Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini fokus pada model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Pomah, Beteng dan Randulanang dan faktor – faktor yang mempengaruhi tata kelola. Pasca berakhirnya program PAMSIMAS pada tahun 2021, Desa Pomah, Beteng dan Randulanang menghadapi tantangan untuk mencapai akses universal air minum dan mempertahankan pelayanan dasar air minum bagi masyarakat dalam keterbatasan keberlanjutan penganggaran, peran dan partisipasi dan konsistensi terhadap kualitas air. Melalui pendekatan post positivist dan metode kualitatif, peneliti melakukan penilaian terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum yaitu dengan melakukan analisis terhadap governance actors, governance style dan governance component. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara informan dan data sekunder melalui studi dokumen, literatur dan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga desa memiliki model tata kelola yang berbeda meskipun berasal dari program yang sama yaitu PAMSIMAS. Model network yang diterapkan oleh Desa Randulanang menghasilkan ekosistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan dengan jejaring aktor yang terbentuk dengan berbagai aktor di luar desa. Sementara itu model hirarki yang diterapkan Desa Pomah dan Beteng mendorong pengelolaan yang terintegrasi dengan mekanisme tata kelola pemerintah desa. Unit sumber daya dan sistem tata kelola menjadi faktor yang berperan penting terhadap pelayanan dasar air minum di ketiga desa.

---

This thesis discusses the governance model for the fulfillment of drinking water needs in Pomah, Beteng, and Randulanang Village and the factors that influence governance. After the end of the Pamsimas (Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation) program in 2021, Pomah, Beteng, and Randulanang Village faced the challenges of achieving universal access to drinking water and maintaining basic drinking water services for the community within the limitations of budgetary sustainability and roles, participation, and consistency regarding water quality. This research utilizes a post- positivist approach and qualitative data collection method. In order to assess the governance model for fulfilling drinking water needs, the researcher analyzed several variables, namely governance actors, governance style, and governance components. Primary data was collected through in depth interviews, while secondary data was collected through a study of documents, literatures, and the Pamsimas MIS. The network model observed in Randulanang Village generates an independent and sustainable management ecosystem, with a network of actors that was formed with various actors from outside the village. On the other hand, the hierarchical model observed in Pomah and Beteng Village encourages an integrated management with village government’s governance mechanisms. Finally, resource and governance system are the two factors that play an important role in basic drinking water services in the three villages."

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0%, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions. Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses air minum layak termasuk salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menjadi salah satu lokasi yang mendapat alokasi Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Tahun 2024 termasuk pembangunan infrastruktur air minum. Agar kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur air minum dalam Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Tulehu berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pemantauan pelaksanaaan dari sektor pengampu yaitu Direktorat Air Minum.

---

Indonesian government is determined to eliminate extreme poverty by 2024 to 0%, in line with the sustainable development goals (SDGs). The mitigation of extreme poverty is carried out through specific efforts involving multiple interventions. The development of settlement infrastructure by improving access to drinking water is one of the mitigation to reduce extreme poverty. Tulehu Village, Salahutu District, Central Maluku Regency, Maluku Province is one of the locations allocated for Handling Extreme Poverty Activities (PKE) in 2024, including the development of drinking water infrastructure. In order for the planning and implementation of drinking water infrastructure activities in the Handling Extreme Poverty Program (PKE) in Tulehu Village to proceed effectively, monitoring of the implementation is required from the responsible sector, namely the Directorate of Drinking Water."

"Infrastruktur memiliki peranan penting dalam meningkatkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Infrastruktur air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dapat memperbaiki kondisi kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan perlindungan lingkungan. Adanya kesenjangan antar wilayah maka dibutuhkan adanya pemetaan infrastruktur sehingga dapat mengetahui prioritas pembangunan. Indikator penilaian didapatkan dengan studi literatur. Pemetaan infrastruktur didapatkan dengan kuesioner yang diolah dengan metode AHP.Hasil dari penelitian ini menunjukkan peringkat kota sebagai berikut; Surabaya, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Jakarta, Mamuju, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Jayapura, Jambi, Bandung, Padang, Semarang, Serang, Ternate, Bengkulu, Manokwari, Pangkal Pinang, Kendari, Palangkaraya, Bandar Lampung, Samarinda, Pekanbaru, Gorontalo, Tanjung Pinang, Kupang, Ambon, Manado.

