Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk siap kerja di DNetwork Indonesia – Jaringan Kerja Disabilitas dalam bentuk pelatihan hardskills dan softskills bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, difokuskan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh DNetwork Indonesia melalui pelatihan hardskills dan softskills sebagai keterampilan untuk Penyandang Disabilitas sehingga siap bersaing di pasar kerja, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung serta penghambat program. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan informan berjumlah enam orang dengan pengumpulan data melalui video conference dan chat menunjukkan bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan DNetwork Indonesia dilatarbelakangi karena adanya kondisi ketidakselarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga disusunlah program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan hardskills dengan 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan profesi, pelatihan menjadi wirausaha, digital content writing, dan kelas bahasa inggris dengan tujuan pengembangan keterampilan lapangan bagi Penyandang Disabilitas dan pelatihan softskills dengan 3 jenis pelatihan yaitu mindset training, financial planner, dan sesi well-being bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan yang berfokus mempersiapkan Penyandang Disabilitas untuk dapat bertahan dengan kondisi yang tidak diinginkan dan siap untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan adalah pendonor dana, kolaborasi yang meluas, motivasi Penyandang Disabilitas, dan kemampuan Penyandang Disabilitas mengakses teknologi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan adalah pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap Penyandang Disabilitas, peran pemerintah yang masih kurang, dan kondisi ekonomi Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan DNetwork sudah memberikan hasil dimana peserta pelatihan ada yang sudah bekerja dan membuka usaha secara mandiri.

---

This study discusses the empowerment of Persons with Disabilities to be ready to work at DNetwork Indonesia – the Disability Network in the form of hardskills and softskills training for Persons with Disabilities. This research was conducted during the COVID-19 pandemic in 2021.This is a descriptive research with a qualitative approach, focused on describing the efforts to empower Persons with Disabilities carried out by DNetwork Indonesia through hardskills and softskills training as skills for Persons with Disabilities so that they are ready to compete in the job market, and identify the supporting and inhibiting factors of the program. The results of the research conducted with six informants with data collection through video conference and chat show that the empowerment of Persons with Disabilities conducted by DNetwork Indonesia is motivated by the condition of incompatibility between the needs of the job market and the capabilities possessed by Persons with Disabilities so that educational programs are arranged in hard skills training with 4 types of training, namely professional training, entrepreneurial training, digital content writing, and english classes with the aim of developing field skills for Persons with Disabilities and soft skills training with 3 types of training, namely mindset training, financial planner, and well-being sessions. for Persons with Disabilities which aims to provide provisions in the form of abilities that focus on preparing Persons with Disabilities to be able to survive with undesirable conditions and be ready to cooperate in the environment. bro work. Supporting factors for the implementation of empowerment are donors of funds, extensive collaboration, motivation of Persons with Disabilities, and the ability of Persons with Disabilities to access technology, while the inhibiting factors for implementing empowerment are community views that are still negative towards Persons with Disabilities, the role of the government is still lacking, and the economic condition of Persons with Disabilities. The empowerment carried out by DNetwork has had an impact on some of the training participants who are already working and opening businesses independently."

"TransJakarta sebagai transportasi publik memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan terkait aksesibilitas pada transportasi publik bagi disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di TransJakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle (1980). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist,teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil analisis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih ditemukan sejumlah faktor penghambat. Melalui 21 Indikator masih terdapat 9 indikator yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya pelibatan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga terdapat fasilitas yang tidak sesuai, petugas frontlineryang belum memahami pelayanan disabilitas, pelaksana masih belum sepenuhnya tanggap akan masukan stakeholder, instruksi penyediaan fasilitas dalam konten kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih kurang mendetail, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait fasilitas bagi disabilitas sehingga adanya ketidakpahaman target group serta kurangnya awarenessmasyarakat umum, dan adanya sistem prasarana yang sudah terbentuk belasan tahun sehingga perbaikan fasilitas dilakukan bertahap dan memakan waktu cukup lama.

