Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Prosedur Detensi Imigrasi di Jepang yang Berimplikasi pada lamanya Masa Pendetensian di Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan prosedur detensi imigrasi yang berimplikasi pada lamanya masa pendetensian dan implikasi yang diakibatkan oleh penerapan prosedur Detensi migrasi tersebut pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan tinjauan perspektif institusional dengan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen resmi negara seperti Undang-undang, prosedur resmi yang di keluarkan oleh otoritas Imigrasi Jepang, berita-berita dari surat kabar dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prosedur Detensi Imigrasi di Jepang berimplikasi pada semakin panjangnya masa pendetensian deteni dan meningkatnya populasi deteni pada Fasilitas Detensi Imigrasi di Jepang di masa pandemi Covid-19 sehingga memaksa Pemerintah Jepang untuk membebaskan deteni. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat korelasi antara ideologi homogenitas etnis yang diyakini oleh masyarakat Jepang yang cenderung menghambat integrasi imigran ke dalam masyarakat Jepang dengan lamanya masa pendetensian bagi deteni.

---

This study examines the Implementation of Immigration Detention Procedures in Japan and Its Implications on the Length of Detention Period amid Pandemic of Covid-19. This study is aimed to describe the implementation of immigration detention procedures impact on the length of detention period and describe its implication amid Pandemic of Covid-19 trough institutional perspective. A qualitative research method applies to this study by analyzing official documents derived from the state such as Japan Immigration Control and Refugee Recognition Acts, official procedures issued by the Japanese Immigration authority, newspapers and journal news. This study found that the implementation of immigration detention procedure in Japan implicate on the lenght of detention period. Moreover, the implemetation of immigration detention procedure has increased the population of immigration detention facilities in Japan, nacessitating Japanese Government to release detainees amid Pandemic. This study also found the correlation between ethnic homogeneity in Japan and the prolonged immigration detention"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun.Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"Ketika pekerja migran Indonesia berada di tempat penahanan imigrasi Malaysia, mereka sering mengalami penyiksaan dan ill-treatment, sehingga tempat penahanan imigrasi terasa seperti penjara. Penulisan ini menggunakan critical theory of state crime dengan analisis naratif untuk menganalisis fenomena tersebut melalui enam narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa pekerja migran mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk ill-treatment seperti akses kesehatan yang terbatas, kualitas makanan dan minuman yang buruk, kesulitan dalam komunikasi, dan perlakuan merendahkan. Mereka juga mengalami penyiksaan melalui hukuman yang tidak manusiawi. Tindakan ini terjadi karena pekerja migran dianggap sebagai ancaman bagi negara. Hal ini mencerminkan kejahatan negara yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai pelaku. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ketika mereka berada di tempat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.

---

When Indonesian migrant workers are in Malaysian immigration detention, they often experience torture and ill-treatment, making these facilities feel like prisons. This paper employs the critical theory of state crime with narrative analysis to examine this phenomenon through six narrators. The findings indicate that migrant workers endure various forms of violence, including ill-treatment such as limited access to healthcare, poor quality of food and drinks, communication difficulties, and demeaning treatment. They also suffer torture through inhumane punishments. These actions occur because migrant workers are viewed as a threat to the state. This reflects state crimes involving the governments of Indonesia and Malaysia as perpetrators. Consequently, Indonesian migrant workers are vulnerable to torture and inhumane treatment when they are in immigration detention in Sabah, Malaysia."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena Covid-19 yang menunjukkan indikasi adanya ancaman terorisme yang nyata. Dalam studi kajian terorisme dan kajian keamanan secara lebih luas kondisi pandemi belum dibahas dalam kerangka yang cukup luas, salah satunya sebab Covid-19 memang merupakan fenomena baru yang mengejutkan peradaban umat manusia abad 21. Pembahasan yang kini tersedia masih berkutat pada potensi ancaman penggunaan senjata biologis sebagai ancaman keamanan oleh aktor negara maupun non negara. Jarak pandemi global dengan dampak dahsyat terakhir yaitu Flu Spanyol terjadi tahun 1918 dan baru kembali muncul pada akhir tahun 2019 dalam bentuk Covid-19. Jangka waktu tersebut membuat kajian terhadap potensi ancaman terorisme yang lebih luas dari suatu pandemi, relasinya dengan internet dan informasi, serta dampaknya bagi masyarakat tidak cukup berkembang. Pada saat yang bersamaan pandemi Covid-19 di dunia mendapatkan sorotan khusus dari kelompok teror lintas latar belakang, sedangkan di Indonesia terdapat indikasi peningkatan aktivitas kelompok teror baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dari indikasi tersebut media justru memberitakan fenomena yang berkebalikan, oleh sebab itu tesis ini akan menganalisis narasi yang beredar di jaringan media sosial kelompok teror pada masa pandemi dan kemudian merumuskan pendekatan untuk menghadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan etnografi digital. Adapun teori dasar yang digunakan dalam memahami nature ancaman teror dan kelompok teror pada penelitian ini ialah teori pilihan rasional. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat data narasi seruan kelompok teror untuk menjalankan aksi terorisme atau seruan delegitimasi pemerintah yang berujung pada peningkatan radikalisasi dan ancaman terorisme yang nyata di lapangan terhadap target-target khusus seperti kelompok etnis minoritas keturunan Tionghoa.