---

Infrastructures have important roles in escalating and preserving rapid economic growth. Drinking water and sanitation infrastructure are basic human needs which can mend heatlh condition, increase quality of life and provide environment protection. Nevertheless, there are disparities in drinking water and sanitation infrastructure in Indonesia. Therefore, the need for mapping drinking water and sanitation infastructure is expected to determine the pattern of development and improvement of future drinking water and sanitaion infrastructure. Literature studies are used as sources for scoring selected indicators. The weight of each indicators is acquired by questionaires.

The result of this research indicates the rank of capital of provinces as follows; Surabaya, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Jakarta, Mamuju, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Jayapura, Jambi, Bandung, Padang, Semarang, Serang, Ternate, Bengkulu, Manokwari, Pangkal Pinang, Kendari, Palangkaraya, Bandar Lampung, Samarinda, Pekanbaru, Gorontalo, Tanjung Pinang, Kupang, Ambon, Manado."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengamanatkan tercapainya 100% hunian dengan akses air minum layak. Mencapai tujuan ini tidaklah mudah tanpa memperhatikan kebijakan transfer fiskal dan tata kelola. Studi ini mengidentifikasi hubungan transfer spesifik dan tata kelola terhadap akses air minum layak tiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel menggunakan metode fixed effect menunjukkan DAKF Air Minum dan tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses air minum layak. Pada analisa subsampel, DAKF Air Minum lebih berdampak pada KTI dibanding KBI. Sementara itu, tata kelola yang baik lebih berdampak untuk KBI dibanding KTI.

---

The National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 aims to provide 100% of residents with access to safe drinking water. Attaining this goal is difficult without focusing on fiscal transfer policy and good governance. This study explores the relationship between specific transfer and good governance on access to safe drinking water in each district/city in Indonesia during 2019-2022. The regression of panel data using the fixed-effect method shows that specific-purpose capital grants for drinking water and good governance significantly have a positive impact on access to safe drinking water. In subsample analysis, specific-purpose capital grant for drinkinater has a higher impact in Eastern Indonesia. Meanwhile, good governance has a higher impact in Western Indonesia."

"Pelaksanaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang didapatkan, mempengaruhi belum tercapainya cakupan akses air minum layak. Adapun evaluasi terkait dengan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaannya ditingkat Puskesmas Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yakni sebanyak 42 puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 puskesmas (sampel minimal) yang dipilih secara acak sederhana atau simple random sampling (SRS) di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Analisis data menggunakan analisis statistik dan uji kurva ROC. Komponen yang di teliti diperoleh hasil bahwa struktur manajemen surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu legal aspek dan pelaksanaan surveilans masih kurang baik. Adapun fungsi dasar pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu konfirmasi dan interprestasi masih kurang baik. Selain itu, fungsi pendukung pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya pedoman, pelatihan, sistem komunikasi, sarana dan prasarana kurang baik. Sedangkan pada mutu surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari kualitas data, kesederhanaan, juga masih kurang baik. Berdasarkan uji sensitivitas-spesifisitas diantara tingkat risiko inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana air minum terhadap kejadian diare tidak menunjukan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

---

---

Implementation of environmental health inspection of drinking water is a surveillance activity conducted to obtain data and information. Lack of data and information obtained, affecting the unprecedented coverage of drinking water access. The evaluation is related to the implementation of environmental health inspection of drinking water aims to know the description of the implementation of primary healthcare in Seluma and Bengkulu. This type of research is descriptive research using the Cross Sectional design. The population in this study is the entire primary healthcare in Seluma and Bengkulu in the city of 42 primary healthcare. The samples in this study were 30 primary healthcare (minimal sample) which were chosen at random simple or simple random sampling (SRS) in Seluma District and Bengkulu City. Analyze data using statistical analysis and ROC curve testing. Components that are carefully obtained the results that the management structure of the implementation of environmental health inspection is legal aspects and implementation of surveillance is still lacking good. The basic function of environmental health inspection is that confirmation and inner achievement is still less good. Besides, the function of supporting the implementation of environmental health inspection includes guidelines, training, communication systems, facilities, and infrastructure is not good. While in the quality surveillance of the implementation of Environmental health inspection consisting of data quality, simplicity, is also still less good. Based on the sensitivity-specificity test among the risk level of environmental health inspection in drinking water to the incidence of diarrhea does not show significant results. Therefore, the support and cooperation of all stakeholders, both central and local governments, public health agencies, and primary healthcare to achieve the objectives of environmental health inspection activities in the field of environmental health is better."

