Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan sensor internet mengacu pada tindakan pemerintah dalam menyaring dan mengontrol apa yang dapat diakses masyarakatnya di internet. Tiongkok menjadi salah satu negara yang turut menerapkan kebijakan ini. The Great Firewall of China yang disingkat sebagai GFW merupakan istilah yang mengacu pada kebijakan sensor internet yang diterapkan di Tiongkok. Sejak berkembangnya internet pada tahun 1990-an, Pemerintah Tiongkok terus melakukan pengendalian terhadap internet melalui penyensoran. Sejak kepemimpinan Xi Jinping, pemerintah Tiongkok semakin menggiatkan penguatan kebijakan tersebut. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitiatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Adapun tahap penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sensor internet pada era Xi Jinping meskipun dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan Tiongkok dan membangun Tiongkok sebagai kekuatan siber dunia, namun secara substansial tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan mengakses informasi dan berekspresi di internet sebagaimana termaktub Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1998, yang juga sudah ditandatangi oleh Tiongkok.

---

Internet censorship policy refers to government actions in filtering and controlling what people can access on the internet. China is one of the countries that have implemented this policy. The Great Firewall of China, abbreviated as GFW, is a term that refers to the internet censorship policies implemented in China. Since the development of the internet in the 1990s, the Chinese government has continued to control the internet through censorship. Since the reign of Xi Jinping, the Chinese government has intensified the reinforcement of this policy which become the subject of this article. The research method used in this article is a qualitative method with a historical approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that the implementation of internet censorship policies in the Xi Jinping era, although carried out to maintain China's sovereignty and build China as a world cyber power, is substantially not in accordance with the values of freedom of access to information and expression on the internet as stated in the 1998 International Covenant on Civil Rights and Politics, which China has also signed."

"Xi Jinping became general secretary of the Communist Party of China in 2013, taking his leadership role at a time of continuing economic expansion and military modernization that seem destined to make China a superpower. Xi has become China's most powerful and popular leader since Mao, and his vision of the "Chinese dream" of "great renewal" does not seem like an empty political slogan. But the image of China's meteoric rise masks some problems that are simmering both at home and abroad. This book will examine the prospects for China's continuing rise but also the emergent and unintended consequences posed by China's domestic transformation and international assertiveness. The three most urgent and interrelated domestic challenges facing China's leaders are sustaining economic growth, fighting corruption, and maintaining social stability. In foreign policy, its neighbors and the United States have questions about what China wants and whether it will be a revisionst state or be content with most aspects of the status quo. There is also concern that nationalist pressures within China may put domestic pressure on foreign policy."

"Diplomasi berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan resmi antarnegara yang mana tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan negara. Pada era pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok mengubah “gaya” diplomasi menjadi lebih asertif dan agresif yang kemudian dijuluki sebagai diplomasi wolf warrior. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan alasan gaya diplomasi era Xi Jinping disebut diplomasi wolf warrior dan perkembangan gaya diplomasi tersebut, serta sejauh mana efektivitas gaya baru diplomasi ini dalam mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Tahapan penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya diplomasi wolf warrior yang banyak memanfaatkan aplikasi media sosial bertujuan untuk membentuk citra RRT sebagai negara yang kuat dalam upaya memiliki nilai tawar yang tinggi dalam lingkup internasional. Dinamika gaya diplomasi ini menuai berbagai respon dan dampak bagi RRT.

---

Diplomacy is related to the implementation of official relations between countries where the aim is to resolve differences and secure states interest. During the reign of Xi Jinping, China changed its diplomatic “style” to be more assertive and aggressive, which was later dubbed as wolf warrior diplomacy. This study aims to explain why the Xi Jinping era diplomacy style is called wolf warrior diplomacy and the development of this diplomacy style, as well as the effectiveness of this new style of diplomacy in achieving goals. The method used in this article is a qualitative method with a historical science approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that the application of the wolf warrior diplomacy style, which utilizes social media applications, aims to shape the PRC's image as a strong country to have a high bargaining value in the international sphere. The dynamics of this style of diplomacy reap various responses and impacts for the PRC."

