emphasized, especially in relation to agreements with industry players so that creators are often harmed. Thus associated with the existing case, the license agreement should only be limited to the right to manage the work of commercial creations, not an exclusive right like having the entire copyright. For this reason, music labels have violated copyright and protection as well as efforts that can be made by creators by filing a lawsuit."

"Hasil survei khusus ekonomi kreatif tahun 2017, dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif subsektor musik memberikan kontribusi PDB sebesar 0,49 persen dari keseluruhan subsektor ekonomi kreatif. Angka tersebut terbilang relatif kecil, mengingat potensi yang dimiliki oleh subsektor musik sebenarnya cukup besar. Apabila industri subsektor musik dapat didorong dan dikembangkan, maka potensi pemasukan nilai ekonomi yang akan dihasilkan dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi atas rendahnya sumbangan dari subsektor musik terhadap PDB. Dari mulai rendahnya kesadaran dari para musisi untuk memonetisasikan karyanya, kurangnya infrastruktur di bidang musik, minimnya regulasi yang mengatur mengenai musik, belum adanya tata kelola database musik, hingga yang paling signifikan adalah kurangnya kapitalisasi dan monetisasi hak cipta musik di Indonesia. Pengelolaan metadata musik yang lengkap secara terpadu dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik untuk menciptakan sebuah model bisnis dan strategi baru dalam memasarkan katalog Hak Cipta dan Hak Terkait mereka. Para pelaku industri musik, dalam hal ini music publisher, perusahaan rekaman dan distributor serta lembaga manajemen kolektif dapat mengetahui informasi mengenai siapa saja dan berapa katalog mereka yang dikonsumsi dan bagaimana di masa mendatang mereka dapat menemukan cara mengelola serta menjangkau konsumen yang lebih luas. Setelahnya, para pelaku dapat memberikan laporan penjualan/penggunaan katalog mereka dengan akurat, transparan dan tepat waktu kepada pemilik (dalam hal ini musisi dan pencipta lagu). Oleh karena itu, Industri Musik Indonesia harus memiliki tata kelola industri dan infrastruktur yang dapat menjamin para pemangku kepentingan untuk dapat terus berkembang dan siap dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan demikian pembuatan sebuah pusat data musik adalah sebuah keniscayaan yang mendesak.

---

The results of a special survey of the creative economy in 2017, of the sixteen creative economy sub-sectors, the music sub-sector contributed 0.49 percent to GDP of the entire creative economy sub-sector. This figure is relatively small, considering that the potential of the music sub-sector is actually quite large. If the music sub-sector industry can be encouraged and developed, the potential for economic value that will be generated can contribute significantly to Indonesia's economic growth. Many factors influence the low contribution of the music sub-sector to GDP. Starting from the low awareness of musicians to monetize their work, the lack of infrastructure in the music sector, the lack of regulations governing music, the absence of music database management, to the most significant is the lack of capitalization and monetization of music copyrights in Indonesia. Management of complete music metadata in an integrated manner can help creative economy actors in the music sub-sector to create a new business model and strategy in marketing their Copyright and Related Rights catalogs. Music industry players, in this case music publishers, record companies and distributors as well as collective management institutions can find out information about who and how many of their catalogs are consumed and how in the future they can find ways to manage and reach wider consumers. After that, actors can provide accurate, transparent and timely reports on sales/use of their catalogs to owners (in this case musicians and songwriters). Therefore, the Indonesian Music Industry must have industrial and infrastructure governance that can ensure stakeholders can continue to develop and be ready to face technological advances. Thus the creation of a music data center is an urgent necessity."

"Tesis ini membahas tentang keterkaitan antara ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian. Keterkaitan yang dimaksud adalah dalam hal pembatasan jangka waktu Perjanjian Pengalihan Hak Cipta yang berakibat pada posisi para pihak dalam perjanjian. Tesis ini membahas lebih lanjut mengenai prinsip keseimbangan dalam perjanjian dan bagaimana implementasinya dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan bersifat deskriptif, karena kajiannya berfokus kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This Thesis elaborates the correlation between the provisions of article 18 of Indonesia Copyright Law Number 28 of 2014 and the Principle of Freedom of Contract. The correlation refers to the term limitation of the Copyright Transfer Agreement which affect the position of the parties in the agreement. This thesis discusses further the principle of equilibrium in the agreement and how it is implemented in the Copyright transfer agreement. This research is a normative-empirical and descriptive, because the study focuses on the provisions of the legislation."

"Musik tradisional di Indonesia merupakan suatu kekayaan budaya yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan terus ada hingga sekarang. Musik tradisional yang beragam dan memiliki ciri khas dan unik tentunya menarik minat orang untuk mempelajarinya. Sehingga tak jarang banyak musisi – musisi dan seniman yang memadukan musik tradsional dengan musik modern untuk memunculkan ciptaan musik baru. Banyak musik tradisional Indonesia yang digunakan di luar negeri dan bahkan banyak orang asing yang mempelajari musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, gong, dan seni musik lainnya. Bahkan banyak musisi Indonesia yang memadukan musik tradisional dengan musik modern. Sebut saja seperti Balawan dan Ethnic Percussion yang selalu membawakan musik tradisional dengan musik modern lalu ada juga grup musik Emoni yang menggunakan musik modern dan tradisional dalam membawakan semua lagunya. Bisa dikatakan hal yang dilakukan oleh kedua musisi tersebut untuk melestarikan budaya seni musik tradisional Indonesia.Salah satu bentuk atau proses melestarikan budaya bisa dilihat pada pementasan musik Megalitikum Kuantum. Pada pementasan ini, terdapat perpaduan musik tradisional dan musik modern. Pementasan ini merupakan ide kreatif dari Rizaldie Siagian yang merupakan seorang musisi dan seniman. Megalitikum Kuantum memiliki arti langit yang merupakan atap dari segala unsur kehidupan seperti batu, air, kayu dan beberapa unsur lainnya. Unsur – unsur ini pun diambil dari seni musik tradisional Indonesia seperti jegog, gamelan, dan lain – lain. Pementasan Megalitikum Kuantum menimbulkan beberapa Hak dan Hak Cipta dan bagaimana kedudukan seni musik tradisional dalam pementasana tersebut. Beberapa hak yang timbul dalam Hak Cipta merujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan musik tradisional merujuk pada Undang – Undang Nomor 5Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua peraturan perundang – undangan tersebut memiliki ketentuan – ketentuan yang melindungi musik tradisional dan bagaimana jika muncul ciptaan baru karena perpaduannya dengan musik modern.

---

Traditional music in Indonesia is a cultural wealth that has existed since ancient times and continues to exist today. Traditional music that is diverse and has distinctive and unique characteristics certainly attracts people to learn it. So it is not uncommon for many musikians and artists to combine traditional music with modern musik to create new musikal creations. A lot of Indonesian traditional music is used abroad and even many foreigners have studied traditional Indonesian music such as gamelan, angklung, gong, and other musical arts. In fact, many Indonesian musikians combine traditional musik with modern music. For example, Balawan and Ethnic Percussion, who always present traditional music with modern music, then there is also an Emoni music group that uses modern and traditional music in performing all their songs. It could be said that the things done by the two musikians were to preserve the culture of Indonesian traditional music arts. One form or process of preserving culture can be seen in the Megalitikum Kuantum music performance. In this performance, there is a combination of traditional music and modern music. This performance is a creative idea from Rizaldie Siagian who is a musician and artist. Megalitikum Kuantum have the meaning of the sky which is the roof of all living elements such as stone, water, wood and several other elements. These elements are also taken from traditional Indonesian musik such as jegog, gamelan, and others. Megalitikum Kuantum performances give rise to several rights and copyrights and how the position of traditional music in the performance. Several rights arising in copyright refer Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 about Hak Cipta and and Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Both laws and regulations have provisions that protect traditional music and what if a new creation appears because of its combination with modern music."