"ABSTRAKDi sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.

---

ABSTRACTIn water services sector, planning and budgeting is the authority of local government, as well as monitoring on PDAM performance. Bi policy direction in water service aims at the universal access to water 100 and fulfilment of minimum service standard. The identification of important factor variable in achieving these objectives shown that important variables from PDAM performance are i Non revenue water ii Replacement of water meter iii Effective billing process and, iv quality of water. In the further analysis, the study applied descriptive approach using illustrative table to compare the consistency between the important variable factor with the planning and budgeting decision by the Provincial Government Central Java . The budgeting decision will define which PDAM will receive budget support from the Provincial Government Water program Budget Support . These analyses summarize findings of inconsistency in the planning and budgeting decision by the Provincial Government with the identified variable, as well as the achievement of objectives in improving coverage to universal access and fulfilment of minimum service standard.Both analysis quantitative and qualitative descriptive confirm how the planning and budgeting by Provincial Government of Central Java has not applied the evidence as reference to its decision. Thus, in the future policy decision, it is recommended that the local government will utilize the evidence identification with support from field report or other supporting documentation."

"Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. tidak ada satupun mahluk hidup termasuk manusia dapat bidup tanpa air, Air yang baik dan sehat adalah air yang teiah memenuhi persyaratan kesehatan baik fisikimia, biologi maupun radioaktivitas, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum Kepmenkes nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, Kualitas air minum parameter kimla kromium heksavalen dan arsen di kelurahan Karanganyar telah melebihi persyaratan kualits air minum Kepmenkes tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkiraan risiko kesehatan akibat pajanan logam kromiun heksavalen dan arsen dalam air minum. Penelitian ini dilakukan terhadap penduduk Karanganyar yang menggunakan sarana air bersih sumur gali sebagai sumber air minum sebanyak 200 orang, dan pemeriksaan sampel air minum sebanyak 32 sampel. Hasil penelitian didapatkan bahwa persentase responden yang mempunyai risiko penyakit non kanker akibat pajanan kromium heksavalen (RQ !) sedangkan persentase responden yang telah me!ampaui batas risiko penyakit non kanker akibat pajanan arsen (RQ> I) sebesar 59%.Besar risiko kanker akibat pajanan arsen rata­ rata pada responden sehesar 1,5 per !0.000 penduduk. Konsentrasi krornium heksava!en terbukti mempunyai huhungan dengan risiko kesehatan (p < 0,05) dengan nilai r = 0,927 dan hubungannya sangat kuat Konsentrasi arsen juga mempunyai hubungan dengan risiko kesehatan (p < 0,05) dengan nilai r = 0,936 dan hubungannya sangat kuat. Kandungan kromium heksavalen dan arsen merupakan risk agent yang mempunyai hubungan sangat kuat dengan risiko kesehatan. maka perlu kirnnya dilakukan pemantauan dan pengendaiian terhadap risk agent tersebut dengan melakukan perbaikan dan penyedirum air minum yang haik dan sebat. Pemerintah daerah sudah seharusnya melalui dinas terkait untuk melakukan perencanaan program penyediaan dan perbalkan kualitas air, agar masyarakat terhindar dari risiko kesehatan akibat air minum yang tidak sehat.

---

Water is 1ife source for human, no creature including human could Jife without water. Good and healthy water is fulfilling health prerequirement whether physical, chemical. biology or radioactivity, according to water quality prerequirement of Kepmenkes number 9071MENKES/SKN1Ii2002. Chemical parameter of water quality of chromium heksavalen and arsenic at Kalanganyar chief of village has surpassing surpassing water quality prerequirement of Kepmenkes.

Research objective is to identity consequance of health risk measurement from chronium heksavalen metal exposure and arsenic in drinking water. This research performed to Kalanganyar residence that using hygiene well medium as drinking water source of 200 people, and drinking water sample examination of 32 samples.

Research result ob!ained that respondent percen!age, which has non-cancer disease risk because of chromium heksavalen exposure (RQ>l) as much as 16%, while Ii respondent percentage that has surpassing limitation of non cancer of arsenic exposure (RQ>I) as much as 59%. Cancer risk mte because of arsenic exposure averagely in respondent is 1.5 per 10,000 residences. Concentration of chromium heksava!en sho\ved has a relation with health risk (p < 0.05) with r-value = 0.927 and the relation is very strong. Concentration of arsenic also showed has a relation with health risk (p < 0.05) with r-value = 0.936 and the relation is very strong.

Substances of chromium heksavalen and arsenic is risk agent that has strong relation with health risk, therefore require to performed monitoring and controlling toward risk agent by performing maintenance and providing good and healthy drinking water. Regency government through related department of providing and maintaining water quality. so that public avoided from health risk of unhealthy drinking water."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015."

"Terbatasnya cakupan layanan air bersih perpipaan dari PDAM menyebabkan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih. Masalah dalam penelitian ini yaitu masyarakat cenderung mengonsumsi air tanah tanpa mengetahui kondisi, keamanan dan kualitas air tanah.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengetahuan masyarakat terkait kualitas air tanah, hubungan antara persepsi masyarakat dengan kualitas air minum, perilaku masyarakat terkait praktik penanganan dan pengolahan air minum, serta mengevaluasi penyediaan air minum yang aman di Kelurahan Jatiluhur, Sumur Batu, dan Jatirangga, Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas air minum pada persepsi masyarakat serta tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dengan variasi penggunaan metode pengolahan air minum. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemanfaatan air minum yang berasal dari air tanah perlu untuk mempertimbangkan aspek pengetahuan, persepsi, dan perilaku masyarakat.

---

Limited coverage of piped water service has resulted that majority of people in Bekasi City still using groundwater as main source of clean water. People tend to consume groundwater without knowing the condition, safety and quality of groundwater. The aim of this research was to analyze community knowledge regarding groundwater quality, relationship between public perceptions and drinking water quality, community behavior regarding drinking water handling and processing practices, and evaluate the provision of safe drinking water in Jatiluhur, Sumur Batu, and Jatirangga Sub-district. The research method used is mixed method. The results showed that statistically there was no significant effect of drinking water quality on public perceptions and no significant relationship between public perceptions and variation of drinking water treatment methods. The conclusion of this research is that the utilization of drinking water originating from groundwater needs to consider the aspects of knowledge, perceptions and behavior of the community."

"Penelitian ini membahas mengenai privatisasi pengelolaan air minum DKI Jakarta dari sudut pandang hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan privatisasi air di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sedangkan di DKI Jakarta, diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisasi adalah tindakan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dan memperbanyak peran pihak swasta.Privatisasi air diartikan berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor privat. Privatisasi air pun membawa isu terkait air sebagai bagian dari hak asasi manusia. (3) Privatisasi air di DKI Jakarta bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan privatisasi pengelolaan air minum di DKI Jakarta dibolehkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). Penentuan tarif pun melibatkan pihak swasta yang memegang andil besar di dalamnya, dimana seharusnya pemerintah yang memegang kontrol atas penentuan tarif air tersebut.

---

This research describes the privatisation of water management in DKI Jakarta from the point of view of state administrative law. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews. This research shows, (1) Water privatisation in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. While in Jakarta, is regulated in DKI Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisation is an act to reduce government intervention and increase the role of private sector.

Water privatisation is defined the transfer partly or whole of water management from public sector to the private sector. Water privatisation will carry water-related issues as a part of human rights. (3) Water privatisation in in DKI Jakarta is not in accordance with the concept of state authorization in Article 33 section (2) and section (3) of the 1945 Indonesian Constitution. While privatisation of drinking water management in Jakarta is allowed by the Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). The determination of water tariff involving private parties who hold an important role in it, where should government retained control over the determination of the water tariff."