"ABSTRAKSejak Reformasi dan Keterbukaan pada tahun 1978, telah terjadi perubahan signifikan pada ideologi resmi Tiongkok. Fokus terhadap reformasi ekonomi dan politik menyebabkan berkurangnya kontrol Partai Komunis Tiongkok terhadap masyarakat serta berkurangnya signifikansi ideologi di masyarakat. Sejak mengambil alih kekuasaan pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 pada November 2012, Xi Jinping telah berupaya untuk mereafirmasi ideologi di Tiongkok. Upaya reafirmasi ideologi Xi Jinping dapat dilihat dari diperketatnya kontrol Partai terhadap seluruh lapisan masyarakat dan digencarkannya propaganda ideologis. Jurnal ini akan membahas mengenai reafirmasi ideologi di bawah Xi Jinping dengan melakukan analisis top-down terhadap kebijakan terkait beberapa medium transmisi ideologi utama Partai.

---

ABSTRACTSince the Reform and Opening Up in 1978, there have been significant changes in China rsquo;s official ideology. Focus on economic and political reform has resulted in Party rsquo;s diminishing control over society and ideological significance in Chinese society. Since taking over the leadership mantle on the Eighteenth National Congress of Chinese Communist Party in November 2012, Xi Jinping has sought to reaffirm the official ideology in China. Effort of ideological reaffirmation can be seen from the tightening of Party rsquo;s control over the whole Chinese society and intensification of ideological propaganda. This paper will discuss about Xi rsquo;s effort on reaffirming ideology in China by conducting analysis towards policies related to Party rsquo;s several main mediums of ideological transmission."

"Sistem Kredit Sosial (SKS) adalah kebijakan pemerintah pada era Xi Jinping yang ditujukan untuk mempromosikan perilaku baik dan menghukum perilaku buruk. Sistem ini dioperasikan dengan memberikan skor kepada individu berdasarkan perilaku dan tindakan mereka. Sejak masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok semakin gencar untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Terlepas dari ragamnya respon masyarakat terhadap penerapan sistem ini, pemerintah meresmikan kebijakan SKS pada tahun 2020 dan melaksanakannya hingga sekarang. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, dengan tahapan penelitian yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sistem Kredit Sosial sebagai bentuk penilaian kepercayaan terhadap individu, perusahaan, dan entitas pemerintah, tidak serta merta langsung mendapatkan dukungan dari masyarakat, melainkan menciptakan ragam respon terkait kebijakan ini.

---

The Social Credit System is a government policy during the Xi Jinping era that aimed at promoting good behaviour and punishing bad behaviour. This system is operated by assigning a score to individuals based on their behaviour and actions. Since President Xi Jinping's reign, the Chinese government has increasingly implemented this policy. Regardless the variety of public responses to the implementation of this system, the government formalized the SKS policy in 2020 and has been implemented ever since. That is the subject of discussion in this article. The research method used in this article is a qualitative method with a historical science approach, with research stages that include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study show that the implementation of the Social Credit System policy as a form of judging trust in individuals, companies and government entities, does not automatically gain support from the community, but instead creates a variety of responses related to this policy."

"Pembentukan Pusat Pelatihan dan Pengajaran Kejuruan (P3K) merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah RRT untuk meredam gerakan separatis di Xinjiang. Populasi suku Uighur merupakan populasi suku non-Han terbanyak yang menempati wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok sejak zaman kedinastian hingga RRT berdiri melakukan kebijakan yang hampir serupa kepada suku Uighur, yaitu berupaya mengasimilasi suku Uighur dengan suku Han. Asimilasi yang dilakukan antara lain dengan mengadakan migrasi besar-besaran suku Han ke wilayah Xinjiang. Akan tetapi, kebijakan migrasi ini tidak membuahkan hasil maksimal. Sebaliknya, suku Uighur dan suku Han cenderung tidak dapat hidup berdampingan, bahkan menyebabkan sebagian dari suku Uighur membentuk kelompok separatis. P3K yang dijalankan oleh Pemerintah RRT sekarang ini dapat dikatakan merupakan cara untuk menjalankan sixiang zhengfeng atau pembetulan pemikiran dan sinifikasi kepada suku Uighur. Sebelumnya sixiang zhengfeng pernah dilaksanakan oleh Mao Zedong pada era Yanan untuk mereedukasi kader PKT pasca Long March, dan juga untuk menghancurkan lawan politiknya pada masa Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Anti Kanan, dan Revolusi Kebudayaan. Tugas akhir ini menggunakan pendekatan historis untuk menjelaskan dan menganalisis konflik antara suku Uighur dan pemerintah Tiongkok, serta melihat bagaimana pemerintah Tiongkok menjalankan ssixiang zhengfeng melalui pelaksanaan P3K.