---

This thesis was conducted based on the Covid-19 phenomena that shown clear terrorism threat indications. In the field of terrorism studies and security studies in general, a pandemic has not been covered in a more comprehensive perspective, one of the reasons is that in particular, Covid-19 is a completely new phenomenon that shocked humankind’s 21st century civilization. Currently, available sources in both fields are still surrounded by the use of biological weapons by state or non-state actors. The distance from the latest infamous Spanish Flu in 1918 and re-emerges in the form of the Covid-19 at the end of 2019 caused a lack of study on contemporary terrorism threat during a pandemic, its relation to the internet and the age of information, and its impact on the society. Amid the Covid-19 pandemic, terrorist groups from various backgrounds have shown great interest in the pandemic itself, in the case of Indonesia in particular there are increasing activities of terrorist groups both in social media and in the real world. But, on the contrary, in the first phase of the pandemic in Indonesia, some media takes the threats slightly. This thesis analyzes the terrorist group’s narratives in social media during the pandemic and its relation to the real-world event to formulates the prevention measure that could be taken. This thesis uses digital ethnography as the approach, and to understand the nature of terrorism threats, this thesis uses the rational choice theory. This research found that there are narratives to launch attacks, delegitimating the government that will increase radicalization potential and terrorist threat in the real world to various targets including the minority Chinese-Indonesian from Indonesia-based terrorist group particularly ISIS affiliates."

"ABSTRAKKeberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upayapaksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”anecessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidakdapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakansebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengansebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannyapenahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasanyang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi olehaparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilanmenjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untukmelakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-matabersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanantersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsipdiferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegakhukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatanpemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secarategas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lainyang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaanpenahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan.Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembagaperpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan prapersidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturanmengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasanterhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang HukumAcara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACTThe existence of the detention as an effort in the process of criminal lawenforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yetnecessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the lastresort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, butmust be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the termsand conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority.Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make anarrest and detention to be considered objectively and not solely rely on thesubjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have becomeparticularly attractive given the espoused principles of functional differentiation inKUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective lawenforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance toeach level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, theCriminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a formof control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism.This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanismas supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extensiondetention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal ProcedureCode of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detentionaccording to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed inthe House."

"Kejahatan yang dilakukan anak merupakan fenomena yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat dan disebabkan oleh berbagai faktor. Pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, dimana bentuk pidana paling berat adalah mengirim anak ke lembaga pemasyarakatan khusus anak. Saat ini, di beberapa negara di dunia telah memiliki sebuah alternatif kebijakan pemidanaan yakni home detention atau dapat disebut juga sebagai pelaksanaan penjara di rumah bagi orang dewasa maupun anak. Tidak seperti penjara konvensional pada umumnya, home detention tidak sepenuhnya merampas kebebasan dari terpidana, melainkan masih memperbolehkan terpidana untuk pergi bersekolah maupun bekerja seperti biasa, juga memastikan terpidana tetap mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian doktrinal melalui studi pada dokumen dan teknik pengumpulan data melalui wawancara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sentra Handayani terkait dengan program rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum serta pengalaman petugas yang berwenang dalam mendampingi anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Metode sejarah dan perbandingan hukum juga digunakan untuk mengetahui sejarah dibalik pembentukan pemidanaan anak dari masa ke masa serta perbandingan pemidanaan anak di tiga negara yakni Amerika Serikat, Selandia Baru dan Indonesia. Adapun saat ini, rehabilitasi telah mulai untuk diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, namun lembaga yang dapat mengakomodir belum tersebar secara luas di seluruh Indonesia dan masih kentalnya stigma yang menempel di masyarakat akan anak yang melakukan kejahatan. Diharapkan dengan adanya konsep home detention dan rehabilitasi, dapat membantu anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa depan.

