Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 152345 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adrian Falah Diratama
"Artikel ini memaparkan perkembangan perusahaan topi ekspor di Tangerang. Sebelum perusahaan didirikan, masyarakat Tangerang utamanya bekerja sebagai petani secara turun-temurun dan ekonomi wilayahnya tidak banyak berkembang. Kehadiran perusahaan topi telah memberikan mereka alternatif tambahan pendapatan namun tidak mengganggu pekerjaan bertani yang selama ini telah dilakukan. Peningkatan permintaan topi memicu adanya penambahan pekerja dan migrasi penduduk dari daerah sekitarnya untuk bekerja pada industri ini. Pemilihan tahun 1882 hingga 1906 didasarkan kepada sumber-sumber yang banyak ditulis sejak pendirian perusahaan topi milik Eropa pertama pada 1882 hingga penggunaan bahan baku pandan pada 1906. Tangerang menjadi lokasi utama penelitian karena merupakan wilayah industri rumahan topi dan pabrik topi ekspor terbesar di Hindia Belanda. Metode yang akan digunakan ialah metode sejarah. Dengan penelitian ini, penulis ingin membuktikan adanya kemampuan bumiputra Tangerang dalam menciptakan anyaman topi berkualitas yang dapat menarik investasi pemodal Eropa hingga terjual dalam jumlah banyak di negara mode seperti Prancis dan Amerika Serikat.

This article presents development of exported hat company in Tangerang. Before the company was founded, local people were working as a farmer so region trade did not grow as expected. Emerged of hat company brought them alternative source of income but still be able to be a farmer. Surged hat demand triggered increasing needs of worker and migration from surrounded area to get a job in the industry. Years chosen between 1882 and 1906 derived by sources mostly written since the first European-owned hat company in 1882 until use of pandan as raw material in 1906. Tangerang becomes the main point of research according to its central place of hat making in Nederlandsch Indiës. Historical method will be used. By this writing, the author wishes to prove indigeneous ability in making quality hat which attracted European share and then sold to various reputable fashion countries such as France and USA."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Annissa Faya Nurleni
"Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Aisyah
"Psikoterapi yang diperuntukan untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa menghadapi permasalahan dalam keberlangsungan tindakan dengan durasi dan intensitas yang terbatas. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa kondisi, seperti kurangnya sumber daya psikiater, diperlukan komunikasi dengan beberapa multidisiplin, tindakan dan prosedur yang kompleks, dan kedisiplinan penderita yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk memilih alternatif teknologi IoT yang dapat diimplementasikan pada tindakan psikoterapi dengan memperhatikan kriteria-kriteria penerapan Internet of Things. Implementasi Internet of Things (IoT) untuk tindakan psikoterapi dapat membantu seorang psikiater memberikan perawatan intensif dengan pengawasan minimal, meningkatkan pengukuran berkualitas dengan bukti hasil real time, dan identifikasi pemulihan yang lebih cepat. Best Worst Method (BWM) digunakan untuk memperoleh bobot setiap kriteria dan sub kriteria penerapan IoT. Metode Complex Proportional Assessment (COPRAS) digunakan untuk mengetahui prioritas teknologi yang dapat diterapkan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perangkat teknologi virtual reality merupakan penerapan Internet of Things yang terpilih berdasarkan kriteria penerapan IoT.

Psychotherapy which are intended for patients with mental health issues face problems in terms of limited duration and intensity of therapy. This occurs due to several conditions, such as a lack of psychiatric resources, required communication with several multidisciplinary groups, complex procedures, and lack of patient discipline. This study aims to choose the right alternative Internet of Things (IoT) technology that can be implemented in psychotherapy services in psychiatric hospital by taking into account the criteria of Internet of Things implementation. IoT for psychotherapy can help a psychiatrist to provide intensive care with minimal supervision, improve quality measurements with real-time evidence of results, and identify faster recovery. The Best Worst Method (BWM) is used to obtain the weight of each criteria and sub-criteria for applying IoT. The Complex Proportional Assessment Method (COPRAS) is used to determine the priority technology that can be applied. The final result is that virtual reality is chosen based on the criterion of Internet of Things implementation."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia , 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fady Ganis
"Dengan melajunya urbanisasi, semakin banyak lahan digunakan untuk aktivitas manusia. Ini mengakibatkan lebih banyaknya lahan yang berubah menjadi permukaan kedap air, dan selanjutnya mengakibatkan lebih banyaknya limpasan hujan. Penelitian ini bertujuna untuk merancang sistem pengelolaan limpasan hujan berdasarkan konsep zero delta runoff melalui implementasi infrastruktur BMP di dalam Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pemilihan infrastruktur BMP dan penempatannya menggunakan BMP Siting Tool. Sementara ArcGIS digunakan untuk pemetaan DTA dan tata guna lahannya. Untuk perhitungan laju limpasan menggunakan WinTR-55. Hasil menunjukan bahwa penggunaan infrastruktur BMP yaitu green roof, cistern dan porous pavement dapat mengurangi limpasan hujan rata-rata sebesar 7.8% untuk periode ulang 2, 5, 10 dan 25 tahun dengan pengurangan terbanyak terjadi pada periode ulang 2 tahun. Porous pavement juga memberikan kontribusi terbesar dalam pengurangan limpasan terlihat pada sub-DTA yang memiliki paling banyak porous pavement dapat mengurangi sebesar 9.67% dalam area tersebut. Dapat disimpulkan, infrastruktur BMP tidak dapat digunakan untuk mengurangi kondisi limpasan sampai sebelum terjadi perubahan tata guna lahan. Tetapi, pengurangan limpasan yang terjadi tetap memberikan keuntungan dan dapat dengan efektif mengurangi limpasan dalam hujan ringan yang lebih sering terjadi.

 


With urbanization accelerating, more land is developed for further human activities. This in turn would create more impermeable surfaces so that less rainfall will be infiltrated, and more runoff is created. This research aims to design a stormwater management system based on the Zero Delta Runoff Approach through implementation of BMP infrastructure in the Faculty of Engineering in Universitas Indonesia.


The types of BMP infrastructures used as well as the placement of each infrastructures is done using the BMP Siting Tool. The ArcGIS is also used to map the whole catchment area and the land use. As for the calculation of runoff conditions, the software used is WinTR-55. Results show that through the proposed implementation of BMP infrastructures recommended by the BMP Siting Tool, which are green roofs, cistern systems and porous pavements, it reduces the amount of runoff by on average 7.8 % for return periods of 2, 5, 10, and 25 years with the highest in the 2-year return period. Porous pavement also provides the highest amount of contribution shown in the sub-area that has the largest amount can reduce by up to 9.67% in that sub-area. In conclusion, the proposed design could not create runoff conditions as the same as the pre-development conditions. However, the amount of reduced runoff still creates benefits and can reduce runoff effectively especially in low intensity precipitations."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Many of the owner of motorcycles made modification to their motorcycles to achieve good
performance, such as increasing compression, changing camshaft racing, change carburator, increase
cylinder capacity and etc. in this stuffy the modification vehicle which will be tested is using LPG in fuel
system with purpose to increase engine performance and to decrease exhaust gas which contain air
pollution. In the test of engine performance using chassis dynamometer Dyno dynamics to know the
output result, such as horse power, air fuel ratio, torque, rpm, and etc. and gas analyzer also to knowing
result of standard from exhaust gas. The result of this modification shows that the power characteristics
increases and the emission decreases.
"
Jurnal Teknologi, Vol. 20 (1) Maret 2006 : 20-25, 2006
JUTE-20-1-Mar2006-20
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Djuarini
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1985
S17542
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Diana Dumaria
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif optimalisasi pemanfaatan tanah yang berlokasi di Lot 1 SCBD Jakarta milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan actual use dan potential use. Tanah tersebut merupakan sebuah tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis Highest and Best Use HBU . Dalam Analis HBU, tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu memungkinkan secara fisik, diijinkan oleh peraturan dan harus layak secara keuangan. Analisis HBU didahului dengan analisis pasar untuk membatasi alternatif penggunaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan analisis aspek fisik, analisis peraturan serta keuangan, Penggunaan Tertinggi dan Terbaik/Highest and Best Use pada objek penelitian adalah peruntukan sebagai perkantoran dengan nilai pasar Rp185.158.285,00/m2.