---

TransJakarta as public transportation has the obligation to implement policies related to accessibility in public transportation for persons with disabilities established by the Central Government and the Provincial Government, however, problems are still found in providing accessible services for persons with disabilities. Therefore, this study aims to describe the factors that influence policy implementation by using the implementation of public policy implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the analysis illustrate that in the implementation of the policy of providing accessibility for persons with disabilities, a number of inhibiting factors are still found. Through 21 Indicators there are still 9 indicators that become obstacles, namely the lack of involvement and communication with people with disabilities so that there are inadequate facilities, lack of frontliner’s understanding of disability service, implementers are still not fully responsive to stakeholder input, the instructions for providing facilities in the policy are still not detailed, lack of socialization and education related to facilities for disabilities so that there is a lack of understanding of the target group and a lack of awareness of the general public, and the existence of an infrastructure system that has been established for a dozen years so the improvement of facilities is carried out in stages and takes quite a long time."

"Universal design is a design is a design approach which considering that all products, building, exterior and interior spaces be usable to the greatest possible extent by all, regardless of ages and abilities...."

"Penyandang disabilitas (PD) akan cenderung memutuskan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri. Untuk melihat probabilitas bekerja diantara PD di Indonesia, penelitian ini akan mengestimasi probabilitas bekerja diantara PD dengan menggunakan metode Probit. Penelitian ini menggunakan unit analisis sebanyak 34.200 sampel penduduk usia kerja PD dengan single impairment dan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa PD yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, jari/ tangan, komunikasi, dan mental berpengaruh signifikan meningkatkan probabilitas bekerja diantara PD dibandingkan PD yang mengalami gangguan berjalan. Minimnya aksesibilitas menyebabkan PD dengan gangguan berjalan mengalami kesulitan dalam bermobilitas dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja.

---

Persons with disabilities (PWD) will tend to decide to work to be able to meet their needs and become independent. To see the probability of working among PWDs in Indonesia, this study will estimate the probability of working among PWDs using the Probit method. This study used an analysis unit of 34,200 samples of working age population with PWD with single impairment and sourced from the National Labor Force Survey (Sakernas) in August 2018. The results of the analysis showed that PWD with visual, hearing, finger/hand, communication, and mental disorders had a significant effect increase the probability of working among PWDs compared to PDs who experience walking disorders. The lack of accessibility causes PWD with impaired walking have difficulty in mobility in daily life such as work."

"Penelitian ini menggunakan data dari Sakernas Agustus 2021 untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan partisipasi kerja perempuan dengan disabilitas di Indonesia. Dengan menggunakan regresi logistik biner, dapat diketahui terdapat pengaruh pelatihan terhadap partisipasi kerja perempuan dengan disabilitas. Probabilitas perempuan dengan disabilitas untuk memasuki pasar tenaga kerja pun akan semakin besar ketika mengikuti pelatihan yang bersertifikat. Namun, partisipasi kerja akan bervariasi berdasarkan jenis dan tingkat keparahan disabilitas yang dialami. Perempuan dengan disabilitas penglihatan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bekerja. Sedangkan, perempuan dengan disabilitas fisik (mobilitas dan jari/tangan) dan mental mengalami kemungkinan yang paling kecil untuk bekerja. Kemudian, probabilitas perempuan dengan disabilitas untuk bekerja pada jenis pekerjaan apapun akan berkurang dengan meningkatnya tingkat keparahan yang dialami. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan dengan disabilitas yang berada dalam kelompok usia produktif (35 – 45 tahun), berpendidikan >=SMA/sederajat, bertempat tinggal di pedesaan, berstatus pernah menikah memiliki probabilitas bekerja yang lebih tinggi.

---

This study utilizes data from Sakernas Augustus 2021 to analyze the effect between training and work participation of women with disabilities in Indonesia. Using binary logistic regression, this study discovered that training has an impact on how many women with disabilities participate in the workforce. When they enroll in certified training, the likelihood of disabled women entering the workforce will increase even more. However, work participation will vary based on the type and degree of disabilities, where women with vision disabilities face the highest likelihood of working participation. Meanwhile, women with mental and physical disabilities (mobility and finger/hand) face the lowest likelihood of working participation. In addition, as the degree of disability increases, it becomes less likely that she will work in any sector of economic activity. Regardless of their disability status, those in the productive age group (35 – 45), have completed at least a high school education, live in rural areas, and have been married are more likely to work."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011.

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011"

"Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.

---

In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized."