Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib melaporkan data debiturnya melalui SLIK sehingga pelaporan data yang berkualitas menjadi penting bagi perbankan. Sebuah studi kualitatif, dilakukan pada 2022 dengan mewawancarai sample 3 orang dari unit pengendali internal yang memiliki pengalaman kerja di Bank X lebih dari 5 tahun. Orang yang diwawancarai dianggap telah memahami sistem informasi internal Bank X. Untuk memperdalam analisis, dilakukan review terhadap dokumen internal Bank X terkait sistem informasi internal. Kesadaran pegawai atas pentingnya kualitas data debitur yang dilaporkan menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas data pelaporan informasi debitur pada SLIK. Kesadaran tersebut akan terbentuk apabila terdapat prosedur yang didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Studi kasus ini membahas bagaimana meningkatkan kualitas data melalui perbaikan sistem informasi internal berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO

---

Banks supervised by the Financial Services Authority (OJK), required to report debtor data through the Financial Information Service System (SLIK). So that quality data reporting becomes important for banks. A qualitative study, conducted in 2022 by conducting interviews with 3 people from the Internal Control unit who has work experience at Bank X for more than 5 years. The interviewee has understood the internal information system of Bank X. Conduct deep dive analysis to review of Bank X's internal documents related to the internal information system. Reconciliation and verification procedures between sub-systems are the main factors that need to be improved to increase the quality of debtor information reporting data on SLIK. The procedure will not work if it is not supported by the awareness of each party involved, so it is necessary to conduct adequate socialization and training. This case study describe how to improve data quality through internal information systems improvement based on the COSO internal control framework"

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas mengenai Credit Scoring sebagai alat untuk menghitung risiko default pada seleksi nasabah kartu kredit. Model Credit Scoring yang biasa disebut dengan scorecards di-disain secara empiris untuk menjalankan evaluasi penerimaan kredit dan strategi perusahaan.Credit Scoring ini lebih cocok dan ditunjukan untuk produk pinjaman kredit yang sifatnya masal, dengan plafon kecil. Salah satu contohnya adalah Credit Scoring dipakai untuk menyeleksi aplikan Kartu Kredit. Kartu Kredit merupakan salah satu jenis kredit ritel yang populer. Dan hal ini ditunjukkan dengan maraknya promosi iklan yang menawarkan kemudahan dan fasilitas yang dimiliki oleh kartu kredit dan sambutan yang antusias dari masyarakat.Kepopuleran kartu kredit disebabkan karena jenis kredit tersebut ditujukan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi pemiliknya. Disamping itu, keberadaan kartu kredit bukan saja memenuhi kebutuhan bagi para nasabahnya tetapi juga menjadi marketer bagi pihak penerbit kartu kredit dengan para merchant.Credit Scoring dibangun dengan menggunakan metode statistik dan ekonometrika tertentu untuk menjelaskan adanya kemungkinan pemberian kredit kepada aplikan memiliki kinetja yang baik atau buruk. Sistem Scoring terdiri dari formula yang berdasarkan pada prosedur tertentu untuk mengevaluasi setiap aplikasi kredit terhadap serangkaian karakteristik yang memiliki keterkaitan dalam memprediksi pembayaran kredit.Sistem Scoring menggunakan infonnasi sehubungan dengan tradisional 5 C's ofCredit, yaitu:1. Character, merupakan kemauan untuk membayar hutang2. Capacity, yaitu kemampuan finansial untuk membayar hutang3. Capital and Collateral, yaitu kontrol dan ekuitas untuk dapat dilaksanakannya pembayaran hutang4. Condition, merupakan refleksi dari kondisi ekonomi, atau kondisi spesial yang diterapkan kepada debitur atau pada tipe kredit.Keutamaan yang dimiliki Sistem Scoring atau Scorecards adalah konsistensi dalam memberikan penilaian. Sistem Scoring dalam memprediksi kinerja sebuah loan bila dibandingkan dengan pengambilan keputusan pemberian kredit secaraa Judgmental, adalah sebagai berikut:1. Akurasi proyeksi risikoDengan adanya penurunan atau kenaikan jumlah minimum poin yang diberikan kepada aplikan untuk mendapatkan sebuah kredit, maka Credit Scoring sistem dapat mengurangi atau meningkatkan credit loss rate.2. Meningkatkan revenue BankPelaksanaan Credit Scoring dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang padat seperti ekspansi geografis atau dealer sourcing, fonnula yang menetapkan rata-rata tertimbang (poin atribut) dari karakteristik aplikan dapat menunjukkan risk profile.3. Pemahaman Terhadap NasabahCredit Scoring menyediakan informasi demografi yang detil yang dapat digunakan untuk membedakan profil target pasar dengan aktual profil pasar; mengukur keefektifan dari current sales dan marketing; dan srategi promosi.4. EfisiensiCredit Scoring tidak selalu tergantung pada laporan biro kredit dan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memproses aplikan kartu kredit.5. Kemampuan Memberikan Informasi ManajemenSistem Scoring memiliki kemampuan untuk mengambil database dalam berbagai hal kebutuhan, memberikan monitoring, dan validasi bagi sistem MIS yang lebih baik.Sistem Scorecards yang sudah diotomasi dengan menggunakan piranti lunak dapat membantu efisiensi operasional analisis kredit. Dan untuk menghasilkan model Scorecards yang baik, dibutuhkan tanggungjawab model developer yang memiliki kriteria yang cukup seperti memahami statistika; memiliki pengetahuan bisnis yang relevan dengan project yang dibuat; memiliki pengalaman dan training yang cukup; dan memiliki kemampuan untuk mernadukan antara seni dan science.Revaluasi kinerja Scorecards yang dilakukan secara berkala penting untuk dilakukan sebagai langkah monitoring dari manajemen risiko, yang secara umum bertujuan untuk melakukan improve terhadap portfolio manajemen.Pada karya akhir ini akan terdiri dari bahasan yang mencakup proses dan komponen­ komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan model Scorecards : metodologi empiris penelitian yang digunakan; menentukan cut off score yang paling optimal; dan evaluasi kinerja Scorecards."

