Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk melihat praktik manajemen risiko kredit Koperasi X berdasarkan Grameen Bank dan efektivitas manajemen risiko Koperasi X berbasis RIMS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penulis melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi ke kantor cabang. Hasil penelitian menunjukkan manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi X memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori Grameen Bank yang memiliki dampak positif dan negatif bagi Koperasi X. Efektivitas manajemen risiko yang dimiliki oleh Koperasi X mendapatkan level 2 yang berarti kurang efektif. Hal ini menandakan manajemen risiko yang sudah di rancangkan masih perlu beberapa perbaikan.

---

The aim of this thesis is to examine the practice of cooperative X credit risk management based on Grameen Bank and the effectiveness of RIMS-based Cooperative Risk Management. The authors performed interviews, documentation, and observations at the branch office for this qualitative study. The findings revealed that risk management crried out by Cooperative X has similirities and differences with the Grameen Bank theory which has poritive and negative impacts on Cooperative X. Cooperative X's risk management effectiveness receives a score of 2, indicating that it is repeatable and less effective at entering level 2. This indicates that the risk management that has been designed still needs some improvement."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan transportasi nasioanal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peranan pokok sebagai pengumpan feeder .Pengadaan Jasa Konsultansi merupakan salah satu bagian yang krusial dalam hubungan kerja unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam proses pengadaan jasa konsultansi terhadapkinerja pengadaan jasa konsultansi dan kepuasan pengguna jasa yang ada di instruksi kerja proses pengadaan jasa konsultansi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana risiko tertinggi terdapat pada proses pengendalian. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan prosedur dalam Instruksi Kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi.

---

ABSTRACTIn organizing the transport nasioanal , the Directorate General of Land Transportation has a fundamental role as a feeder. Procurement of Consultancy Services is a crucial part in the employment relationship elements of the construction work. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instructions Procurement Process Consultancy Services. The purpose of this study was to determine the most influential activities terhadapkinerja konsutansi procurement in the procurement process work instructions consulting services. This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the control process. Furthermore, the improvement of natural procedures Procurement Process Work Instruction Consulting Services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian di Inspektorat Kementerian PANRB. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan literatur terkait, survei kuesioner serta wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat belum menjalankan perannya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko dan peran terkait membangun strategi pengelolaan risiko untuk disetujui oleh manajemen level atas dan mengkonsolidasi laporan risiko juga belum dilaksanakan. Peran yang dilarang tidak dilakukan oleh Inspektorat untuk menjaga objektivitas dan independensinya.

---

This study aims to evaluate the role of the Government Internal Supervisory Apparatus in implementing risk management in accordance with applicable regulations. The method used in this research applies a qualitative research approach in the field of case studies with the object of research at the Inspectorate of Ministry PANRB. Data collection is done through document review and related literature, questionnaire surveys as well as conducting interviews. The results of this study indicate that the Inspectorate has not carried out its role in terms of providing assurance on the implementation of risk management and roles related to developing risk management strategies for board approval and consolidated reporting on risk have also not been implemented. Prohibited roles are not performed by the Inspectorate to maintain its objectivity and independence."

"Perbankan di Indonesia menghadapi masalah suku bunga kredit yang terlalu tinggi karena tingginya risiko kredit dalam menyalurkan kredit. Hal ini menyebabkan perbankan di Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan kredit yang ditetapkan Bank Indonesia dalam 3 tahun terakhir dan dinilai belum optimal dalam menyalurkan kredit. Dilain hal, Malaysia memiliki risiko kredit lebih rendah dan suku bunga kredit lebih murah. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan sebagian kemungkinan alasan tingginya risiko kredit berdasarkan manajemen risiko dan regulasi perbankan terkait di Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap performa bank. Metode penelitian yang digunakan adalah quantitative content analysis untuk menjelaskan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh dari situs resmi Bank X dan Y di Indonesia dan Bank Z di Malaysia periode 2021 – 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Z memiliki organ The Three Lines Model yang intensif berfokus mengawasi dan monitoring risiko kredit saja, sedangkan Bank X dan Y belum memiliki organ serupa. Regulasi bank terkait jangka waktu kolektibilitas kredit di Indonesia lebih pendek dibanding Malaysia, sehingga performa bank Malaysia dapat lebih stabil. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan saran kebijakan bagi regulator Indonesia untuk mengendalikan risiko kredit sebagai bagian dari perhitungan tingkat bunga pinjaman dalam rangka optimalisasi perfoma bank.

