Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan internet terhadap pendapatan per kapita pada kelompok kabupaten/kota dengan mengelompokkan kelas pendapatan 40% pendapatan rendah, 40% pendapatan sedang, dan 20% pendapatan tertinggi serta pengaruh penggunaan internet terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi dengan 507 kabupaten, pada rentang waktu tahun 2018 – 2020, data diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan internet pada kelompok pendapatan rendah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, pada kelompok pendapatan menengah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, sedangkan penggunaan internet pada kelompok pendapatan tinggi tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Penggunaan internet berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

---

The purpose of this study is to determine the effect of internet use on income inequality and per capita income in the districts/cities by classifying income groups as 40% low income, 40% middle income, and 20% high income. This study was conducted in 507 districts of 34 provinces for the period of 2018 – 2020. Data were obtained from the National Socioeconomic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional; SUSENAS), the National Labor Force Survey (Survei Angkatan Kerja Nasional; SAKERNAS), the Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik; BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance, whereas the data analysis applied the fixed effects model. Based on the results of the study, it is known that internet use has a positive and significant effect on income per capita in the low-income and middle- income groups. And high-income groups has no effect on income per capita. Meanwhile, the effect of internet use has a negative significant relationship to income inequality."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara penerimaan pajak dan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Dengan menggunakan pendekatan fixed-effect, penelitian ini menyimpulkan bahwa total penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, sistem dan struktur perpajakan yang ada di Indonesia saat ini, baik secara nasional maupun regional belum mampu berkontribusi terhadap upaya pemerataan pendapatan. Sementara itu, jika dilihat secara komposisi, baik penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan menandakan karakteristik dari mayoritas jenis pajak konsumsi pembentuk komponen Pajak Daerah yang cenderung regresif dan menambah ketimpangan.

---

This study examines the relationship between tax revenues and income inequality at the provincial level in Indonesia from 2011 to 2019. Applying a fixed-effect approach, this study finds that total tax revenue has no significant effect on income inequality. This result implies that Indonesia's current tax system and structure, both national and regional, have been unable to contribute to efforts toward income distribution. Likely due to their composition, both income tax and value-added tax revenues have an insignificant effect. However, the ratio of local taxes to GRDP has a considerable positive effect on income inequality, indicating that the majority of consumption taxes in the local tax component are regressive and increase inequality."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"ABSTRAKInfrastruktur dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baiksecara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kondisi infrastruktur serta pengaruhnya terhadap ketimpanganpendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan tiga indikator pengukuran,yaitu gini ratio, persentase 20% penduduk berpendapatan tinggi, dan tingkatkemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan ruanglingkup penelitian di 33 provinsi dengan periode tahun 2006-2015. Variabelvariabelyang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator perekonomianyaitu PDRB per Kapita, infrastruktur ekonomi yang meliputi variabel jalan danlistrik serta infrastruktur sosial yang diwakili oleh variabel kesehatan danpendidikan. PDRB per Kapita digunakan sebagai variable kontrol karenapendapatan per kapita menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah.Berdasarkan jenis infrastruktur ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhikondisi ketimpangan pendapatan adalah semakin lama rata-rata lama sekolah danpeningkatan angka harapan hidup dan faktor yang mempengaruhi persentasependapatan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi adalah semakin lamarata-rata lama sekolah dan semakin jarang keluhan kesehatan, sedangkan faktoryang mempengaruhi kemiskinan adalah penambahan jalan, peningkatanelektrifikasi, peningkatan ketersediaan energi listrik, semakin lama rata-rata lamasekolah, dan semakin jarang keluhan kesehatan. Berdasarkan pengukuran giniratio teridentifikasi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalahadalah Provinsi Gorontalo dan berdasarkan tingkat kemiskinan teridentifikasiprovinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi adalah Provinsi PapuaBarat. Sedangkan berdasarkan hasil regresi faktor wilayah menunjukkanbertambahnya ketimpangan dan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).Sasaran pembangunan harus ditujukan bagi peningkatan kapasitas sarana danprasarana jalan, layanan akses ketenagalistrikan khususnya di daerah pelosokyang belum teraliri listrik, peningkatan akses pendidikan dasar, menengah danperguruan tinggi, serta peningkatan derajat kesehatan dengan peningkatan aksespada layanan kesehatan dan mengurangi biaya untuk berobat dengan pemberianperlindungan sosial khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.

---

ABSTRACTInfrastructure can affect economic activity in various ways either directly orindirectly. This study aims to analyze the condition of infrastructure and its effecton income and poverty by using three measurement indicators, namely gini ratio,percentage of highest 20% income population, and poverty level. This researchuses a panel data regression analysis covering 33 provinces during period of year2006-2015. The variables used in this study consisted of economic indicators ofPDRB per capita, economic infrastructure which includes road and electricityvariables and social infrastructure represented by health and education variables.PDRB per capita is used as a control variable because per capita income reflectsthe level of development of a region. Based on the type of infrastructure it wasfound that the factors affecting income inequality are the average length ofschooling and the increase in life expectancy. The factors that affect thepercentage of income group of highest 20% income population is the averagelength of schooling and frequentcy of health complaints, while factors affectingpoverty are the addition of roads, increased electrification, increased availabilityof electrical energy, average length of schooling, and the frequencu of healthcomplaints. Based on the measurement of gini ratio, the province identified withthe highest income inequality is Gorontalo Province and based on the povertylevel identified the province with the highest poverty level is West PapuaProvince. Meanwhile, based on regression result of region factor showsincreasing inequality and poverty in Eastern Indonesia (KTI). Developmenttargets should be aimed at improving the capacity of road infrastructure andfacilities, access to electricity services especially in remote areas with noelectricity, improving access to basic, secondary and tertiary education, andimproving health status by increasing access to health services and reducing costsfor treatment the provision of social protection, especially for the poor."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient. Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."