ABSTRACT
This research aims to determine alternatives to optimize the utilization of land which is located in Lot 1 SCBD Jakarta that belongs to the Secretariat General of The Ministry of Finance by considering the actual use and the potential use. The research object is a vacant land that has not been utilized. In Highest and Best Use analysis, three criteria must be met, which are physically possible, legally permissible and financially feasible. Highest and Best Use analysis is preceded by a market analysis that will limit the alternative uses. The result of this research shows that based on market analysis, physical analysis, legal analysis, and financial analysis, The Highest and Best Use for object research is as an office with market value Rp185.158.285,00 m2."
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raihan Alida Putra
"Mission civilisatrice menjadi motivasi imperialisme Republik III Prancis, tujuan motivasi ini adalah untuk menuntun bangsa terjajah agar mengadopsi budaya Prancis. Salah satu bidang penerapan mission civilisatrice pada bidang pendidikan dengan dasar hukum loi 1881 & 1882, kedua loi ini menjadi dasar pendidikan Prancis yang gratis, wajib, dan sekuler. Vietnam sebagai wilayah jajahan Prancis menjadi tempat penerapan mission civilisatrice ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Prancis menerapkan mission civilisatrice pada pendidikan di Vietnam. Penelitian ini kemudian berfokus menemukan apakah pendidikan yang diterapkan di Vietnam sudah gratis, wajib, dan sekuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah mission civilisatrice benar-benar digunakan Prancis untuk memberadabkan orang-orang Vietnam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen loi 1881 & 1882 serta peraturan pendidikan umum Indochina 1917. Untuk mencari hubungan kedua dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2013) dengan metodologi naratif (Kuntowijoyo, 2008). Hasil temuan dari penelitian ini adalah Prancis tidak menerapkan mission civilisatrice secara penuh pada pendidikan di Vietnam berdasarkan loi 1881 & 1882.

Mission civilisatrice became the motivation of the French Third Republic imperialism, the purpose of this motivation was to guide the colonised nation to adopt French culture. One of the areas of application of mission civilisatrice was the field of education with the legal basis of loi 1881 & 1882, these two loi became the basis of free, compulsory and secular French education. Vietnam as a French colony became the place where this mission civilisatrice was implemented. Therefore, it is necessary to know how France applied mission civilisatrice to the education in Vietnam. This research focuses on finding out if the education implemented in Vietnam is free, compulsory and secular. The purpose of this research is to prove if mission civilisatrice was really used by France to civilise the Vietnamese people. The data sources used in this research are the loi 1881 & 1882 documents as well as the 1917 Indochina General Education Regulations. To find the relationship between the two documents, this research uses historical research method (Kuntowijoyo, 2013) with narrative methodology (Kuntowijoyo, 2008). The findings of this research are that France did not fully apply mission civilisatrice to the education in Vietnam based on loi 1881 & 1882."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Nur Diana
"Meskipun semakin terlibat dalam Jaringan Produksi Global GPN , sektor pakaian jadi Indonesia masih berjuang untuk memastikan upah yang layak. Studi ini membuat upaya khusus untuk memperjelas hubungan erat antara upah layak dan keterlibatan perusahaan di GPN dalam industri pakaian jadi Indonesia. Secara khusus, studi ini menguji upah riil dan upah memadai pekerja produksi dalam kerangka upah layak di sektor pakaian jadi Indonesia dengan peningkatan GPN.
Temuannya adalah bahwa semakin tinggi partisipasi perusahaan dalam GPN maka upah pekerja akan semakin lebih baik. Sayangnya, meskipun keterlibatan industri pakaian jadi Indonesia di GPN berkembang, tetapi para pekerja produksi kurang mendapat manfaat darinya. Upah mereka masih cenderung rendah dan stagnan.

Despite growing engagement in Global Production Networks GPNs , the Indonesian apparel sector is still struggling to ensure decent wages. This study makes a particular attempt to clarify the close links between decent wages and firm's engagement in GPNs in the Indonesian apparel industry. More specifically, this paper examines the real wages and adequate wages of production workers within the decent wages framework in the country's apparel sector with the expansion of GPNs.
It finds that the higher the engagement in GPNs, the better wages will be. Unfortunately, although the engagement of Indonesia 39 s apparel industry in GPNs is growing, the production workers are less likely to benefit from it. Their wages are still low and stagnant.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50879
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhira Mediana
"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>