"One of business activities bank is fund raising of the community and the distribution of funds (fund lending) to the public. Contractual relationship between banks and depositors based on the principle of trust (fiduciary principle) and the principle of confidentiality (confidential principle). But this time there is misuse of customer data provided to other parties without the consent of customers.

In line with that issue, this research analyses how regulations on confidentiality and security of customer data bank which is bank secrecy. In addition, its explores how the efforts of the financial services authority to protect the customers of the bank customer data abuse. Based on a legal analysis, this research argues that Banks and affiliated party are bound to apply the principle of confidentiality provisions to maintain customer confidence. Furthermore, the research urges that financial services authority providing strict sanctions for those who violate the provisions of confidentiality and security of customer data.

This study concludes that the confidentiality and security of customer data has been established in the banking law that must be obeyed by the Bank and its affiliates, but still pose some different interpretations because not regulate in detail the type of customer data that must be kept secret. Financial Services Authority has made arrangements related to consumer protection, among others regulate the confidentiality of customer data and any data that must be kept confidential.

This research recommended that bank secrecy provisions in banking laws need to be changed by setting clearer and detail associated with any kind of data that must be kept secret and the regulation of financial services authority must contain firm and clear sanctions against those who breach the confidentiality of customer data.

---

Salah satu kegiatan usaha bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Hubungan kontraktual antara bank dan deposan berdasarkan prinsip kepercayaan (fidusia prinsip) dan prinsip kerahasiaan (prinsip rahasia). Namun demikian saat ini terdapat penyalahgunaan data nasabah yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang kerahasiaan dan keamanan data nasabah bank yang merupakan rahasia bank. Selain itu, mengeksplorasi bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi nasabah bank dari penyalahgunaan data tersebut. Berdasarkan analisis hukum, penelitian ini berpendapat bahwa Bank dan pihak terafiliasi terikat untuk menerapkan prinsip ketentuan kerahasiaan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Selanjutnya, penelitian ini menekankan agar Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan kerahasiaan dan keamanan data nasabah.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kerahasiaan dan keamanan data nasabah telah ditetapkan dalam undang-undang perbankan yang harus dipatuhi oleh pihak Bank dan afiliasinya namun masih menimbulkan beberapa interpretasi yang berbeda karena belum mengatur secara rinci jenis data nasabah yang harus dirahasiakan. Otoritas Jasa Keuangan telah membuat pengaturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain mengatur kerahasiaan data nasabah dan jenis data yang harus dirahasiakan.Penelitian ini merekomendasikan bahwa ketentuan kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan perlu diubah dengan menetapkan lebih jelas dan rinci terkait dengan jenis data yang harus dirahasiakan dan peraturan otoritas jasa keuangan harus memuat sanksi yang tegas dan jelas terhadap mereka yang melanggar kerahasiaan data nasabah."