---

Juvenile delinquency is a wide phenomenon in every society, in which some inside and outside factors contribute in what they do, such as absent parents or peer preasure. Punishment in criminal law is the last resort one could inflict towards these juveniles in Indonesia and the heaviest is by incarceration in juvenile detention centre as already been written in Juvenile Justice Code. Today, some countries in the world already have another alternative policy which goes by home detention for juveniles and adults. Unlike the conventional detention centre, the purpose of home detention isn’t to rob the convict’s freedom, but still lets them to go to school or work, and they also get a rehabilitative treatment in hospital or other government and/or private institutions. The research method used in this study is based on doctrinal research delving into documents, and data collection technique is based on interview with Welfare Institution called Sentra Handayani at Cipayung, East Jakarta and Class I Correctional Centre at Central Jakarta. The interview mostly talks about rehabilitation towards juvenile deliquency under their care based on court decision and the respectable officers experience through accompanying juveniles. History and comparative law methods are also used in this research which purpose is to know about long history of juvenile incarceration from time to time also comparing how three countries such as United States of America, New Zealand, and Indonesia accommodating their criminal law for minors. As for now, rehabilitation is starting to be used by the law enforcement but in fact, these institutions are still undercounted and other social problems such as society still cannot accept if children don’t get harsher punishment for their wrong doings. Alas, there’s hope that Indonesia government would start to implement home detention concept and rehabilitation to help juveniles so in the future, they wouldn’t do the same mistake twice."

"Permenkumham No.217/2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham dan kebijakan turunan Dirjenpas No.PAS.32.PK.01.07.01/2016 Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan-Lapas merupakan kebijakan utama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di UPT Rutan-Lapas yang merupakan tempat Tahanan dan Narapidana menjalani proses hukum. Rutan-Lapas di Indonesia memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas/overcrowded sampai 109%, wilayah Banten mencapai 211% sehingga termasuk dalam populasi rentan dan kunci dalam penyebaran penyakit. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan model Van Metter Van Horn (1975). Kesimpulannya kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas wilayah Banten belum dilakukan secara komprehensif dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi Van Metter Van Horn (1975) ditemukan kendala-kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu: (1) pelayanan promotif dan rehabilitatif belum sesuai standar, (2) Pemanfaatan sumber daya anggaran belum maksimal, SDM kesehatan belum merata, fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan belum lengkap dan dengan kondisi rusak, (3) Komunikasi dan koordinasi belum memiliki kontrol, (4) karakter dan sikap pelaksana yang belum memiliki penilaian baku. (5) ekonomi, sosial, dan politik memerlukan komitmen lintas kementerian yang perlu dipenuhi, (6) kecenderungan dan disposisi belum ada penguatan dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas dapat dilakukan secara maksimal.

---

Guideline Permenkumham No.217/2011 for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights and derivative policy from Dirjenpas Number PAS.32.PK.01.07.01/2016 concerning Basic Service Standards for Health Care in Prisons Prison and Detention Center which is a place where them in violation of the law. Prisons condition in Indonesia has an overcrowded population up to 109%, Banten area it reaches 211%, so in the vulnerable and key population easily spread of disease. This study used qualitative descriptive research method from Van Metter Van Horn's (1975) model theory. The conclusion is health service policies in UPT Rutan-Prisons in Banten region haven’t been carried out comprehensively, judging from the variables that affect the implementation of Van Metter Van Horn (1975), obstacles were found to supporting the process of policy implementation, there are: (1) Promotive and rehabilitative services aren’t like standard, (2) Utilization of budget resources haven’t been maximized, health human resources aren’t distributed well, health service infrastructure facilities are incomplete and in damaged condition, (3) Communication and coordination haven’t control yet, (4) character and attitude of implementers don’t have a standard assessment, (5) Economic, social, and political require cross-ministerial commitments, and tendency, (6) disposition haven’t been strengthened and monitored by continuous evaluation. These are must be fulfilled so the implementation of health service policies in Prison and Detention Center Banten Region can be running optimally."