---

Indonesia banks has high credit interest rates problem due to high credit risk in disbursing loan. So, Indonesia banks are heavy to achieve credit growth target set by Bank Indonesia in the last 3 years and considered not optimal in distributing loan. On the other hand, Malaysia has lower credit risk and interest rates. This case study research aims to investigate and explain some of possible reasons of high credit risk based on risk management and related banking regulation in Indonesia and Malaysia also its impact on bank performance. The research method used is quantitative content analysis to explain data and information analysis from official websites of Bank X, Y in Indonesia and Bank Z in Malaysia for 2021 – 2023 period. The research results state Bank Z has The Three Lines Model organ intensively focuses on supervising and monitoring credit risk only, while Banks X and Y do not yet have a similar organ. Banking regulation regarding credit collectibility periods in Indonesia are shorter than in Malaysia, so that Malaysia can be more stable. This research contributes to provide policy suggestions for Indonesian regulators to control credit risk as part of calculating loan interest rates to optimalize bank performance. "

"Secara garis besar, Laporan Magang ini membahas tentang bagaimana kredit macet di Bank XYZ, penyebab dari kredit macet, pencadangan provisi atas kredit macet, dan manajemen risiko atas kredit macet di Bank XYZ. Data yang Penulis gunakan untuk analisis berasal dari dokumen yang digunakan saat melakukan prosedur audit. Hasil temuan menyatakan bahwa kenaikan rasio Non-Performing Loan dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti risiko sistemik, dan faktor internal termasuk salah satunya implementasi manajemen risiko yang lemah. Jika manajemen risiko tidak diimplementasikan secara benar, maka bank akan dihadapi dengan ancaman dari segi likuiditas dan profitabilitas.

---

In general, this report discusses about the nature of non-performing loan in XYZ Bank, factors that affect non-performing loan, loan impairment and credit risk management in XYZ Bank. The data is gathered from document used for executing audit procedure. Findings indicated that the increase of non-performing loan are caused by external factor such as systemic risk, and internal factor such as the weak implementation of risk management. If risk management is not well-implemented, it will be a great threat to bank, from the higher liquidity risk to higher profitability risk."

"Bank memiliki fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebagai salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Namun, dalam pemberian fasilitas KPA tersebut Bank dihadapkan akan adanya potensi terjadi suatu kerugian. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan potensi kerugian/risiko tersebut dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemberian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank X dan Bank Y atas pemberian fasilitas kredit tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif, yang artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini Bank X dan Bank Y melakukan penerapan manajemen risiko tehadap pemberian fasilitas KPA yang dimilikinya secara efektif dan efisien dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Bank provides KPA as a product specifically for the people in needs of housing. By granting this KPA facility bank is faced by a potential occurrence of loss. Therefore, the banks need to identify, analyze and control such potential loss/ risk to achieve higher effectiveness and efficiency.

This thesis discusses the regulation of the bank grant the KPA in accordance with the prevailing laws in Indonesia, and the analysis of the implementation of risk management for such credits.

This research was conducted using literature research method with a descriptive analytical approach that is juridical normative, meaning it refers to the legal norms contained in the laws and customs prevailing in society. In this case, the banks implement risk management of KPA facility effectively and efficiently in accordance to the prevailing laws."

""Discover analytical tools and practices to help improve the quality of risk management in government organizationsFederal agencies increasingly recognize the importance of active risk management to help ensure that they can carry out their missions. High impact events, once thought to occur only rarely, now occur with surprising frequency. Managing Risk in Government Agencies and Programs provides insight into the increasingly critical role of effective risk management, while offering analytical tools and promising practices that can help improve the quality of risk management in government organizations. Includes chapters that contribute to the knowledge of government executives and managers who want to establish or implement risk management, and especially Enterprise Risk Management (ERM), in their agencies Features chapters written by federal risk managers, public administration practitioners, and scholars Showing government officials how to improve their organization’s risk management capabilities, Managing Risk in Government Agencies and Programs meets a growing demand from federal departments and agencies that find themselves increasingly embarrassed by risky events that raise questions about their ability to carry out their missions"-- Provided by publisher."

"ABSTRAKPenjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan risiko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penjaminan pemerintah Program 10.000 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan penting dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif. Langkah-langkah dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif dilakukan dengan mengomunikasikan informasi kepada pihak ekstern dan seluruh organisasi, mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian intern, serta mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Selain itu, langkah manajemen risiko juga dilakukan dengan memantau, melaporkan, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan atas risiko politik dan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas intern pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada mekanisme pemantauan atas risiko politik dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan oleh DJPPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACTThe government guarantee on infrastructure projects is a new financing alternative in Indonesia. With the guarantee, the government can provide infrastructure through state owned enterprises private without spending the budget from the state budget. However, the government guarantees create contingent liabilities that may pose fiscal risks. The role of risk management is crucial in managing the risk of contingent liabilities over government guarantees. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of risk management of government guarantee on infrastructure projects in Indonesia, particularly related to information, communication, and risk monitoring elements. This research uses qualitative descriptive method with case study approach on government guarantee of 10.000 MW Program. The results showed that the elements of information, communication, and monitoring of risk management is important in creating an effective government guarantee. Steps in creating risk management guarantee effective government do with communicating information to external parties and the whole organization, documented risk management policies and internal control, and develop information systems continuously. In addition, risk management measures are also carried out by continuously monitoring, reporting and risk mitigation, as well as conducting separate evaluations by government internal supervisors. The results also show that monitoring of political risks and separate evaluations by government internal supervisors has not been optimally implemented. To address these problems, this study proposes changes to monitoring mechanisms on political risks and proactive measures that should be undertaken by the DJPPR and the Inspectorate General of the Ministry of Finance."

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.

---

This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"

"Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan CSR diketahui sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan untuk membangun reputasi. Strategi yang beretika dalam manajemen pajak, dalam hal ini, juga dianggap sebagai bagian dari aktivitas yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder. Hasil dari penelitian di Indonesia yang membahas hubungan aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, sebagai bentuk manajemen pajak yang tidak etis, masih belum meyakinkan. Untuk mengisi gap dari literatur terdahulu terkait aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, penelitian ini menyelidiki peran manajemen risiko dalam memoderasi pengaruh aktivitas CSR pada tindakan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di BEI selama 2013 ndash; 2015, penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi aktivitas CSR akan menurunkan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yaitu memperlemah pengaruh negatif aktivitas CSR pada tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian membawa implikasi terkait pentingnya reputasi bagi perusahaan untuk memperoleh legitimasi, sehingga peran regulator menjadi sangat penting. Penelitian ini berkontribusi dengan melibatkan sistem manajemen risiko dalam menilai hubungan antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yang dilengkapi dengan pengembangan indeks CSR yang mencerminkan ketentuan dalam GRI G4 serta pengembangan indeks sistem manajemen risiko terkait CSR dan perpajakan berdasarkan daftar pertanyaan pada kategori Risk Oversight dalam ASEAN CG Scorecard.

---

Corporate Social Responsibility CSR activities are recognized as one of legitimacy strategies of companies to build a reputation. Ethical tax management strategy, in this context, is regarded part of companies rsquo responsibilities to the stakeholders. Literature on the relationship between CSR activities and unethical tax management activities called as tax aggressiveness behaviors, nevertheless, is still inconclusive. Filing the gap of previous literature on CSR activities and tax aggressiveness behaviors, this study investigates the role of risk management systems in moderating the effect of CSR activities on tax aggressiveness behaviors. Having a sample of Indonesian listed companies during 2013 ndash 2015, this study shows a negative relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors in companies, meaning that the higher CSR activities leads to the lower companies rsquo tax aggressiveness behaviors. This study also found that risk management systems have role in moderating the relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors, that are risk management systems weakens the negative effect of CSR activities on tax aggressiveness behaviors. The results bring an implication on the importance of companies rsquo reputation to be legitimate, so the role of regulators become very important. This study contributes to the literature by taking the risk management systems into account in the relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors, completed by CSR index improvement that reflects the current GRI G4 and risk management systems index improvement that relate to CSR and or taxation based on Risk Oversight category in ASEAN CG Scorecard."