"Kredit adalah bisnis utama dari perbankan. Kecenderungan beberapa tahun terakhir ini kualitas kredit Bank X menurun jika dibandingkan dengan beberapa bank pesaing. Tesis ini membahas penggunaan Internal Rating System pada proses aplikasi kredit produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan Internal Rating System dalam proses aplikasi kredit Bank X, mengevaluasi faktor lain yang menentukan dalam memutuskan kelayakan suatu debitur atau calon debitur untuk tetap dapat mendapatkan fasilitas kredit di Bank X serta mengetahui komponen Internal Rating System manakah yang harus selalu diperbaiki dalam proses analisa kredit Bank X dan merumuskan saran-saran perbaikan untuk memperbaiki kelemahan Internal Rating System. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptifdengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian didapati bahwa penggunaan Internal Rating System belum dilakukan secara benar dalam proses aplikasi kredit Bank X mengingat inputkomponen penentu skor Customer Risk Rating masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara laporan keuangan debitur dengan input komponen penentu skor Customer Risk Rating. Atas penggunaan Internal Rating System, komponen yang harus selalu diperbaiki dalam proses aplikasi kredit Bank X adalah komponen keuangan

---

Credit is the main business of banking. The tendency of the last few years, the

credit quality of Bank X decreased when compared to some competitor banks. This thesis discusses the use of Internal Rating System on the credit application process. This study aims to analyze the use of an internal rating with a value of Non-Performing Loan Bank X. Its also evaluate other factors in deciding the feasibility of the debtor to continue to earn credit facility with Bank X. Its also know the components of Internal Rating System Which must always be fixed in X bank credit analysis process and formulate suggestions for improvement to fix the flaws Internal Rating System.This research is a descriptive study with a quantitative approach. The results found that the use of Internal Rating System has not been done correctly in the Banks loan application process X because the input component scores of decisive Customer Risk Rating is still done manually. This has led to a mismatch between the financial statement of the debtor with the input component scores determinant Customer Risk Rating. For the use of the Internal Rating System, a component that should always be fixed in the Bank X's loan application process is a financial component."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas dari komite audit, audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kualitas komite audit diukur menggunakan komponen persentase anggota yang memiliki keahlian keuangan, jumlah rapat yang dilaksanakan, serta rata-rata persentase kehadiran anggota pada rapat internal. Kualitas audit internal diukur menggunakan komponen pengalaman audit dan sertifikasi audit yang dimiliki oleh ketua unit audit internal, serta menambahkan komponen jumlah anggota audit internal. Kualitas audit eksternal diukur menggunakan komponen masa audit, ukuran kantor akuntan publik, serta biaya audit atas jasa audit oleh audit eksternal. Ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan menggunakan tiga dimensi model pengujian, yakni dimensi relevansi, dimensi representasi tepat dan dimensi netralitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun hasil pengujian pengaruh kualitas komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil pengujian joint effect menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada hubungan dua arah antara komite audit dengan audit eksternal dan hubungan tiga arah antara komite audit, audit internal, dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

---

This study aims to examine the impact of quality of audit committee, internal audit and external audit on financial reporting quality. Audit committee quality is measured using components of the members who have financial expertise, the number of meetings held, and the average of attendance of members in meetings.

Internal audit quality is measured using the component of the auditing experience and auditor certification held by the chair of internal audit unit, also the numbers of internal audit member.

External audit quality is measured using the component of audit tenure, auditor size, and audit fee. These three variables are tested for their impact on financial reporting quality using three dimensions of financial reporting quality which are dimension of relevance, representational faithfulness and neutrality.

The results show that there are positive and significant impact between the quality of internal audit and external audit on financial reporting quality, but the impact of audit committee quality on financial reporting quality shows insignificant results.

The results of joint effect test show there are positive and significant impact on the two way interaction between audit committee and the external audit and the three way interaction between audit committee, internal audit, and external audit on financial reporting quality."