"Dewasa ini, kopi menjadi minuman populer tidak hanya dikalangan orang tua melainkan anak muda. Melalui kepopuleran tersebut, semakin banyak pengusaha bisnis kopi yang mendirikan Kafe. Memasuki awal tahun 2022, kasus pandemi COVID-19 kembali meningkat dengan adanya virus varian baru “Omicron”. Dampak virus varian ini cukup ringan dibandingkan varian sebelumnya, sehingga masyarakat lebih memberanikan diri untuk keluar rumah. Hal tersebut membentuk perilaku keruangan konsumen kafe yang berbeda dibandingkan saat varian delta. Kelurahan Caturtunggal yang berada di Kabupaten Sleman dijadikan sebagai wilayah penelitian dengan mempertimbangkan banyaknya lokasi perguruan tinggi. Kedekatan dengan perguruan tinggi dijadikan pertimbangan sebagai lokasi yang tepat untuk membangun bisnis kafe. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis preferensi konsumen dalam memilih kafe serta menganalisis perilaku konsumen dalam kafe pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi melalui teknik place-centered mapping dan wawancara melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan produk yang ditawarkan beserta suasana kafe mempengaruhi preferensi konsumen. Kafe sering dijadikan sebagai working space oleh konsumen terutama di ruang indoor kafe. Meskipun penularan virus lebih besar di ruang indoor, konsumen tetap mematuhi protokol kesehatan dan cenderung menempati area yang sepi. Pemilihan tempat duduk konsumen membentuk pola dimana konsumen cenderung memilih pojok kafe sebagai tempat favorit untuk ditempati.

---

Nowadays, coffee has become a popular drink not only among parents but also young people. Through this popularity, there’s more coffee business entrepreneurs are establishing cafes. Entering the beginning of 2022, cases of the COVID-19 pandemic have increased again with the presence of a new variant of the virus "Omicron". The impact of this variant virus is quite mild compared to the previous variant, so that people are more courageous to leave the house. This forms a different spatial behavior of cafe consumers compared to the delta variant. Caturtunggal Village which is located in Sleman Regency is used as a research area by considering the many locations of universities. The proximity to universities is taken into consideration as the right location to build a cafe business. The purpose of this study is to analyze consumer preferences in choosing cafes and analyze consumer behavior in café during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative method by taking observation data through a place-centered mapping technique and interviews through a purposive sampling technique. The results of this study explain the products offered along with the cafe atmosphere affect consumer preferences. The cafe is often used as a working space by consumers, especially in the cafe's indoor space. Although the transmission of the virus is greater in indoor spaces, consumers still adhere to health protocols and tend to occupy quiet areas. The selection of consumer seats forms a pattern where consumers tend to choose the corner of the cafe as a favorite place to be occupied."

"Lansia merupakan golongan masyarakat yang kerap kesulitan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengalaman dan hambatan yang dialami lansia Kristiani ketika mengikuti ritual ibadah daring menggunakan media berbasis teknologi akibat kondisi pandemi yangterpaksa membuat kegiatan ibadah tatap muka ditiadakan. Konsep digital divide, digital religion, ritual, serta teori kesempurnaan media digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah permasalahan tersebut.Dengan menggunakan strategi penelitian fenomenologi deskriptif, peneliti mewawancarai enam lansia di Stasi St. Laurensius Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang bersedia menjadi informan. Para informan menonton tayangan ibadah dari beragam kanal gereja yang ada di YouTube. Hasil menunjukkan beberapatemuan. Mayoritas informan sudah menggunakan media berbasis teknologi dalam kegiatan sehari-hari, namun masih menemui kendala akibat kurangnya keahlian, akses, hingga penurunan kemampuan fisik dan kognisi. Para informan pun akhirnya harus mengandalkan bantuan dari orang lain. Selain itu, mayoritasinforman merasakan ritual ibadah daring belum bisa membawa kekhusyukan penuh. Hal ini membawa pemaknaan ritual ibadah daring menjadi hal yang banal dan tidak sepenuhnya membawa kesenangan.Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan mengenai digital divide dan digital religion di Indonesia, sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberimasukan untuk pengembangan penyajian ibadah daring khususnya bagi lansia.