---

The establishment of Vocational Skills and Education Training Center is a policy that was taken by the Chinese Government to oppress separatist movement in Xinjiang Region. The Uyghurs are the largest population of non-Hans ethnic group in Xinjiang. Since the dynasty era until the founding of PRC by CPC, the government had always taken similar policy toward the Uyghurs, to assimilate them and the Hans in Xinjiang Region. This goal accomplishes by Hans massive migration to the Xinjiang Region. However, this policy couldnt bring the expected result. On the contrary, coexistence between the Uyghurs and Hans couldnt be manifested, even causing some part of the Uyghurs to form a separatist movement. The establishment of Vocational Skills and Education Training Center policy that was taken by the Chinese Government could be said as an implementation of thought rectification or sixiang zhengfeng and sinicization towards the Uyghurs. In the past, Mao Zedong in Yanan Period once implements this campaign to reeducate CPC cadre, also in Hundred Flowers Movement, Anti-Rightist Campaign, and the Cultural Revolution to crush his political rival. The research of this final project carried out through the historical approach to elucidate and analyze the tension between the Chinese Government and the Uyghurs, also to study how thought rectification implemented by the Chinese Government through the Vocational Skills and Education Training Center establishment."

"Revolusi informasi komunikasi yang mempersembahkan medium internet, memiliki pengaruh terhadap hubungan internasional. Pengaturan global bidang perlindungan kekayaan intelektual di medium internet yang diinisiasi oleh Konggres Amerika Serikat menggunakan instrumen negara adidaya itu, melalui rancangan undang-undang Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PROTECT IP Act atau PIPA) dan Stop Online Piracy Act (SOPA), ternyata menuai protes. Ujung dari protes adalah memaksa Pemerintah Amerika Serikat membatalkan proses legislasi terhadap dua rancangan tersebut. Padahal, pengaturan PIPA dan SOPA menjadi benteng tangguh bagi negara Amerika Serikat "Great Firewall" of America dalam melindungi kekayaan intelektual mereka secara global di medium internet. Penelitian kualitatif skripsi ini menganalisis bahwa medium internet meningkatkan pertanyaan akan legitimasi memerintah yang dilakukan oleh aktor pemerintah melalui instrumen negara. Meningkatnya kecepatan memperoleh informasi sekaligus reduksi ongkos berkomunikasi yang disediakan medium ini, memperbanyak kuantitas aktor untuk memperbesar kompleksitas proses politik di dalamnya. Selain itu, secara ide, cara pengaturan global PIPA dan SOPA melindungi kekayaan intelektual Amerika Serikat di medium internet adalah dengan menyerang infrastruktur fasilitas mendasar internet, yaitu situs. Meruntuhkan "Great Firewall" of America sebabnya menjadi opsi satu-satunya pilihan Pemerintah Amerika Serikat.

---

Information communication revolution which represents internet medium, has influence to international relations. Global governance in protecting intellectual property on this internet medium, initiated by the United States Congress using that powerful state instrument through two bills Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PROTECT IP Act or PIPA) and Stop Online Piracy Act (SOPA), in the fact, gave protests. The tail of the protests was to force the United States Government to cancel legislation process of both of two those bills. Unfortunately, the cancelation meant disturbance to the building of the "Great Firewall" of America in giving maximal protection to the country`s intellectual property globally on internet medium. This qualitative research analyzes that the reason is the internet medium itself with its nature to promote more questioning of governing legitimation by government actor using state instrument. The improvement in speed of getting information as well as the reduction in communicating cost provided by this medium, empowers the quantity of other actors to bigger the complexity political process gives within the communication. In addition, to the idea, the mechanisms how-to used by PIPA and SOPA to protect United States intellectual property globally on that medium was with attacking the infrastructure of basic facility of the medium, the websites. As the final result, shutting down the "Great Firewall" of America become the only option the Government of United States had to choose."