"Tulisan ini menganalisis mengenai Mekanisme pembayaran royalti pada pertunjukan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak cipta, terdapat pula Hak Terkait bagi pelaku pertunjukan. Suatu ciptaan khususnya dalam lagu dan/atau musik yang digunakan atau dibawakan pada pertunjukan musik diperlukan lisensi dari pemegang hak cipta, atas lisensi tersebut terdapat royalti yang harus dibayarkan kepada Pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dibentuk sebagai payung hukum untuk pengelolaan royalti Hak Cipta atas penggunaan Ciptaan dan pemilik hak terkait. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti namun keberadaan lembaga tersebut dirasa masih kurang memberikan rasa keadilan dalam distribusi kepada Pencipta atau Pemilik Hak Terkait khususnya pada Pertunjukan Musik bersifat Komersial. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menginsiasi pembentukan aplikasi Digital Direct License (DDL) untuk membantu pendistribusian Royalti kepada Pencipta atau Pemilik Hak Terkait menjadi lebih adil dan transparan.

---

This writing analyzes the royalty payment mechanism for music performances according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Royalties. This paper uses doctrinal research methods. Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in a tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of legislation. In addition to copyright, there are also Related Rights for performers. A work, especially in the form of a song and/or music used or performed in a music performance, requires a license from the copyright holder, and for that license, royalties must be paid to the creator. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 were established as the legal framework for the management of copyright royalties for the use of creations and related rights owners. Through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Collective Management Organizations and the National Collective Management Organization were established through Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Royalties. However, the existence of these organizations is still considered insufficient in providing a sense of justice in the distribution to creators or owners of related rights, especially in commercial music performances. The Association of All Indonesian Composers (AKSI) initiated the formation of the Digital Direct License (DDL) application to help distribute royalties to creators or owners of related rights more fairly and transparently."

"Perkembangan musik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peran musisi di Indonesia, mereka melakukan berbagai cara untuk membuat karya ciptaan yang kreatif untuk menghibur masyarakat agar dapat terus berkembang di Indonesia, salah satunya dengan menciptakan karya lagu dan/atau musik menggunakan teknik sampling dengan menggunakan atau mengambil suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial. Permasalahan yang muncul terdapat dalam pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia yang masih abu-abu akan perkembangan teknik sampling dalam industri musik menyebabkan terancamnya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta lagu dan/atau musik orisinal dan Pencipta lagu dan/atau musik yang menggunakan teknik sampling. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan pengaturan dan penerapan doktrin Fair Use dalam perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik teknik sampling di negara Indonesia dan Amerika Serikat agar dapat meningkatkan pengaturan terkait di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan studi perbandingan dengan cara membandingkan dua atau lebih suatu kondisi. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan mengenai doktrin Fair Use dalam perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik yang menggunakan teknik sampling di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada pengaturannya terutama dalam ruang lingkupnya, pada penerapannya produser lagu yang menggunakan teknik sampling di Amerika Serikat dapat menggunakan elemen dari lagu lainnya untuk dijadikan sampel tanpa perlu meminta izin kepada produser lagu orisinal dengan catatan bahwa elemen lagu yang dijadikan sampel tidak bersifat substansial dan memiliki perbedaan makna dengan lagu orisinal dengan memenuhi 4 faktor doktrin Fair Use, berbeda dengan Indonesia yang sangat terbatas dan tidak dapat diaplikasikan sebagai pembelaan dan pembuktian.

---

The development of music in Indonesia can not be separated from the role of musicians in Indonesia, they do various ways to create creative works to entertain the public in order to continue to grow in Indonesia, one of them by creating a song and / or music using sampling techniques by using or taking a Creation in whole or in substantial part. Problems that arise are in the regulation of copyright protection in Indonesia which is still gray on the development of sampling techniques in the music industry causing the threat of moral rights and economic rights owned by the creator of the original song and / or music and the creator of the song and / or music using sampling techniques. The purpose of the research in this thesis is to identify the differences in regulation and application of the doctrine of Fair Use in copyright protection of songs and / or music sampling techniques in Indonesia and the United States in order to improve related arrangements in Indonesia. The research method used in this study is a juridical-normative research method and uses a comparative study approach by comparing two or more conditions. This research indicates that the differences in the doctrine of Fair Use for copyright protection of songs and/or music using sampling techniques in Indonesia and the United States lie in their regulations, particularly in their scope. In practice, song producers in the United States who utilize sampling techniques can use elements from other songs as samples without needing to obtain permission from the original song producer, provided that the elements used are not substantial and carry a different meaning from the original song, in accordance with the four factors of the Fair Use doctrine. This contrasts with Indonesia, where the regulations are considerably restrictive and cannot be applied as a defense or proof."