---

Senior citizens are a group of people who often encounter difficulties in using communication technology.

This study aims to examine the experiences and obstacles experienced by Christian senior citizens when participating in online worship rituals using technology-based media due to the pandemic, which forced face-to-face worship activities to be abandoned. This study uses the concepts of digital divide, digital religion, ritual, and the theory of media richness to examine these problems. Using a descriptive phenomenological research strategy, the researcher interviewed six senior citizens who are members of the

St. Laurensius Parung Panjang Church, Bogor Regency, and are willing to be informants. The informants watched worship programs from various church channels on YouTube. The results show several findings.

The majority of informants have already utilised technology-based media in their daily activities, but still encounter obstacles due to lack of skill, access, to decreased physical and cognitive abilities. In the end, the informants had to rely on help from other people. In addition, the majority of informants feel that online worship rituals have not been able to bring full solemnity. This brings the meaning of online worship rituals

to be banal and not entirely fun. Academically, this research is expected to expand the wealth of knowledge

regarding the digital divide and digital religion in Indonesia, while practically this research is expected to

provide input for the development of online worship services, especially for the senior citizens.

"

"Tesis ini membahas tentang strategi penyelenggaraan rumah tahanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan bebas dari KKN.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa persoalan yang dihadapi dalam pelayanan di Rutan BNN yaitu : 1. Beberapa kebutuhan mendasar dari penghuni Rutan BNN tidak dipenuhi oleh BNN, hal tersebut berdampak terjadinya KKN antara petugas dan penghuni rumah tahanan BNN; 2. Fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PP No. 58 tahun 1999 dan peraturan internasional tentang standar minimum layanan tahanan (PBB dan ICRC); 3. Petugas penjaga Rutan merupakan petugas kontrak sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola tahanan sangat minim.Strategi dapat dilaksanakan dengan: 1.Pemenuhan Kebutuhan dasar Penghuni Rutan BNN; 2. Pembenahan fasilitas Rutan BNN; 3. Penempatan tahanan dan narapidana; 4.Peningkatan fasilitas kesehatan, pemeriksaan berkala serta pemisahan tahanan yang sakit; 5.Adanya Kegiatan tahanan dan narapidana selama di Rutan BNN; dan 6.Pembinaan Petugas Rutan BNN.Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan strategi tersebut yaitu: 1. Kurangnya dukungan penentu Kebijakan dan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Rutan BNN sesuai standar; dan 2. Lokasi dan status kepemilikan lahan untuk pengembangan sarana Rutan di komplek BNN Cawang yang masih belum jelas.

---

This thesis discusses the implementation of the strategy within the detention National Narcotics Agency in order to realize the humane care and freedom from corruption. The research method is descriptive qualitative approach. Based on the results of the study found that the problems faced by the ministry on BNN detention are: 1. Some basic needs of residents are not met by detention BNN, it affects the occurrence of corruption among officials and residents BNN arrest; 2. Facilities that do not conform to the standards set by the PP number 58 of 1999 and international regulations on minimum standards of detention services (UN and ICRC); 3. Prison guards are contract workers so that their knowledge and skills in managing resistance are minimal.Strategies can be implemented: 1. Fulfillment the basic needs of the BNN detention occupants; 2. Settling the BNN detention facility; 3. To allocate between detainees and prisoners; 4. Improving health facilities, periodic inspection and separation of prisoners who are sick; 5. Activities for detainees and prisoners held in BNN detention, and 6. Coaching BNN Prison Officers.Constraints that will be faced in implementing the strategy are: 1. Lack of support for policy makers and budget constraints in the management of BNN detention standards; 2. Location and land tenure for the development of facilities in the BNNcomplex detention Cawang are still unclear."