"Pesatnya perkembangan dalam dunia perbankan dapat memberi dampak terhadap ketergantungan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan perkembangan ini, bank dalam menjalankan usahanya dapat menghadapi risiko baru seperti kebocoran data pribadi. Dengan adanya risiko tersebut bank perlu mengamankan terhadap kerahasiaan informasi nasabahnya. Berlakunya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menuntut bank dalam menjaga terhadap kerahasiaan informasi nasabahnya. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis terhadap pengaturan pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh bank. Analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pemahaman terkait manajemen risiko terhadap kebocoran data pribadi serta pertanggungjawaban bank dalam menanganani kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak internalnya. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil contoh dari Bank X, perbankan dalam melindungi data nasabahnya berpedoman kepada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam menerapkan perlidnungan terhadap data nasabahnya berpegang teguh kepada asas kerahasiaan (secrecy principle). Dalam pembocoran data pribadi oleh pihak internal bank, pihak internal bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah berdasarkan berbagai pasal dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PDP, KUHPerdata dan KUHPidana. Bank BTN dapat juga bertanggung jawab atas tindakan pembocoran data pribadi oleh pihak internalnya berdasarkan kontrak dengan nasabah, ketentuan kerahasiaan bank, dan prinsip tanggung jawab pengganti. Bank BTN mengacu pada berbagai pasal dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, peraturan POJK, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kebocoran data pribadi. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank lain dapat mengikuti langkah BTN dalam melindungi data pribadi nasabah, menciptakan kepercayaan dan kerahasiaan bagi nasabah, menjaga integritas, serta melindungi nasabah sebagai konsumen dalam aktivitas operasional perbankan demi daya saing yang sehat dan berkelanjutan.

---

The rapid development in the banking world can have an impact on people's dependence on transactions. With this development, banks in running their business can face new risks such as leakage of personal data. With this risk, banks need to secure the confidentiality of their customers' information. The enactment of Article 40 paragraph (1) of the Banking Law requires banks to maintain the confidentiality of their customers' information. Therefore, this research will present an analysis of the regulation of the implementation of personal data protection by banks. The analysis can then be used as an understanding of risk management related to personal data leakage and bank liability in handling personal data leaks committed by its internal parties. This research uses doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking the example of Bank X, banks in protecting customer data are guided by the Banking Law, Sharia Banking Law, Financial Sector Development and Strengthening Law, Financial Services Authority Regulations, and other applicable laws and regulations in implementing protection of customer data adhering to the secrecy principle. In the case of personal data leakage by the bank's internal parties, the bank's internal parties are responsible for violating the confidentiality of customer data based on various articles in the Banking Law, Sharia Banking Law, PDP Law, Civil Code and Criminal Code. Bank BTN may also be liable for acts of personal data leaking by its internal parties based on contracts with customers, bank confidentiality provisions, and the principle of vicarious liability. Bank BTN refers to various articles in the Banking Law, Sharia Banking Law, POJK regulations, and applicable laws and regulations for personal data leakage liability. The author suggests that other banks should follow BTN's steps in protecting customers' personal data, creating trust and confidentiality for customers, maintaining integrity, and protecting customers as consumers in banking operations for healthy and sustainable competitiveness."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh adanya fintech peer-to-peer lending terhadap performa bank khususnya bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan data keuangan perbankan dan data fintech peer-to-peer lending untuk periode 2017-2019. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa fintech peer-to-peer lending mempengaruhi performa bank dengan indikator stabilitas, pengambilan risiko, dan efisiensi yang di proxi kan oleh NIM, NPL, dan FC. Sedangkan untuk performa bank dengan indikator profitabilitas dan pertumbuhan bank yang menggunakan variabel ROA dan GRL tidak ada pengaruh yang signifikan.

---

This study aims to determine the effect of peer-to-peer lending fintech on bank performance, especially for listed conventional banks in the Indonesia Stock Exchange. The sample of this study uses banking financial data and peer-to-peer lending fintech data for the 2017-2019 period. The results of this study indicate that fintech peer-to-peer lending affects bank performance with indicators of stability, risk taking, and efficiency proxied by NIM, NPL, and FC. Meanwhile, for bank performance with profitability indicators and bank growth using ROA and GRL variables has no significant effect."

"Kedudukan khusus yang dimiliki bank sebagai financial intermediary menjadikan bank sebagai suatu lembaga kepercayaan dan hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dilandasi oleh asas kepercayaan (fiduciary relations). Dalam hubungan tersebut, bank menanggung risiko reputasi yang berasal dari publikasi negatif terkait kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank sehingga bank harus memiliki mekanisme pengaduan nasabah. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan, hal tersebut dapat menimbulkan sengketa. Penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Peraturan OJK. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dalam tahap internal oleh bank dan tahap eksternal oleh OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Pengadilan. Adapun ditemukan bahwa penyelesaian sengketa oleh LAPSPI belum efektif karena lembaga tersebut baru memiliki izin beroperasi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