"[Skripsi ini membahas perkembangan interpretasi dari masing-masing tokoh di Tiongkok terhadap Zhongguomeng . Dengan pendekatan historis, penelitian dimulai dengan merekonstruksi interpretasi Zhongguomeng dari Konfusius, Sun Yat-sen, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao dan Xi Jinping. Hasil penelitian menunjukkan walaupun menghadapi kondisi jaman yang berbeda, mimpi dari satu tokoh dengan tokoh lainnya memiliki hubungan yang tercermin dalam penggunaan jargon khusus dan dalam hal nilai-nilai yang terkandung di dalam mimpi tersebut. Zhongguomeng yang dipromosikan oleh Xi Jinping sejak November 2012 bukanlah hal yang baru, melainkan merupakan hasil formulasi khusus dari mimpi tokoh-tokoh sebelumnya untuk menghadapi tantangan jaman pada masa pemerintahannya.;This paper discusses the development of the interpretation of each important figure in China for Zhongguomeng. With a historical approach, the study begins by reconstructing the Zhongguomeng interpretation of Confucius, Sun Yat-sen, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao and Xi Jinping. Results showed despite facing a different era and its condition, the dream of one figure with another has a relationship that is reflected in the use of specialized jargon and in terms of the values ​​contained in their dream. Zhongguomeng promoted by Xi Jinping since November 2012 is not new, but rather is the result of a special formulation of previous figures dream to face the challenges during his reign., This paper discusses the development of the interpretation of each important figure in China for Zhongguomeng. With a historical approach, the study begins by reconstructing the Zhongguomeng interpretation of Confucius, Sun Yat-sen, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao and Xi Jinping. Results showed despite facing a different era and its condition, the dream of one figure with another has a relationship that is reflected in the use of specialized jargon and in terms of the values ​​contained in their dream. Zhongguomeng promoted by Xi Jinping since November 2012 is not new, but rather is the result of a special formulation of previous figures dream to face the challenges during his reign.]"

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dibalik peningkatan keasertifan Tiongkok terhadap kritik di bidang olahraga pada masa kepemimpinan Xi Jinping. Tiongkok sebagai negara telah memanfaatkan bidang olahraga sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya guna mencapai kepentingan negaranya. Bidang olahraga dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri oleh Tiongkok melalui Ping Pong Diplomacy maupun penyelenggara Olimpiade. Akan tetapi, Tiongkok mendapatkan kritik internasional yang konstan, terutama pada isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintahan Xi Jinping meresponsnya dengan lebih asertif melalui tidak hanya menggunakan norma internasional bahwa bidang olahraga tidak boleh dipolitisasi, tetapi juga disertai dengan aksi seperti permintaan maaf secara langsung. Untuk memahami alasan dibalik peningkatan keasertifan Tiongkok, penelitian ini menggunakan analisis kebijakan luar negeri dengan teori realisme neoklasik secara kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa intensifikasi respons internasional Tiongkok ini karena adanya dorongan faktor sistemik dan faktor domestik serta pentingnya bidang olahraga bagi Tiongkok. Faktor sistemik mempengaruhi intensifikasi respons internasional Tiongkok karena adanya peningkatan rivalitas strategis Tiongkok dengan aktor internasional. Kemudian, faktor domestik ditenagai oleh kekuatan rezim pemerintahan Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping ditenagai oleh kekhawatiran akan legitimasi Partai Komunis Cina. Terakhir, bidang olahraga menjadi sarana untuk melakukan intensifikasi respons internasional karena mampu menarik perhatian internasional dan kebanggaan bagi warga negara Tiongkok.

---

This thesis aims to explain China’s increasing assertiveness toward international critics of Xi Jinping’s leadership. China has utilized sports as part of its foreign policy instrument to achieve its national interest. China uses sport as a foreign policy instrument through Ping Pong Diplomacy and Olympic host. However, China gains constant criticism from international society, especially on Human Rights violations. China, under Xi Jinping’s leadership, responds more assertive by not only using the international norm that sports should not be politicized but also followed by follow-up action such as actively seeking apologies. To understand the reasoning behind the increasing assertiveness, this research uses foreign policy analysis with neo-classical realism theory and is conducted qualitatively. This research shows China’s increasing assertiveness because of systemic and domestic factors. Systemic factor influences China's assertiveness through China's increasing strategic rivalry. Furthermore, domestic factors fueled by regime insecurities on China Communist Party legitimacy. Lastly, sport becomes a platform to intensify China’s international response because of its ability to attract international attention and social pride."

"While the past decade saw China's supercharged economy accelerate past Japan to become the world's second-largest, the coming decade is expected to see China led by Xi and his team move towards catching up the United States as the world's top economic force. Who are the people that will guide China through its challenges at home and on the global stage? This book aims to provide the reader with a comprehensive insight into the men, and the tiny handful of women, who are going to be charting that course."