Bank as a financial intermediary create an exceptional position for bank as an institution of trust and the relationship between bank and its customers is based on the principle of trust (fiduciary relations). Therefore, bank bears the risk of reputational damage from negative publicity related to the business or negative perception of the bank so that bank shall have a mechanism for customer complaints. If the complaints could not be resolved, it will rise to disputes. This thesis will discuss the dispute resolution regulations between bank and its customers since the Financial Service Authority (FSA) is established as well as how the implementation of the dispute resolution based on the FSA Regulations. Based on those rules, there are stages of dispute resolution which are internal stage by the bank and external stage by FSA, Alternative Dispute Resolution Institution of Indonesian Banking (ADR Institution of Indonesian Banking), and Court. As it was found that the dispute resolution by ADR Institution of Indonesian Banking has not been effective because the institution just had its operating license in 2016. This research is a normative judicial research with literature approach. The research sources which are used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collections used by interviews with related parties which analyzed by qualitative methods."

"Instansi keuangan di Indonesia termasuk bank memiliki kewajiban dalam melaporkandata debitur yang dimiliki dalam bentuk pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke pihak regulator. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan data debitur SLIK yang dilaporkan oleh Bank XYZ masih menerima sanksi administrasi dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan prioritas strategi yang dapat meningkatkan kualitas data pelaporan dan meminimalisir sanksi administrasi dari regulator. Penelitian dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) yang menggabungkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Subject Matter Expert (SME) SLIK yang ada dalam Bank XYZ. Kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis tersebut digambarkan dalam bentuk House of Quality (HoQ) untuk selanjutnya hasil penelitian didapat berdasarkan skema yang ada dalam QFD. Selain QFD, penelitian ini juga menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot serta prioritas dari dimensi kualitas data beserta kebutuhan pengguna. Geometric Mean juga digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ratarata dari nilai kuesioner. Dengan QFD, prioritas strategi dapat dihasilkan sekaligus tujuan dan hasil penelitian didapatkan demi meningkatkan kualitas data pelaporan SLIK. Hasil penelitian ini mengemukakan strategi berupa kebutuhan pengguna dengan urutan prioritasnya dari yang terpenting yaitu pengawasan kualitas data input di setiap cabang, sistem untuk melakukan validasi data SLIK, aplikasi DQM mengakomodir kualitas data kredit SLIK, parameter ceklis yang wajib dipenuhi setiap ada penambahan requirement baru SLIK, prosedur preventive sebelum proses pelaporan, parameter valid untuk menentukan alamat nasabah yang memiliki lebih dari satu value, kebijakan dan prosedur untuk perbaikan data SLIK secara manual, meningkatkan kecepatan proses data SLIK. Strategi lain berupa prioritas dari kebutuhan teknis yang perlu diadakan ataupun ditingkatkan kualitasnya berdasarkan yang terpenting yaitu proses audit cabang, pembuatan kebijakan, prosedur, parameter ceklis, utilisasi dan optimasi server, pengembangan aplikasi DQM, dan pembuatan sistem validasi data.

---

Financial institution in Indonesia included Bank have an obligation of reporting the debtor data had in form of Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) reporting to the regulator side. Based on interview result which is mentioned that the reporting of SLIK debtor data has been reported by Bank XYZ still received an administrative punishment from regulator. The objective of this research is to conclude strategy priority which could improve the quality of reporting data and minimalize an administrative punishment from regulator. This research used Quality Function Deployment (QFD) method which is combined user needs and technical needs resulted from interview with Subject Matter Expert (SME) of SLIK in Bank XYZ. Those user needs and technical needs described in form of House of Quality (HoQ) and the next is the result of this research resulted based on the schema on QFD. Beside QFD, this research is also used Analytic Hierarchy Process (AHP) to decide the weight and the priority from both of data quality dimensions and user needs. Geometric Mean is also used in this research to calculate the average of questionnaire value. With QFD, the strategy priority could resulted and also the objective of the research is achieved for improving the data quality of SLIK reporting. The result of this research proposed strategies that is user needs with their priority based on the most important is the controlling data input quality in every branches, the system to do validate SLIK data, the application of DQM which accomodates the quality of SLIK credit data, the to do list parameter which has to be fulfilled in every adding of SLIK new requirement, the preventive procedures before doing reporting process, the valid parameters to decide customer address which has more than one record, the policy and procedures to fix SLIK data manually, improving the quickness of SLIK data processes. The other strategies is the priority of technical needs which has to be done or improve those qualities based on the most important is branches audit process, the making of policies, procedures, to do lists, the utilization and optimation of server, the development of DQM application, and the making of validating data system."